Blog

  • Gelar Simulasi Pengamanan Pilkada, Polres Malteng Bersiap Amankan Pilkada Tahun 2024

    Melanesiatimes.com – Kepolisian maluku tengah gelar kegiatan simulasi sistem pengamanan kota (SISPAMKOTA) pada, kamis, (22/08/2024).

    Giat kegiatan yang dilaksanakan di lapangan upacara polres Malteng ini dimulai pada pukul 09.00 WIT dengan terlebih dahulu melaksanakan apel gelar pasukan operasi mantap praja salawaku 2024.

    Kemudian dilanjutkan dengan peragaan simulasi sistem pengamanan kota dalam rangka pengamanan pilkada tahun 2024.

    Simulasi ini bertujuan untuk mempersiapkan polri dan instansi terkait dalam menghadapi situasi gangguan kamtibmas saat pilkada berlangsung di wilayah kabupaten maluku tengah.

    Disaksikan ratusan pasang mata, simulasi pengamanan pilkada ditunjukkan mulai dari patroli rutin, pengamanan pemilihan pada tempat pemungutan suara (TPS) di tingkat kelurahan.

    Kemudian simulasi berlanjut pada pelaksanaan perhitungan suara, penanganan dan pengamanan kerusuhan massa yang menolak hasi putusan KPUD dalam pilkada yang berujung bentrok dengan petugas, hingga cara mengatasi penyergapan pada simulasi ketua KPUD malteng disandera dan menjinakkan bom oleh kesatuan Brimob pelopor.

    Dalam sambutannya, Kapolres Malteng AKBP Hardi menyampaikan “operasi ini dilaksanakan selama 115 hari mulai tanggal 24 agustus sampai dengan 16 desember tahun 2024,” kata Hardi saat apel gelar pasukan berlangsung.

    Hardi juga menambahkan bahwa “kegiatan ini melibatkan 300 personel polres dan 60 BKO Brimob dan TNI 240 orang,” tambahnya.

    Kegiatan yang dihadiri pihak Bawaslu dan KPUD malteng serta unsur kesatuan TNI dan POLRI ini juga sekaligus menjadi penanda atas kesiapan pengamanan jelang pilkada yang akan dilaksanakan pada november mendatang.

    Olehnya itu lewat kegiatan ini AKBP Hardi juga menghimbau kepada seluruh masyarakat malteng untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pilkada berlangsung.

    Dikatakannya “mari kita jadikan pesta demokrasi ini damai, aman dan hindari provokasi serta informasi HOAX yang berpotensi memecah belah kita,” ucapnya dengan tegas. (HUAT)

  • Layanan Kesehatan Mudah Dan Terjangkau, Ayo Berobat Ke FKTP

    Melanesiatimes.com  – Setiap peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat memanfaatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai langkah awal ketika membutuhkan perawatan kesehatan. FKTP terdiri dari Pusat Kesehatan Masayarakat atau yang lebih dikenal dengan Puskesmas, Klinik Pratama dan Dokter Praktek Perorangan atau dokter keluarga yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehtaan. Sebagai pintu gerbang utama untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin dan layanan dasar lainnya, fasilitas ini dirancang untuk memberikan layanan kesehatan yang menyeluruh kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, Rabu (21/08/2024).

    Pupung mengatakan, proses pelayanan kesehatan di FKTP telah dirancang agar sederhana dan praktis. Peserta hanya perlu menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) baik yang fisik ataupun KIS digital sebagai syarat pendaftaran pada FKTP Dimana peserta terdaftar. Untuk peserta yang sedang berada di luar daerah dari FKTP terdaftar dan membutuhkan pelayanan kesehatan tetap dapat memperoleh layanan kesehatan. Sesuai ketentuan peserta diberikan kesempatan untuk mendapatkan layanan hingga tiga kali pada FKTP terdekat yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan meskipun berada jauh dari tempat tinggalnya.

    “FKTP juga telah berkomitmen untuk melengkapi layanan dengan sarana dan prasarana yang memadai mulai dari ruang tunggu yang nyaman, alat medis yang lengkap hingga pelayanan yang ramah dari staf medis. Dengan fasilitas tersebut kami berharap setiap peserta dapat memperoleh perawatan yang berkualitas,” kata Pupung

    Pupung juga menekankan pentingnya memanfaatkan kanal-kanal layanan online seperti Aplikasi Mobile JKN yang menawarkan berbagai kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta membantu mengurangi waktu tunggu demi meningkatkan kenyamanan dalam berobat.

