{"id":8885,"date":"2023-08-12T09:59:15","date_gmt":"2023-08-12T02:59:15","guid":{"rendered":"https:\/\/melanesiatimes.com\/?p=8885"},"modified":"2025-08-19T14:17:03","modified_gmt":"2025-08-19T07:17:03","slug":"jeferry-bomanak-pelanggaran-hak-hak-masyarakat-adat-dunia-telah-menjadi-masalah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lindonews.id\/?p=8885","title":{"rendered":"Jeferry Bomanak: Pelanggaran Hak-Hak Masyarakat Adat Dunia Telah Menjadi Masalah."},"content":{"rendered":"

Melanesiatimes.com<\/strong><\/span> – Pelanggaran hak-hak masyarakat adat dunia telah menjadi masalah yang tetap terkadang karena beban sejarah dari latar belakang kolonisasi mereka dan lain-lain karena kontras dengan masyarakat yang terus berubah. Papua (12\/08\/2023)<\/p>\n

Saat dikofimasi via whatsapp, Ketua OPM Jefrry Bomanak lewat tulisannya, \u201cmereka salah merepresentasikan kebenaran yang telah menjadi pengalaman tragis Papua Barat dengan PBB”.<\/p>\n

Manipulasi yang tidak jujur \u201cFaktanya adalah bahwa PBB telah mencegah hak dekolonisasi Papua Barat melalui manipulasi yang tidak jujur dari peristiwa Perang Dingin tahun 1960-an,\u201d Ucapnya.<\/p>\n

\u2018\u201cInvasi dan aneksasi ilegal Papua Barat oleh Indonesia pada prinsipnya tetap merupakan keganasan dan diplomasi hanya dapat diimbangi oleh invasi, Rusia ke Ukraina. Namun dengan hasil diplomasi berbeda yang diterapkan oleh Sekretariat PBB\u201d.<\/p>\n

Sekretariat PBB bertindak dengan sikap diplomatis yang tidak percaya terhadap tuduhan kolusi dan keterlibatan dengan sejumlah negara predator lainnya, semuanya ingin menjarah sumber daya alam Papua Barat \u2013 El Dorado terbesar di dunia.<\/p>\n

\"\"
Papuaku<\/figcaption><\/figure>\n

Bomanak memilih Australia, Cina, Prancis, Jerman, Rusiaa, Inggris Raya, dan Amerika Serikat untuk dikritik.<\/p>\n

Masyarakat adat mengetahui kisah Papua Barat dari pengalaman mereka sendiri, dengan negara-negara predator yang sama dan \u201cgeopolitik yang merugikan dan korup\u201d yang menjadi ciri PBB, kata Bomanak.
\n\u201cPara penakluk dan penjajah G20 tidak pernah meletakkan pedang dan senjata mereka.<\/p>\n

Mereka tidak pernah berhenti menaklukkan dan menjajah, baik dengan invasi militer maupun imperialisme<\/p>\n

ekonomi.
\nMereka tidak akan pernah memahami persepsi adat, tentang perwalian leluhur atas tanah kami.<\/p>\n

\u201cPasukan pertahanan dan kelompok milisi negara G20 masih membunuh kami di tempat tidur kami dan tempat tidur kami terbakar.\u201d<\/p>\n

\u2018Konflik kepentingan\u2019 PBB tidak dapat menghentikan \u201cpencairan global\u201d karena itu adalah konflik kepentingan dengan \u201cparadigma eksploitasi ekonombiasa G20\u201d yang memicu ekspansi ekonomi.
\n\u201cMereka tidak akan berhenti sampai semua tanah leluhur kita menjadi satu tanah kosong yang tidak subur.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

PBB tidak dapat menyelesaikan dinamika yang merugikan diri sendiri. PBB harus menjadi lembaga yang demokratis, progresif, dan 100 persen akuntabel.
\nIni bukan pengalaman Papua Barat\u201d.kata Bomanak.<\/p>\n

\u201cEnam dekade lalu, PBB seharusnya memenuhi dekolonisasi Papua Barat untuk dimulainya kedaulatan negara-bangsa kita. Sebaliknya, kami dijual kepada penawar tertinggi \u2014 Indonesia dan perusahaan tambang Amerika, Freeport McMoRan.\u201d
\nMasalah dengan diplomasi internasional adalah bahwa PBB \u201cterikat pada kepentingan pribadi G20\u201d dan tempat pertemuan resminya di New York\u201d. ujar Bomanak.<\/p>\n

Setelah pembebasan tanah leluhur kita, dan atas persetujuan pemerintah baru Papua Barat, saya ingin menawarkan kepada semua suku dan bangsa terjajah dari kekaisaran penakluk semua masyarakat adat kesempatan untuk mengelola urusan internasional kita dengan keadilan mutlak dan akuntabilitas.<\/p>\n

Hubungan internasional dengan tata kelola adat bagi masyarakat adat. Kami akan membangun United Indigenous Nations di West Papua\u201d. Tutupnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Melanesiatimes.com – Pelanggaran hak-hak masyarakat adat dunia telah menjadi masalah yang tetap terkadang karena beban sejarah dari latar belakang kolonisasi mereka dan lain-lain karena kontras dengan masyarakat yang terus berubah. Papua (12\/08\/2023) Saat dikofimasi via whatsapp, Ketua OPM Jefrry Bomanak lewat tulisannya, \u201cmereka salah merepresentasikan kebenaran yang telah menjadi pengalaman tragis Papua Barat dengan PBB”. […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"aside","meta":{"footnotes":""},"categories":[3263],"tags":[],"class_list":["post-8885","post","type-post","status-publish","format-aside","hentry","category-melanesia","post_format-post-format-aside"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8885","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8885"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8885\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8892,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8885\/revisions\/8892"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8885"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8885"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lindonews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8885"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}