Melanesiatimes.com – Suara publik makin lantang menuntut ketegasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, giliran Forum Mahasiswa Hukum Indonesia (FMHI) yang kembali turun ke jalan menggelar Aksi Jilid V di depan Gedung Merah Putih, Kamis (31/07).
Mereka mendesak KPK segera mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Command Center milik Bawaslu RI yang memakan anggaran hingga Rp339 miliar di tahun 2024.
Setelah berorasi di KPK, massa bergerak ke Gedung Bawaslu RI. Mereka menyampaikan kekecewaan atas sikap KPK yang dianggap terlalu pasif, meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengungkap kerugian negara sebesar Rp11 miliar dalam proyek tersebut.
“Kami curiga proyek ini penuh permainan. Tapi KPK malah diam. Jangan sampai lembaga ini kehilangan tajinya,” tegas Adam Sowakil, salah satu orator aksi.
Yang jadi sorotan publik adalah adanya pengembalian uang sebesar Rp11 miliar hanya dalam waktu tiga hari pasca temuan BPK. Mahasiswa mempertanyakan asal usul uang tersebut.
“Uangnya dari mana? Kok bisa secepat itu? Bukankah negara sedang efisiensi? Ini patut dicurigai,” ujar Ikhsan, Koordinator Aksi.
Ikhsan juga menegaskan bahwa pengembalian uang negara tak bisa menghapus tindak pidana korupsi.
“Korupsi tetaplah korupsi. Uang bisa dikembalikan, tapi proses hukum harus jalan. Efek jera itu penting!” lanjutnya.
FMHI juga mendesak KPK memeriksa dua nama penting yang disebut-sebut terkait proyek ini: Ferdinand Eskol Tiar Sirait (Deputi Administrasi & Kuasa Pengguna Anggaran) dan Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI).
“Kami tak ingin hanya janji, kami mau bukti. Siapa pun yang terlibat harus diperiksa,” ujar Ikhsan lagi.
Aksi ini menjadi peringatan keras terhadap penurunan integritas lembaga antirasuah tersebut. Mahasiswa mengingatkan KPK agar tetap setia pada tugas utamanya: memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
“Kalau KPK terus diam, kami tak akan berhenti turun ke jalan. Ini demi masa depan demokrasi dan kepercayaan rakyat,” tutup Ikhsan dengan lantang.