Blog

  • Tim Kuasa Hukum Arus Ajukan Kasasi Atas Pembatalan Pencalonan AFU ke Mahkamah Agung

    Melanesiatimes.com – Langkah hukum ditempuh oleh Tim Kuasa Hukum Abdul Faris Umlati (AFU)-Petrus (Arus) yang diwakili oleh Dr. Benedictus Jombang, SH., Yohanes Akwan, SH., MAP., dan sejumlah rekan lainnya, dengan secara resmi mendaftarkan gugatan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta (06/11/2024).

    Gugatan ini diajukan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya sebagai respons atas Surat Keputusan Nomor: 105 Tahun 2024, yang membatalkan pencalonan AFU sebagai calon gubernur.

    Menurut tim hukum, keputusan KPU PBD ini cacat secara prosedural dan substantif, karena dianggap merujuk pada rekomendasi Bawaslu yang tidak memenuhi asas audi et alteram partem, yakni prinsip hukum yang mengharuskan setiap pihak diberi kesempatan yang adil untuk didengar.

    Mereka menegaskan bahwa klien mereka, AFU, tidak pernah diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi dalam proses investigasi Bawaslu, yang seharusnya menjadi dasar pembatalan keputusan.

    Pernyataan Tim Hukum: Kritik Tajam terhadap KPU dan Bawaslu

    Dalam keterangannya, Dr. Benedictus Jombang, SH., mengungkapkan kekeliruan prosedural yang dilakukan KPU PBD. Menurutnya, keputusan yang dikeluarkan KPU mengabaikan hak konstitusional kliennya dan dianggap melanggar prinsip due process of law.

    “Kami memandang bahwa KPU telah melakukan mal-administrasi dengan mengeluarkan keputusan pembatalan ini tanpa proses klarifikasi yang layak. Prinsip audi et alteram partem yang menuntut hak untuk didengar diabaikan sepenuhnya oleh Bawaslu, yang kemudian berdampak pada tindakan sepihak oleh KPU. Ini jelas melanggar hak konstitusional klien kami,” tegas Benedictus.

    Selain itu, Yohanes Akwan, SH., MAP., menyampaikan kritiknya terhadap proses investigasi yang dilakukan Bawaslu. Menurutnya, Bawaslu melampaui batas waktu maksimal 14 hari untuk melakukan penyidikan dan menyampaikan rekomendasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Hal ini, lanjutnya, menjadikan rekomendasi tersebut cacat hukum (null and void), karena melanggar asas kepastian hukum.

    “Batas waktu yang dilampaui Bawaslu membuat rekomendasi tersebut tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi KPU dalam mengambil keputusan. Kami berharap Mahkamah Agung bisa secara objektif menilai cacat prosedur ini serta memberikan putusan yang adil dan sesuai hukum,” jelas Yohanes.

    Harapan atas Proses di Mahkamah Agung Melalui gugatan ini, Tim Kuasa Hukum Arus berharap Mahkamah Agung dapat membatalkan keputusan KPU PBD serta mengembalikan hak pencalonan Abdul Faris Umlati dalam kontestasi gubernur Papua Barat Daya.

    “Kasasi ini bukan hanya untuk memperjuangkan hak Abdul Faris Umlati, tetapi juga untuk mengoreksi pelaksanaan hukum agar tetap berjalan sesuai asas-asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara,” tutup Benedictus.

    Langkah ini menjadi penegasan bahwa tim hukum Arus berkomitmen memperjuangkan hak-hak konstitusional kliennya melalui jalur hukum yang sah.

  • Bayar Iuran BPJS Kesehatan Tepat Waktu, Semua Bisa Tertolong

    Melanesiatimes.com – BPJS Kesehatan kembali mengingatkan pentingnya membayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu setiap bulan, sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.

    Pembayaran iuran tepat waktu adalah hal yang sangat vital untuk memastikan bahwa setiap peserta, termasuk mereka yang sedang sakit, tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya pengobatan yang besar. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama (06/11/2024).

    Pupung mengatakan bahwa dengan membayar iuran tepat waktu, tidak hanya kesehatan pribadi yang terlindungi, tetapi juga membantu sesama yang sedang membutuhkan perawatan medis tanpa khawatir dengan biaya pengobatan yang mahal. Setiap pembayaran yang dilakukan tepat waktu sangat berpengaruh pada kelancaran sistem jaminan kesehatan.

