{"id":25202,"date":"2025-05-24T23:00:15","date_gmt":"2025-05-24T16:00:15","guid":{"rendered":"https:\/\/melanesiatimes.com\/?p=25202"},"modified":"2025-08-19T14:42:37","modified_gmt":"2025-08-19T07:42:37","slug":"ketua-fraksi-hni-sekda-raja-ampat-jangan-bunuh-undang-undang-dengan-permendagri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lindonews.id\/?p=25202","title":{"rendered":"Ketua Fraksi HNI : Sekda Raja Ampat Jangan Bunuh Undang-Undang Dengan Permendagri"},"content":{"rendered":"

Melanesietimes.com<\/strong>,<\/span> Waisai<\/strong> – Polemik Ketua TAPD dan DPRK Raja Ampat yang bersitegang beberapa waktu ini pada saat Tim Pansus menemukan pergesaran angka-angka yang cukup fantasis. Sabtu, (24\/05\/2025).<\/p>\n

Merespon beberapa pemberitaan dari empat media online yakni Pbd News dengan judul “Dr. Yusuf Salim M.si : Apakah Saya Harus Paparkan Nominal Dari Tahun ke Tahun.?”, dan Raja Ampat News dengan judul “Sekda Raja Ampat Tegas: “Kami Diam Bukan Karena Bodoh atau Takut” Tanggapi Kritik Pansus” dan Teropong News dengan judul “Sekda Raja Ampat : LKPJ ini Milik Pemerintahan Sebelumnya. Jangan Asal Bunyi Kalau Tidak Paham”, Tifa Papua dengan judul “Tegas Sekda Raja Ampat : Kritik Harus Beretika Jangan Sentimen”.<\/p>\n

Muamar Kadafi S.Sos, kepada media ini menyampaikan, apa yang di sampaikan Sekda Selaku Ketua TAPD itu berbanding terbalik tidak sesuai fakta dan realita.<\/p>\n

“Sekda menyampaikan lembaga ini, lembaga terhormat, pertanyaannya ? TAPD tidak menyerahkan DPA Perkada dan Akun SIPD itu, apakah menghargai lembaga ini sebagai lembaga pengawasan,” tanya Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia itu. Sabtu, (24\/05\/2025).<\/p>\n

Lanjut Kadafi juga menyoroti pernyataan sekda terkait Permendagri No 70 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020. Jangan mengesampingkan uu 23 tahun 2014 Tentang Eksekutif dan Legislatif merupakan satu kesatuan (penyelenggara pemerintah).<\/p>\n

“Secara hirarki Hukum Peraturan Menteri dan lain sebagainya adalah produk turunan dari pada Undang-undang, rasionalisasi apa yang dipakai Sekda 10 tahun lebih ini, sekda jangan melihat satu sisi dan menyampingkan uu 23 tahun 2014,” ujarnya<\/p>\n

Dia menegasakan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2024, memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam pasal 106 dan pasal 159 terdapat hak DPRD Provinsi dan Kabupaten\/Kota antara lain :<\/p>\n

 <\/p>\n

a. Hak Interpelasi<\/p>\n

b. Hak Angket dan<\/p>\n

c.Hak menyatakan pendapat<\/p>\n

 <\/p>\n

Ditambahkan, Undang-undang nomor 17 tahun 2003, Tentang Keuangan Negara Pasal 20 ayat satu (1) sampai dengan ayat enam (6); DPRD juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dan memiliki kewenangan untuk meminta laporan hasil pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<\/p>\n

Lebih lanjut, Kadafi mengulas kembali Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah yaitu DPRD memiliki kewenangan untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD atau Perda Perubahan APBD, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang penjabaran APBD atau Perda Perubahan Penjabaran APBD.<\/p>\n

Kadafi juga menegaskan tentang pernyataan sekda yang tidak menerima surat pemberitahuan itu bagian dari alibi untuk menyalahkan lembaga seperti beberapa bulan lalu.<\/p>\n

\"\"<\/a>
Salah Satu Surat Yang Dilampirkan Sekretariat Dewan Kepada Sekertariat Daerah<\/figcaption><\/figure>\n

“Lewat Kesektariatan Dewan kami sudah menyurati kurang lebih tiga kali jadi sekda jangan beralibi untuk menyalahkan lembaga ini, sekda harus menghargai lembaga ini merupakan representasi dari rakyat juga,” pungkas Kadafi.<\/p>\n

Davi juga menegaskan bahwa Fraksi Hati Nurani Indonesia (HNI) meminta agar sekda raja ampat segera buka-bukaan biar publik juga tahu, jangan menggiring persoalan ini pada pemerintah sebelumnya.<\/p>\n

“Fraksi HNI berharap agar sekda segera buka-bukaan dan jangan berapologi pada pemerintahan yang lalu namun faktanya Sekda ini sekda 10 tahun Ketua TAPD ini Ketua TAPD 10 yang bergeser hanya Wakil jadi Bupati,” tutupnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Melanesietimes.com, Waisai – Polemik Ketua TAPD dan DPRK Raja Ampat yang bersitegang beberapa waktu ini pada saat Tim Pansus menemukan pergesaran angka-angka yang cukup fantasis. Sabtu, (24\/05\/2025). Merespon beberapa pemberitaan dari empat media online yakni Pbd News dengan judul “Dr. Yusuf Salim M.si : Apakah Saya Harus Paparkan Nominal Dari Tahun ke Tahun.?”, dan Raja […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3263],"tags":[],"class_list":["post-25202","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-melanesia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25202","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=25202"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25202\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25210,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25202\/revisions\/25210"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=25202"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=25202"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=25202"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}