Blog

  • HMI Cabang Tangerang adakan Kajian Sebelum Pelantikan DPR RI

    Melanesiatimes.com –  Pada sabtu 28/8 HMI cabang Tangerang menggelar kajian sebelum pelantikan DPR RI yang akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024 nanti.

    Kajian ini berlandaskan keresahan kader-kader HMI cabang Tangerang pada DPR RI periode 2019-2024 yang mana kita ketahui bahwasanya DPR RI yang baru nanti banyak di duduki kembali oleh wajah-wajah lama ujar Iqbal Ketua Umum HMI cabang Tangerang.

    Masih banyak pekerjaan rumah yang belum di tuntaskan, dan banyak sekali produk-produk hukum yang di buat oleh DPR RI periode 2019-2024 yang tidak pro terhadap Rakyat.

    Kemudian MPR RI pada tanggal 20 Oktober nanti juga akan melantik Presiden dan Wakil Presiden yang baru, hal ini juga perlu di perhatikan karena masyarakat masih memiliki keresahan terhadap akun fufufafa yang terindikasi milik Wakil Presiden teterpilih.

    Maka kami HMI cabang Tangerang menghimbau kepada anggota DPR RI periode 2024-2029 untuk:

    1) Mengingatkan anggota DPR RI yang baru untuk selalu pro terhadap rakyat dengan membuat uu yang memihak & sesuai dengan kebutuhan rakyat indonesia

    2) Meminta kepada anggota DPR RI yang untuk segera menyelesaikan permasalahan agraria, pengangguran, pendidikan, & kesehatan

    3) meminta MPR RI untuk meninjau kembali pelantikan saudara Gibran sebagai Wakil Presiden sampai ada nya bukti bahwasanya Gibran bukan pemilik akun Fufufafa.

  • Faujia Helga Tampubolon Umlati Ucap Syukur Usai Dilantik Sebagai Anggota DPR RI

    Melanesiatimes.com – Srikandi Partai Demokrat Faujia Helga Tampubolon Umlati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya (PBD) resmi dilantik bersama 580 anggota DPR RI lainnya dari berbagai provinsi di Indonesia.

    Prosesi pelantikan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna Pengucapan sumpah janji jabatan di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (01/10/2024).

    Proses pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan itu menandai dimulainya tugas Faujia Helga Tampubolon Umlati dan para wakil rakyat untuk periode 2024-2029.

    Acara pelantikan ini menjadi momen penting yang menandai dimulainya kiprah para anggota DPR terpilih dalam menjalankan amanah rakyat.

    Resmi dilantik sebagai Anggota DPR RI, Faujia Helga Tampubolon Umlati memanjatkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas kemurahannya sehingga dirinya kini dilantik sebagai wakil rakyat di Senayan Jakarta.

    Ia menyebutkan dirinya adalah representasi dari seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat Daya dan akan mengawal aspirasi masyarakat PBD di di Senayan.

    “Pertama saya sangat berterimakasih kepada Tuhan yang Maha Esa atas kemurahannya hari ini pelantikan berjalan dengan lancar, trimakasih banyak untuk orang-orang terkasih, suami dan anak-anak serta keluarga besar dan yang tidak saya lupakan seluruh masyarakat Papua Barat Daya yang sudah mendukung saya sampai hari ini saya bisa masuk di Senayan,” ujar Faujia Helga Tampubolon Umlati.

    Kata Mom Ega, sapaan akrab Faujia Helga Tampubolon Umlati, semua karena dukungan masyarakat Papua Barat Daya serta dorongan dari suami tercinta dan keluarga sehingga dirinya bisa mewakili masyarakat Papua Barat Daya di DPR RI.

    Isteri Bupati Raja Ampat ini, berkomitmen akan memperjuangkan hak-hak dasar perempuan di Provinsi Papua Barat Daya.

    “Perempuan di Provinsi Papua Barat Daya posisinya harus sejajar dengan laki-laki, khususnya para ibu diantara bapak-bapak. Perempuan harus sejahtera,” terang Mom Ega.

    Sebelum maju dalam pemilihan legislatif dari Dapil Papua Barat Daya, Mom Ega dalam kesehariannya menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Raja Ampat selama dua periode.

    Mom Ega dalam kesehariannya sangat dekat dengan masyarakat, sifatnya yang penyayang itu membuat dirinya mendapat tempat di hati masyarakat Papua Barat Daya.

