{"id":23079,"date":"2025-03-15T11:05:57","date_gmt":"2025-03-15T04:05:57","guid":{"rendered":"https:\/\/melanesiatimes.com\/?p=23079"},"modified":"2025-08-19T14:45:31","modified_gmt":"2025-08-19T07:45:31","slug":"senator-papua-tengah-eka-kristina-murib-yeimo-tolak-sertifikasi-tanah-adat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lindonews.id\/?p=23079","title":{"rendered":"Senator Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, Tolak Sertifikasi Tanah Adat"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\"><strong><span style=\"color: #800000;\">Melanesiatimes.com<\/span>, <\/strong><\/span>Jakarta \u2013 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, menegaskan penolakannya terhadap sertifikasi tanah adat dalam Rapat Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) di Senayan, Jakarta, pada Rabu (12\/3\/2025).<\/p>\n<p>Senator tersebut berdiskusi dengan perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) untuk menyampaikan pandangan ini.<\/p>\n<p>Dalam rapat tersebut, Yeimo menyatakan, \u201cTanah adat tidak boleh dibuat sertifikat. Ini adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu atau marga yang memilikinya.\u201d<\/p>\n<p>Pernyataan ini diungkapkan untuk melindungi tanah komunal yang dianggap sebagai pemberian dari Tuhan yang diwariskan dari nenek moyang.<\/p>\n<p>Menurutnya, pemetaan dan sertifikasi akan membahayakan generasi berikutnya di Papua. \u201cJika proses sertifikasi tanah berlangsung, generasi mendatang mungkin tidak akan memiliki tanah warisan untuk berkebun dan berburu,\u201d jelasnya.<\/p>\n<p>Eka Kristina juga mengkhawatirkan efek negatif dari sifat serakah manusia yang haus uang. \u201cTanpa sertifikat, transaksi jual beli tanah tidak akan terjadi. Namun, jika ada sertifikat, banyak tanah adat yang terjual demi uang,\u201d ungkapnya dengan nada tegas, menolak praktik tersebut.<\/p>\n<p>Ia menyinggung nilai-nilai budaya Papua yang menghargai hak kepemilikan komunal. \u201cTanah di Papua bukanlah lahan tidur. Kami menghargai bahwa tanah atau hutan itu milik marga lain dan hanya dapat dikelola oleh suku yang memilikinya,\u201d tambahnya.<\/p>\n<p>Menggambarkan betapa pentingnya tanah untuk orang Papua, Yeimo mengungkapkan, \u201cJangan berpikir bahwa tanah Papua kosong. Kami menjaga hak kepemilikan komunal sehingga hutan di Papua tetap terjaga dengan baik dan memberikan kontribusi oksigen bagi dunia.\u201d<\/p>\n<p>Dengan penuh harapan, Senator Yeimo menyampaikan, \u201cOrang Papua bisa hidup tanpa uang tetapi tidak bisa hidup tanpa tanah dan hutannya.\u201d Ia meminta agar usulan ini dicatat dengan baik oleh Kementerian ATR\/BPN.<\/p>\n<p>Eka Kristina Murib Yeimo berharap pemerintah pusat dapat berkomitmen memberikan kontribusi positif bagi masyarakat adat. \u201cKami ingin agar ada pemisahan yang jelas antara urusan adat dan negara,\u201d tegasnya.<\/p>\n<p>Pernyataan ini menunjukkan komitmen Yeimo dalam melindungi tanah adat demi keberlangsungan hidup dan budaya masyarakat Papua. Ia berharap pemerintah mendengarkan aspirasi ini dan menjaga keutuhan hak-hak masyarakat adat di Papua.<\/p>\n<p>\u201cWarisan Tuhan ini patut dihargai dan dilindungi. Mari kita jaga tanah dan hutan untuk generasi mendatang,\u201d tutupnya dengan semangat.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Melanesiatimes.com, Jakarta \u2013 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, menegaskan penolakannya terhadap sertifikasi tanah adat dalam Rapat Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) di Senayan, Jakarta, pada Rabu (12\/3\/2025). Senator tersebut berdiskusi dengan perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) untuk menyampaikan pandangan ini. Dalam rapat [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3263],"tags":[3326],"class_list":["post-23079","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-melanesia","tag-anggota-dpd-ri"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23079","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=23079"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23079\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23083,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23079\/revisions\/23083"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=23079"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=23079"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=23079"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}