{"id":30899,"date":"2025-12-01T03:11:50","date_gmt":"2025-12-01T03:11:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.melanesiatimes.com\/?p=30899"},"modified":"2025-12-01T03:21:28","modified_gmt":"2025-12-01T03:21:28","slug":"tingkatkan-kualitas-pariwisata-dispora-parekraf-pbd-wajibkan-penerapan-standar-usaha-berbasis-risiko","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lindonews.id\/?p=30899","title":{"rendered":"Tingkatkan Kualitas Pariwisata, Dispora Parekraf PBD Wajibkan Penerapan Standar Usaha Berbasis Risiko"},"content":{"rendered":"

Melanesiatimes.com<\/strong><\/span>,\u00a0Kota Sorong<\/strong> \u2013 Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispora Parekraf) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Pariwisata Berbasis Risiko. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 1\u20143 Desember 2025, di Hotel Vega Prime Kota Sorong.<\/p>\n

Kepala Dispora Parekraf Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya penerapan standar usaha di sektor pariwisata. \u201cKami ingin memastikan seluruh pelaku usaha memahami bahwa standar usaha berbasis risiko bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bagian dari peningkatan kualitas layanan pariwisata,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Selain itu Ketua Panitia Bimtek, Irman Murafer, menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 28 Tahun 2025, dan Permen Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025. \u201cRegulasi ini menegaskan kewajiban setiap pelaku usaha memiliki sertifikat standar usaha dalam waktu satu tahun sejak perizinannya terverifikasi. Ini wajib, terutama bagi kategori usaha dengan risiko menengah tinggi,\u201d ucap Irman.<\/p>\n

Irman menambahkan bahwa bimtek ini digelar untuk memastikan pemahaman yang benar mengenai pelaksanaan standar usaha. \u201cTujuan kami adalah membantu para pelaku usaha agar tidak salah langkah dalam memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat,\u201d katanya.<\/p>\n

\"Tingkatkan
Foto saat peserta sedang menerima materi<\/figcaption><\/figure>\n

Kegiatan ini diikuti pelaku usaha pariwisata dengan tingkat risiko menengah tinggi, seperti hotel, restoran, bar, diskotik, biro perjalanan wisata, serta perwakilan dinas pariwisata kabupaten dan kota.<\/p>\n

Pemateri utama dalam kegiatan tersebut, Agus Priyono, turut menyoroti pentingnya standar usaha dalam meningkatkan daya saing daerah. \u201cJika standar usaha diterapkan dengan benar, maka kualitas layanan meningkat, kepuasan wisatawan naik, dan pada akhirnya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah,\u201d tutur Agus.<\/p>\n

Ia juga menekankan perlunya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam proses pembinaan dan monitoring. \u201cPengawasan bukan hanya soal mencari kesalahan, tetapi memastikan pelaku usaha mendapatkan pendampingan yang tepat agar standar yang ditetapkan dapat dipenuhi,\u201d jelas Agus.<\/p>\n

Selain meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah konsolidasi data terkait risiko kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan usaha pariwisata. Data ini nantinya menjadi rujukan untuk pembinaan lanjutan demi meningkatkan kualitas layanan sektor wisata.<\/p>\n

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap sektor pariwisata di Papua Barat Daya menjadi lebih tertata, responsif terhadap risiko, dan mampu memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan. \u201cKami ingin Papua Barat Daya menjadi destinasi yang aman, nyaman, dan berkualitas,\u201d tutup Yusdi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Melanesiatimes.com,\u00a0Kota Sorong \u2013 Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispora Parekraf) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Pariwisata Berbasis Risiko. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 1\u20143 Desember 2025, di Hotel Vega Prime Kota Sorong. Kepala Dispora Parekraf Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, yang membuka kegiatan tersebut, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4965],"tags":[6417,3962],"class_list":["post-30899","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pariwisata","tag-dispora-parekraf-provinsi-papua-barat-daya","tag-pemerintah-provinsi-papua-barat-daya"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30899","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=30899"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30899\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30905,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30899\/revisions\/30905"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=30899"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=30899"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=30899"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}