{"id":26627,"date":"2025-07-09T23:07:37","date_gmt":"2025-07-09T16:07:37","guid":{"rendered":"https:\/\/melanesiatimes.com\/?p=26627"},"modified":"2025-08-19T14:39:25","modified_gmt":"2025-08-19T07:39:25","slug":"pemda-malteng-gelar-sosialisasi-perpres-pentingnya-memahami-pokok-perubahan-pada-perpres-nomor-46-tahun-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lindonews.id\/?p=26627","title":{"rendered":"Pemda Malteng Gelar Sosialisasi Perpres: Pentingnya Memahami Pokok Perubahan Pada Perpres Nomor 46 Tahun 2025"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #800000\"><strong>Melanesiatimes.com<\/strong><\/span>,\u00a0 <strong>Masohi<\/strong>\u00a0 &#8211; Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah gelar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Implementasi Katalog dalam PBJ Pemerintah pada rabu, (09\/07\/2025).<\/p>\n<p>Bertempat di gedung Baplitbangda Kota Masohi, giat kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari yakni pada tanggal 9 Juli untuk sesi penyampaian materi sosialisasi seputar Perpres yang kemudian dilanjutkan pada tanggal 10 Juli untuk penjelasan mengenai implementasi katalog dalam PBJ pemerintah.<\/p>\n<p>Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Ismail, SE., M.Si., yang ditemui di lokasi kegiatan menyampaikan &#8220;sebanyak 80 orang dari berbagai OPD termasuk dari kecamatan (mines Banda, Leihitu, dan Salahutu) ikut serta dalam kegiatan sosialisasi ini,&#8221; jelas Ismail kepada wartawan.<\/p>\n<p>Ismail menambahkan bahwa kegiatan sejalan dengan arahan Bupati Zulkarnain Awat Amir yang menginginkan agar secepatnya &#8220;sosialisasi (terkait Peraturan Presiden dimaksud) dapat diatur, disampaikan, dan disebarluaskan supaya pelaku pengadaan barang dan jasa di Maluku Tengah bisa memahami dengan jelas perubahan ini,&#8221; ungkapnya.<\/p>\n<p>&#8220;maka kita hadirkan para narasumber yang ahli dalam hal ini sehingga dapat memberikan penjelasan kepada para peserta dan harapannya setelah ini mereka bisa mengaplikasikannya dengan maksimal di OPD masing-masing,&#8221; harapnya.<\/p>\n<p>Sementara itu, salah satu fasilitator\/narasumber dalam kegiatan tersebut, Juni Irawati, S.Kom., M.H., CCMS., CPSp., CPOF., yang disinggung mengenai pokok-pokok perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mengatakan setidaknya terdapat 4 poin penting.<\/p>\n<p>&#8220;yaitu terkait Perluasan Ruang Lingkup, Penguatan Penggunaan Katalog Elektronik, Afirmasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, serta Percepatan Proses Pengadaan dan Inovasi Dalam PBJ,&#8221; jelas Irawati.<\/p>\n<p>&#8220;contoh kecil kalau sebelumnya Ruang Lingkup untuk pengadaan barang jasa pemerintah itu hanya APBN, APBD, maka sekarang ada penambahan Institusi lainnya dan Pemerintah Desa. Begitu pun dengan penggunaan Katalog Elektronik yang menurutnya sudah ada kewajiban e-purchasing dengan mengutamakan penggunaan Produk yang sudah ada di E-Katalog,&#8221; jelas Irawati menyampaikan.<\/p>\n<p>Selain beberapa contoh perubahan tersebut, Irawati kepada wartawan juga menambahkan tentang penggunaan produk dalam negeri yang juga mengalami perubahan.<\/p>\n<p>Dimana penjelasan Irawati mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67, artinya, kata dia &#8220;berapapun nilainya kita harus tetap mengutamakan produk dalam negeri,&#8221; katanya singkat.<\/p>\n<p>&#8220;untuk frekuensi harga juga kami sudah melakukan namun hanya untuk pengadaan barang saja. Dan pemberlakuan frekuensi harga ini hanya untuk barang yang nilai TKDNnya minimal 25%,&#8221; jelas Irawati.<\/p>\n<p>Saat ditanya tentang perubahan pada regulasi terbaru lainnya di sistem E-Katalog khusus jasa konsultasi, Irawati menanggapi &#8220;hal ini sekarang bisa dilakukan secara e-purchasing,&#8221; jawab fasilitator LKPP Pemda Bengkulu ini singkat. (HUAT)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Melanesiatimes.com,\u00a0 Masohi\u00a0 &#8211; Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah gelar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Implementasi Katalog dalam PBJ Pemerintah pada rabu, (09\/07\/2025). Bertempat di gedung Baplitbangda Kota Masohi, giat kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari yakni pada tanggal 9 Juli untuk sesi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3263],"tags":[5654],"class_list":["post-26627","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-melanesia","tag-pemda-malteng-gelar-sosialisasi-perpres-pentingnya-memahami-pokok-perubahan-pada-perpres-nomor-46-tahun-2025"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26627","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26627"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26627\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26631,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26627\/revisions\/26631"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26627"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=26627"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=26627"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}