{"id":33358,"date":"2026-04-27T11:02:16","date_gmt":"2026-04-27T02:02:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.melanesiatimes.com\/?p=33358"},"modified":"2026-04-27T11:04:40","modified_gmt":"2026-04-27T02:04:40","slug":"48-200-rumah-tidak-layak-huni-di-papua-barat-daya-terdata-pada-bps-tahun-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lindonews.id\/?p=33358","title":{"rendered":"48.200 Rumah Tidak Layak Huni di Papua Barat Daya, Terdata Pada BPS Tahun 2026"},"content":{"rendered":"

Melanesiatimes.com<\/strong><\/span>, Kota Sorong<\/strong> – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan pentingnya peran statistik sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Hal itu disampaikannya dalam\u00a0 forum inspirasi membahas sektor perumahan, sekaligus menyoroti berbagai tantangan penyediaan hunian layak di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya.<\/p>\n

Kegiatan tersebut berlangsung di ruangan lantai III kantor Rektorat Universitas Muhammadiyah (UNAMIN) Kota Sorong Papua Barat Daya pada Minggu (26\/4\/2026).<\/p>\n

Dalam kesempatan tersebut, Amalia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah terpilih sebagai Co-Chair Governing Board International Comparison Program (ICP) pada Maret 2026, sebuah posisi strategis dalam penguatan kerja sama statistik global.<\/p>\n

Ia menjelaskan bahwa BPS merupakan lembaga resmi negara yang bertugas menghasilkan statistik nasional yang kredibel dan dapat dibandingkan secara internasional. \u201cBPS ini adalah lembaga vertikal yang menghasilkan statistik resmi negara. Dalam dunia internasional, kami dikenal sebagai National Statistic Office,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Lebih lanjut, Amalia menekankan bahwa BPS berada dalam ekosistem statistik global yang dikoordinasikan oleh United Nations Statistical Division (UNSD). \u201cTugas UNSD adalah memastikan standar statistik antarnegara seragam. Karena itu, data yang kami hasilkan harus memenuhi kaidah yang tidak bisa dipengaruhi pihak manapun,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Ia menambahkan bahwa independensi dan objektivitas menjadi prinsip utama dalam setiap proses pengumpulan dan pengolahan data statistik. Menurutnya, tanpa data yang akurat dan terpercaya, kebijakan pembangunan berisiko tidak tepat sasaran.<\/p>\n

BPS sendiri memiliki jaringan kelembagaan yang luas hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk 502 kantor di tingkat kabupaten\/kota.<\/p>\n

Untuk wilayah Papua, termasuk daerah pemekaran baru, pengelolaan sementara masih dirangkap oleh kantor BPS provinsi yang sudah ada.<\/p>\n

\"48.200
KemenPKP Bersama Kepala BPS Pusat, Dirjen, staf Ahli beserta Rektor Unamin Sorong.<\/figcaption><\/figure>\n

Amalia memastikan bahwa ke depan, BPS akan memperluas jangkauan layanan hingga ke seluruh provinsi baru di Tanah Papua. Dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap data, BPS menghadirkan Pelayanan Statistik Terpadu di setiap kantor.<\/p>\n

Selain itu, BPS juga mengembangkan pojok statistik di perguruan tinggi sebagai sarana edukasi dan literasi data bagi mahasiswa.<\/p>\n

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 182 universitas di Indonesia telah memiliki pojok statistik, termasuk Universitas Victoria Sorong.<\/p>\n

Amalia bahkan menyatakan komitmen untuk menghadirkan fasilitas serupa di Universitas Muhammadiyah Sorong dalam waktu dekat. \u201cKita siap membangun pojok statistik di sini agar kolaborasi dengan kampus semakin kuat,\u201d katanya.<\/p>\n

Di era digital, BPS juga menyediakan akses data melalui website resmi serta aplikasi \u201cAllStats\u201d yang dapat diunduh masyarakat.<\/p>\n

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai indikator statistik secara cepat dan mudah langsung dari ponsel. \u201cMelalui aplikasi ini, masyarakat bisa melihat data statistik langsung di genggaman,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Dalam paparannya, Amalia turut menyoroti pentingnya sensus dan survei sebagai instrumen utama pengumpulan data.<\/p>\n

Ia menyebutkan bahwa BPS melaksanakan sensus setiap 10 tahun sekali, seperti sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. \u201cTahun 2026 ini merupakan pelaksanaan sensus ekonomi yang rutin dilakukan setiap tahun berakhiran angka enam,\u201d ujarnya<\/p>\n

