Melanesiatimes.com – Setelah melihat hasil dari kinerja 100 masa kepemimpinan Bupati Seram Bagian Timur, Fahri Husni Alkatiri, dan wakilnya, masyarakat mulai mempertanyakan arah pembangunan yang dijanjikan saat kampanye. Sejumlah pihak menilai, hingga saat ini belum terlihat indikator kuat bahwa kesejahteraan rakyat akan segera terwujud.
Salah satu suara kritis datang dari Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC). Dalam pernyataannya, Kelrey menyoroti berbagai persoalan yang masih membelit SBT dan menyayangkan minimnya gebrakan berarti dari pemerintahan baru.
“Segudang permasalahan masih terjadi. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda nyata bahwa kesejahteraan masyarakat akan menjadi prioritas utama,” ujar Kelrey.
Ia juga mengingatkan Bupati agar tidak menjadikan dalih kewenangan sebagai alasan lambannya pembangunan ke depan. Menurutnya, sering kali terjadi dalam kepemimpinan daerah ketika program stagnan, muncul pernyataan normatif seperti “itu proyek provinsi” atau “itu kewenangan nasional”.
“Kami tidak ingin dalam setahun ke depan masyarakat hanya mendengar alasan klasik: ‘ana seng ada kewenangan.’ Itu bukan jawaban, tapi bentuk penghindaran tanggung jawab,” tegas Kelrey.
Kritik ini mencerminkan keresahan publik terhadap kepemimpinan yang dianggap belum menunjukkan arah jelas. Banyak warga berharap 100 hari pertama menjadi momentum menata fondasi program strategis, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.
Namun, pantauan sejumlah aktivis dan pengamatan kami, belum ada langkah nyata yang signifikan dalam sektor-sektor tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa harapan rakyat hanya akan berujung pada kekecewaan.
Seratus hari pertama sering dijadikan tolak ukur awal dalam menilai keseriusan dan kecepatan kerja kepala daerah. Tuturnya