    Baru terlibat dalam dunia politik, nama Faujia Helga Tampubolon Umlati sebagai Srikandi Partai Demokrat di Papua Barat Daya mengungguli politikus-politikus senior di PBD.

    Faujia Helga Tampubolon Umlati (Demokrat) dilantik sebagai anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat Daya bersama dua koleganya masing-masing Robert Joppy Kardinal (Golkar) dan Rico Sia (NasDem).

  • Bawaslu Kota Sorong Gelar Rakor Penanganan Pelanggaran Bersama Badan Adhoc Se-Kota Sorong

    Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sorong mengadakan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Bersama Panwas Distrik dan Pengawas Kelurahan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. giat ini berlangsung di hotel Belagri Kota Sorong pada Selasa (01/10/2024).

    Anggota Komisioner Bawaslu Kota Sorong, Julce Ivone Sahureka, menjelaskan, rakor ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi selama tahapan kampanye, sekaligus menentukan koordinasi yang diperlukan antara Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat Kelurahan dan Distrik.

    “Pengawas pemilu lapangan ini memiliki fungsi sebagai pemberi informasi yang akurat mengenai pelanggaran yang terjadi, yang kemudian akan disampaikan kepada pimpinan untuk proses penindakan yang jelas,” ujar Julce

    Sebagai Divisi P3S, ia memastikan setiap pengawasan di jalankan sebagaimana mestinya, dengan senantiasa berpedoman pada koridor yang berlaku.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv P3S) itu menambahkan, semua informasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) harus dapat dipertanggungjawabkan.

    “Segala larangan terkait kampanye yang telah diatur dalam Undang-Undang yang kemudian turunannya PKPU Nomor 13 Tahun 2024 harus dipatuhi dengan seksama. Kampanye tanpa pemberitahuan kepada Bawaslu, KPU maupun kepolisian tidak diperbolehkan,” tambahnya.

    Selain itu, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai tempat dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta TNI/Polri juga dilarang.

    Julce mengaku, hingga saat ini belum terdapat laporan atau temuan mengenai curi star pemasangan APK. Apabila temuan tersebut muncul, maka akan dilakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya.

    Dalam hal pengawasan, apabila terdapat pelanggaran, tindakan pertama yang akan dilakukan adalah surat peringatan kepada pelaku untuk memberikan klarifikasi.

    “Jika pelanggaran terus dilakukan, yang bersangkutan akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat,”tutup Julce Ivone Sahureke. (Sintia_Rahayaan)

  • Priska Pricilia Kasihiw: Korban Bencana Adalah Masalah Kemanusiaan Yang Wajib Kita Bantu

    Melanesiatimes.com – Duka nestapa kembali terjadi di kelurahan Malawei Sorong Manoi, tepatnya di RT/RW. 004.005 belakang rumah makan solo baru akibat banjir yang melanda hingga ke rumah warga, terjadi pada Selasa pagi (01/10/2024).

    Banjir ini sudah sering terjadi ketika debet air laut pasang berpapasan dengan curah hujan yang semakin deras, sehingga masyarakat pun menjadi korban.

    Melihat kondisi ini, sebagai panggilan kemanusiaan Ibu Petrus Kasihiw Priska Pricilia Kasihiw, turut prihatin dengan kondisi ini, sehingga langsung turun lapangan melihat kondisi korban banjir sambil memberikan makan untuk korban bencana banjir.

    Hal ini dilakukan semata-mata karena masalah kemanusiaan bukan karena politik, meskipun moment politik sudah selesai namun kondisi ini akan tetap berlanjut ketika tidak ada solusi untuk menyelesaiklan persoalan ini.

    “Saya turun kesini karena panggilan hati, bukan karena politik, murni kemanusiaan, pasalnya saya baru pertama kali kesini sehingga baru tau kondisi yang terjadi disini,” pungkas Pricilia

    Selain itu, warga masyarakat korban banjir belakang rumah makan Solo Baru juga menyampaikan keluhannya kepada Priska Pricilia Kasihiw, salah satunya adalah pembangunan talut, pertanyaan langsung direspon oleh Ibu Petrus.

    “Semua keluhan dan masukan warga disini akan saya sampaikan kepada Bapak Petrus Kasihiw, untuk ditindak lanjuti,” ujarnya.

