Blog

  • KPU Kabupaten Sorong Akan Melakukan Seleksi Secara Ketat Dan Selektif, Kepada 150 Calon Anggota Badan Adhoc PPD Dan PPS

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong membuka perekrutan Ketua dan anggota Badan Adhoc dalam Pemilukada tahun 2024. Selasa (30/04/2024).

    Terkait dengan penerimaan badan adhoc, KPU Kabupaten Sorong membuka perekrutan badan adhoc mulai dari tanggal 23 – 29 april 2024.

    Dalam penerimaan badan adhoc PPD sesuai ketentuan pasal 475 dan pasal 476, yaitu evaluasi dan penerimaan secara online yang di daftarkan melalui aplikasi Siakba harus memenuhi dua kali kebutuhan, misalkan kebutuhan penerimaan 5 orang maka ketika yang sudah mendaftarkan diri 10 orang maka itu sudah sesuai dengan ketentuan syarat penerimaan, sehingga bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan pemberkasan.

    Perekrutan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk Kabupaten Sorong berjumlah 150 anggota yang akan ditugaskan di 30 Distrik yang berada di wilayah Kabupaten Sorong.

    Ketua KPU Kabupaten Sorong, Frengky Duwith mengatakan “dalam perekrutan PPD yang dibuka dari tanggal 23 – 29 april 2024, baru 4 distrik yang memenuhi dua kali kebutuhan yaitu Distrik Aimas, Mariat, mayamuk dan salawati, sedangkan 26 distrik yang lain belum memenuhi dua kali kebutuhan, kata Frengky, oleh sebab itu terkait dengan kekurangan ini, tadi malam kami telah melaksanakan rapat pleno dan setelah itu kami melayangkan surat kepada Bawaslu kabupaten sorong, guna menyampaikan bahwa, besok kami akan melakukan perpanjangan perekrutan badan adhoc PPD sampai tanggal 2 mei 2024,” ungkap Frengky.

    Setelah terpenuhi kebutuhan badan adhoc PPD, maka akan dilanjutkan dengan perekrutan badan adhoc di tingkat PPS mulai dari tanggal 2 mei 2024.

    Perekrutan badan adhoc ini kami akan seleksi secara hati-hati, apabila terdapat calon anggota badan adhoc yang terdaftar di sipol maka kami akan tangguhkan itu sebagai bahan evaluasi dan mengantisipasi, jangan sampai masyarakat kita yang terdaftar di calon legislatif (caleg) kemarin, mendaftarkan diri lagi sebagai anggota PPD ataupun PPS, sebab kemarin kita ada dapati, kurang lebih 1 atau 2 orang caleg yang mendaftarkan diri sebagai anggota DPD, ” ujar Ketua KPU Kabupaten Sorong.

    Dengan temuan tersebut KPU Kabupaten Sorong telah melakukan pertemuan dengan partai politik, agar bisa memberikan himbauan kepada anggota parpol supaya tidak mendaftar pada badan adhoc, pasalnya sesuai ketentuan, ada salah satu syarat yang mana, membuat surat pernyataan tidak terlibat dalam partai politik manapun dan itu berlaku selama 5 tahun.

    “Kemarin sudah ada temuan pada saat pendaftaran, terdapat kurang lebih 1 atau 2 orang caleg yang ikut mendaftar sebagai anggota PPD sedangkan di pemilu kemarin ada juga temuan calon legislatif (caleg) yang menjadi anggota KPPS, di TPS 07 dan TPS 18 kelurahan Malawele olehnya itu, kami tetap berhati-hati dalam perekrutan anggota badan adhoc saat ini, mulai dari PPD hingga PPS,” tegas Frengky.

    Ia menambahkan imbas dari 2 orang anggota KPPS yang terdaftar sebagai caleg itu, KPU Kabupaten Sorong di sengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK), sehinggah kami harus jeli lagi dalam perekrutan ini dan kami berharap kepada semua pihak terkait agar sama-sama melihat hal itu,” tambahnya.

    KPU Kabupaten Sorong juga telah menyampaikan surat kepada bawaslu kabupaten Sorong agar sama-sama mengawasi, sehingga pada pemilukada di tanggal 27 november 2024 nanti, tidak lagi terjadi hal-hal seperti di pemilu kemarin.

