Melanesia Times

Tag: Yusdi Lamatenggo

  • Jaga Kedaulatan Rupiah hingga Pulau Terluar, Gubernur PBD Lepas Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengapresiasi komitmen Bank Indonesia (BI) bersama TNI Angkatan Laut dalam menjaga ketersediaan uang Rupiah yang layak edar sekaligus memperluas pelayanan bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

    Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Daya melalui sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Pariwisata Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, dalam acara pelepasan Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di Gedung Serbaguna Frans Kaisiepo, Kodaeral Papua Barat Daya, Selasa (20/10/2026).

    Ekspedisi yang berlangsung selama delapan hari, mulai 20 hingga 28 Oktober 2026, ini akan menjangkau sejumlah wilayah kepulauan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan masyarakat di daerah yang memiliki tantangan geografis tetap memperoleh akses terhadap uang Rupiah dengan jumlah cukup, pecahan sesuai kebutuhan, dan kondisi layak edar.

    Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Yusdi Lamatenggo, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan penghargaan kepada Bank Indonesia atas konsistensinya dalam menjaga ketersediaan Rupiah hingga ke wilayah kepulauan.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia atas komitmennya dalam memastikan ketersediaan uang Rupiah yang cukup dan layak edar hingga menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki tantangan geografis,” demikian petikan sambutan Gubernur.

    Penghargaan juga diberikan kepada TNI Angkatan Laut atas dukungan, pengamanan, dan kerja sama yang memungkinkan pelayanan negara menjangkau masyarakat di wilayah 3T.

    Gubernur menegaskan, Ekspedisi Rupiah Berdaulat bukan sekadar kegiatan pendistribusian dan penukaran uang, melainkan juga bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan mata uang sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

    “Rupiah adalah alat pembayaran yang sah, tetapi juga simbol kedaulatan, identitas bangsa, dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran Rupiah yang layak edar hingga pulau-pulau terluar memiliki arti strategis bagi persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” lanjutnya dalam sambutan tersebut.

    Usai kegiatan di Gedung Serbaguna Frans Kaisiepo, Gubernur Papua Barat Daya bersama rombongan melanjutkan agenda menuju pelabuhan untuk melepas secara langsung Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 yang akan bertugas menjangkau sejumlah wilayah kepulauan.

    Adapun daerah yang menjadi tujuan ekspedisi meliputi Waisai, Sauwandarek, Kaimana, Pulau Namatota, Pulau Arguni, dan Yeliu. Selama pelaksanaan misi tersebut, tim akan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tujuan, khususnya terkait penukaran uang Rupiah dan edukasi tentang pentingnya menjaga kedaulatan mata uang nasional.

    Pelepasan tim ekspedisi ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan keuangan agar masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan dapat memperoleh uang Rupiah yang layak edar. Kehadiran tim juga diharapkan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran Rupiah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

    Jaga Kedaulatan Rupiah hingga Pulau Terluar, Gubernur PBD Lepas Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026
    Kepala Dinas Pariwisata PBD, Yusdi Lamatenggo, Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Memberikan Sambutan dalam acara Ekspedisi Rupiah Berdaulat.

    Tak Hanya Penukaran Uang, Ekspedisi Juga Dukung Pencegahan Stunting

    Selain pelayanan keuangan, Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 juga mendapat apresiasi karena turut mendukung pelayanan kesehatan dan upaya pencegahan stunting bagi masyarakat di wilayah kepulauan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

    “Perhatian terhadap kesehatan masyarakat, khususnya ibu, anak, dan keluarga, merupakan bagian penting dari pembangunan manusia dan peningkatan kualitas hidup. Dukungan serta kolaborasi lintas sektor seperti ini menunjukkan bahwa kehadiran negara di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan layanan ekonomi, tetapi juga kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat,” demikian disampaikan dalam sambutan Gubernur.

    Ia berharap dukungan pelayanan kesehatan dan pencegahan stunting dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi, menjaga kesehatan keluarga, serta memantau tumbuh kembang anak sejak dini.

    Menurutnya, sinergi antara Bank Indonesia, TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar manfaat kegiatan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

    “Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung penuh kegiatan ini dan berharap sinergi antara Bank Indonesia, TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat,” tegasnya dalam sambutan tersebut.

    Gubernur juga mengajak masyarakat untuk semakin mencintai Rupiah dengan mengenali ciri keasliannya, merawat uang dengan baik, dan menggunakan Rupiah dalam transaksi di seluruh wilayah NKRI. Selain itu, dukungan terhadap edukasi kesehatan dan pencegahan stunting dinilai penting untuk mempersiapkan generasi yang sehat dan berkualitas.