    Dikatannya juga, apa yang kami lakukan hari ini disini, hanya spontanitas sehingga tidak ada persiapan yang kami bawa untuk masyarakat, kami hanya sekedar memberi makan, namun yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana kita mampu menyerap aspirasi masyarakat untuk menyelesaikan tugas ini.

    “Kami berharap ketika sudah terpilih pemerintah yang devinitif, Kota maupun Provinsi, semua keluhan ini bisa di respon dengan bijak oleh pemerintah terpilih, begitupun Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw, apabila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, masalah banjir akan menjadi program prioritas, salah satunya adalah membangun talut agar warga tidak terkena dampak dari banjir,” harap Priska Pricilia Kasihiw.

  • Mengenal Sosok Petrus Kasihiuw, Saat Menjadi Bupati Bintuni Dua Periode

    Melanesiatimes.com – Calon wakil gubernur Papua Barat Daya Nomor Urut 1, Petrus Kasihiw menceritakan pengalaman kepemimpinan dia, selama menjabat kepala daerah di kabupaten Teluk Bintuni dua periode.

    Kepada para tim relawan ARUS saat tatap muka di Sekretariat DPW Nasdem PBD, di Km 9,5 kota Sorong, pada Senin (30/09/2024), Pit Kasihiw memberikan gambaran salah satu program pro rakyatnya. Yakni, bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM.

    Program bantuan ini, Pit Kasihiw mengungkapkan Pemda Teluk Bintuni setiap tahun anggaran mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar.

    “Satu tahun anggaran sebesar Rp 5 miliar, untuk pelaku UMKM. Itu kami bantu,” sebutnya.

    Mekanismenya, Pit Kasihiw menjelaskan, sebelum memberikan bantuan, pemerintah melalui OPD teknis terlebih dahulu melakukan kajian, guna mendapat data yang akurat.

    Dan sebagai penyalur, ia menuturkan, pemerintah menjalin kerjasama dengan perbankan.

    “Contoh kalau dibantu Rp 5 juta, mungkin dikasi Rp 3 juta dulu, sisanya tinggal di rekening. Sambil kita lihat perputaran uangnya. Apakah usahanya jalan atau tidak,” ujarnya.

    Ia menambahkan, masyarakat yang menerima manfaat, akan didorong menjadi pengusaha sukses, apabila mampu meningkatkan usahanya. Sebaliknya, bantuan yang diberikan, hanya bersifat konsumtif, maka akan dievaluasi.

    “Kalau saldonya nihil, itu pasti dievaluasi. Yang usahanya berkembang, pasti akan menjadi perhatian pemerintah, dan harus didorong,” pungkasnya.

  • Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya,  Menggelar Rapat Koordinasi Fasilitas Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024. giat ini berlangsung di hotel Vega prime Sorong, Senin (30/09/2024).

    Dalam rapat koordinasi ini KPU Provinsi Papua Barat Daya, menyepakati pelaksanaan kampanye bersama 5 calon Gubernur dan Wakil Gubernur, beserta timnya, Unsur Forkopimda, Kapolda Papua Barat Daya, Danrem 181 Vraja Viratama Sorong dan Bawaslu Provinsi Papua Barat.

    “Andarias Daniel Kambu mengatakan rapat koordinasi ini, merujuk pada PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye Kepala Daerah Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Wali Kota Wakil Wali Kota,” pungkasnya.

    Dalam giat tersebut, KPU Provinsi Papua Barat Daya bersama pihak terkait, juga membahas beberapa metode kampanye, diantaranya, Debat Publik yang nantinya dilakukan tiga kali.

    Debat pertama, akan dilakukan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2024, sedangkan dua kali debatnya, akan dilaksanakan di kota Sorong Papua Barat Daya, pada tanggal 30 Oktober dan 20 November 2024.

    Dalam pertemuan tersebut juga dibahas masalah bahan kampanye, dimana telah di atur dengan jumlah dan spesifikasi yang sudah ditentukan, serta zonasi atau tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

    “Metode yang telah kita sepakati bersama, sudah tertuang dalam surat keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya,” terang Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya.

    Adapun lokasi kampanye terbuka yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya di 5 Kabupaten 1 Kota, yakni, Kota Sorong (Stadion Wombik), Kabupaten Sorong (Alun-alun Aimas), Sorong Selatan (Lapangan Trinatik), Kabupaten Maybrat (Lapangan LA Ayamaru), Raja Ampat (Pantai WTC) dan terakhir di Kabupaten Tambrauw ada dua lokasi (Fev dan Saosapor).