    “Aplikasi Mobile JKN dirancang untuk mempermudah peserta dalam mengakses layanan kesehatan dengan fitur-fitur praktis yang dapat meningkatkan kenyamanan dan mengefisienkan waktu. Seperti pengecekan lokasi fasilitas kesehatan dan pendaftaran antrean secara online juga dapat dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN,” jelas Pupung.

    Pupung menambahkan, bersama mitra fasilitas kesehatan, khususnya untuk yang berada di wilayah Sorong, BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan memastikan setiap peserta JKN mendapatkan akses yang mudah, cepat dan setara. Sinergi pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN untuk mengakses FKTP menjadi hal yang perlu dioptimalkan. BPJS Kesehatan juga terus mendorong FKTP dalam penguatan pelayanan promotif dan preventif demi pencegahan penyakit di masyarakat.

    “Kami berharap masyarakat dapat lebih aktif dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan agar dapat terus merasakan manfaat dari Program JKN dan memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih cepat,” tambah Pupung.

    Pada kesempatan yang terpisah, salah satu peserta JKN, Jastin (31) yang ditemui saat berobat di FKTP tempatnya terdaftar yaitu di Klinik Tiara Nusantara Sorong mengungkapkan, dirinya puas dengan pelayanan yang diberikan. Jastin mengaku sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Klinik. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang dia peroleh telah memenuhi ekspektasi dengan fasilitas yang memadai dan petugas yang selalu siap membantu.

    “Saya merasa ada gangguan pada gigi, sehingga saya perlu untuk memeriksanya. Semua berjalan lancar, saya tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan penanganan oleh petugas medis. Jadi ketika sakit termasuk selain bukan sakit gigi ini, saya tidak pernah ragu untuk selalu datang ke Klinik atau sebelumnya juga sempat terdaftar di Puskesmas terlebih dahulu untuk mendapatkan pengobatan,” ungkap Jastin.

    Menurut Jastin, fasilitas di fasilitas kesehatan tersebut sudah lengkap, ruang tunggu nyaman, petugas ramah, serta obat dan perlengkapan semua tersedia. Persyaratan untuk mendapatkan layanan juga sangat mudah, dia hanya perlu memperlihatkan KTP nya. Sebagai pengguna Aplikasi Mobile JKN, dia juga merasa sangat terbantu, dengan aplikasi tersebut ia merasa proses berobat menjadi lebih efektif. Fitur antrean online memungkinkan dirinya untuk mengatur waktu kunjungan dengan lebih baik, sehingga tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk menunggu.

    “Sebagai pegawai saya tidak punya banyak waktu untuk antre berobat. Fitur antrean online ini sangat berguna, saya bisa datang ke FKTP tepat waktu tanpa harus mengantre lama. Ini menghemat banyak waktu saya,” tutup Jastin.

  • KPU Harus Peka Aktivitas Anak Muda Saat Ini Rerata di Media Sosial

    Melanesiatimes.com – Teknologi Informasi seperti media sosial dewasa ini menjadi alat yang sangat kuat dalam proses demokrasi, karena perannya yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik, menyebarkan informasi, dan memobilisasi pemilih.

    Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kapala Laboratorium Prodi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI), Andaru Satnyoto. Ia mengatakan bahwa media sosial dewasa ini menjadi sebuah platform yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

    Paparan itu sebagaimana disampaikannya dalam disampaikan Andaru dalam podcast bertema “Quo Vadis Teknologi Informasi menuju Pilkada 2024” yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Politik UKI, Selasa 20 Agustus 2024.

    Dalam konteks demokrasi, media sosial dikatakan Andaru, menjadi platform yang sangat berpengaruh terhadap pandangan hidup kelompok muda, yang secara elektoral menjadi ceruk pemilih dalam proses demokrasi di Tanah Air.

    “Saat ini kelompok muda sebagai ceruk pemilih sangat terpengaruh dengan media sosial yang ada saat ini. Sehingga tidak dipungkiri, media sosial sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat saat ini,” kata Andaru.

