{"id":26228,"date":"2025-06-25T12:17:40","date_gmt":"2025-06-25T05:17:40","guid":{"rendered":"https:\/\/melanesiatimes.com\/?p=26228"},"modified":"2025-08-19T14:40:29","modified_gmt":"2025-08-19T07:40:29","slug":"jhoma-klarifikasi-pernyataan-kontraversi-salah-satu-anggota-mrp-pbd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lindonews.id\/?p=26228","title":{"rendered":"Jhoma Klarifikasi Pernyataan Kontraversi Salah Satu Anggota MRP-PBD"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #800000\"><strong>Melanesiatimes.com<\/strong><\/span>, <strong>Kota Sorong<\/strong> \u2013 Jhon Haji Malibela, seorang intelektual muda asal suku Moi, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan salah satu anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP-PBD) yang mendesak pansel untuk berkomunikasi aktif dengan Walikota Sorong. Menurutnya, pernyataan ini tidak mencerminkan aspirasi masyarakat adat suku Moi. Selasa (24\/06\/2025)<\/p>\n<p>\u201cSaya merasa pernyataan tersebut sangat tidak tepat. Anggota MRP-PBD seharusnya berkaca pada tugas dan tanggung jawab mereka yang dipercayakan oleh masyarakat adat,\u201d ujar Jhon, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Sorong.<\/p>\n<p>Dia melanjutkan, anggota MRP-PBD tersebut seharusnya fokus untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Moi, termasuk menekankan pentingnya pengembalian delapan kursi yang menurutnya harus menjadi hak suku Moi. \u201cMendesak Walikota bukanlah solusi yang tepat. Ia seharusnya memahami posisi dan harapan masyarakat yang diwakilinya,\u201d tambahnya.<\/p>\n<p>Jhon menegaskan, tindakan mendesak pansel untuk berkoordinasi aktif dengan Walikota Sorong bisa berpotensi menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. \u201cTindakan ini hanya akan menggiring isu dan memperburuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Dia juga mempertanyakan kepentingan terselubung di balik pernyataan tersebut. \u201cApakah ada agenda tersembunyi yang ingin dijalankan? Seharusnya, tugas seorang wakil adalah mengawal aspirasi masyarakat, bukan mengalihkan perhatian kepada isu lain,\u201d tegasnya.<\/p>\n<p>Menurutnya, jika sang anggota MRP-PBD tidak mampu mengemban tugas tersebut, lebih baik untuk mundur dan memberi kesempatan kepada orang lain yang mau memperjuangkan hak-hak masyarakat Moi. \u201cLebih baik memberikan tempat kepada mereka yang siap dan mampu berjuang untuk aspirasi komunitas,\u201d harap Jhon.<\/p>\n<p>Lebih lanjut, Jhon menyampaikan keprihatinan atas kurangnya kemampuan pengurus MRP-PBD dalam berbicara untuk kepentingan masyarakat namun justru terkesan menguntungkan kelompok lain. \u201cKita tidak menolak suku-suku lain, tetapi hak kita sebagai suku Moi harus diutamakan,\u201d paparnya.<\/p>\n<p>Jhon juga menekankan pentingnya pengembalian hak atas delapan kursi itu. \u201cSuku Moi harus mendapatkan representasi yang sesuai, jangan sampai ada diskresi yang merugikan hak kami,\u201d imbuhnya.<\/p>\n<p>\u201cBagi anggota MRP-PBD, berhentilah menjadi agen kepentingan pihak lain yang menginginkan kursi tersebut jatuh ke tangan mereka,\u201d seru Jhon dengan nada tegas. Menurutnya, harga diri masyarakat Moi lebih penting daripada kepentingan politik sesaat.<\/p>\n<p>Di akhir pernyataannya, Jhon berharap agar para wakil rakyat betul-betul mengedepankan aspirasi masyarakat yang telah memilih mereka. \u201cJangan lagi membuat pernyataan yang merugikan hajat hidup orang banyak,\u201d pungkasnya.<\/p>\n<p>Sekali lagi, Jhon mengajak semua pihak untuk bersama-sama berjuang demi hak-hak masyarakat Moi dan mendorong komunitas untuk bersatu dalam menciptakan perubahan yang positif. \u201cSaatnya kita mengawal aspirasi masyarakat, bukan berpihak pada kepentingan yang tidak jelas,\u201d tuturnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Melanesiatimes.com, Kota Sorong \u2013 Jhon Haji Malibela, seorang intelektual muda asal suku Moi, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan salah satu anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP-PBD) yang mendesak pansel untuk berkomunikasi aktif dengan Walikota Sorong. Menurutnya, pernyataan ini tidak mencerminkan aspirasi masyarakat adat suku Moi. Selasa (24\/06\/2025) \u201cSaya merasa pernyataan tersebut sangat tidak tepat. Anggota [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3263],"tags":[5558],"class_list":["post-26228","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-melanesia","tag-pemudamoikotasorong"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26228","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26228"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26228\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26233,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26228\/revisions\/26233"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26228"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=26228"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=26228"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}