{"id":33748,"date":"2026-05-15T11:31:20","date_gmt":"2026-05-15T02:31:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.melanesiatimes.com\/?p=33748"},"modified":"2026-05-15T11:31:20","modified_gmt":"2026-05-15T02:31:20","slug":"opini-pansus-dprk-raja-ampat-ketika-pengawasan-jadi-teater-dan-kita-semua-ikut-tepuk-tangan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lindonews.id\/?p=33748","title":{"rendered":"Opini | Pansus DPRK Raja Ampat: Ketika Pengawasan Jadi Teater dan Kita Semua Ikut Tepuk Tangan"},"content":{"rendered":"

Oleh: Sutrisno Woy<\/strong><\/p>\n

\u200eRAJA AMPAT, Melanesiatimes.com<\/span><\/strong> – Pansus DPRK Raja Ampat soal rekomendasi APH seharusnya jadi momen pertanggungjawaban. Uang rakyat sudah keluar 100% untuk proyek yang belum selesai. Itu bukan dugaan kecil. Itu pencurian terang-terangan atas masa depan daerah.<\/p>\n

\u200eTapi lihatlah apa yang terjadi. DPRK berteriak keras di depan kamera. Masyarakat sipil menuntut transparansi. Media menulis berita. Lalu? Sunyi. Tidak ada satu pun surat resmi ke Kejari atau Polres yang bisa ditunjukkan.<\/p>\n

\u200eKita sedang ditipu dengan prosedur<\/strong>.<\/p>\n

\u200e*1. DPRK: Ahli dalam Mengubur Tanggung Jawab di Balik \u201cMekanisme\u201d*<\/p>\n

\u200eKetua Banggar bilang, \u201cTunggu LKPD.\u201d<\/p>\n

\u200eKalimat itu kedengarannya tertib. Padahal itu cara paling halus untuk mengubur persoalan.<\/p>\n

\u200eFungsi pengawasan DPRD bukan menunggu momentum politik. Kalau ada dugaan kerugian negara, tugasnya jelas: buat rekomendasi tertulis, kirim ke APH, dan kawal. Titik.<\/p>\n

\u200eMenyembunyikan dokumen dengan dalih \u201cmekanisme dewan\u201d adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat. DPRK tidak dipilih untuk jadi tukang rapat. DPRK dipilih untuk memastikan tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang hilang tanpa pertanggungjawaban.<\/p>\n

\u200e2. Masyarakat Sipil: Keras di Mikrofon, Lemah di Tekanan<\/strong><\/p>\n

\u200eKami juga harus jujur mengkritik diri sendiri. Koalisi sipil berani angkat bicara, itu bagus. Tapi kalau hanya berhenti di rilis dan tenggat satu minggu, maka kita juga bagian dari siklus teater\/penonton ini.<\/p>\n

\u200eTransparansi tidak akan turun dari langit. Kalau DPRK bungkam, gugat. Ajukan sengketa informasi. Laporkan ke Ombudsman. Bawa ke publik dengan data, bukan hanya kemarahan.<\/p>\n

\u200eJangan sampai kita juga puas dengan peran sebagai komentator. Komentator tidak mengubah apa-apa.<\/p>\n

\u200e3. Publik: Kita Suka Disuguhi Drama, Bukan Kebenaran.<\/strong><\/p>\n

\u200eYang paling memalukan adalah kita. Kita cepat marah saat ada judul \u201cPansus Sandiwara\u201d, tapi 3 hari kemudian sudah lupa. Kita lebih tertarik pada siapa yang paling keras bicara, bukan pada siapa yang berani menunjukkan surat bernomor.<\/p>\n

\u200eSelama publik hanya mau konsumsi retorika, maka politikus akan terus memberi retorika. Karena itu murah, aman, dan tidak berisiko penjara.<\/p>\n

\u200ePenutup: Tunjukkan Suratnya, atau Akui Itu Bohong<\/strong>.<\/p>\n

\u200eIni bukan soal benci pada DPRK. Ini soal waras. Kalau rekomendasi ke APH memang ada, tunjukkan. Satu lembar kertas dengan kop DPRD, nomor surat, dan tanda tangan pimpinan sudah cukup untuk membungkam semua tudingan.<\/p>\n

\u200eKalau tidak ada, akui saja. Lebih terhormat mengaku gagal menjalankan fungsi, daripada memelihara ilusi pengawasan yang membuat publik diam.<\/p>\n

\u200eRaja Ampat tidak butuh panggung. Raja Ampat butuh hukum yang berjalan.<\/p>\n

\u200eDan hukum tidak berjalan di atas kata-kata. Hukum berjalan di atas dokumen.<\/p>\n

\u200eJadi, DPRK Raja Ampat: di mana suratnya?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Oleh: Sutrisno Woy \u200eRAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pansus DPRK Raja Ampat soal rekomendasi APH seharusnya jadi momen pertanggungjawaban. Uang rakyat sudah keluar 100% untuk proyek yang belum selesai. Itu bukan dugaan kecil. Itu pencurian terang-terangan atas masa depan daerah. \u200eTapi lihatlah apa yang terjadi. DPRK berteriak keras di depan kamera. Masyarakat sipil menuntut transparansi. Media […]<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-33748","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33748","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33748"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33748\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33750,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33748\/revisions\/33750"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33748"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33748"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33748"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}