{"id":25899,"date":"2025-06-13T17:20:24","date_gmt":"2025-06-13T10:20:24","guid":{"rendered":"https:\/\/melanesiatimes.com\/?p=25899"},"modified":"2025-08-02T13:12:33","modified_gmt":"2025-08-02T06:12:33","slug":"gpk-desak-polri-usut-mafia-emas-gunung-botak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lindonews.id\/?p=25899","title":{"rendered":"Jelang HUT Polri 2025, GPK RI Tagih Janji Kapolri, Usut Tambang Gunung Botak"},"content":{"rendered":"<p data-start=\"1019\" data-end=\"1261\"><span style=\"color: #800000;\"><strong>Melanesiatimes.com<\/strong><\/span> &#8211; Menjelang HUT Bhayangkara ke-79, atmosfer perayaan di tubuh Kepolisian RI tak hanya diwarnai tumpeng, balon, dan syukuran. Sebaliknya, Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia (GPK RI) justru menyambut hari spesial ini dengan akan melaporkan dugaan tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, ke Bareskrim Mabes Polri.<\/p>\n<p data-start=\"1122\" data-end=\"1288\">\u201cBukan dengan pesta, tapi dengan langkah nyata. Kami bawa laporan ini sebagai hadiah koreksi dan peringatan bagi institusi,\u201d ujar Koordinator GPK RI, Abdullah Kelrey.<\/p>\n<p data-start=\"1290\" data-end=\"1709\">GPK RI mendesak Mabes Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar segera menindak dugaan pembiaran praktik cukong emas ilegal yang semakin menggila di Maluku. Kelrey secara khusus juga meminta Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan untuk mengevaluasi kinerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku, yang dinilai abai dan diduga membiarkan mafia tambang beroperasi bebas.<\/p>\n<p data-start=\"1711\" data-end=\"1957\">\u201cAda indikasi kuat keterlibatan oknum dan jaringan mafia yang terkoordinasi rapi. Nama-nama seperti Haji Anas, Haji Komar, hingga Haji Markus disebut-sebut mengatur pasokan sianida dan membeli emas ilegal dari tambang Gunung Botak,\u201d tegas Kelrey.<\/p>\n<p data-start=\"1959\" data-end=\"2232\">Tak hanya itu, GPK RI juga menyoroti dugaan keterlibatan keluarga anggota Polri dalam distribusi bahan kimia berbahaya, seperti sianida (CN), yang digunakan di kawasan tambang emas ilegal.Hal ini memperkuat dugaan bahwa praktik ini tidak berjalan tanpa perlindungan dari dalam.<\/p>\n<p data-start=\"2234\" data-end=\"2488\">Menariknya, ketika berita berseliweran terkait kasus ini, tim dari Reskrimsus Polda Maluku dikabarkan tengah berada di Kabupaten Buru untuk \u2018melaksanakan tugas\u2019. Kelrey pun mempertanyakan, \u201cApakah ini langkah penegakan hukum atau bagian dari skenario penyesuaian citra?\u201d<\/p>\n<p data-start=\"2490\" data-end=\"2688\">\u201cKalau Kapolda tak bisa benahi ini, kami pastikan laporan ini akan kami kawal langsung ke Bareskrim. Nama baik institusi tak boleh dikorbankan hanya karena kelalaian dan permainan oknum,\u201d lanjutnya.<\/p>\n<p data-start=\"2690\" data-end=\"3002\">Menurut GPK RI, Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momen refleksi dan perbaikan institusional, bukan justru mencoreng citra kepolisian dengan pembiaran atas praktik ilegal. \u201cSemua anggota Polri di Indonesia berjuang keras menjaga integritas institusi, jangan sampai dirusak oleh segelintir oknum,\u201d tegas Kelrey.<\/p>\n<p data-start=\"3004\" data-end=\"3200\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Dalam momentum HUT Bhayangkara ini, GPK RI mengajak publik untuk tidak terlena oleh seremoni semata. \u201cKami akan bawa laporan, bukan balon. Ini bentuk cinta kami terhadap Polri yang bersih,\u201d pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Melanesiatimes.com &#8211; Menjelang HUT Bhayangkara ke-79, atmosfer perayaan di tubuh Kepolisian RI tak hanya diwarnai tumpeng, balon, dan syukuran. Sebaliknya, Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia (GPK RI) justru menyambut hari spesial ini dengan akan melaporkan dugaan tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, ke Bareskrim Mabes Polri. \u201cBukan dengan pesta, tapi dengan langkah [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[136],"tags":[5427,5426,3468,5378,5428,5425,2513,5013,5424],"class_list":["post-25899","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-opini","tag-bahan-kimia-ilegal","tag-dirkrimsus","tag-gpk-ri","tag-gunung-botak","tag-hut-bhayangkara","tag-kapolda-maluku","tag-mabes-polri","tag-mafia-tambang","tag-tambang-emas-ilegal"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25899","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=25899"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25899\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25907,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25899\/revisions\/25907"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=25899"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=25899"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=25899"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}