    “Dengan membayar iuran tepat waktu, kita bisa memastikan bahwa layanan kesehatan tetap terjangkau bagi semua peserta, terutama mereka yang sedang membutuhkan pengobatan,” kata Pupung.

    Pupung menjelaskan pembayaran iuran JKN secara tepat waktu yakni sebelum tanggal 10 setiap bulannya merupakan kewajiban bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

    Dengan memenuhi kewajiban ini, peserta dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang maksimal di fasilitas kesehatan. Sedangkan apabila peserta tidak melakukan pembayaran iuran dapat menyebabkan peserta tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan yang mereka butuhkan.

    “Keterlambatan pembayaran iuran dapat mempengaruhi hak akses peserta terhadap layanan di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk membayar tepat waktu agar kita tetap terlindungi,” jelas Pupung.

    Pupung menambahkan bahwa untuk memudahkan peserta dalam memenuhi kewajiban pembayaran, BPJS Kesehatan telah menyediakan berbagai saluran pembayaran yang dapat diakses dengan mudah. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan kini dapat dilakukan melalui kantor pos, minimarket seperti Alfamart dan Indomaret, e-commerce, e-wallet, hingga bank.

    Dengan banyaknya pilihan metode pembayaran, diharapkan peserta dapat melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja tanpa merasa kesulitan. Bagi peserta yang sering lupa membayar iuran tepat waktu, BPJS Kesehatan juga menawarkan kemudahan dengan fitur autodebet melalui Aplikasi Mobile JKN. Pada fitur tersebut peserta dapat mendaftarkan rekening mereka untuk melakukan pembayaran otomatis setiap bulan. Fitur ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki kesibukan atau sulit mengingat tanggal pembayaran.

    “Kami ingin memastikan agar pembayaran iuran semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi jangan khawatir, karena pilihan untuk membayar semakin fleksibel dan praktis,” ungkap Pupung.

    Sebagai penutup, Pupung menghimbau kepada seluruh peserta untuk selalu membayar iuran tepat waktu. Dengan menjaga komitmen membayar iuran secara tepat waktu, peserta JKN dapat berperan aktif dalam menjaga perlindungan kesehatan yang adil dan merata, serta membantu sesama yang membutuhkan. BPJS Kesehatan berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya membayar iuran tepat waktu, demi kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan.

    “Mari kita jadikan kebiasaan membayar iuran tepat waktu sebagai langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan bersama. Kesehatan adalah hak setiap orang, dan dengan kepatuhan, kita semua bisa saling membantu,” tutup Pupung.

    Dalam kesempatan yang terpisah, Salah satu peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, Fradila (23), mengungkapkan bahwa ia selalu memastikan untuk membayar iuran tepat waktu karena menyadari pentingnya program JKN baik untuk ia dan keluarga.

    “Saya selalu membayar iuran tepat waktu, karena saya sadar bahwa kesehatan itu sangat penting. Dengan membayar iuran, saya dan keluarga bisa mendapatkan perlindungan kesehatan tanpa khawatir soal biaya pengobatan,” cerita Fradila.

    Dengan membayar iuran tepat waktu, Fradila telah menjadi peserta JKN yang berkomitmen untuk menjaga kelancaran program ini. Selain itu secara tidak langsung Fradila juga telah berkontribusi membantu sesama yang membutuhkan perawatan medis. Pembayaran iuran yang dilakukan secara tepat waktu adalah bentuk partisipasi aktif dalam sistem gotong royong yang menjaga kesehatan bersama.

    “Saya menyadari bahwa membayar iuran adalah bentuk tanggung jawab saya. Selain menjaga jaminan kesehatan untuk keluarga, saya juga turut mendukung kelancaran program JKN untuk orang lain,” ujar Fradila.

  • Pangkoarmada III: Jadikan Koarmada III Sebagai Rumah Kedua Kalian

    Melanesiatimes.com – Jadikanlah Koarmada III sebagai rumah kedua kalian, petikan kalimat tersebut merupakan pesan Pangkoarmada III Laksamana Muda TNI Hersan, S.H.,M.Si., kepada 14 Perwira remaja lulusan AAL Angkatan 69 yang baru masuk dijajaran Koarmada III.

