Melanesiatimes.com, Wamena, Papua – Menjelang Ujian Nasional (UN), para siswa-siswi dari berbagai sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kabupaten Jayawijaya mengajukan tuntutan kepada pemerintah daerah untuk memprioritaskan kebutuhan mereka. Selasa (15/04/2025).
UN merupakan langkah penting untuk mengukur pencapaian kompetensi dan kualitas pendidikan di akhir jenjang pendidikan.
Para siswa mengingatkan bahwa Ujian Nasional tidak hanya menjadi tolok ukur bagi mereka, tapi juga turut mencerminkan mutu pendidikan di Papua pegunungan. Mereka menekankan pentingnya perhatian pemerintah untuk memastikan semua siswa siap menghadapi ujian tersebut.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kenius Tabuni, menyampaikan kendala yang dihadapi, yaitu minimnya tenaga kerja dan kesulitan dalam pemanfaatan layanan komputer. “Kami mengalami keterbatasan tenaga kerja dan pegawai lain yang terlibat dalam administrasi. Keterbatasan ini bukan hanya kami alami, tetapi juga dirasakan oleh dinas-dinas lain di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Kenius juga menegaskan akan meminta dukungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk memprioritaskan layanan yang dibutuhkan siswa. “Kami akan berusaha agar siswa mendapatkan akses yang mereka perlukan,” harap Kenius.
Sebagai tanggapan atas tuntutan tersebut, Kepala Dukcapil bersama Bupati Jayawijaya berkomitmen untuk mengambil langkah konkret dalam merespons keluhan siswa yang akan menghadapi Ujian Nasional. Situasi ini mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait.
Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, S.IP, M.KP, menambahkan pentingnya koordinasi dengan Bupati untuk mencari solusi yang tepat. “Kami akan berusaha agar ada tindakan nyata bagi siswa, mengingat generasi kini harus siap menghadapi digitalisasi,” ungkapnya.
Dalam aksi yang digelar, tuntutan utama para siswa kelas 3 SMA/SMK mencakup tiga poin. Pertama, meminta pemerintah menyediakan sarana dan prasarana seperti layanan komputer. Kedua, menginginkan tenaga kerja yang profesional dan kompeten dalam posisi honorer. Ketiga, kebutuhan alat tulis kantor (ATK) untuk mendukung persiapan ujian.
Para siswa berharap pemerintah Provinsi Papua pegunungan, bersama Kabupaten Jayawijaya, dapat berkolaborasi dalam mengambil langkah strategis demi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Aksi yang dilakukan menunjukkan upaya mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik.
Dengan semua perhatian yang diberikan kepada tuntutan ini, semoga ada langkah nyata yang diambil untuk mendukung masa depan pendidikan di Papua. Tuntutan ini adalah langkah alternatif untuk menciptakan pelayanan yang lebih positif bagi generasi muda. (Red/Eskop_Wisabla)