    Selain itu KPU Provinsi Papua Barat Daya juga melakukan desain cara debat publik yakni. Debat publik dan pendalaman materi yang dipandu oleh moderator, serta durasi debat paling lama 180 menit, dengan rincian 150 menit untuk segmen debat, dan 30 menit untuk jedah iklan yang di lakukan dalam 6 segmen.

    Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, berharap, peserta pemilukada dalam hal ini Paslon beserta timnya bersama partai pengusung dan pendukung, agar sama-sama taat asas, dimana mengacuh pada jadwal dan juga ketentuan yang sudah ditentukan.

    “Seluruh proses tahapan ini akan diawasi oleh rekan-rekan kita dari Bawaslu, yang mana telah diberikan kewenangan oleh undang-undang guna melakukan pengawasan,  pencegahan dan penindakan terutama difase kampanye ini,” tegas Andarias.

    Andarias juga mengajak semua pihak agar taat terhadap asas, apalagi Provinsi Papua Barat Daya merupakan Provinsi baru, yang mana baru pertama kali dilakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

    “Oleh karena itu mari sama-sama kita semua taat asas, sehingga pelaksanaan kampanye yang kurang lebih dua bulan ini, dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar serta dapat meminimalisir berbagai macam potensi pelanggaran pada pemilihan di tanggal 27 November 2024 mendatang,” harap Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu. (Sintia_Rahayaan)

  • Pentingnya Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Berbasis Teknologi

    Melanesiatimes.com – Menyambut pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 November 2024, perhatian khusus perlu diberikan pada keamanan informasi.

    Hal ini diungkapkan oleh pemerhati keamanan digital, Dani Firmansyah, dalam sebuah wawancara eksklusif.

    Menurut Dani, menjaga keamanan informasi, terutama terkait data pemilih dan hasil pemilu, sangat penting dalam menjamin kredibilitas serta legitimasi proses demokrasi berbasis teknologi ini.

    Sistem pemilu berbasis teknologi menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Keamanan informasi menjadi penentu keberhasilan Pilkada, karena menyangkut kepercayaan publik dan stabilitas nasional.

    Dani menyampaikan lima langkah utama yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu untuk menjaga keamanan informasi.

    1. Mencegah Pencurian Data

    Data pemilih dan hasil pemilu yang sensitif harus dilindungi dari pencurian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan informasi berperan penting dalam mencegah akses ilegal.

    2. Menjaga Integritas Data

    Integritas data pemilih dan hasil pemilu harus dipastikan agar tidak dimanipulasi oleh pihak tak berwenang.

    3. Mengamankan Proses Pemungutan Suara

    Serangan siber yang bisa mempengaruhi pemungutan suara harus diantisipasi dengan sistem keamanan yang kuat.

    4. Menjamin Kerahasiaan Pemilih

    Kerahasiaan data pribadi pemilih sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan.

    5. Membangun Kepercayaan Publik

    Dengan keamanan yang terjamin, kepercayaan publik terhadap sistem pemilu akan meningkat.

    Selain itu, Dani juga mengingatkan beberapa potensi serangan siber yang harus diwaspadai, antara lain serangan DDoS, pencurian data, dan manipulasi hasil pemilu. Serangan-serangan ini dapat merusak kredibilitas pemilu dan memicu ketidakstabilan politik jika tidak diantisipasi dengan baik.

    Ancaman Siber yang Mengintai Pilkada Serentak 2024

    Dani menyebutkan bahwa serangan DDoS (Distributed Denial of Service) menjadi ancaman nyata. Serangan ini dapat membuat situs web dan server pemilu tidak responsif dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan. Upaya pencegahan, seperti deteksi dini dan peningkatan keamanan sistem, perlu dilakukan untuk melindungi proses pemilu dari serangan semacam ini.

    Selain DDoS, pencurian data dan kebocoran informasi menjadi masalah serius. Data pribadi yang dicuri dapat dimanfaatkan untuk manipulasi suara atau penyebaran informasi palsu. Jika informasi rahasia bocor, pihak-pihak tertentu bisa merusak keadilan pemilu.

    Manipulasi Data dan Penyebaran Hoaks

    Manipulasi data pemilih dan hasil pemilu juga menjadi ancaman besar. Dani menegaskan, serangan hacking yang berhasil dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan menciptakan krisis legitimasi. Penyebaran informasi palsu dan hoaks melalui media sosial, yang seringkali digunakan untuk memengaruhi persepsi publik, juga harus dicegah.

    Ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi yang diterima bisa menyebabkan penurunan partisipasi pemilih, polarisasi sosial, dan bahkan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, edukasi mengenai literasi digital dan upaya melawan disinformasi harus ditingkatkan.

    Langkah-Langkah Mencegah Ketidakpercayaan Publik

    Dani memberikan beberapa saran kepada Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu, termasuk memperkuat sistem keamanan, transparansi, serta akuntabilitas proses pemilu. Penegakan hukum terhadap pelanggar, rekonsiliasi, dialog, dan pengawasan independen juga menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu.

    Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk aktif berpartisipasi dalam pemungutan suara serta melakukan pengawasan terhadap proses pemilu di lingkungan mereka. Edukasi mengenai literasi digital dan keamanan siber juga menjadi langkah krusial untuk melawan penyebaran informasi palsu.

    Dengan kerjasama lintas instansi dan partisipasi aktif masyarakat, Dani optimis bahwa Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan aman, transparan, serta menghasilkan pemilu yang jujur dan dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia.

  • Pasca Ditetapkan Jadi Peserta Pilkada 2024, Dukungan Untuk ARUS Semakin Kencang

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka menghadapi Kontestasi Politik bulan November 2024 mendatang, kekuatan politik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya nomor urut 1, Abdul Faris Umlati – Petrus Kasihiw, bukan main-main.

    Menuju Papua Barat Daya satu, pasangan ARUS yang diusung empat parpol (Nasdem, Demokrat, PKS, PSI) dan satu parpol non seat (Ummat), diatas kertas memang sudah pasti menang.

    “Partai koalisi pasangan ARUS, punya kekuatan politik yang patut diperhitungkan,” tegas calon wakil gubernur PBD, Petrus Kasihiw saat tatap muka dengan tim relawan ARUS di kota Sorong, Senin (30/09/2024).

    Disamping memiliki mesin politik yang kuat di provinsi dan kabupaten/kota, Pit Kasihiw mengungkapkan, di Senayan, pasangan ARUS juga memiliki dua legislator yang siap menangkan ARUS.

    “DPR-RI ada dua orang, Nasdem satu, Demokrat satu. Di provinsi ada banyak, Nasdem ada empat orang, Demokrat ada lima orang, PSI ada satu orang dan PKS ada satu orang,” beber mantan Bupati Teluk Bintuni dua periode tersebut.

    Ia menambahkan, dengan kekuatan politik yang sedemikian, Pit Kasihiw memastikan andaikata ARUS bisa menjadi pemenang Pilgub PBD, maka seluruh program sebagai visi dan misi ARUS, akan dikawal baik di level provinsi.

    “Total ada 5 parpol pengusung dan pendukung, itu kita akan kawal di provinsi. Jadi hitung-hitungan di atas kertas, ARUS pasti menang,” tandasnya.

    Senada, Ketua DPW Partai Ummat Papua Barat Daya, Onesimus Isir, juga menegaskan, bahwa pasangan ARUS pasti menang di Pilgub PBD.

    Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada seluruh tim relawan ARUS yang tersebar di penjuru Papua Barat Daya, agar memiliki optimis dan tetap menjaga basis.

    “Diatas kertas, ARUS sudah pasti menang. Jadi teman-teman, kita kerja ini untuk orang yang sudah pasti menang. Jangan pilih orang yang kalah,” ujarnya.

    Ia mengatakan, secara matematika politik, pasangan ARUS memiliki total 11 kursi lebih di legislatif provinsi dan 2 kursi di legislatif pusat. Itu artinya, secara logika ARUS sudah pasti menang.

    “Itu logika politiknya. Dan tidak bisa dibantah. Umpamanya, ARUS ini memakai mesin motor tempel 300 PK, yang lain pake 40 PK, baru baku kejar. Itu selamat tinggal sudah,” pungkasnya.

  • Pieter Ell: KPU Prov.PBD Bawa 1.000 Lembar Bukti Ke Bawaslu PBD

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya melakukan klarifikasi Surat undangan Klarifikasi terkait Laporan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya lewat Kuasa Hukum Pieter Ell, pada Minggu (29/09/2024).