    Prosesi penerimaan dilaksanakan di lapangan apel Mako Armada III, Katapop, Distrik Salawati,Kab. Papua Barat Daya pada Selasa. (05/11/2024).

    Pangkoarmada III dalam amanatnya dihadapan peserta upacara penerimaan Perwira remaja AAL Angkatan 69 mengatakan penugasan di Koarmada III sebagai langkah awal dari perjalanan panjang menuju jenjang karir sesorang Prajurit TNI AL karena hal ini salah bentuk implementasi tanggungjawab dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

    “Jadilah Prajurit-Prajurit professional pengawal samudera, pengawak unsur-unsur KRI Koarmada III serta menjadi Prajurit TNI AL yang tanggap,tanggon dan trengginas sesuai postur Prajurit sejati yang diinginkan pimpinan TNI Angkatan Laut.” Lanjut Panglima.

    Diakhir amanatnya, Pangkoarmada III memberikan lima pedoman dan penekanan kepada para Prajurit muda tersebut, yaitu mampu menampilkan keteladan dalam sikap dan tindak, mampu mempertajam kepekaan dan kepedulian terhadap kesulitan anak buah, memiliki komitmen yang kuat terhadap TNI/TNI AL, mampu ciptakan inovasi, pro aktif dan dinamis untuk raih prestasi.

    Turut hadir pada upacara, Kapoksahli Koarmada III Laksma TNI Ridwan Prawira, para PJU, Dansat, Kasatker Koarmada III. Pada upacara penerimaan, para Perwira remaja dimandikan dengan air “Tirta Amertha Putera Samudera Dewa Ruci” yang merupakan simbol penyambutan terhadap para Perwira remaja lulusan AAL yang telah resmi sebagai prajurit Koarmada III dan juga sebagai doa restu serta harapan agar mereka kelak bisa menjadi pemimpin TNI AL yang tangguh, handal, mumpuni dan berintegritas.

  • Tuntas Misi di Fiji, Satgas Port Visit 2024 Dilepas Dubes RI dan Kas Koarmada III Menuju Vanuatu

    Melanesiatimes.com – Usai melaksanakan misi kemanusiaan dan perdamaian di Negara Fiji, Satuan Tugas (Satgas) Port Visit 2024 dilepas oleh Duta Besar (Dubes RI) untuk Fiji Dupito D. Simamora bersama dengan Kepala Staf (Kas) Koarmada III Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto, S.T., M.Si., menuju etape berikutnya yaitu negara Vanuatu di Nort Kings Wharf, Suva, Fiji pada Selasa pagi waktu setempat. (05/11/24)

    Turut hadir dan melepas Satgas, Athan RI Kolonel Arh Dedy Rahmanto, Paban II Ops. Sopsal Kolonel Laut (P) Andri Kristianto, M. Han., dan Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmada III Kolonel Laut (P) Binsar Alfret Syaiful Sitorus, S.E., serta para Staf KBRI Fiji dan masyarakat Fiji lainya.

    Pelepasan ditandai dengan peran-peran persiapan kapal berlayar dan bertempur diantaranya adalah bunyi gaung dan percobaan alarm-alarm.

    Dilanjutkan dengan laporan Komandan Satgas Port Visit 2024 Kolonel Laut (P) Arif Prasetyo yang didampingi Komandan KRI Kolonel Laut (P) Edi Herdiana, S.T., M.Tr.Opsla., kepada Dubes RI. Kemudian dilanjutkan peran muka belakang, peran penghormatan dan peran pemanduan.

    Sebelumnya telah dilaksanakan apel kelengkapan di hanggar heli KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991, oleh Palaksa Mayor Laut (P) Maladi Dilanjutkan laporan kesiapan kapal kepada Komandan KRI WSH-991 Kolonel Laut (P) Edi Herdiana, S.T., M.Tr.Opsla. untuk mengecek kelengkapan personel dan pelajar yang ikut Satgas Port Visit 2024.

