Blog

  • Hasil Survei LKPI: Tonny Uloli Unggul di Pilkada Gorontalo 2024

    Melanesiatimes.com – Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei tehadap para calon yang akan maju dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Gorontalo 2024. Surveii dilakukan mulai 26 Juni-6 Juli 2024 dengan sample digunakan sebanyak 1200 responden.

    Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis menyatakan batas toleransi kesalahan survei (margin of error) sebesar +/- 2,83 %, pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini mengambil sampel terpilih di 5 Kabupaten dan 1 kota di Gorontalo.

    Sedangkan responden terpilih berusia minum 17 tahun atau sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.
    “Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview),” kata Lubis dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

    Dijelaskan, aampel dipilih sepenuhnya secara acak (probability sampling) menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling). Perihal ini, pewawancara mendatangi nama-nama responden yang menggunakan hak pilihnya tersebut.

    “Hasil survei terkait tingkat elektabilitas (top of Mind) bakal calon gubernur Gorontalo setelah dilakukan survei terhadap 1200 Warga Provinsi Gorontalo. Pertanyaannya, siapa tokoh pilihan bapak/ibu sebagai Gubernur Gorontalo jika pilgub digelar hari ini” kata Lubiis.

    Hasilnya, lanjut Lubis, 1 Tonny Uloli (22,2%), 2 Nelson Pomalingo (18,1%), 3 Marten Thaha (14,2%), 4 Gusnar Ismail ( 8,2%), dan 5 Idah Syahidah (6,2%). Selanjutnya, 6 Elnino M.H. Mohi (5,7%), 7 Roem Kono.(4,1%), 8. Syarif Mbuinga(3,2%), dan tidak memilih sebanyak (18,1%).

  • PT. Hanurata Di Duga Menyerobot Tanah Milik Umi Tamher Seluas 20 Hektar

    Melanesiatimes.com – PT. Hanurata merupakan perusahaan swasta nasional sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kayu.

    Perusahaan PT. Hanurata Di Duga telah mencuri (menerobos) tanah milik Umi Tamher Seluas 20 Hektar dari tahun 2014 sampai saat ini tanpa di ketahui oleh pemiliknya.

    Kepada media ini kuasa hukum Umi Tamher, Iriani, SH.MH, menerangkan bahwa, kliennya memiliki sebidang tanah yang berlokasi di klalin VI, Kelurahan Warmon Distrik Aimas Kabupaten Sorong seluas 200.000m² (20 Hektar), yang telah dikuasai oleh PT. Hanurata sejak tahun 2014 sampai sekarang.

    “Jadi disini kami gugat Hanurata ini terkait perbuatan melawan hukum, karena sudah menguasai tanah milik klien kami seluas 20 hektar. Sudah ada upaya dari klien kami dari tahun 2014, sampai 2023, laporan pidana kami lakukan di Polres Aimas, kendati prosesnya agak lambat menurut kami, akhirnya kami lakukan gugatan di Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 20 juni 2024, ” terang Iriani.

    Menurut Iriani selaku kuasa hukum, Hanurata sebenarnya tidak memiliki kepemilikan hak disitu, “jadi awal mereke menguasai ini, ada oknum lain yang kami juga tarik dalam kasus ini, Hanurata berskongkol dengan mereka agar bagaimana bisa mendapatkan surat-surat asli dari klien kami,” kata Iriani

    Lanjutnya, tapi disitu mereka tidak mempertimbangkan bahwa, klien kami ini sudah melegis semua surat-surat asli, jadi legis itu ialah di legalisasi berdasarkan surat-surat asli yang ada,” ungkap Kuasa Hukum Umi Tamher

    Berdasarkan bukti tersebut Umi Tamher lewat kuasa hukumnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Sorong, pada tanggal 20 Juni 2024 dan dilakukan panggilan pertama kepada pihak terlapor I sampai III, pada tanggal 01 juli 2024 lewat kantor pos, sehingga di duga suratnya tidak sampai, kemuadian panggilan kedua tanggal 08 juli 2024, pihak terlapor (PT.Hanurata) tidak hadir sampai pada panggilan ke tiga hari ini senin 15 juli 2024.

    Dari tiga kali panggilan ini akan di tambahkan satu kali panggilan lagi, karena panggilan pertama di khawatirkan suratnya tidak sampai sehingga hakim memutuskan untuk memanggil secara langsung.

    Dalam gugatan tersebut ada tiga terlapor yang di laporkan, adalah terlapor I PT. Hanurata, terlapor II yang membawah surat-surat asli berinisial (HR) dan terlapor III adalah oknum ASN di Bada Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sorong yang di duga berskongkol membuat sertifat palsu.

    Iriani juga telah melaporkan terlapor I sampai III ke Polres Sorong Kota, atas dasar penyerobotan tanah milik Umi Tamher untuk terlapor I dan pemalsuan dokumen tanah oleh (MR) bersama oknum ASN BPN Kabupaten Sorong, sebagai terlapor II dan III.

