{"id":15048,"date":"2024-07-18T23:36:44","date_gmt":"2024-07-18T16:36:44","guid":{"rendered":"https:\/\/melanesiatimes.com\/?p=15048"},"modified":"2025-08-19T15:08:48","modified_gmt":"2025-08-19T08:08:48","slug":"tuntutan-pengadu-dalam-sidang-kode-etik-dkpp-terhadap-kpu-dan-bawaslu-kabupaten-raja-ampat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lindonews.id\/?p=15048","title":{"rendered":"Tuntutan Pengadu Dalam Sidang Kode Etik DKPP, KPU Dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat"},"content":{"rendered":"

Melanesiatimes.com<\/strong><\/span> – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang atas dugaan pelanggaran kode etik yang disangkakan oleh partai politik pada pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2024, dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Raja Ampat. Pada kamis (18\/07\/2024).<\/p>\n

Sidang tersebut dipimpin langsung oleh salah satu anggota DKPP RI, Ratna Dewi Pettalolo selaku Majelis Hakim (Ketua), didampingi Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya, Fatmawati, selaku anggota, Regina Gembenop Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya selaku anggota dan James Kastanye (DKPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya selaku anggota.<\/p>\n

Dalam berlangsungnya sidang tersebut pengadu mengadukan delik aduan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, namun semua delik aduan dibantahkan dengan bukti administrasi oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.<\/p>\n

Saksi yang dihadirkan juga berasal dari berbagai profesi, mulai dari masyarakat biasa, ASN, Wartawan, bahkan juga dari kuasa hukum pengadu sendiri yang juga merupakan salah satu calon anggota legislatif pada pemilu kemarin.<\/p>\n

Aduan yang menarik dalam sidang DKPP ini adalah berkaitan dengan pemindahan lokasi pleno rekapitulasi tingkat Distrik, dari Distrik ke Kota Waisai, yang seharusnya dilakukan di Distrik masing-masing, namun KPU Kabupaten Raja Ampat, mendalilkan dengan beberapa alasan sesuai juknis dan PKPU sehingga, pleno tingkat Distrik di pindahkan ke Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat.<\/p>\n

“Berkaitan dengan hal ini, kami juga telah melakukan komunikasi secara berjenjang (menyurati) KPU Provinsi Papua Barat Daya, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya serta KPU Republik Indonesia,” kata Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dalam persidangan.<\/p>\n

Meskipun telah didalilkan semua oleh KPU Kabupaten Raja Ampat dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan regulasi, PKPU dan Perbawaslu namun kuasa Hukum pengadu tetap bertahan dengan delik aduan yang disangkakan oleh pengadu.<\/p>\n

Dalam sidang tersebut kuasa hukum pengadu membacakan 9 point delik aduan serta menyampaikan tuntutan kepada Majelis Hakim agar memberikan sangsi pemberhentian tetap kepada 5 Komisioner KPU Kabupaten Raja Ampat dan 3 Komisioner Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.<\/p>\n

Sidangpun berjalan dengan aman, lancar dan tertib sampai 3 kali ketukan palu oleh Ketua Majelis yang menadakan berkahirnya sidang, sekitar pukul 19.30. Wip<\/p>\n

\"\"
Imran Rumbara, Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat<\/figcaption><\/figure>\n

Dalam keterangannya Ketua Bawaslu Raja Ampat, Imran Rumbara, menyampaikan semua proses tahapan penyelesaian sengketa pada pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan Perbawaslu nomor 7 tahun 2022, tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, serta undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.<\/p>\n

“Intinya kami kami sudah menjawab semua delik aduan yang disangkakan dalam sidang DKPP hari ini, sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam perbawaslu,” kata Imran.<\/p>\n

Lebih lanjut ia mengatakan, dari 16 laporan dan 4 temuan sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat pada pemilu 2024, sesuai dengan regulasi.<\/p>\n

“Intinya kami sudah menjawab semua delik aduan yang di sangkakan oleh pengadu dalam sidang DKPP hari ini, sesuai dengan mekanisme dan regulasi,” tegas Imran.<\/p>\n

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Farly Sampetoding, mengatakan, “dari sisi pengawasan kan kita lihat sudah ada aspek pencegahan dan penanganan pelanggaran, salah satunya adalah temuan panwas distrik terhadap perselisihan suara Partai Gerindra yang telah diperbaiki di tingkat Kabupaten, dan laporan serta temuan lainnya,” tegas Farly.<\/p>\n

“Tadi kita sudah saksikan bersama bahwa beberapa point yang adukan kepada jajaran kami di bawah yakni Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, sudah dijawab menggunakan rugalasi perbawaslu maupun undang-undang,” tandas Farly.<\/p>\n

Farly berterima kasih kepada DKPP-RI yang sudah sekian kali mengunjungi Provinsi temuda Indonesia, seraya menjalankan tugas dan fungsi sebagai abdi Negara. Dan juga kepada pengadu dalam hal ini parpol bersama kuasa hukumnya, yang telah berpartisipasi dalam tingkat pangawasan serta pelaporan meskipun masih dalam konteks dugaan.<\/p>\n

Namun demikian ada sedikit catatan dari Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kepada para saksi pengadu, yang seharusnya menjaga independensi sebagai ASN, Jurnalis dan Kepala Kampung namun secara de facto ikut terlibat di dalam persidangan.<\/p>\n

Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya juga akan menelusuri melalui Bawaslu Raja Ampat, para saksi pengadu yang dilarang dalam undang-undang pemilu.<\/p>\n

“Semua proses persidangan telah dilaksanakan dan hasilnya kita kembalikan kepada majelis hakim yang akan menilai dan mempertimbangkannya,” tutur Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.<\/p>\n

Farly berharap hal ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita semua agar dalam menghadapi Pilkada 27 November mendatang, harus berhati-hati dan menjunjung tinggi nilai-nilai independensi sebagai penyelenggara serta pengawas negara dalam kontestasi politik.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Melanesiatimes.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang atas dugaan pelanggaran kode etik yang disangkakan oleh partai politik pada pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2024, dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Raja Ampat. Pada kamis (18\/07\/2024). Sidang tersebut dipimpin langsung oleh salah satu anggota DKPP RI, Ratna Dewi Pettalolo selaku Majelis Hakim (Ketua), didampingi […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"aside","meta":{"footnotes":""},"categories":[3263],"tags":[],"class_list":["post-15048","post","type-post","status-publish","format-aside","hentry","category-melanesia","post_format-post-format-aside"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15048","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=15048"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15048\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15060,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15048\/revisions\/15060"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=15048"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=15048"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=15048"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}