    Komandan KRI WSH-991 mengatakan “pelayaran menuju Vanuatu direncanakan akan menempuh waktu selama 3 hari dan akan sandar di Dermaga Cruise Terminal negara Vanuatu pada 8 November 2024 mendatang.” Pungkasnya.

  • Sukses dan Meriah, Satgas Port Visit 2024 Gelar Cocktail Party di Fiji

    Melanesiatimes.com – Gelaran cocktail party yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Port Visit 2024 diatas geladak KRI WSH-991 mampu menghipnotis para undangan yang datang hingga terbawa suasana kemeriahan cocktail party di Nort Kings Wharf, Suva, Fiji. Senin malam waktu setempat. (04/11/24)

    Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Republik Fiji dan Republik Indonesia, dilanjutkan sambutan Kas Koarmada III Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto, S.T., M.Si., sambutan Duta Besar (Dubes RI) Dupito D. Simamora,serta sambutan dari Minister of Home Affairs and Immigration Fiji Mr. Pio Tikoduadua mewakili Pemerintah Fiji.

    Dalam sambutannya Kepala Staf Koarmada III berharap kehadiran Satgas Port Visit dapat memberikan manfaat dan dapat berkontribusi positif bagi Masyarakat Fiji dan yang lebih jauh lagi dapat memperat hubungan antara Indonesia dan Fiji.

    “ Saya juga mengucapakan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Fiji atas keramahan dan kehangatannya’. Ungkap Kas Koarmada III

    Diakhir sambutan Kas Koarmada III memberikan apresiasi kepada Satgas Port Visit 2024 dan Prajurit KRI WSH-991 yang telah bekerja keras sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

    Sambil menikmati hidangan para tamu disuguhi hiburan dan tari-tarian yang dibawakan oleh personel KRI WSH-991, Satgas, dan Pelajar. Diantarnya adalah tarian saman yang berasal dari Provinsi Aceh, tarian reog Ponorogo , seni bela diri pencak silat, dan tari falabea atau tari perang dari Papua, dan ditutup dengan tarian yembo dari Papua.

    Pada acara cocktail party turut hadir pula beberapa pejabat Pemerintahan Fiji diantaranya Minister of Rural, Maritime and Disaster Management Mr. Sakiasi Ditoka, Deputy Commander RFMF Commodore Humphrey B Tawake, Permanent Secretary For Home Affairs Mr. Mason Smith, , Athan RI Kolonel Arh Dedy Rahmanto, Paban II Ops. Sopsal Kolonel Laut (P) Andri Kristianto, M. Han.,Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmada III Kolonel Laut (P) Binsar Alfret Syaiful Sitorus, S.E., dan tamu undangan lain

  • Meskipun Sendiri, Petrus Kasihiw Tetap Melanjutkan Apa yang Menjadi Komitmen Paslon ARUS

    Melanesiatimes.com – Usai mendapatkan pembatalan dari KPU Provinsi Papua Barat Daya, Paslon ARUS, Petrus Kasihiw tetap semangat dalam melakukan kampanye terbatas, meskipun tak di dampingi Abdul Faris Umlati sebagai Paslon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

    Dalam kampanye terbatas bersama masyarakat jalan atta kilometer 12, Petrus Kasihiw menyampaikan visi-misi kepada pendukungnya seraya memberikan semangat kepada masyarakat bahwa dirinya tetap optimis akan menangkan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya bersama Abdul Faris Umlati (AFU).

    Calon Wakil Gubernur Paslon ARUS, juga menyampaikan permohonan maaf dari Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1, Abdul Faris Umlati (AFU)

    “Hari ini saya sendiri yang datang, karena bapak AFU sedang istirahat. Bapak AFU belum bisa bergabung karena mendapatkan pembatalan dari KPU Provinsi Papua Barat Daya, sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, namun kami tidak putus semangat, karena masih ada langkah-langkah hukum yang kami tempuh,” pungkas Petrus Kasihiw.

    Meskipun berjalan sendiri, tidak pupus semangat seorang Pit Kasihiw untuk terus  menyampaikan visi-misi paslon ARUS kepada masyarakat Papua Barat Daya.

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya yang dikenal dengan jargon ARUS, mengusung misi  untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka yang semakin kompleks ini, pentingnya inovasi berbasis nilai-nilai kearifan lokal menjadi sorotan utama mereka.