    Dikatakannya lahan milik Umi Tamher itu 200.000m² (20 Hektar), namun di palsukan surat tanahnya menjadi 10.000m² (1 Hektar) oleh (MR) bersama oknum ASN, itupun di lahan yang lain bukan lahan sebenarnya.

    “Sertifat yang diterbitkan itu 6.000m² dari hasil pemalsuan sertifat 100.000m², itu terbitnya di tempat lain bukan di obyek klien kami dan itu jaraknya sekitar 400 meter daro Obyek milik klien kami, kata Iriani, lanjutnya jadi kenapa saya katakan ini permainan,  karena 400 meter jarak dari tanah yang di sengketakan itu muncul dengan nama Umi Tamher dengan data yang berbeda lalu Pertanahan menahan surat asli seluas 20 Hektar, supaya Umi Tamher tidak bisa lakukan apa-apa,” beber Iriani.

    Pihaknya juga akan menuntut PT. Hanurata untuk membayar ganti rugi selama penguasaan lahan terhadap Umi Tamher dari 2014 sampai tahun 2024.

  • Mansur Hidayat Ungguli Hasil Survei PSI, Mayoritas Dipilih Gen Z dan Milenial

    Melanesiatimes.com – Panel Survei Indonesia (PSI) merilis hasil survei tentang Preferensi politik Generasi (Gen) Z dan Milenial di Kabupaten Pemalang menjelang Pilkada Pemalang 2024.

    Survei juga mengukur elektabilitas calon bupati Pemalang lima bulan menjelang pelaksanaan Pilkada Pemalang 2024.

    Direkrur eksekutif PSI Bagas Mahendra menyatakan, survei yang dilaksanakan pada 1-10 Juli 2024 ini menyasar pemilih pemula atau Gen Z dan Millenial antara umur 17 hingga 40 tahun.

    Sebagai informasi jumlah pemilih muda d Pemalang pada Pemilu 2024 sebanyak 60 persen dari total pemilih.

    “Survei dilakukan dengan mewawancarai responden dengan tatap muka sebanyak 1280 responden Gen Z dan Milenial berusia 17-40 tahun. Mereka dipilih melalui metode multistage random sampling, dengan margin of error ± 2,74 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen,” kata Bagas dalam keterangan pers, Minggu (14/7/2024).

    Hasil survei Calon Bupati Pemalang dengan pertanyaan terbuka atau on the spot ,siapa tokoh yang akan dipilih sebagai Bupati Pemalang jika pilkada digelar saat ini kepada responden yang mewakili masyarakat Pemalang menghasilkan pilihan secara Top of Mind.

    Hasil di antaranya 1. Mansyur Hidayat sebagai petahana dipilih sebanyak 32,6%, 2 Anom Widiyantoro 19,2%, 3. Agus Sukoco 11,7%, dan 4 Iskandar Ali Syahbana 5,6%.

    Kemudian, 5. Eka Prasetya Wardoyo 4,3%, 6. Nur hidayat 2,1% 7. Heri setiawan 1,8% 8. Istadi 1,6% 9. Dwi hartono 1,1% 10. Nurkholis 1,1% 11. Eka Widodo 0,9% 12. Edi Susilo 0,6%, dan yang tidak memberikan jawaban sebanyak 17 4%

    Sementara itu, dari hasil survei PSI diketahui calon petahana Mansyur Hidayat masih menempati urutan teratas. Dalam simulasi 5 calon, elektabilitas Mansyur Hidayat berada di angka 47,3 %.

    Disodorkan beberapa nama calon bupati Pemalang yang memilih Masyur Hidayat 47,3%, Iskandar Ali Syahbana 13,6%, Anom Widiyantoro 11,9%, Eka Prasetya Wardoyo 10,1% dan Agus Sukoco 4,7%, tidak menjawab 12.4%,

    Selain itu, lanjut Bagas, juga dilakukan simulasi 3 nama calon bupati pemalang pada responden ,untuk dipilih sebagai bupati pemalang jika pilkada digelar saat ini.

    Hasilnya Masyur Hidayat dipilih sebanyak 52,7% kemudian Anom Widiyantoro 20,4% dan Agus Sukoco 17,6% dan tidak memilih sebanyak 9,3% Ketika disimulasikan 2 nama, tidak menunjukkan hasil begitu berbeda bagi petahana.

    Dikatakan, bila disodorkan 2 Nama maka yang memilih Masyur Hidayat 59,3% dan Anom Widiyantoro 29,4% dan 11,3 % tidak menjawab atau belum menentukan pilihannya.

    Menurut Bagas, terkait tingginya elektabilitas petahana bupati Pemalang ini disebabkan oleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati Pemalang Mansyur Hidayat meski hanya selama 3,2 tahun.

    “Ada korelasi antara kepuasan publik dan elektabilitas, secara keseluruhan, masyarakat puas dengan kinerja petahana. Tingkat kepuasan tinggi terutama terlihat dalam bidang kesehatan dengan persetujuan lebih dari 89,7 %, infrastruktur yang memuaskan sebesar 87,8%, pendidikan sebesar 87,3%, dan pertanian 81,8%..