    Namun belakangan ini, muncul berbagai kasus pencurian data masyarakat, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan pengguna teknologi menjelang kontestasi Pilkada 2024. Bagaimana tidak, maraknya kejahatan siber tersebut memicu mosi tidak percaya atas kemampuan pemerintah melindungi data pribadi.

    “Bagaimana kita mau menyelenggarakan Pilkada dengan kepercayaan masyarakat jika isu pencurian data dan isu perlindungan data pribadi masyarakat tidak bisa diselesaikan?,” tegas Andaru.

    Senada, Koordinator Wilayah III PP GMKI, Y.Y. Carlos Wawo juga memandang peran media sosial di kalangan anak muda sebagai platform untuk mengekspresikan diri, sekaligus menjadi sumber informasi.

    “Dalam hal ini, anak muda menggunakan medsos untuk mendapat info terkini terkait situasi lingkungannya hingga situasi bangsa dan negara,” terang Carlos.

    Sama halnya dengan Andaru, Carlos juga mengaku khawatir dengan maraknya kasus pencurian dan penyalahgunaan data masyarakat yang terjadi belakangan ini.

    Kasus dugaan pencatutan data warga DKI Jakarta selama masa verifikasi data di KPU DKI Jakarta misalnya, yang diduga digunakan untuk kepentingan politik sejumlah pihak. Kasus ini membuat masyarakat semakin pesimis atas keamanan data mereka.

    “Menurut saya KPU DKI Jakarta masih mengalami kesulitan untuk menjaga data pribadi masyarakat,” tandas Carlos.

    Selain pencurian dan penyalahgunaan data, aksi-aksi diskriminasi di media sosial juga menjadi catatan menjelang Pilkada 2024. Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet, Hafizh Nabiyyin.

    “Di media sosial ada beberapa kelompok yang mengalami diskriminasi contohnya perempuan dan minoritas gender. Ini menjadi catatan, karena SAFEnet berupaya untuk mendorong agar media sosial dapat menjadi ruang untuk berekspresi yang aman bagi semua pihak” kata Hafizh.

    Hafizh juga menyampaikan, bahwa pemerintah dan perusahaan media sosial harus bisa melindungi kebebasan berekspresi dari masyarakat di dunia maya terutama menuju kontestasi Pilkada 2024.

    “Perusahaan media sosial harus mampu meng-take down hoaks berbasis identitas dan hate speech yang berpotensi banyak beredar pada di Pilkada 2024. Di sisi lain, mereka juga harus aktif dalam melindungi kebebasan berekspresi masyarakat,” pungkasnya.

    Lebih lanjut dalam konteks teknologi informasi, dalam podcast tersebut turut menyinggung perihal Rancangan Undang-undang tentang Polri atau RUU Polri.

    Hafizh dan Andaru pun menyatakan menolak RUU Polri, karena dinilai akan membatasi ruang berekspresi, merampas privasi, dan merenggut hak atas akses informasi masyarakat.

    Sementara itu, Carlos menyampaikan bahwa lembaga super power pasti akan cenderung korup, sehingga harus ada pengawasan lebih kepada lembaga Polri pasca RUU Polri disahkan.

  • DPR Kota Sorong Gelar Rapat Paripurna Ke-IX DPRD Bersama Pj. Wali Kota Sorong 

    Melanesiatimes.com – Rapat Paripurna Ke-IX, DPRD Kota Sorong, mengundang Pj. Wali Kota Sorong, dalam pembahasan peraturan daerah (Perda) Kota Sorong tahun 2024.

    Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap materi usul pemerintah dan prakarsa DPR kota Sorong tahun anggaran 2024, berlangsung di ruang rapat utama DPRD kota Sorong, pada Rabu (21/08/2024)

    Rapat paripurna DPRD bersama Pj Wali Kota Sorong, dalam rangka penyampaian pendapat fraksi -fraksi di antaranya , fraksi golongan karya (Golkar ), fraksi Nasdem, fraksi gerakan Indonesia Raya (PGI) fraksi (PKB) dan fraksi Demokrat mengatakan menyetujui atas rancangan peraturan daerah yang telah di bahas.

    Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyebut fraksi-fraksi DPRD mengapresiasi peraturan daerah (Perda) yang telah dibahas dalam rapat paripurna tersebut.

    Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sorong, Syamsudin M Johan sempat menyinggung persoalan banjir, “kiranya banjir pun tergolong dalam pembahasan peraturan daerah, pasalnya dengan kondisi kota Sorong yang tergolong cukup serius terkait masalah banjir, sehingga penanganan banjir tentu akan di backup dengan sebuah aturan yang baru,” terang Syamsudin

    Dalam rapat paripurna ke-IX DPRD Kota Sorong, beragam pembahasan telah di sepakati, termasuk dengan usulan Wali Kota terkait dengan rancangan pembangunan jangka panjang daerah usai dibahas dan disepakati bersama.

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Sorong juga mengusulkan beberapa peraturan daerah, selain dari pada banjir, pembahasan yang telah di setujui meliputi pendidik dan kependidikan, hak keuangan DPRD Kota Sorong.

    Rapat paripurna yang berjenjang ini setidaknya telah di lalui semua proses tahapan dan pada tahap berikutnya akan di gelar pada paripurna ke-X memasuki pendapat akhir dari Wali Kota dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah sekaligus penutupan rapat sidang paripurna dalam rangka membahas terkait rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sorong,” ujar Johan.

    Usai dari pada rapat ini, dalam rangka memberikan tanggapan- tanggapan fraksi di tutup dengan apresiasi yang amat besar atas rancangan yang telah dibahas kemarin, hal tersebut menandakan bahwa dukungan penuh dari semua fraksi telah di kami peroleh, tak satupun dari fraksi-fraksi yang menolak atas rancangan peraturan daerah kota Sorong tersebut,”tutup Johan. (Sintia_Rahayaan)

  • YPPM: Polres Malteng Diminta Tertibkan Informasi Hoax Pada Akun Facebook Gerbang Malteng

    Melanesiatimes.com – Akun media sosial facebook gerbang malteng menjadi salah satu topik bahasan yang paling menyita perhatian pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh yayasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (YPPM) Maluku di kota Masohi, pada, selasa, (20/08/2024).

    Giat kegiatan yang dihadiri organisasi kepemudaan, pihak kepolisian Maluku Tengah, Pemda Malteng yang diwakili dinas kominfo, insan pers dan peserta forum lainnya ini membahas soal maraknya informasi palsu atau berita bohong (Hoax) yang ramai terjadi di jejaring media sosial.

    YPPM Maluku selaku pihak penyelenggara diskusi publik mempercayakan Aipda Frans M Hermawan, SH (Kanit II Tipitder Sat Reskrim Polres Malteng) dan Chorneles Soparue, S.Pi., M.Si., Kadis Kominfo Malteng sebagai pemateri pada kegiatan tersebut.

    Diskusi menjadi menarik saat peserta forum membahas tentang maraknya akun palsu dan berita bohong/Hoax yang banyak dijumpai pada media sosial misalnya fb gerbang malteng seperti yang dibicarakan oleh masyarakat.

    Menyikapi persoalan tersebut, Aipda Frans menyampaikan “masyarakat harus mengetahui undang-undangnya agar bisa melaporkan ke kami (kepolisian) supaya bisa ditindaklanjuti,” kata kanit reskrim polres malteng ini menyampaikan.

    “Bisa dengan uu RI no 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu RI no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terkait konten informasi, membentuk opini publik, menimbulkan kerugian, mengancam privasi seseorang, serta merusak moral,” jelasnya.

    lebih lanjut Frans menambahkan “misalnya pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/denda maksimal 1M, pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/denda maksimal 1M, dan pasal 45A ayat (3) 28 ayat (3) ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/denda maksimal 1M,” tambahnya.

    “prinsipnya jika ada yang melaporkan, maka akan ditindaklanjuti oleh kepolisian,” jelasnya seraya menambahkan sebab pihak kepolisian bekerja sesuai perintah undang-undang.

    Pelaporan bisa dari pihak yang merasa dirugikan dalam FB gerbang malteng, ataupun pengelola (adminnya), bisa dilaporkan jika terbukti melakukan penyebaran berita Hoax.

