{"id":31640,"date":"2026-01-15T03:44:13","date_gmt":"2026-01-15T03:44:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.melanesiatimes.com\/?p=31640"},"modified":"2026-01-15T03:47:56","modified_gmt":"2026-01-15T03:47:56","slug":"pemprov-papua-barat-daya-mulai-validasi-data-oap-kota-sorong-jadi-wilayah-terbanyak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lindonews.id\/?p=31640","title":{"rendered":"Pemprov Papua Barat Daya Mulai Validasi Data OAP, Kota Sorong Jadi Wilayah Terbanyak"},"content":{"rendered":"

Melanesiatimes.com<\/strong><\/span>, Kota Sorong<\/strong> – Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth, menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap Orang Asli Papua (OAP) di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Kamis (15\/01\/2026).<\/p>\n

Pendataan ini bertujuan menghasilkan data by name by address yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan dan alokasi dana otonomi khusus.<\/p>\n

Yakob Kareth menjelaskan, proses pendataan dilakukan secara bertahap sejak Juni hingga Desember 2025 sebagai tahap awal. Data dikumpulkan langsung dari kelurahan, RT, dan RW, mengingat dinamika penduduk yang terus bergerak antarwilayah.<\/p>\n

\u201cPenduduk ini bergerak terus. Ada yang karena faktor keamanan di tempat lain kemudian pindah domisili ke Sorong, bahkan ada yang belum sempat terdata. Sehingga kita pastikan dia orang Papua, domisilinya di sini, atau KTP-nya sudah berubah. Itu semua harus dipastikan,\u201d ujar Yakob Kareth.<\/p>\n

Menurutnya, pendataan OAP tidak hanya berhenti pada tahap pertama, tetapi akan terus dilanjutkan sepanjang 2026 untuk memastikan tidak ada warga Orang Asli Papua yang terlewat. Targetnya, seluruh OAP di Papua Barat Daya terdata lengkap berdasarkan nama dan alamat.<\/p>\n

\u201cTarget kita seluruh penduduk Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya terdata by name, by address, sehingga kita benar-benar tahu jumlah dan sebarannya di kabupaten dan kota,\u201d katanya.<\/p>\n

Yakob menyebutkan, berdasarkan data awal yang telah diluncurkan, sebaran OAP terbanyak berada di Kota Sorong. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas masyarakat dari kabupaten lain menuju pusat kota.<\/p>\n

\u201cUntuk daerah dengan OAP terbanyak itu Kota Sorong. Hampir di 10 distrik dan 41 kelurahan ada sebaran OAP. Banyak yang pindah ke Sorong karena aktivitas ekonomi, usaha, atau sekolah,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Ia juga menekankan pentingnya peran Dinas Dukcapil kabupaten\/kota agar serius melakukan pendataan berkelanjutan, termasuk mencatat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk.<\/p>\n

\u201cMereka harus sungguh-sungguh memastikan data ini berjalan. Kalau ada yang baru lahir, pindah, atau meninggal, itu harus langsung dipastikan masuk dalam data, supaya data OAP betul-betul valid,\u201d tegas Yakob.<\/p>\n

Terkait pemanfaatan data, Yakob mengatakan hasil pendataan saat ini belum dapat digunakan sebagai dasar alokasi dana otonomi khusus. Data tersebut baru akan menjadi rujukan perencanaan dan pengusulan kebutuhan dana Otsus untuk tahun 2027.<\/p>\n

\u201cIni belum bisa dipakai untuk alokasi dana Otsus karena pendataan masih berjalan. Targetnya, 2026 kita sisir lagi, lalu divalidasi. Kalau 2\u20133 bulan sebelum Mei sudah valid, maka itu bisa dipakai sebagai data dasar perencanaan dan pengusulan DAO tahun 2027,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dukcapil Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, menyampaikan bahwa saat ini data OAP yang telah terhubung dari kabupaten\/kota dan terkoneksi ke Dukcapil Pusat berjumlah 296.210 jiwa.<\/p>\n

\u201cData yang sudah connect dari kabupaten kota dan langsung ke Dukcapil pusat, khusus orang asli Papua, itu 296.210. Itu yang saat ini sudah pasti,\u201d kata Nikolas.<\/p>\n

Ia menambahkan, terdapat tambahan sekitar 5.000 data dari Kabupaten Tambrauw yang masih dalam proses input ke dalam aplikasi, sehingga angka tersebut berpotensi meningkat setelah seluruh data masuk dan diverifikasi.<\/p>\n

\u201cData 5.000 dari Tambrauw itu sementara masih diinput. Kalau sudah masuk semua, tentu jumlahnya akan bertambah. Tapi yang valid saat ini tetap 296.210,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Nikolas mengakui, kendala utama pendataan terjadi di Kabupaten Tambrauw akibat keterbatasan sumber daya manusia dan jaringan internet. Untuk mengatasi hal tersebut, Dukcapil Provinsi telah menyiapkan dukungan berupa perangkat Starlink dan laptop.<\/p>\n

\u201cDi Tambrauw itu kendalanya SDM dan jaringan. Karena itu kami siapkan bantuan Starlink dan laptop untuk membantu pendataan di daerah yang belum ada jaringan,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Dalam pelaksanaan pendataan, Dukcapil melibatkan berbagai unsur di tingkat lokal, mulai dari RT, kelurahan, kepala kampung, tokoh masyarakat hingga kepala suku, guna memastikan akurasi dan keterbukaan data.<\/p>\n

\u201cKami libatkan kepala distrik, kelurahan, tokoh masyarakat, dan kepala suku supaya pendataan ini betul-betul sesuai kondisi riil di lapangan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Nikolas juga menegaskan bahwa hingga saat ini data kependudukan yang paling akurat dan digunakan secara nasional, termasuk untuk pemilu dan perencanaan pembangunan, adalah data dari Dukcapil.<\/p>\n

\u201cKalau secara nasional, data yang dipakai dan dianggap paling akurat itu data Dukcapil. Itu yang digunakan untuk pemilihan presiden, gubernur, bupati, DPR, sampai perencanaan,\u201d tutupnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth, menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap Orang Asli Papua (OAP) di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Kamis (15\/01\/2026). Pendataan ini bertujuan menghasilkan data by name by address yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan dan alokasi dana otonomi […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6050],"tags":[6529,6527,3962],"class_list":["post-31640","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pemerintahan","tag-data-oap-masih-ada-penambahan","tag-dukcapil-papua-barat-daya","tag-pemerintah-provinsi-papua-barat-daya"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31640","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=31640"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31640\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31641,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31640\/revisions\/31641"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=31640"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=31640"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=31640"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}