    “Responden juga diminta untuk menilai janji politik yang dibuat oleh bupati dan wakil bupati selama kampanye. Hasilnya bervariasi, dengan 34,4% merasa janji tersebut sesuai, 41,3% cukup sesuai, 3,1% sangat sesuai, 14,8% tidak sesuai, dan 1,6% sangat tidak sesuai, sementara 4,8% tidak memiliki pendapat yang jelas,” ucapnya.

    Bagas mengungkapkan, selain itu juga tinggi tingkat elektabilitas memiliki hubungan dengan tingkat penerimaan atau akseptabilitas terhadap bakal Calon Bupati Pemalang. Perihal ini Mansyur Hidayat memiliki tingkat Akseptabilitas mencapai 88,9%.

    “Kemudian Anom Widiyantoro 56,2% ,Eka Prasetya Wardoyo 51,3% dan Iskandar Ali Syahbana 48,7%. Lalu, Agus Sukoco 44,6% dan nama Calon bupati lainnya di bawah 40% tingkat akseptabilitas nya,” ujarnya.

    Pihak lain, pengamat politik Dr Muhammad Adlan Nawawi menilai, wajar calom petahana tingkat elektabilitasnya jauh lebih tinggi dari calon-calon kepala daerah yang lain. Karena seorang petahana lebih familiar.

    “Apalagi kalau masyarakat daerah tersebut sudah merasakan program dari petahana, saat dia memimpin, bahkan jauh sebelum Pilkada. Entah itu bansos, perbaikan jalan, dan lain-lain,” ucapnya secara terpisah.

    Sementara itu, Adlan menilai, terkait mayoritas usia Gen Z dan milenial lebih memilih petahana juga dikarena faktor program yang telah dirasakan mereka. Apalagi, calon petahana tersebut rutin membuka ruang konunikasi atau diakusi.

    “Kalau Gen Z dan milenial banyak yang memberikan dukungan pada petahana ijuga membuktikan bahwa kinerjanya bagus selamat menjabat. Sebab Gem Z dan milenial adalah para pemilih kritis, rasional,” ujarnya.

  • Uskup Jayapura Resmikan Gedung Baru SMK YPPK St. Fransiskus Asisi Yabula Kimbim Tepat Di Usia Emas YPPK Papua Ke-50 Tahun

    Melanesiatimes.com – Setelah melewati penantian selama 50 tahun lebih, akhirnya Mgr. Dr. Yanuarius Theophilus Maatopai You, Uskup Keuskupan Jayapura meresmikan dan memberkati Gedung Baru SMK YPPK St. Fransiskus Asisi Yabula Kimbim, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu (13/07/2024).

    Perlu diketahui bahwa YPPK Papua meliputi lima keuskupan di Tanah Papua, yakni: YPPK Keuskupan Agung Merauke, YPPK Jan Smith Keuskupan Agast, YPPK Keuskupan Manokwari-Sorong, YPPK Tilemans Keuskupan Timika, dan YPPK Fransiskus Asisi Keuskupan Jayapura.

    Untuk YPPK Fransiskus Asisi (YPPK FA) Keuskupan Jayapura memiliki empat Kantor Sekretariat, antara lain: Sekretariat Eksekutif FA Kota/Kabupaten Jayapura di Kota Jayapura, Sekretariat Eksekutif FA Kabupaten Keerom di Keerom, Sekretariat Eksekutif FA Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil dan Sekretariat Eksekutif FA Kabupaten Jayawijaya di Wamena.

    Memasuki usia ke-50 sesuai pengakuan pemerintah atas legal formal YPPK Papua pada 22 Agustus 1974, maka untuk pertama kalinya YPPK FA Keuskupan Jayapura memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

    SMK YPPK Pertama Dalam homilinya, Mgr. Yan menegaskan bahwa berdirinya SMK ini merupakan yang pertama untuk seluruh YPPK Tanah Papua.

    “SMK ini merupakan yang pertama untuk seluruh YPPK di Tanah Papua. Itu berarti satu karya yang baru. Satu karya dengan penuh hati dan penuh kepedulian terhadap kehidupan masyarakat di Papua, di lembah Baliem. Kehadiran SMK ini sesungguhnya mau menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sini,” tegas Mgr. Yan.

    Diakuinya bahwa YPPK sudah lama mengelola sekolah-sekolah, dari sejak kehadiran misionaris, sejak Indonesia belum merdeka. Tahun 1930-an YPPK sudah eksis mengelola sekolah dari TK/Paud, SD, SMP, dan SMA. Hanya legalnya, YPPK akan merayakan ulang tahun ke-50 pada bulan Agustus. Tapi sekolah-sekolah di bawah naungan YPPK sudah lama ada di Papua. Karena itu, YPPK merupakan salah satu yayasan pelopor pendidikan untuk mencerdaskan manusia-manusia yang ada di Papua. YPPK sudah terbukti.