    Menarik untuk ditunggu akankah media FB gerbang malteng ditertibkan jika terbukti memenuhi unsur penyebaran berita Hoax? dan adakah pihak-pihak yang akan melapor ke polres maluku tengah?. (HUAT)

  • Kolaborasi Pertamina Pamalu dan BRI Regional Jayapura, Jalin Kerja Sama Hadirkan E-Voucher MyPertamina

    Melanesiatimes.com – Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Regional Jayapura menandatangani kerja sama dalam menghadirkan layanan pembelian digital E-Voucher BBM MyPertamina di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum APO, Kota Jayapura, 16 Agustus 2024. Selasa (20/08/2024).

    Kerja sama ini ditandatangani Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Sunardi bersama CEO BRI Regional Jayapura Pram Purnama Alam.

    Sunardi mengapresiasi atas sinergi yang terjalin, menurutnya, kerja sama yang dilakukan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara cashless atau non tunai.

    “Kolaborasi atau sinergi BUMN yang terjalin ini untuk menghadirkan kerja sama yang memberikan nilai tambah secara bersama-sama melalui E-Voucher MyPertamina,” ujarnya.

    Lanjut Sunardi, menyatakan, E-Voucher MyPertamina ini disebut lebih praktis dan efisien sebab tak perlu membawa tunai.

    “Kami ingin memudahkan masyarakat dengan bertransaksi menggunakan E-Voucher MyPertamina, tidak perlu menggunakan cash lagi, cukup melalui aplikasi MyPertamina,” tandasnya.

    Di tempat yang sama, Pram Purnama Alam selaku CEO BRI Regional Jayapura mengatakan, kerja sama yang terjalin ini bagian dari sinergitas antar BUMN yang berfokus pada transaksi pembayaran digital.

    “Rata-rata masyarakat sudah memiliki aplikasi BRIMO, yang mana dengan E-Voucher MyPertamina sangat mendukung sekali mereka transaksi lewat BRIMO dalam hal pembayaran top up E-Voucher di BRI, dan ini salah satu upaya kami bersama Pertamina memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara non tunai,” katanya.

    Terakhir, Sunardi mengatakan, pihaknya berupaya mendorong masyarakat untuk menggunakan transaksi non tunai di SPBU, namun untuk wilayah pegunungan Papua masih terkendala jaringan internet.

  • Sang Raja Pesisir AFU-PIT Siap Menuju Singgasana KPU, Usai Mendapat Dukungan 5 Partai Politik

    Melanesiatimes.com – Bakal calon (balon) Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Abdul Faris Umlati kini semakin mantap untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024. Waisai, selasa (20/8/2024).

    Politisi Partai Demokrat Abdul Faris Umlati atau yang kerap di sapa AFU, dalam jumpa persnya mengaku siap bertarung di pilkada Gubernur Papua Barat Daya lewat kegiatan peresmian Gedung Kantor DPRK Kabupaten Raja Ampat belum lama ini.

    Kata Bupati Raja Ampat dua periode yang juga sebagai ketua DPD Partai Bintang Mercy itu, kami sudah siap, dalam kesiapan juga sudah mantap, yang dimana aturan mainnya 7 (tujuh) kursi pengusung kami sudah lewati itu dan di usung 5 (lima) Parpol.

    “kita sudah sangat siap. Kita sendiri sudah memiliki 12 kursi dari partai pengusungan diantaranya PAN, PKS PSI, NASDEM dan DEMOKRAT, dimana aturan mainya dalam 1 tahun itu 7 kursi pengusung kita sudah melewati itu”.Ujar AFU Ketua DPD Demokrat.

    Dalam jumpa persnya AFU sangat optimis berpasangan dengan Petrus Kasihiw Bupati Teluk Bintuni 2 Periode itu, layaknya Pelaut Ulung yang siap untuk menghadapi gelombang pilkada Gubernur Papua Barat Daya.

    “Dalam kesiapan kita sudah siap, kita sudah sangat sangat siap cuma kita biasanya main ya biasa anak laut to, anak pesisir, jadi mainya pelan saja tanggal pendaftarannya tanggal 27-28-29 nanti kita lihat hari baiknya semua itu hari baik,” tutup AFU Sang Raja Pesisir. (Ino)

  • HUT Kemerdekaan RI Ke 79, Semangat Gotong Royong Membangun Maluku Tengah

    Melanesiatimes.com – Kabut tebal disertai hujan yang terjadi sejak pagi tidak menyurutkan semangat pemda malteng menggelar peringatan detik-detik proklamasi dan upacara pengibaran bendera merah putih pada sabtu, (17/08/2024).