    Dengan pendekatan ini, ARUS berkomitmen untuk menghadirkan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan, mengutamakan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama.

    Petrus yang biasa disapa Pit, mengatakan rasa keyakinanya bahwa di waktu 14 hari kedepan Abdul Faris Umlati (AFU) akan bergabung kembali lagi bersama dirinya untuk melanjutkan perjuangan ini.

    “Saya yakin bahwa kedepan bapak AFU akan bergabung bersama kembali dan kami berdua akan berjuang untuk memenangkan kontestasi pemilukada tahun 2024 ini,” tandas Pit Kasihiw dalam meyakinkan pendukungnya.

    Ia berjanji ketika paslon ARUS menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, semua persoalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat Papua Barat Daya akan diselesaikan.

    Tak hanya sampai disitu, pasangan ini juga berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mereka bertekad untuk menciptakan masyarakat Papua Barat Daya yang cerdas, sehat, produktif, kreatif, dan berbudaya.

    “Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, Pit berharap dapat memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi lebih dalam pembangunan daerah,” ujarnya

    Mereka pun berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi wilayah, terutama sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, pasangan calon ini berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka percaya bahwa pengelolaan yang baik dan berkelanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

    Selain itu, pasangan calon ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Mereka berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar, sehingga masyarakat dapat bersaing di era global dalam menghadapi tantangan pembangunan.

    Paslon ARUS optimis bahwa dengan komitmen dan kerja keras, Papua Barat Daya akan menjadi daerah yang aman, maju, dan sejahtera. Dengan visi dan misi yang jelas, mereka siap untuk membawa perubahan positif dan mewujudkan impian masyarakat Papua Barat Daya.

  • KPU Papua Barat Daya Batalkan Pencalonan AFU Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu PBD

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mengambil langkah tegas dengan membatalkan pencalonan Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024. Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu PBD yang dikeluarkan pada 28 Oktober 2024, terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Umlati.

    Ketua KPU PBD, Andarias Daniel Kambu, menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas pelanggaran administrasi pemilihan. KPU, sebagai lembaga yang berwenang, berkewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam waktu tujuh hari setelah diterima.

    Dalam penjelasannya, Kambu merinci bahwa KPU PBD telah melakukan telaah hukum terhadap rekomendasi Bawaslu dan menemukan bahwa Abdul Faris Umlati terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. Rekomendasi Bawaslu tersebut diubah melalui surat ralat yang dikeluarkan pada 30 Oktober 2024, namun substansi pelanggaran tetap sama.

    Keputusan pembatalan pencalonan ini dituangkan dalam Berita Acara Pleno Penetapan Nomor 242/PL.02.-BA/96/2024 yang ditetapkan pada 4 November 2024. Dalam keputusan tersebut, KPU PBD menegaskan bahwa keputusan ini bukan merupakan kehendak pribadi komisioner, melainkan merupakan pelaksanaan dari rekomendasi Bawaslu yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Dengan keputusan ini, Abdul Faris Umlati tidak lagi terdaftar sebagai calon gubernur dalam pemilihan mendatang. Hal ini menjadi sorotan publik, terutama di kalangan pendukungnya yang merasa keputusan ini tidak adil. KPU PBD pun mengingatkan bahwa bagi pasangan calon yang merasa dirugikan oleh keputusan ini, mereka dapat menempuh jalur hukum di Mahkamah Agung.

    Andarias Kambu menegaskan bahwa KPU PBD sangat menghargai proses demokrasi dan akan selalu berpegang pada aturan yang berlaku. “Kami mohon maaf kepada semua pihak yang terdampak keputusan ini. Namun, keputusan ini diambil untuk menjaga integritas pemilihan umum di Papua Barat Daya,” ujarnya.

    Rekomendasi Bawaslu yang menjadi dasar keputusan ini mencerminkan pentingnya pengawasan dalam proses pemilihan. Pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Abdul Faris Umlati menjadi perhatian serius bagi KPU dan Bawaslu, yang berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap calon memenuhi syarat yang ditetapkan.

