{"id":25368,"date":"2025-05-27T09:21:35","date_gmt":"2025-05-27T02:21:35","guid":{"rendered":"https:\/\/melanesiatimes.com\/?p=25368"},"modified":"2025-08-19T14:42:12","modified_gmt":"2025-08-19T07:42:12","slug":"ombudsman-papua-barat-mewujudkan-keadilan-dalam-sistem-pendidikan-melalui-spmb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lindonews.id\/?p=25368","title":{"rendered":"Ombudsman Papua Barat: Mewujudkan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Melalui SPMB"},"content":{"rendered":"

Melanesiatimes.com<\/strong><\/span>, Sorong Papua Barat Daya \u2013 Wilayah Papua Barat Daya kini memasuki fase baru dalam sistem pendidikan, dengan penekanan pada pentingnya keadilan dan pemerataan. Sebagai wakil dalam pertemuan yang diadakan oleh Pemerintah unit pengendalian mutu pendidikan,<\/p>\n

Amus Atkana menyampaikan pandangannya mengenai persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB), yang kini dikenal sebagai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menggunakan sistem penerimaan berbasis domisili. Giat ini dilangsungkan di vega prime hotel kota Sorong Papua Barat Daya pada Selasa (27\/05\/2025).<\/p>\n

Sebagai Narasumber Atkana menjelaskan bahwa sistem baru yang diusung, yang dikenal sebagai SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), merupakan perbaikan dari nilai-nilai sebelumnya. Dalam era digital, proses registrasi dilakukan secara online, namun dengan penambahan wajibnya identitas diri yang menunjukkan domisili peserta didik. “Ini syarat mutlak agar dapat bersekolah di sekolah yang dituju,” ujar Atkana<\/p>\n

Tekad pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam sistem pendidikan kembali ditekankan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian di mana siswa yang tinggal di domisili tertentu dapat mendaftar di sekolah yang tidak sesuai dengan lokasi tinggalnya. Atkana menekankan, “Kondisi ini harus diperbaiki agar proses pemerataan pendidikan dapat berjalan sejalan dengan UU Pendidikan No. 20 Tahun 2023.”<\/p>\n

Dalam UU tersebut, pemerintah menargetkan delapan poin penting dalam bidang pendidikan, termasuk pemerataan sarana, isi, dan kualitas serta pengurangan disparitas dalam bidang pendidikan. Atkana menyerukan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten\/kota agar kebutuhan pembangunan sekolah tidak hanya difokuskan pada wilayah atau sekolah tertentu.<\/p>\n

“Mari kita ciptakan pemerataan sarana pendidikan dan kesejahteraan guru,” ajaknya. Hal ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi semua siswa di Papua Barat Daya.<\/p>\n

Atkana juga mengingatkan pentingnya pengelolaan program sekolah gratis ditujukan bagi siswa yang membutuhkan. Ia mempertanyakan siapa yang akan menerima akses sekolah gratis ini dan bagaimana program tersebut akan dikelola dengan baik. “Apakah akan diatur melalui peraturan menteri atau peraturan bupati?” tanyanya.<\/p>\n

Pengawasan tetap diperlukan, terutama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). “Proses pendaftaran berbasis domisili ini harus diatur dengan baik agar idak ada pelanggaran, seperti pemindahan identitas untuk masuk ke sekolah-sekolah unggulan,” tegasnya.<\/p>\n

Penting bagi semua pihak untuk memberi perhatian pada siswa yang memiliki kebutuhan khusus agar mereka mendapatkan akses ke pendidikan yang layak. Atkana menegaskan bahwa mereka berhak diterima di sekolah yang berdekatan dengan lokasi tinggal mereka yang sesuai dengan keadaan ekonomi mereka.<\/p>\n

\u201cSistem SPMB harus diterapkan dengan integritas dan dalam komitmen yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan dinas terkait dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan yang adil dan berkualitas,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Semua pemangku kepentingan diharapkan untuk berkolaborasi dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik di Papua Barat Daya, sehingga memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk belajar dan berkembang. Keberhasilan sistem pendidikan ini tidak hanya akan berpengaruh pada individu, tetapi juga pada kemajuan daerah secara keseluruhan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Melanesiatimes.com, Sorong Papua Barat Daya \u2013 Wilayah Papua Barat Daya kini memasuki fase baru dalam sistem pendidikan, dengan penekanan pada pentingnya keadilan dan pemerataan. Sebagai wakil dalam pertemuan yang diadakan oleh Pemerintah unit pengendalian mutu pendidikan, Amus Atkana menyampaikan pandangannya mengenai persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB), yang kini dikenal sebagai Sistem Penerimaan Murid Baru […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3263],"tags":[],"class_list":["post-25368","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-melanesia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25368","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=25368"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25368\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25372,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25368\/revisions\/25372"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=25368"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=25368"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=25368"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}