{"id":13551,"date":"2024-04-30T08:28:11","date_gmt":"2024-04-30T01:28:11","guid":{"rendered":"https:\/\/melanesiatimes.com\/?p=13551"},"modified":"2025-08-19T15:16:21","modified_gmt":"2025-08-19T08:16:21","slug":"kpu-kota-sorong-kembali-melayangkan-surat-kpu-ri-kepada-bawaslu-kota-sorong-untuk-membuka-box-dan-kotak-suara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lindonews.id\/?p=13551","title":{"rendered":"KPU Kota Sorong, Kembali Melayangkan Surat KPU RI, Kepada Bawaslu Kota Sorong Untuk Membuka Box Dan Kotak Suara"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #800000;\"><strong>Melanesiatimes.com<\/strong><\/span> &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU ) RI, mengeluarkan surat edaran kepada Bawaslu Kota Sorong, terkait pembukaan box dan pembukaan kotak suara, untuk mengambil beberapa data sebagai bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Senin (29\/04\/2024).<\/p>\n<p>Dalam surat KPU RI yang besifat penting\/segerah dengan nomor: 632\/PY.01.1-SD\/07\/2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU\/KIP Kabupaten Kota Seluruh Indonesia, berdasarkan ketentuan pasal 473 dan pasal 474 UU nomor 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum dan pasal 109 peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, serta memperhatikan ketetapan Mahkamah Konstitusi nomor: 1\/PHPU-PRES\/XII\/2014.<\/p>\n<p>Dalam rangka mempersiapkan alat bukti guna mendukung jawaban atas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), KPU Kabupaten\/kota dapat melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil dokumen hasil pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang akan digunakan sebagai alat bukti pada Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n<p>Dalam penjelasan surat ini yang bersifat khusus, memberikan keterangan untuk keperluan KPU Kota Sorong dalam rangka membuka box dan kotak suara pada 9 Distrik di wilayah kota sorong sebagai alat bukti persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilaporkan oleh peserta pemilu (Partai Gerindra).<\/p>\n<p>Dalam pembukaan box KPU Kota Sorong akan mengambil kertas C-Salinan di 700 TPS, begitupun dengan pembukaan Kotak Suara, KPU Kota Sorong, akan mengambil Daftar Hadir DPT dan DPTB sebagai alat bukti pada persidangan nanti.<\/p>\n<p>Ditemui di ruang kerjanya Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sorong, Abdul Kadir Kelosan membenarkan surat dari KPU RI, terkait pembukaan box dan kotak suara &#8220;benar KPU Kota Sorong, telah memasukan surat tertanggal (26\/04) kepada kami Bawaslu kota sorong, untuk pembukaan box dengan kotak suara, jadi box yang dibuka nanti berjumlah 700 box dan 700 kotak suara pada 9 Distrik dikota sorong, dan waktu yang disampaikan dalam surat pemberitahuan atau surat edaran tersebut berjalan selama 3 hari, mulai dari tanggal 28-30 april 2024,&#8221; ungkap Kelosan.<\/p>\n<p>Yang jadi fokus dari sidang perselisihan hasil pemilihan umum ini adalah pemilihan calon anggota DPR RI, daerah pemilihan kota sorong pada 700 TPS di 9 Distrik minus 1 Distrik, yakni Distrik Sorong kepulauan, karena tidak diminta dalam keterangan pemohon.<\/p>\n<p>&#8220;Sesuai dengan surat masuk maka tugas Bawaslu adalah melakukan pengawasan dan memastikan, semua berjalan sesuai dengan apa yang tertuang dalam surat itu,&#8221; ujar Kadir.<\/p>\n<p>Surat yang ditujukkan kepada Bawaslu Kota Sorong, juga memberikan tembusan kepada, Kapolres Sorong Kota, Kejaksaan Negeri Sorong dan peserta pemilu (Partai Politik).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Melanesiatimes.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU ) RI, mengeluarkan surat edaran kepada Bawaslu Kota Sorong, terkait pembukaan box dan pembukaan kotak suara, untuk mengambil beberapa data sebagai bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Senin (29\/04\/2024). Dalam surat KPU RI yang besifat penting\/segerah dengan nomor: 632\/PY.01.1-SD\/07\/2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU\/KIP Kabupaten Kota Seluruh Indonesia, berdasarkan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"aside","meta":{"footnotes":""},"categories":[3263],"tags":[],"class_list":["post-13551","post","type-post","status-publish","format-aside","hentry","category-melanesia","post_format-post-format-aside"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13551","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=13551"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13551\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13556,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13551\/revisions\/13556"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=13551"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=13551"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=13551"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}