    Surat Klarifikasi dengan Nomor: 003/Reg/PL/PG/Prov/38.00/IX/2024 dan Laporan Pengaduan Nomor: 004/Reg/PL/PG/Prov/38.00/IX/2024 maka untuk dan atas nama klien kami Komisi

    Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

    Bahwa sesuai Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam pasal 26 ayat 4 menegaskan kehadiran pelapor terlapor danatau pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dapat didampingi oleh kuasa hukum atau tim kampanye.

    Proses klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya berlangsung pada hari Minggu, 29 September 2024 selama 7 (tujuh) jam dengan total pertanyaan lebih dari 100 (seratus) pertanyaan.

    “Klien kami sebagai terlapor di bawah sumpah telah menyampaikan keterangan sebenar-benarnya tentang peristiwa hukum yang dialami dilihat dan dirasakan sendiri,” terang Pieter.

    Kami yakin dan percaya Tim Gakumdu dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya bekerja profesional untuk mendudukkan persoalan ini secara terang benderang menurut hukum dan tim penasehat hukum juga telah menyerahkan bukti-bukti sebanyak kurang lebih 1.000 lembar pada Bawaslu.

    Pieter Ell juga menyampaikan laporan yang disampaikan kepada bawaslu sangat tidak berdasar, pasalnya di dalam Perbawaslu tidak ada aturan terkait laporan tersebut.

    “Tidak ada legal standingnya untuk pengaduan Lembaga, yang dimaksud dengan peloparan ke Bawaslu adalah bakal calon atau calon yang merasa dirugikan, sesuai dengan perbawaslu 2 tahun 2020 pasal 6.

    Selain itu kalau ada aturan yang menerangkan terkait hal diluar itu, kasih tunjuk saya hari ini juga siap undur diri sebagai kuasa hukum KPU Provinsi Papua Barat Daya, yang penting tunjukan saya pasal berapa,” tegas Pieter.

    Pieter juga menegaskan kalau ada lembaga tertentu yang merasa dirugikan atau kewenangannya terganggu dengan berlakunya sebuah keputusan, pengaduannya bukan ke Bawaslu, namun mengadukan ke Mahkamah Konstitusi, untuk pengajuan judisial reviuw.

  • FGD KPU PBD, Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Tahapan Pemilu Tahun 2024

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua Barat Daya Gelar Forum Grup Discussion (FGD) Dalam rangka evaluasi tahapan pemilu tahun 2024. Giat ini berlangsung di Vega Prime Hotel pada Minggu (29/09/2024).

    FGD ini berlangsung secara serentak secara Nasional, mulai dari pusat hingga ke daerah, yang dipaksakan oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) KPU Provinsi Papua Barat Daya.

    Jefry Kambu selaku Kadiv Rendatin mengatakan, sesuai dengan ketentuan pasal 15 dan pasal 18 undang-undang nomor 7 tahun 2017 bahwa dalam tahapan pemilihan umum, harus dilakukan evaluasi laporan terhadap pelaksanaan pemilu.

    “Oleh sebab itu, sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPU RI, seyogyanya KPU Provinsi Papua Barat Daya melakukan FGD di tanggal 20 september 2024, kata Kefry, namun dengan segalah pertimbangan banyaknya tahapan dan masuk pada injuritime pengumuman pasangan calon, sehingga kami memohon kepada KPU Ri untuk jadwalnya di undur sampai tanggal 29 September 2024,” pungkasnya.

    Narasumber yang dihadirkan dalam FGD ini ialah, Pegiat Pemilu yang juga merupakan Tenaga Ahli KPU RI, Dekan Fakultas Fisip Sorong, perwakilan akademisi dan NJO Pemantau Pemilu Provinsi PapuaBaratDaya (James Kastanya).

    “Ketiga Narasumber ini memberikan pembobotan terhadap Instrumen evaluasi yang telah disampaikan oleh KPU RI kepada seluruh Satker di Indonesia dengan memberikan pertanyaan kepada masing-masing satker, apakah dalam pelaksanaan pemilihan umum, dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak,” pungkasnya.

    Sasaran dari kegiatan ini adalah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi kendala atau persoalan yang dihadapi oleh teman-teman dikabupaten Kota jelang pemilu sebagai bahan evaluasi guna melakukan perbaikan – perbaikan ke depan.

    Jefry berharap dari semua yang di diskusikan hari ini, akan menjadi catatan untuk evaluasi di pemilihan umum tahun 2029.