    Masyarakat pun menunggu langkah selanjutnya dari Abdul Faris Umlati. Apakah dia akan mengambil langkah hukum untuk menggugat keputusan ini? Atau akan ada calon lain yang muncul untuk menggantikan posisinya? Pertanyaan-pertanyaan ini kini menggantung di benak publik.

    Dengan situasi yang semakin memanas menjelang pemilihan, semua pihak diharapkan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan hukum.

    KPU PBD berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan baik, demi terciptanya pemilihan yang adil dan transparan di Papua Barat Daya. Keputusan ini menjadi pelajaran penting bagi semua calon dan partai politik dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

  • PKS Siap Gugat Ke PT TUN atas Pembatalan Pencalonan Abdul Faris Umlati

    Melanesiatimes.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil langkah tegas dalam menghadapi pembatalan pencalonan Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

    Setelah terbitnya Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024, PKS mengumumkan rencana untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

    Keputusan KPU yang dikeluarkan pada tanggal 4 November 2024 ini dianggap tidak sah oleh PKS. Mereka berpendapat bahwa alasan yang digunakan oleh KPU untuk membatalkan pencalonan Umlati tidak berdasar dan keliru.

    Tim Hukum dan Advokasi PKS, yang dipimpin oleh Zainudin Paru, S.H., M.H., akan menjadi penggagas gugatan ini.

    Dalam surat keputusan tersebut, KPU menyatakan bahwa pencalonan Abdul Faris Umlati dibatalkan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Namun, PKS menilai bahwa interpretasi KPU terhadap pasal tersebut sangat tidak tepat. Mereka berargumen bahwa Kepala Distrik dan Kepala Dusun tidak termasuk dalam kategori pejabat yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.

    Selain itu, PKS menekankan bahwa Abdul Faris Umlati bukanlah petahana, melainkan seorang calon baru yang berhak untuk berkompetisi dalam pemilihan gubernur. Hal ini menjadi poin penting dalam gugatan yang akan diajukan, karena PKS percaya bahwa KPU telah salah menerapkan ketentuan hukum yang ada.

    PKS yakin bahwa keputusan KPU tersebut cacat materil dan melanggar prinsip keadilan dalam proses demokrasi. Menurut mereka, setiap calon berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, gugatan ini bukan hanya untuk kepentingan Abdul Faris Umlati, tetapi juga untuk menjaga integritas pemilihan umum di Papua Barat Daya.

    Zainudin Paru, selaku ketua tim hukum, menjelaskan bahwa langkah ini diambil setelah mempertimbangkan semua aspek hukum yang ada. “Kami percaya bahwa pengadilan akan melihat bahwa keputusan KPU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

    PKS berkomitmen untuk memperjuangkan hak konstitusional setiap calon yang dinyatakan layak. Dalam konteks ini, PKS juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil oleh KPU.

    Mereka berharap agar proses hukum ini dapat memberikan pencerahan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilihan gubernur mendatang. Sementara itu, reaksi publik terhadap pembatalan pencalonan ini cukup beragam. Banyak pendukung Abdul Faris Umlati yang merasa kecewa dan berharap agar keputusan ini dapat dibatalkan melalui jalur hukum.

    PKS percaya bahwa Umlati memiliki kapasitas dan visi yang baik untuk memimpin Papua Barat Daya.

    Di sisi lain, pengamat politik menilai bahwa langkah PKS ini mencerminkan dinamika politik yang semakin kompleks di daerah tersebut. “Gugatan ini bisa jadi akan memicu perdebatan lebih lanjut mengenai regulasi pemilihan umum di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya,” kata seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya.

    Dengan langkah hukum yang diambil, PKS berharap dapat mengembalikan hak Abdul Faris Umlati untuk bersaing dalam pemilihan gubernur. Proses ini diharapkan tidak hanya memberi keadilan bagi calon, tetapi juga menciptakan iklim demokrasi yang sehat di Papua Barat Daya. Kini semua mata tertuju pada PT TUN, menanti keputusan yang akan menentukan arah pemilihan gubernur mendatang.

  • Tanggapan AFU Terkait Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya 

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) telah mengambil langkah dengan membatalkan pencalonan Abdul Faris Umlati (AFU) sebagai Calon Gubernur untuk periode 2024-2029.