    Kini YPPK memulai lagi dengan SMK supaya melalui SMK ini YPPK FA mau mendidik, membina anak-anak Papua di lembah Baliem sebagai petani yang sejati, sebagai peternak yang sejati, dan sebagai wirausaha yang sejati, supaya mereka sendiri mengelola kekayaan tanah Yabula yang subur ini, supaya kemudian menjadi tuan di atas tanah ini. Karena itu, SMK ini harus disambut baik oleh umat yang ada di seluruh lembah Baliem, di seluruh 9 paroki. Bukan hanya di Kimbim.

    Dari depan Direktur SE YPPK FA Kabupaten Jayawijaya, Kepal Dinas Pendidikan Kab Jayawijaya, dan PJ, Sekda Kabupaten Jayawijaya

    Kimbim hanyalah pilihan tempat, tetapi yang datang sekolah adalah anak-anak dari seluruh lembah Baliem. Bukan hanya anak-anak Katolik, melainkan juga anak-anak Protestan, Islam, Hindu dan Buddha kalau ada. Jadi sekolah SMK ini tidak dibatasi. Dibuka untuk umum. Tapi untuk Asrama memang dibatasi, karena asrama itu menyangkut pendidikan nilai-nilai iman, pembinaan-pembinaan kerohanian.

    Bagi Mgr. Yan kehadiran SMK di lembah Baliem sejatinya dimaksudkan pula untuk memberikan akses dan kemudahan bagi anak-anak yang putus sekolah, warga masyarakat yang ingin belajar bagaimana menjadi petani, peternak, dan wirausahawan yang handal. SMK inilah tempatnya. Supaya di kemudian hari orang-orang di lembah Baliem menjadi contoh bagaimana hidup dari tanah yang subur ini.

    Proyeknya Tuhan, meski demikian diakui pula bahwa menyelenggarakan SMK sangat mahal. Karena itu, YPPK sejak lama tidak berani mengelolanya. “Sangat mahal dari sisi tenaga, dana, sarana prasarana, tetapi kita mulai SMK tahun ini di Keuskupan Jayapura. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tidak boleh takut, Tuhan pasti buka jalan. Niat baik untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dari segala dimensi hidup, menjadi manusia yang utuh sempurna, Tuhan pasti buka jalan. Ini adalah proyeknya Tuhan,” tandasnya penuh yakin.

    Diyakininya bahwa mendirikan SMK merupakan karya Tuhan. Tuhan yang menggerakkan pemerintah daerah, sehingga melalui dinas Pendidikan, SMK ini bisa dibangun. Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Mgr. Yan mengucapkan ‘terima kasih’. Juga, menitipkan ‘terima kasih’ kepada Bapak Bupati atas bantuan ini. Baginya Pemerintah daerah telah memberikan bantuan untuk membangun daerah 3T: Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, supaya masyarakat tidak ketinggalan, masyarakat dapat berkembang seperti daerah-daerah yang lain.

    “Saya tetap mengharapkan Bapak Kepala Dinas P & P, untuk bantuan selanjutnya juga, baik untuk tenaga, dana, maupun sarana yang lain, karena kita sama-sama mendidik, membina anak-anak yang ada di sini yang adalah putra-putri bangsa”, harap Mgr. Yan.

    Di tempat yang sama, Direktur Sekretariat Eksekutif Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Fransiskus Asisi (SE’YPPK FA) Kabupaten Jayawijaya, Edyson Mario Wantik, S.Ag menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya, kepada Bapak Bupati dan Kepada Dinas Pendidikan yang telah membantu mendirikan gedung SMK YPPK St. Fransiskus Asisi Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

    Menurutnya SMK ini hadir sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan pusat ekonomi bagi masyarakat di daerah lembah Baliem di masa mendatang.

    Sementara itu, Bupati Kabupaten Jayawijaya, melalui Pj. Sekda Kabupaten Jayawijaya, Natalis Mumpo, S.Sos mengungkapkan apresiasi dan dukungannya bagi YPPK yang telah membuka peluang bagi anak-anak lokal untuk belajar sesuai dengan bakat dan cita-cita mereka.

    Acara peresmian gedung baru diawali dengan penyerahan kunci dari Pemda Kabupaten Jayawijaya oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, pembukaan pengguntingan pita dan Misa syukur pemberkatan gedung prasasti oleh Mgr. Yan didampingi 8 Imam sebagai konselebran. (Demmy)

  • Adik Stephanie Sugianto Diduga Bohong Soal Akta Perubahan Saham

    Melanesiatimes.com – Sebuah kejanggalan terlihat saat Dandy Sugianto menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dengan terdakwa Kusumayati pada 1 Juli 2024 lalu.

    Dandy Sugianto yang merupakan anak pertama dari terdakwa Kusumayati dan kakak dari korban Stephanie Sugianto diduga memberikan kesaksian yang tidak sesuai fakta saat hakim menanyakan soal proses pembuatan akta perubahan saham di notaris.

    Dalam persidangan tersebut, hakim bertanya soal proses pembuatan akta perubahan saham perusahaan milik keluarga Kusumayati.