    Dihadiri oleh seluruh forkopimda, upacara 17 agustus dilaksanakan di lapangan nusantara kota masohi kabupaten maluku tengah sejak pagi pukul 09.00 WIT.

    Penjabat bupati malteng Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., dalam sambutannya mengajak masyarakat memaknai HUT kemerdekaan lebih kepada upaya membangun daerah sebagai wujud rasa syukur atas perjuangan para pahlawan.

    “Mari kita jadikan semangat kemerdekaan ini sebagai pendorong untuk terus bekerja keras, berkarya dan berinovasi demi kemajuan bangsa dan daerah kita tercinta,” kata Sahubawa menyampaikan.

    “setiap langkah yang kita ambil hari ini, adalah upaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera di masa depan,” tambahnya.

    Lewat peringatan HUT RI kali ini Sahubawa juga mengingatkan bahwa salah satu kunci keberhasilan membangun bangsa dan negara ada pada semangat gotong royong masyarakatnya.

    Menurutnya, “dengan semangat gotong royong dan persatuan, rakyat akan mampu melewati setiap rintangan yang ada dan melakukan perubahan demi tercapainya kemajuan daerah yang lebih baik,” ujar Sahubawa.

    HUT kemerdekaan RI yang ke 79 kali ini diharapkan mampu manjadi energi positif bagi seluruh masyarakat malteng khususnya dalam upaya memajukan daerah kedepan.

    Sehingga rasa syukur akan usia negara yang sudah 79 tahun menjadi hal yang terus dirasakan bagi segenap rakyat Indonesia umumnya dan maluku tengah khususnya. (HUAT)

  • Kurangnya Transparansi, PLN Diduga Ada Kerjaan Sampingan

    Melanesiatimes.com – Pelanggan PLN mengeluhkan masalah tagihan pembayaran lampu yang tidak stabil dan tidak biasanya, pasalnya, meskipun sudah di kurangi pemakian namun, pembayaran tidak berubah. Selasa (20/08/2024).

    Saat ditemui di rumahnya Abdul Manaf menyampaikan pada Media ini bahwa, pembayaran tagihan lampu yang di lakukannya rutin itu di angka 1.392.806, namun ketika bebannya di kurangi dengan cara menghemat pemakaian, toh pembayarannya pu masih tetap sama.

    “Saya ini kurang lebih 2 sampai 3 bulan terakhir, saya sudah berhemat sekali bahkan di bulan kemarin mereka sudah datang mengeluarkan limit yang lama dan sudah di ganti limit baru oleh petugas PLN dan sudah normal terhadap itu, tapi kenyataannya sampai hari ini tagihan itu masih tetap diangka yang sama,” kata Manaf.

    Menurutnya kalau memang betul ada yang dimaksudkan dengan kelebihan beban atau kelebihan daya yang harus dibayar,  semestinya ada rinciannya, sehingga pelanggan itu tau, bahwa ternyata dibulan ini pemakaiannya sekian dan kelebihannya sekian untuk dibayarkan, tapi kenyataannya tidak di sampaikan, kita hanya diberikan tagihan dan membayar.

    Ia juga mengatakan, meskipun kita pelanggan di berikan beban atau kelebihan, seharusnya dibulan yang sama kita bayar beban itu, bukan kita di suruh cicil tiap bulan.

    “Seumur hidup saya baru dengar cicilan di PLN, seakan-akan kita ada pinjaman saja,” ujarnya

    Beliau menuntut transparansi dari pihak PLN kepada masyarakat, kalau ada beban atau kelabihan pemakaian kwh, harus di jelaskan kepada pelanggan, bukan disuruh cicil beban tiap bulan.

    “Saya sudah hemat sekali, sampai AC dan lampu pun kadang-kadang baru nyala, tapi kok pembayarannya masih ada diangka yang sama, secara logis, ketika pemakaiannya berkurang maka secara otomatis berpengaruh pada pembayarannya,” pungkas Manaf.