  • MOU Antara KPU Dan Bawaslu Bersama Universitas Nani Bili Nusantara Kabupaten Sorong 

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka mencerdaskan generasi muda bangsa dalam hal kepemiluan, Universitas Nani Bili Nusantara melakukan MOU dengan KPU Kabupaten Sorong dan Bawaslu Kabupaten Sorong, di kampus Universitas Nani Bili Nusantara Kabupaten Sorong. Selasa (30/04/2024).

    Tanda MOU ini berlangsung di ruang wakil rektor 1 Universitas Nani Bili Nusantara, yang dilakukan oleh, Ketua KPU Kabupaten Sorong, Frengky Duwith, Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Agustinus Simson Naa dan Rektor Universitas Nani Bili Nusantara yang di wakili oleh Wakil Rektor I, Arnold Fredy Binter.

    Ditemui di kampus Universitas Nani Bili Kabupaten Sorong Ketua KPU Kabupaten Sorong menyampaikan “penandatanganan MOU antara Universitas Nani Bili Nusantara dengan KPU Kabupaten Sorong, merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan oleh Pimpinan sebelumnya, jadi kami hanya melanjutkan penandatanganan itu, kata Frengky, pada prinsipnya kami turut mencerdaskan anak bangsa, karena ini kampus dimana, terdapat generasi mahasiswa yang kritis dan bertanggung jawab dalam mengawal demokrasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya di kabupaten Sorong,” ungkap Ketua KPU.

    Lebih lanjut Frengky mengatakan “Dalam penandatanganan MoU ini, salah satu point yang tertuang di dalamnya adalah partisipasi dan sosialisasi kepemiluan pada wilayah akademisi khususnya Kabupaten Sorong.

    Oleh sebab itu kami berharap, bukan saja Kampus Universitas Nani Bili Nusantara, tetapi kedepannya, ada kampus-kampus lain juga yang  mau melakukan kerjasama atau MoU dengan kami, KPU Kabupaten Sorong,” pungkasnya.

    Agustinus Simson Naa (Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong) dan Frengky Duwith (Ketua KPU Kabupaten Sorong )

    Hal senada pun disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong, Agustinus Naa “tanda tangan MoU ini tunjannya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa, kalau kami Bawaslu kabupaten sorong dari sisi penyelenggara kepemiluan, menginginkan ilmu dari kepemiluan ini bisa tersampaikan kepada adik-adik mahasiswa di Universitas Nani Bili Nusantara, ucap Agustinus, lanjutnya, begitupun sebaliknya, kalau ada hal-hal yang diminta oleh pihak universitas Nani bili kepada kami, maka kami akan menyampaikan pandangan terkait kepemiluan kepada mahasiswa yang ada disini, sehingga ilmu itu bisa diserap dan di teruskan kapada masyarakat, khususnya generasi muda masa depan, ” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong.

    Ditempat yang sama, mewakili Rektor Universitas Nani Bili, Arnold Fredy Binter, S.Si.Teol, M.Si. selaku wakil rektor I, mengabarkan “hari ini Universitas Nani Bili Nusantara, melakukan penandatanganan kerjasama dengan dua lembaga, yakni KPU dan Bawaslu Kabupaten Sorong.

    Ini merupakan bagian dari tugas kami sebagai lembaga pendidikan atau masyarakat akademik, bertanggung jawab dalam memenuhi Tridarma perguruan tinggi, dalam Tridarma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat,” ujar Fredy yang biasa disapa Edo.

    Edo berharap dengan penandatanganan MoU ini, akan ada sinergitas baik dari Universitas Nani Bili Nusantara maupun KPU dan Bawaslu Kabupaten Sorong dalam hal, pemahaman kepemiluan baik itu tingkat pemilu umum ataupun pemilukada,” terang Warek I Universitas Nani Bili Nusantara Kabupaten Sorong.

    Dalam penandatanganan MOU ini, Bawaslu dan KPU Kabupaten Sorong, berharap apa yang nantinya diberikan kepada Mahasiswa Universitas Nani Bili Nusantara, akan diteruskan kepada masyarakat setelah lulus nanti, sehingga apa yang kami sampaikan tidak hanya merupakan pemahaman pribadi mahasiswa akan tetapi dapat disalurkan kepada khalayak umum ataupun masyarakat luas.

  • Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Raih Dua Penghargaan CSR Internasional

    Melanesiatimes.com – Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku meraih dua penghargaan pada ajang Internasional The 16th Annual Global CSR & ESG Summit & Awards 2024 dari The Pinnacle Group International, Hanoi. Selasa (30/04/2024)

    Penghargaan yang diraih yaitu Silver Winner pada kategori Best Environment Excellence Award dengan program “Sisa Sasi Keranjang” dari Integrated Terminal (IT) Wayame dan Silver Winner pada kategori Best Community Programme dengan program “Inkubasi Bisnis Jambula” dari Fuel Terminal (FT) Ternate.

    Penghargaan tersebut diserahkan Matthias Gelber selaku Co-Founder, ESG Innovation Hub kepada Pertamina di Hanoi, Vietnam, Kamis (25/4/2024).

    Edi Mangun selaku Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menyatakan rasa bangganya atas penghargaan yang diraih. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menjalankan tugas utamanya dalam menyalurkan energi untuk negeri, sambil tetap memperhatikan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

    “Perusahaan berterima kasih dan merasa bangga karena telah diapresiasi hingga pada level internasional dengan diterimanya penghargaan tersebut, dan ini bukti komitmen dan kepedulian kami untuk terus melaksanakan program CSR dan TJSL kepada lingkungan dan masyarakat sekitar,” kata Edi.

    Dengan mengangkat program “Sisa Sasi Keranjang” yang berfokus pada pengelolaan sisa konsumsi organik rumah tangga dengan organik farming yang dilakukan oleh IT Wayame bersama Kelompok Bank Sampah Mawar Lima dan Kelompok Tani Subur menggunakan pendekatan budaya (Eco Culture). Nature Based Economic Development dengan upaya pengelolaan sisa konsumsi organik rumah tangga untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan menciptakan rantai nilai ekonomi baru di masyarakat yang melibatkan poin penting dalam pembangunan berkelanjutan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

    “Program CSR yang kami jalankan di Dusun Keranjang berfokus pada Organik Framing, Based Economic Development serta inovasi sosial yang kami terapkan. Kami berupaya melakukan pengelolaan sisa konsumsi organik rumah tangga untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan menciptakan rantai nilai ekonomi baru di masyarakat,“ sebut Edi.

    Sedangkan, program “Inkubasi Bisnis Jambula”, merupakan program yang diinisiasi oleh FT Ternate bersama Ibu-ibu PKK Kelurahan Jambula, Kota Ternate yang berfokus dalam penanganan Stunting. Seiring dengan perkembangan program serta keterlibatan pihak-pihak yang ikut serta menjadi bagian dari sub-program, sehingga program tersebut bertranformasi menjadi “Inkubasi Bisnis Jambula” dan menghasilkan beberapa bidang usaha seperti Bubula Cafe, Bubula Store dan Olahan Ikan Bubula. Dengan melibatkan elemen masyarakat Kelurahan Jambula, FT Ternate berusaha membantu mengurangi tingkat pengangguran serta menumbuhkan semangat kreativitas ekonomi melalui UMKM dan penanganan stunting di Ring 1 (satu) perusahaan Fuel Terminal Ternate.

    “Fokus awal program ini berjalan untuk menangani masalah stunting di Jambula, kemudian kami melakukan inovasi bisnis sehingga terciptanya Inkubasi Bisnis Jambula yang berjalan dengan melibatkan masyarakat Jambula sehingga disini kami berusaha membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jambula,” ujarnya.

    Edi menambahkan bahwa pelaksanaan program CSR & TJSL di wilayah operasional Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku merupakan wujud komitmen Pertamina dalam menumbuhkan langkah inovatif dalam pengembangan masyarakat serta mendukung capaian Sustainable Development Goals (SGDs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

    “Kami berharap dengan adanya langkah-langkah inovatif dalam program pengembangan masyarakat seperti yang dilakukan di IT Wayame dan FT Ternate ini akan membawa dampak positif untuk masyarakat sekitar serta mendukung capaian SGD’s secara nasional dan internasional,” ungkapnya.

    Edi juga mengatakan dengan prestasi yang diraih oleh kedua program di tingkat internasional ini, kedepannya dapat memberikan dampak positif berantai di sekitar dan terus dikembangkan dengan inovasi-inovasi yang muncul dari masyarakat.

    Menurut Edi, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku senantiasa berkomitmen memberikan manfaat positif bagi masyarakat, sehingga penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus menjalankan program CSR dan mendorong produk keunggulan bangsa untuk dikenal di kancah dunia internasional.