    Namun, Dandy hanya menjawab tidak tahu, dan bahkan mengaku tidak ikut campur soal pembuatan akta perubahan pemegang saham pada perusahaan PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika yang merupakan milik keluarganya.

    Bahkan hakim juga sempat, menyuruh Dandy menghadap kepada majelis hakim untuk membuat contoh tandatangannya, yang diketahui terlihat identik dengan tanda tangan pada akta perubahan pemegang saham yang tidak diakuinya.

    Mendengar hal itu, Notaris pembuat akta perubahan pemegang saham PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika, Raden Kania Nursanti merasa keberatan dengan kesaksian Dandy.

    “Iya sebenarnya tidak seperti itu, dia (Dandy) yang bolak-balik ke sini untuk memproses akta, kenapa bilangnya tidak tahu,” ungkap Kania, saat ditemui awak media pada Sabtu (13/7).

    Ia juga menyebut, pembuatan akta perubahan saham tersebut, dibuat dengan dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) para pemegang saham, yang dikuasakan kepada Kusumayati.

    “Kan dasarnya dari PKR, yang menunjuk Kusumayati untuk membuat akta perubahan pemegang saham, ini juga merupakan hasil dari notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan ke dalam akta Notaris,” jelasnya.

    Yang memproses RUPS dari dasar PKR itu, kata Kani, adalah Dandy sendiri, bersama adiknya Ferline, sebagai salah satu pemegang saham. Sedangkan ibunya Kusumayati tidak datang langsung ke kantor.

    “Dasarnya dari PKR yang menunjuk bu Kusumayati untuk memproses akta perubahan pemegang saham, sedangkan yang kesininya bolak-balik hanya si Dandy, kadang juga dengan adiknya sampai akhirnya akta itu selesai, bahkan juga ada bukti Dandy datang ke kantor berupa tandatangan pengisian buku tamu yang diisi oleh Dandy,” paparnya.

    Dikonfirmasi terpisah, ahli hukum pidana sekaligus Dosen Universitas Sehati Indonesia (Usindo) Eigen Justisi menjelaskan bahwa, saksi yang bersaksi di pengadilan wajib berkta jujur apa lagi setelah disumpah.

    “Namanya dipanggil jadi saksi yah harus jujur, apa lagi majelis hakim pasti selalu memgambil sumpah dulu sebelum bersidang. Karena kesaksiannya akan membuka pikiran para pihak termasuk hakim untuk memberikan putusan yang adil,” kata Eigen saat ditemui di kawasan Galuh Mas Karawang.

    Eigen juga menerangkan bahwa hakim pasti akan selalu mengingatkan saksi untuk berkata jujur, sebab jika kesaksiannya diketahui palsu atau berbohong, akan terancam hukuman pidana.

    “Dalam sidang hakim pasti selalu mengingatkan agar saksi berkata jujur, sebab jika terbukti memberikan pernyataan palsu, bisa terancam pasal 174 KUHP, dengan ancaman maksimal 7 tahun kurungan pidana,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Stephanie menempuh jalur hukum terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Surat Keterangan Waris (SKW) tertanggal 27 Februari 2013.

    Surat itu dibuat di Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat dan notulen RUPSLB PT EMKL Bimajaya Mustika tertanggal 1 Juli 2013.

    Sementara itu, tim hukum Kusumayati, Nyana Wangsa kepada awak media menjelaskan duduk perkara dari sudut kliennya sebagai tergugat. Dia memastikan, kliennya sama sekali tidak pernah mengubah apa pun dalam SKW.

    “Fakta persidangan, ditanya oleh hakim, Bu Stephanie kenapa anda sampai melaporkan ibu anda dengan dalih dia hak warisnya dihilangkan padahal secara yuridis tetap tercantum sebagai ahli waris di notaris,” kata Nyana menirukan perkataan hakim saat jumpa pers di Jakarta.

  • Evaluasi LPJ Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 KPU Prov.PBD Bersama KPU Prov.PB 

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Hibah Pilkada tahun 2024 di Vega Prime Hotel, pada Sabtu (12/07/2024).

    Rapat Koordinasi ini merupakan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban dari KPU Provinsi Papua Barat Daya dan KPU Provinsi Papua Barat.

    Peserta yang hadir pada rakor ini berjumlah kurang lebih 124 orang yang terdiri dari Sekretaris Provinsi Papua Barat, Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Daya dan seluruh anggota Sekretariat di 7 kabupaten/kota Papua Barat dan 6 kabupaten/kota Papua Barat Daya.

    Turut hadir juga Kepala Biro Keuangan KPU Republik Indonesia, Yayu Yuliani beserta Staf dan Tim Audit Inspektorat KPU RI.

    Giat tersebut di buka oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Deniel Kambu, yang di rencanakan akan di gelar dari tanggal 12-15 Juli 2024.

    Dalam keterangannya Andarias Deniel Kambu menyampaikan “Rakor evaluasi tahap I dihadiri langsung oleh Karo Keuangan KPU RI, guna menyamakan persepsi dan kesepahaman dalam pengelolaan anggaran hibah pilkada dan persiapan penyusunan laporan Pilkada semester I, ” pungkas Andarias.

