{"id":20642,"date":"2024-12-04T13:25:10","date_gmt":"2024-12-04T06:25:10","guid":{"rendered":"https:\/\/melanesiatimes.com\/?p=20642"},"modified":"2025-06-20T01:04:19","modified_gmt":"2025-06-19T18:04:19","slug":"klarifikasi-hak-jawab-berita-melanesia-times","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lindonews.id\/?p=20642","title":{"rendered":"Klarifikasi\/Hak Jawab Berita Melanesia Times"},"content":{"rendered":"
\"\"
Gambar – Surat Klarifikasi\/Hak Jawab Berita Melanesia Times.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n

Klarifikasi\/Hak Jawab Berita Melanesia Times<\/strong><\/p>\n

Nomor: 1498\/FHV\/SP\/XII\/2024 <\/strong><\/p>\n

Hal: Surat Klarifikasi<\/strong><\/p>\n

Jakarta, 02 Desember 2024<\/p>\n

Kami ucapkan terima kasih atas perhatianya. Bersama ini, kami sebagai penasihat
\nhukum Dr. Ike Farida, S.H., LL.M. (\u201cKLIEN\u201d) hendak menyampaikan Hak Jawab dan
\nHak Koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik dan Pasal 5 UU
\nNo. 40\/1999 tentang PERS, sebagai berikut:<\/p>\n

1. Bahwa kami menemukan berita berjudul \u201cUnsur Mens Rea Dalam Kasus Sumpah
\nPalsu Ike Farida\u201d yang dipublikasikan dalam portal berita MELANESIATIMES
\n(laman https:\/\/melanesiatimes.com\/2024\/11\/01\/unsur-mens-rea-dalam-kasus-sumpah-palsu-<\/a>
\nike-farida\/) pada 1 November 2024. Adapun dalam berita tersebut, terdapat
\ninformasi yang tidak akurat, antara lain:<\/p>\n

\u201c…. namun Ike Farida malah melaporkan pengembang ke polisi dengan tuduhan
\npenggelapan dan dihentikan karena tidak ada unsur pidanya (SP3), kemudian Ike Farida
\nmengirim somasi sebanyak tiga kali dan berlanjut menggugat pengembang dengan
\ntuduhan wanprestasi hingga perkaranya berlanjut sampai hari ini.\u201d<\/p>\n

…
\n\u201cDalam percakapan WAG tergambar bahwa Nurindah, Kuasa Hukum Ike Farida pada
\nsaat itu secara rutin memberikan laporan, meminta pendapat dan meminta persetujuan
\nterkait langkah-langkah yang akan atau telah dilakukannya sehubungan dengan
\npengajuan peninjauan kembali dan sidang sumpah novum.\u201d
\n…
\n\u201cNurindah selaku kuasa hukum digambarkan selalu berkordinasi dan minta persetujuan
\nkepada seseorang yang dipanggil Sensei (dalam bahasa Jepang berarti guru). Sensei ini
\njuga terdengar sebagai sorok pimpinan yang mengontrol setiap tindakan Nurindah.\u201d<\/p>\n

2. Bahwa faktanya upaya hukum yang diajukan KLIEN, dari mulai melayangkan
\nlaporan polisi sampai memberikan somasi, tidaklah dapat dikategorikan sebagai
\nitikad buruk, melainkan semata-mata ditujukan untuk mendapatkan hak
\nkeperdataannya. Faktanya, unsur kesengajaan justru dilakukan pihak
\npengembang dengan mengabaikan kewajibannya terhadap pendaftaran
\npertelaan apartemen\/rumah susun sampai upaya peninjauan kembali diajukan
\n(hal ini menunjukkan actus reus dan mens rea).<\/p>\n

