{"id":34987,"date":"2026-07-29T02:51:10","date_gmt":"2026-07-28T17:51:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.melanesiatimes.com\/?p=34987"},"modified":"2026-07-29T03:08:17","modified_gmt":"2026-07-28T18:08:17","slug":"birokrasi-mandul-empati-5-mahasiswa-terancam-putus-kuliah-ketua-dprk-raja-ampat-desak-bpk-dan-aph-bongkar-permainan-dinas-pendidikan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lindonews.id\/?p=34987","title":{"rendered":"5 Mahasiswa Terancam Putus Kuliah, Ketua DPRK Raja Ampat Desak BPK dan APH Bongkar &#8220;Permainan&#8221; Dinas Pendidikan"},"content":{"rendered":"<p><strong>RAJA AMPAT,<\/strong> <span style=\"color: #800000;\"><strong>MELANESIATIMES.COM<\/strong><\/span> \u2014 Masa depan generasi muda Kabupaten Raja Ampat seolah digadaikan di atas meja birokrasi yang mandul empati. Alih-alih menjadi pelindung dan pengayom hak-hak pendidikan anak daerah, Dinas Pendidikan justru menampilkan wajah birokrasi yang abai, lamban, dan berlindung di balik alasan klise. Rabu (29\/7\/26).<\/p>\n<p>\u200eKemarahan publik kini memuncak setelah lima mahasiswa asal Raja Ampat yang menimba ilmu di Politeknik Agraria STPN Yogyakarta harus menanggung akibat fatal: terancam sanksi cuti paksa selama dua semester akibat tunggakan uang kuliah yang tak kunjung diselesaikan oleh instansi berwenang. Batas akhir ultimatum dari pihak kampus jatuh pada 22 Agustus.<\/p>\n<p>Adapun kelima mahasiswa asal Raja Ampat yang namanya tercatat terancam sanksi akademik di kampus tersebut meliputi:<\/p>\n<ul>\n<li>\u200eMuahamd Ramadan Ihamahu (Semester 4)<\/li>\n<li>Aril Tamima (Semester 4)<\/li>\n<li>Moh Mukti Tafalas (Semester 4)<\/li>\n<li>Irfan Alawohid (Semester 4)<\/li>\n<li>Farhan Macap (Semester 6)<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u200eIronisnya, alogika birokrasi yang dimainkan oleh Dinas Pendidikan dinilai sudah di luar batas kewajaran. Saat para mahasiswa mendatangi kantor dinas untuk meminta kejelasan, jawaban yang diterima hanyalah ratapan kosong tanpa solusi: kas keuangan kosong.<\/p>\n<p>\u200ePara mahasiswa dipaksa menggantungkan nasib di tengah ketidakpastian, sementara pihak kampus telah memberikan toleransi perpanjangan waktu selama tiga bulan yang kini telah habis.<\/p>\n<p>\u200eAkibat kelalaian sistemik ini, akun email kampus dikunci, absensi ditutup, hingga hak mengikuti ujian dan pengumpulan tugas dicabut secara sepihak oleh institusi pendidikan.<\/p>\n<p>\u200e&#8221;Sangat tidak masuk akal ketika masa depan anak-anak daerah kita harus dikorbankan hanya karena alasan klasik keuangan kosong di tingkat dinas. Ini bukan sekadar kelalaian administratif biasa, melainkan cerminan buruknya tata kelola anggaran pendidikan,&#8221; kecam Ketua DPRK Raja Ampat, Moh Taufik Sarasa.<\/p>\n<p>\u200eMelihat carut-marut yang terkesan dibiarkan ini, Moh Taufik Sarasa menolak untuk tinggal diam. Ia menilai alasan &#8220;kas kosong&#8221; yang selalu didengungkan oleh dinas terkait tidak boleh lagi diterima mentah-mentah.<\/p>\n<p>\u200eAda indikasi kuat salah urus atau bahkan penyelewengan alokasi dana yang seharusnya menjadi hak mutlak para mahasiswa penerima bantuan studi.<\/p>\n<p>\u200eOleh karena itu, pimpinan legislatif tersebut secara terbuka dan resmi mendesak BPK dan Aparat Penegak Hukum untuk segera turun melakukan audit investigasi di Dinas Pendidikan.<\/p>\n<p>\u200eUsut tuntas, ke mana anggaran untuk hak-hak mahasiswa ini dialokasikan. Ia menambahkan jangan jadikan alasan kas kosong sebagai perisai untuk menutupi ketidakberesan tata kelola keuangan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM \u2014 Masa depan generasi muda Kabupaten Raja Ampat seolah digadaikan di atas meja birokrasi yang mandul empati. Alih-alih menjadi pelindung dan pengayom hak-hak pendidikan anak daerah, Dinas Pendidikan justru menampilkan wajah birokrasi yang abai, lamban, dan berlindung di balik alasan klise. Rabu (29\/7\/26). \u200eKemarahan publik kini memuncak setelah lima mahasiswa asal Raja [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-34987","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34987","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=34987"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34987\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34994,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34987\/revisions\/34994"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=34987"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=34987"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=34987"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}