    Menurutnya semua ini dilakukan guna persamaan persepsi dari sisi penggunaan pengelolaan anggaran dan dari sisi aturan yang baru, sehingga teman-teman kita ini bisa lebih paham.

    Andarias juga mengatakan bahwa ini juga merupakan kegiatan rutin, sama halnya dengan birokrasi pemerintahan, sudah harus sebagai pengguna anggaran, wajib mempertanggung jawabkan Keuangan negara.

    “Ketika diminta data, kita harus koperatif untuk memberikan data, olehnya itu kita harus diberikan penguatan-penguatan, sehingga teman-teman bisa menyiapkan dokumen-dokumen penggunaan pengelolaan anggaran hibah dan APBN pada Pilkada 2024, ” terang Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya.

    Harapannya ialah semua peserta mengikuti kegiatan ini secara baik dan fokus sehingga output dari evaluasi ini menjadi bahan bagi pengelolaan anggaran secara tertib dan akuntabel pada satkernya masing – masing.

  • Karo Keuangan KPU RI Ingatkan Penggunaan Anggaran Hibah Harus Sesuai Ketentuan

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Hibah Pilkada tahun 2024 di Vega Prime Hotel, pada Sabtu (12/07/2024).

    Rapat Koordinasi ini merupakan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban dari KPU Provinsi Papua Barat Daya dan KPU Provinsi Papua Barat.

    Peserta yang hadir pada rakor ini berjumlah kurang lebih 124 orang yang terdiri dari Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Devisi Rendatin, Sekretaris KPU PBD, Kasubag Keuangan Umum dan Logistik, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi, PPK APBN dan PPK Hibah

    Sedangkan peserta dari Papua Barat di hadiri oleh M, Sekretaris KPU, Kasubag Keuangan Umum dan Logistik, PPK APBN, PPK Hibah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Operator GLP, Operator Aset Tetap dan Persediaan, serta Staf Pengelola Keuangan APBN dan Hibah.

    Turut hadir juga Pejabat Struktural Kepala Biro Keuangan KPU RI bersama staf, Tim Auditor Inspektorat KPU RI.

    Dalam keterangannya kepada media ini, Yayu Yuliani selaku Kepala Biro Keuangan KPU RI, menyampaikan,”terkait anggaran Hibah Pilkada tidak ada persoalan dari segi ketersediaan anggaran, cuma yang menjadi persoalannya metode pencariannya yang seharusnya itu 40% dan 60% namun ada KPU yang mencairkan di bawah 40%, oleh karena itu diharapkan agar yang sisahnya itu segerah di lakukan,” pungkas Yayu.

    Rapat Evaluasi Anggaran Hibah Pilkada 2024, Bersama KPU Prov.PB, KPU Prov.PBD dan Kepala Biro Keuangan KPU RI

    Lebih lanjut Yayu mengatakan “sudah ada surat dari Kementrian Dalam Negeri untuk mendorong pemda yang belum memenuhi 40% disegerahkan tahap pertama di penuhi, ”

    Menurutnya untuk pelaksanaan pilkada tahun 2024 dari segi anggaran tidak ada persoalan, kalaupun ada kekurangan, harus di komunikasikan dengan pemerintah daerah.

    Dalam rapat evaluasi anggaran Hibah ini yang harus di perhatikan oleh KPU adalah pengelolaan anggaran dana hibah tersebut, pasalnya KPU itu menekankan bahwa sukses pilkada itu harus disertai dengan sukses di dalam pengelolaan keuangannya.

    Yayu juga menyampaikan bahwa pihaknya juga akan memantau tahapan pilkada dari penggunaan anggaran “kita juga memastikan apakah sudah terpenuhi anggarannya atau belum dan yang menjadi pokok persoalan ini adalah ketika sudah terpenuhi apakah sudah dikelola sesuai ketentuan atau tidak, ini yang menjadi fokus kami dari sisi anggaran,” ujar Karo Keuangan KPU RI.

    Pilkada tahun 2024 ini juga melibatkan badan adhoc penyelenggara, sehingga perlu di arahkan masalah penggunaan anggaran agar dapat di Pertanggung jawabankan dengan baik.
    “Jika badan adhoc mempertanggung jawabkan dengan baik, akan membantu pertanggung jawaban KPU Kabupaten/kota kepada Negara maupun kepada pemberi Hibah,” terang Yayu.

    Pihaknya berharap dalam pelaksanaan pilkada ini tidak ada persoalan lagi dari segi anggaran dan semua kebutuhan dapat terpenuhi serta dapat di pertanggung jawabankan dengan baik dan akuntabel.

  • KPU Malteng Gelar Sosialisasi Penyusunan Visi Misi Calon Kepala Daerah

    Melanesiatimes.com – Jelang pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tengah gelar kegiatan sosialisasi penyusunan visi misi calon kepala daerah, bareng partai politik pada kamis, (11/07/2024).