3. Bahwa faktanya KLIEN memberikan kuasa penuh untuk proses peninjauan
\nkembali kepada para kuasa hukumnya (tidak langsung turut terlibat dalam
\nproses peninjauan kembali). Dalam hal ini, KLIEN tidak mengontrol setiap
\ntindakan para penasihat hukumnya. KLIEN tidak mengetahui bahwa bukti baru,
\nyang menjadi objek utama dalam perkara, pernah digunakan dalam perkara
\nsebelumnya. Di samping itu, SP3D hasil Gelar Perkara Khusus yang diterbitkan
\nkapolri menyebutkan bahwa tidak terdapat mens rea KLIEN atas pelaporan
\ntuduhan pelanggaran Pasal 242 KUHP. Sehingga, pengajuan Novum tersebut
\nbukanlah bentuk kesengajaan.<\/p>\n

4. Bahwa faktanya berdasarkan yurisprudensi MA RI No. 609 K\/Pid\/2016 dalam
\npertimbangannya didapati bahwa seandainya suatu bukti yang dianggap sebagai
\nnovum pernah diajukan dan ternyata bukti tersebut tidak mempunyai kualitas
\nsebagai novum, maka seseorang tidak dapat dipidana karena hal tersebut
\nmerupakan hak keperdataannya.<\/p>\n

5. Bahwa faktanya KLIEN merupakan konsumen yang membeli 1 (satu) unit rumah
\nsusun di Apartemen Casa Grande Residence, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta
\nSelatan, dari PT Elite Prima Hutama (PT EPH). Meskipun telah dilunasi sejak Mei
\n2012 lalu, PT EPH hingga kini menolak untuk memenuhi kewajibannya, yaitu
\nmenyerahkan unit tersebut secara keseluruhan, serta melakukan Perjanjian
\nPengikatan Jual Beli (PPJB) dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dengan
\nalasan yang kabur dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan alasan tersebut,
\nKLIEN mengajukan gugatan wanprestasi kepada PT EPH di Pengadilan Negeri
\nJakarta Selatan.<\/p>\n

6. Bahwa demi mempertahankan hak keperdataannya, KLIEN telah menempuh
\nupaya hukum dan memenangkan 8 (delapan) putusan pengadilan yang final dan
\nbinding, serta berkekuatan hukum tetap. Adapun sengketa kepemilikan tersebut
\nsemestinya berakhir dengan keluarnya Berita Acara Eksekusi secara
\nSUKARELA berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI
\nNo. 53 PK\/PDT\/2021 (Putusan PK 53\/2021) pada 13 April 2021, sebagaimana
\ndalam amar putusan menyatakan bahwa:<\/p>\n

a. PT EPH merupakan pengembang yang beritikad buruk, terbukti melakukan
\nperbuatan ingkar janji (wanprestasi);
\nb. Dr. Ike Farida, S.H., LL.M. merupakan pembeli yang beritikad baik dan patut
\ndilindungi hukum; dan
\nc. PT EPH dihukum untuk menyerahkan unit dan menandatangani PPJB.
\nAlih-alih menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan,
\nPT EPH justru merampas hak KLIEN selama 12 tahun dan kini mengusahakan
\nsegala cara untuk mengkriminalisasi konsumennya sendiri.<\/p>\n

Hormat kami,<\/strong><\/span>
\nKUASA HUKUM DR. IKE FARIDA, S.H., LL.M.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Klarifikasi\/Hak Jawab Berita Melanesia Times Nomor: 1498\/FHV\/SP\/XII\/2024 Hal: Surat Klarifikasi Jakarta, 02 Desember 2024 Kami ucapkan terima kasih atas perhatianya. Bersama ini, kami sebagai penasihat hukum Dr. Ike Farida, S.H., LL.M. (\u201cKLIEN\u201d) hendak menyampaikan Hak Jawab dan Hak Koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik dan Pasal 5 UU No. 40\/1999 tentang PERS, […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2125],"tags":[3813,3600,3812],"class_list":["post-20642","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-edukasi","tag-apartemen-casa-grande-residence","tag-ike-farida","tag-kuasa-hukum-ike-farida"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20642","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20642"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20642\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20651,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20642\/revisions\/20651"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20642"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20642"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20642"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}