Selain sensus, BPS juga menjalankan ratusan survei tahunan seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).<\/p>\n

Data-data tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan di berbagai sektor, termasuk perumahan. Dalam konteks perumahan, Amalia menjelaskan konsep backlog sebagai indikator kebutuhan hunian masyarakat.<\/p>\n

\u201cBacklog pertama adalah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, sedangkan backlog kedua adalah rumah tangga yang sudah memiliki rumah tetapi tidak layak huni,\u201d paparnya.<\/p>\n

Secara nasional, backlog kepemilikan rumah mencapai sekitar 13 persen atau setara 9,64 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Sementara itu, di Papua Barat Daya, angka backlog kepemilikan tercatat sebesar 12,55 persen atau sekitar 16.700 rumah tangga.<\/p>\n

Amalia mengungkapkan bahwa di Kota Sorong, angka backlog cukup tinggi, bahkan sekitar satu dari lima rumah tangga belum memiliki rumah sendiri.\u201cDi Kota Sorong, jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah mencapai sekitar 14.379,\u201d ungkapnya. Selain backlog kepemilikan, persoalan yang lebih besar justru terdapat pada backlog kelayakan hunian.<\/p>\n

Secara nasional, sekitar 25 persen rumah tangga tinggal di rumah yang tidak layak huni. Namun di Papua Barat Daya, angkanya lebih tinggi, yakni mencapai 36,35 persen atau sekitar 48.200 rumah tangga.<\/p>\n

Amalia mencontohkan bahwa di Kabupaten Sorong Selatan, persentase rumah tidak layak huni bahkan mendekati 80 persen.<\/p>\n

Sementara di Kabupaten Maybrat, angkanya mencapai 62,45 persen rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni.<\/p>\n

Di sisi lain, secara jumlah absolut, Kota Sorong menjadi wilayah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbesar, yakni sekitar 18.300 rumah tangga. Sedangkan di Kabupaten Sorong, jumlahnya mencapai sekitar 8.627 rumah tangga dengan kondisi rumah yang belum layak huni.<\/p>\n

Ia juga menyinggung hasil kunjungan lapangan bersama Menteri Perumahan yang menemukan langsung kondisi rumah tidak layak huni di Kota Sorong. \u201cKami melihat langsung kondisi rumah yang sangat tidak layak huni, ini menjadi perhatian serius,\u201d katanya.<\/p>\n

Amalia menegaskan bahwa kondisi hunian yang tidak layak memiliki hubungan erat dengan tingkat kemiskinan.<\/p>\n

Menurutnya, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki jumlah rumah tidak layak huni yang besar.<\/p>\n

Di Kota Sorong, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 41.390 orang, tertinggi di Papua Barat Daya. Sementara di Kabupaten Sorong, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 25.610 orang.<\/p>\n

\u201cKalau kita lihat, ada korelasi yang kuat antara kemiskinan dan kondisi rumah yang tidak layak huni,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Ia menambahkan bahwa secara persentase, Kabupaten Sorong memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, yakni sekitar 25,1 persen. Sedangkan Kota Sorong meski jumlahnya besar, persentasenya berada di kisaran 13,55 persen karena jumlah penduduk yang lebih banyak.<\/p>\n

Amalia menekankan bahwa data-data ini penting sebagai dasar intervensi kebijakan pemerintah, khususnya dalam program perumahan.<\/p>\n

Ia berharap program pembangunan rumah subsidi dan peningkatan kualitas hunian dapat tepat sasaran berdasarkan data BPS.<\/p>\n

\u201cData yang kami hasilkan diharapkan bisa menjadi rujukan utama dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan akademisi, untuk memanfaatkan data statistik secara optimal.<\/p>\n

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan backlog perumahan dan kemiskinan. \u201cDengan data yang akurat dan kolaborasi yang kuat, kita bisa mempercepat pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,\u201d pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan pentingnya peran statistik sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Hal itu disampaikannya dalam\u00a0 forum inspirasi membahas sektor perumahan, sekaligus menyoroti berbagai tantangan penyediaan hunian layak di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut berlangsung di ruangan lantai III kantor […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6050],"tags":[6705],"class_list":["post-33358","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pemerintahan","tag-badan-pusat-statistik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33358","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33358"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33358\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33362,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33358\/revisions\/33362"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33358"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33358"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33358"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}