    Kegiatan yang dilaksanakan di hotel lelemuku kota masohi itu melibatkan perwakilan dari partai politik, dan juga kedua pemateri dari bapplitbangda Malteng.

    Plt kepala bapplitbangda kabupaten maluku tengah Haris Banjar, S.Pi., M.Si dan mantan kepala bapplitbangda Ir. Bob Rachmat, M.Si didaulat sebagai pemateri pada kegiatan tersebut.

    Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIT itu mengusung tema sosialisasi penyusunan visi misi dan program bakal pasangan calon sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD).

    Sebagaimana disampaikan Haris Banjar di sela-sela penyampaian materinya bahwa penyusunan visi misi harus sejalan dengan RPJPD Malteng.

    Menurutnya, “penyampaian visi misi calon bupati harus ada korelasinya dengan RPJPD daerah,” ucapnya.

    “sehingga siapapun yang terpilih bisa punya gambaran membangun maluku tengah sesuai kebutuhan,” lanjut Banjar menambahkan.

    Pendapat senada juga disampaikan pemateri lainnya Ir. Bob Rachmat, M.Si, saat bicara seputar RPJPD maluku tengah tahun 2025-2045.

    Dikatakannya jika partai-partai politik harus bisa memberikan edukasi yang tepat untuk para calon kepala daerah khususnya dalam merumuskan visi misi agar sejalan dengan RPJPD maluku tengah.

    “partai boleh beda, tapi untuk memajukan maluku tengah, kita perlu duduk bersama, sevisi dan punya gagasan terbaik bagi calon kepala daerah yang akan memimpin negeri ini,” tegasnya menyampaikan.

    Lebih lanjut Bob menambahkan “sehingga penyusunan visi dan misi calon bupati harus juga mengacu pada RPJPD yang ada,” tambahnya.

    Sementara itu pihak KPU Malteng yang ditanyai seputar tidak adanya bakal calon bupati maupun tim pemenangan yang diundang hadir pada kegiatan tersebut, Latuconsina menyebut akan ada agenda lain dari KPU untuk tahapan selanjutnya.

    “bakal calon bupati maupun simpatisannya akan kami agendakan pada pertemuan selanjutnya di kegiatan lain,” kata Latuconsina.

    Kepada awak media di lokasi kegiatan, Latuconsina juga mengutarakan substansi dari kegiatan ini.

    Dikatakannya, “KPU Malteng mengundang partai politik hari ini dalam rangka menyatukan persepsi atas kesiapan para calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi,” jelasnya.

    “selain itu, kegiatan ini juga merupakan arahan langsung dari KPU RI untuk dilaksanakan. Hal itu tertuang dalam surat bernomor 12.15 KPU RI tentang pemberitahuan sosialisasi bersama steakholder penting dilaksanakan menjelang pilkada,” tutup Latuconsina. (HUAT)

  • Pilkada 2024: Mansyur Hidayat Ungguli Survei di Pilbub Pemalang

    Melanesiatimes.com – Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei mengenai elektabilitas hingga tingkat kepuasan calon untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 2024.

    Secara top of mind, pilihan nama -nama bakal calon bupati muncul spontanitas dari sebanyak 1680 responden.

    Tepatnya, ketika ditanyakan tokoh mana yang menjadi pilihan para responden sebagai bupati pemalang jika pilkada digelar saat ini.

    “Hasilnya posisi di antaranya 1. Mansyur Hidayat (39,4%), 2 Anom Widiyantoro (19,3%), dan 3. Iskandar Ali Syahbana (14,2%),” kata Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis dalam keterangannya, Jumat (12/7/2024).

    Kemudian, lanjut Togu, posisi 4 Agus Sukoco (8,1%), 5. Slamet Efendi (4,2%), 6 Eka Prasetya Wardoyo (3,2), dan 7 Dede Indra Permana (2,2%). “Di posisi 8 Noor Rosadi (1,7%), 9 Budi Raharjo(1,5%), 10. H. Rois Faisal(1,1%), 11 Drs. Martono(1,0%), serta tidak memilih sebanyak 4,1%,” kata Togu.

    Togu menjelaskan, survei ini terbaru dilakukan pada periode 28 Juni -7 Juli 2024 dengan melibatkan 1.680 responden dari populasi DPT Pemilu 2024 berjumlah 1.146.587 jiwa dan tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Pemalang.

    Teknik sampling dan teknik pengumpulan data multistage random sampling digunakan dalam survei ini.

    Margin of error diklaim lebih kurang 2,39 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Dalam survei ini disodorkan tiga nama calon bupati Pemalang yang dinilai memiliki elektabilitas tinggi kepada responden.

    Tiga nama tersebut adalah petahana Bupati Pemalang Mansyur Hidayat, Anom Widiyantoro, dan Iskandar Ali Syahbana.

    Dalam survei tersebut, responden ditanya ‘Jika hari ini dilaksanakan pemilihan Bupati Pemalang, Bapak/Ibu akan memilih siapa dari nama-nama berikut ini?