    Keputusan ini disampaikan melalui Keputusan KPU Provinsi PBD Nomor 105 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pembatalan ini diumumkan dalam rapat pleno yang berlangsung di kantor KPU PBD di Kota Sorong pada malam hari, Selasa (05/11/2024).

    Keputusan ini muncul di tengah ketegangan politik menjelang pemilihan yang semakin dekat. Abdul Faris Umlati, yang dikenal sebagai calon gubernur dengan nomor urut satu, mengaku belum menerima surat keputusan resmi dari KPU yang menjelaskan dasar pembatalan tersebut. Ia menyebutkan bahwa informasi yang diterimanya mengindikasikan bahwa keputusan ini didasarkan pada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PBD.

    AFU menegaskan bahwa ia tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu terkait masalah ini, meskipun lembaga tersebut telah memanggilnya dua kali. “Kami sudah meminta untuk menjadwalkan ulang karena bertepatan dengan acara kampanye tertutup,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa hingga saat ini tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari Bawaslu mengenai klarifikasi yang diminta.

    Dalam konteks ini, AFU menjelaskan bahwa ia telah diperiksa oleh Gakkumdu terkait laporan pidananya yang sudah naik ke tahap penyidikan.

    “Saya sudah memberikan keterangan kepada Gakkumdu, dan mereka telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3),” ungkapnya.

    Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang dihadapinya seharusnya sudah dianggap selesai.

    Menyikapi keputusan Bawaslu yang mengeluarkan rekomendasi untuk pembatalan pencalonan, AFU menyatakan bahwa persoalan ini hanya sebatas mis administrasi. Ia menilai bahwa seharusnya Bawaslu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap dirinya sebagai pihak terkait sebelum mengeluarkan rekomendasi tersebut. “Ini adalah keputusan yang sepihak,” tegasnya.

    Afu menjelaskan bahwa pergantian itu hanya melalui penunjukan, tidak ada proses serah terima jabatan, sehingga yang bersangkutan itu hanya sebatas Plt.

    “Saya berikan Plt karena Kepala Distrik yang lama lalai dalam menjalankan tugas, sehingga saya ambil keputusan untuk menunjuk kepala Distrik yang mau bekerja, tidak ada kaitannya dengan pilkada, ini murni masalah tugas dan tanggung jawab,” pungkas AFU.

    Walaupun merasa dirugikan, AFU menyatakan bahwa ia menghargai keputusan hukum yang telah diambil.

    “Sebagai warga negara dan calon gubernur, saya selalu menghormati hukum dan mekanisme yang berlaku dalam UU Pemilu,” katanya. Pernyataan ini menunjukkan sikap profesionalismenya.

    Dalam langkah selanjutnya, AFU mengungkapkan bahwa tim kuasa hukumnya akan mengambil tindakan hukum melalui gugatan di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.

    “Kami akan berjuang untuk hak kami dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Ia juga mengajak para simpatisan, relawan dan pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.

    AFU menekankan pentingnya menjaga harapan dan tujuan bersama dalam menghadapi situasi ini. “Saya berharap semua pendukung tetap bersatu dan mengikuti tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur hingga tanggal 27 November 2024,” imbuhnya.

    Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk terus berjuang meski dalam kondisi yang dirugikan.

    Keputusan KPU ini tentu akan menjadi sorotan publik dan menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat Papua Barat Daya. Banyak yang mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi dinamika politik menjelang pemilihan mendatang.

    Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dan kepercayaan dalam proses demokrasi, terutama di daerah yang memiliki tantangan politik yang kompleks seperti Papua Barat Daya.

  • KPU Prov.PBD Batalkan AFU Paslon Nomor 1 sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya secara resmi telah membatalkan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Sorong (05/11/2024).

    Keputusan ini berdasarkan surat keputusan (SK) nomor 105 tahun 2024, tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 78 tahun tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.

    Keputusan ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10.2024 yang bersifat penting.

    Setelah Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya memberikan surat rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya, maka KPU Provinsi Papua Barat Daya melakukan rapat pleno tertutup pada Senin 04 November 2024 malam dan memutuskan bahwa: saudara Abdul Faris Umlati Sebagai Calon Gubenur Papua Barat Daya sebagaimana surat keputusan di bawah ini:

     

     

    2024kpt0096105