    Manaf mengakui bahwa dirinya tidak pernah diberikan rincian pemakaian kwh, cuma di suruh bayar sekian tiap bulan, selain itu tagihan yang biasanya muncul ditanggal 5, namun tiba-tiba muncul ditanggal 20an dibulan ini.

    “Saya menduga ini bukan kerja betulan, kerja mencari-cari sampingan dan seterusnya, ” duganya.

    Manaf berharap sistem dan manajemen seperti ini harus dirubah dan disosialisasikan kepada masyarakat, karena banyak masyarakat yang belum mengerti sistem yang saat ini di lakukan, serta kurang ada transparansi dari pihak PLN dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

    Ia juga berharap kalau ada bau-bau tidak sedap di dalam, pihak kepolisian, kejaksaan maupun KPK harus turun melakukan investigasi, sehingga barang ini harus terbuka dan jelas.

  • Gubernur Provinsi Papua Barat Daya:  Program UNAMIN Summit Adalah Upaya Menciptakan SDM Unggul 

    Melanesiatimes.com – Gubernur Provinsi Papua Barat daya, Muhammad Musa’ad, hadiri launching Unamin Summit dan  menyebut, program UNAMIN summit yang di lakukan oleh kampus universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN), bagian dari menciptakan SDM unggul, giat ini berlangsung di Aston hotel sorong, pada Senin (19/08/2024).

    Dalam sambutan gubernur PBD, Muhammad Musa’ad mengatakan, potensi sumber daya alam yang besar khusunya di kota Sorong sangat mendorong kemajuan sumber daya manusia apabila semua sektor kekayaan alam di isi dengan potensi manusia yang berkompeten,

    Ia juga menyinggung kekayaan alam yang ada di kota Sorong, seperti di tambraw, Negri seribu satu sungai, (teminabuan ) raja Ampat, dan masih banyak lagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah,

    “Hal ini akan menjadi perhatian khusus pemerintah dalam menjaga dan melestarikannya, sehingga sangat efektif bagi kampus-kampus untuk menjadi garda utama dalam mendorong hal tersebut,” ujar Musa’ad

    Hal tersebut nyaris di lakukan oleh kampus universitas Muhammadiyah sorong (UNAMIN) saat bekerja sama dengan Southern Cross university, sebagai langkah kongkret memperkenalkan kekayaan alam yang ada di provinsi Papua Barat daya kepada manca negara tambahknya

    Menurut musad, kekayaan alam yang ada di PBD yang amat berlimpah ruah ini mestinya di isi dan di kelola oleh anak bangsa sendiri, khusunya orang asli Papua (OAP).

    Potensi sumber daya manusia untuk mengisi sektor- sektor tersebut adalah tanggung jawab kita bersama,” hal tersebut hendak kami lakukan ketika mengirim anak-anak papua (OAP) untuk berkuliah di luar negri,seperti Swis, cina dan los angeles,(USA) hal ini adalah upaya untuk memastikan adanya elaborasi yang membangun, sekaligus menyiapkan anak-anak negri agar lebih berkompeten,” pungkas Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

    Lanjut Ia mengatakan “itu kami mengajurkan kepada perguruan tinggi agar membuka program studi yang memperhatikan kekayaan alam yang ada di PBD, seperti kelautan dan perikanan, pertambangan,pariwisata, minyak dan lain lain sebagainya,” tambahnya.

    Hampir semua perusahaan yang bernaung di bawa provinsi Papua Barat daya mempekerjakan tenaga kerja lokal yang bisa di bilang berkisar 30%, artinya 70% di antara nya adalah tenaga kerja yang berasal dari luar,hal ini tentunya menjadi ironi .

    namun ketika di telusuri sebab musababnya ternyata kita tidak punya cukup skil yang bisa di tempatkan pada bidang tersebut

    Sehingga harapan kami,perguruan tinggi juga lebih jeli dalam membaca situasi seperti ini dengan Memastikan kekosongan ini bisa di isi kiranya perguruan tinggi harus menciptakan alumni-alumni yang bisa bekerja pada sektor tersebut,” harap Musa’ad

    Kerja sama UNAMIN summit dengan Shountern Cross Universitas menjadi langka yang tepat dan sebagai motor penggerak yang mampu memotori kepentingan PBD dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia,” tutup gubernur PBD, Muhammad Musa’ad. (Sintia Rahayaan)