    Hasilnya, bupati petahana, Mansyur Hidayat meraih elektabilitas tertinggi pada simulasi tiga nama bakal calon bupati Pemalang dengan angka keterpilihan 44,8%.

    Sementara diurutan kedua Anom Widiyantoro angka keterpilihan 27,3%, Iskandar Ali Syahbana 20,3%, dan tidak memilih 7,6%.

    Sementara dalam uji simulasi head to head antara Mansyur Hidayat dengan Anom Widiyanto, hasil survei menunjukan Elektabilitas Mansyur Hidayat di angka 58,7% sedangkan Anom Widiyantoro di angka 34,7%, dan tidak memilih 6,6%

    Adapun pada uji simulasi head to head antara Mansyur Hidayat dengan Iskandar Ali Syahbana hasil survei menunjukan tingkat elektabilitas Mansyur Hidayat mencapai angka 64,3 persen, Iskandar Ali Syahbana 23,1% dan tidak memilih 12,6%

    Tingginya tingkat keterpilihan petana Bupati Pemalang salah satunya dipengaruhi kinerjanya.

    Selama ini diketahui masyarajat bertugas tanpa memiliki wakil bupati, tetapi mampu berkerja baik dalam menjalankan program programnya.

    Sehingga dalam hasil Survei kepuasan masyarakat Pemalang terhadap kinerja Pemkab Pemalang dalam kepemimpinan Mansyur Hidayat menunjukkan angka kepuasan masyarakat diangka 86,7%.

    “Sedangkan yang tidak puas dan tidak memberikan penilaian sebanyak hanya 13,3%,” ucap Togu.

    Hal ini juga terbukti bahwa tingkat kepuasan masyarakat Pemalang di sektor Pertanian terhadap kinerja Mansyur Hidayat sangat tinggi hingga mencapai 89,9 persen.

    Angka itu signifikan sesuai dengan yang terjadi di lapangan, misalnya Ketersediaan pupuk di Kabupaten Pemalang sebagai salah satu sentra produksi beras di Jawa Tengah dikategorikan aman.

    Begitu juga masyarakat Kabupaten Pemalang menilai puas dengan kinerja Mansyur Hidayat di sektor pendidikan dengan angka 86,1 persen. Hal Ini, sambung Togu, juga terbukti dengan kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pemalang.

    Dalam bidang pelayanan kesehatan angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja petahana Bupati Pemalang juga menunjukan angka 86,9 persen.

    Di mana, dari program Pemerintah Kabupaten Pemalang menerapkan layanan Universal Health Coverage (UHC) membuat masyarakat banyak terbantu

    “Dengan diterapkan layanan UHC ini setiap warga Pemalang mendapatkan jaminan kesehatan gratis. Sehingga masyarakat merasakan puas dengan berbagai program tersebut,” ujarnya.

  • Ketua Umum FJPI Uni Lubis Kecam Tindakan Oknum Anggota TNI AL Yang Intimidasi Jurnalis Sorong 

    Melanesiatimes.com – Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Uni Lubis mengecam aksi dugaan pengancaman dan intimidasi oleh anggota TNI AL terhadap jurnalis, termasuk jurnalis perempuan yang tengah melaksanakan tugas jurnalistik, di Mako Lantamal XIV, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (PBD). Jakarta (12/07/2024)

    Tindakan anggota TNI AL yang mengusir serta mengancam jurnalis telah merusak citra demokrasi di Indonesia khususnya perlindungan dan jaminan ruang aman untuk jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

    Uni yang pernah menjabat anggota Dewan Pers dua periode itu mengingatkan bahwa menghalangi wartawan atau jurnalis pada saat menjalankan tugasnya dapat dipidana. Bagi seseorang yang dengan sengaja menghalangi wartawan menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

    Pasal 18 ayat (1)

    “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

    Dengan demikian, seseorang yang dengan sengaja menghambat dan menghalangi tugas wartawan otomatis melanggar ketentuan pasal tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

    “Komandan Lantamal XIV dan Panglima Koarmada 3 sebaiknya merespon permintaan klarifikasi jurnalis atas dugaan bunuh diri anggotanya, dan memastikan tidak menghalang-halangi jurnalis melakukan tugas untuk kepentingan publik,” kata Uni Lubis.

    Menurut Uni, sekarang bukan zamannya lagi menutup-nutupi informasi, justru sebaliknya institusi TNI AL harus pro keterbukaan informasi.

    Pihaknya mendesak Panglima TNI menindak tegas anggota yang bertindak arogan dan melakukan pengancaman.

    “Yang jelas, harus ada upaya agar tidak terjadi lagi tindak kekerasan terhadap jurnalis. TNI harus mendapat pemahaman soal kerja jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang,” katanya.

    Kepada para jurnalis khususnya jurnalis perempuan, Uni meminta jangan pernah ragu dan takut memberitakan suatu peristiwa sesuai fakta dan patut diketahui oleh masyarakat dengan tetap mengacu kepada Kode Etik Jurnalistik.