    Kepada seluruh anggota Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026, Gubernur berpesan agar selalu mengutamakan keselamatan, menjaga kesehatan, memperkuat koordinasi, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

    “Saya berpesan agar seluruh anggota tim senantiasa mengutamakan keselamatan, menjaga kesehatan, memperkuat koordinasi, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta semangat pengabdian,” demikian pesan Gubernur.

    Ia berharap seluruh rangkaian ekspedisi pada 20–28 Oktober 2026 dapat berjalan lancar dan aman serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah 3T.

    Menutup sambutannya, Gubernur kembali menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut atas sinergi dalam menjaga kedaulatan Rupiah sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan Papua Barat dan Papua Barat Daya.

    Kerja sama tersebut diharapkan terus berlanjut guna memperluas pemerataan pelayanan publik, meningkatkan akses keuangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

  • Yusdi Lamatenggo Dorong Konsep “Pentahelix Plus” untuk Perkuat Ekowisata Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Strategi pengembangan ekowisata di Papua Barat Daya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara terpadu. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi N. Lamatenggo, saat menjadi salah satu narasumber dalam Talkshow Parallel pada kegiatan Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA SUMMIT) di Hotel Vega Prime, Kota Sorong, Kamis (3/9/2026).

    Dalam sesi yang mengangkat tema “Strategi Pengembangan Ekowisata Provinsi Papua Barat Daya” itu, Yusdi memperkenalkan konsep Pentahelix Plus sebagai pendekatan kolaboratif dalam membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan.

    Menurut Yusdi, konsep Pentahelix bukanlah hal baru dalam perjalanan pengembangan pariwisata yang telah digelutinya selama sekitar 21 tahun, khususnya ketika dirinya berkecimpung dalam pengelolaan pariwisata di Raja Ampat.

    Konsep tersebut pada dasarnya melibatkan lima unsur utama, yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha atau swasta, serta media. Namun, dalam penerapannya di Papua Barat Daya, Yusdi menilai diperlukan satu unsur penguat, yakni kepemimpinan atau leadership.

    Ia menyebut unsur kepemimpinan tersebut sebagai “plus”, yang menggambarkan keberpihakan dan komitmen pimpinan daerah dalam menentukan arah pembangunan pariwisata.

    “Karena tidak ada satu pihak pun yang bisa berjalan sendiri, bersama kita jaga alam, berdayakan masyarakat dan majukan ekonomi,” kata Yusdi Lamatenggo.

    Ia menjelaskan, masing-masing unsur dalam Pentahelix memiliki fungsi yang saling melengkapi. Pemerintah berperan dalam penyusunan regulasi, fasilitasi, perencanaan, pendanaan, pembangunan infrastruktur hingga pengawasan.

    Sementara masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama yang terlibat langsung dalam pengelolaan destinasi, sekaligus menjadi penjaga lingkungan dan budaya serta pihak yang menerima manfaat dari aktivitas pariwisata.

    Dari sisi akademisi, perannya mencakup riset, inovasi, edukasi, pendampingan hingga pengembangan pengetahuan yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan maupun penerapan praktik terbaik di lapangan.

    Adapun sektor bisnis dan swasta diharapkan mengambil peran melalui investasi, pengembangan produk dan layanan wisata, pemasaran, serta penerapan prinsip-prinsip bisnis yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

    Sedangkan media memiliki posisi strategis dalam memberikan edukasi kepada publik, mempromosikan destinasi, membangun kampanye positif, sekaligus membentuk citra ekowisata Papua Barat Daya sebagai destinasi yang berkelanjutan.

    Yusdi menegaskan, keberhasilan ekowisata pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan masyarakat lokal untuk bertransformasi dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku sekaligus penjaga keberlanjutan lingkungan.

    “Dan masyarakat sebagai pelaku utama akan bertransformasi memanfaatkan ekowisata yang berkelanjutan. Transformasi ini telah sering kita saksikan sendiri, bagaimana yang dulunya pemburu, aktif menebang pohon, penggunaan alat tangkap perikanan tidak ramah lingkungan, kini menjadi penjaga alam dan kelestariannya,” ungkap Yusdi Lamatenggo.

    Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pengembangan ekowisata tidak hanya berbicara mengenai peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga bagaimana aktivitas pariwisata mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan dan budaya bagi generasi mendatang.