  • Adik-adik SD Negeri 190 Maluku Tengah Mencuri perhatian Bupati Maluku Tengah Dalam Giat Penanam Cabai dan Penghijauan

    Melanesiatimes.com – Giat gerakana tanam cabai dan penghijauan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menyongsong hari pendidikan nasional yang jatuh pada 2 mei akan datang. Giat ini digelar di SMP Negeri 4 Maluku Tengah pada Senin (29/04/2024).

    Dalam giat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Maluku Tengah, Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi. M.Si di dampingi oleh Forkopinda maluku tengah.

    Giat tanam cabai dan penghijauan ini, disuguhkan juga musik akulele yang dibawakan oleh adik-adik SD Negeri 190 masohi maluku tengah.

    Mungkin tidak banyak yang memperhatikan, namun ada yang berbeda pada kegiatan dinas pendidikan dan kebudayaan maluku tengah di SMP Negeri 4 Malteng kelurahan letwaru kecamatan kota masohi pada senin 29 april 2024 kemarin.

    Grup musik ukulele dari SD Negeri 190 Malteng yang sukses mencuri perhatian saat kegiatan gerakan tanam cabai dan penghijauan di pekarangan sekolah berlangsung.

    Alunan musik khas ukulele berpadu suara merdu dari anak-anak SD Negeri 190 begitu dinikmati oleh setiap orang yang menyadari keberadaan mereka di sela-sela kegiatan.

    Sampai-sampai pejabat bupati maluku tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., yang selesai melakukan tanam cabai di pekarangan sekolah, terlihat menyempatkan diri menghampiri para siswa yang memainkan alat musik tersebut.

    Anastasia Kakiay, pelatih grup musik ukulele SD Negeri 190 Malteng menyampaikan “semoga dorongan yang positif dari berbagai pihak dapat menjadi motivasi buat anak-anak untuk menekuni musik ukulele lebih baik lagi”. Jelasnya

    Alat musik ukulele memang dikenal luas di masyarakat kita terutama kalangan orang dewasa. Namun tidak dengan anak-anak sekarang. Alat musik yang satu ini bisa dibilang sepi peminat padahal merupakan salah satu alat musik yang harus terus dikembangkan dan dilestarikan.

    Oleh karena itu keberadaan grup musik ukulele seperti yang terdapat pada SD N 190 Malteng ini perlu diapresiasi dengan baik agar kedepannya bisa terus berkembang.

    “Harapan kami agar semua anak-anak penggemar musik ukulele bisa dikembangkan dan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah”. Lanjut Anastasia menambahkan.

    Lebih jauh Anastasi berharap “kedepannya anak-anak yang tergabung dalam grup musik ukulele ini bisa diundang mengisi acara di mana saja. Agar mereka lebih bersemangat dan senang karena tampil di suatu acara,” harapnya nya. (HUAT)

  • KPU Kota Sorong, Kembali Melayangkan Surat KPU RI, Kepada Bawaslu Kota Sorong Untuk Membuka Box Dan Kotak Suara

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU ) RI, mengeluarkan surat edaran kepada Bawaslu Kota Sorong, terkait pembukaan box dan pembukaan kotak suara, untuk mengambil beberapa data sebagai bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Senin (29/04/2024).

    Dalam surat KPU RI yang besifat penting/segerah dengan nomor: 632/PY.01.1-SD/07/2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU/KIP Kabupaten Kota Seluruh Indonesia, berdasarkan ketentuan pasal 473 dan pasal 474 UU nomor 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum dan pasal 109 peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, serta memperhatikan ketetapan Mahkamah Konstitusi nomor: 1/PHPU-PRES/XII/2014.

    Dalam rangka mempersiapkan alat bukti guna mendukung jawaban atas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), KPU Kabupaten/kota dapat melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil dokumen hasil pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang akan digunakan sebagai alat bukti pada Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dalam penjelasan surat ini yang bersifat khusus, memberikan keterangan untuk keperluan KPU Kota Sorong dalam rangka membuka box dan kotak suara pada 9 Distrik di wilayah kota sorong sebagai alat bukti persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilaporkan oleh peserta pemilu (Partai Gerindra).

    Dalam pembukaan box KPU Kota Sorong akan mengambil kertas C-Salinan di 700 TPS, begitupun dengan pembukaan Kotak Suara, KPU Kota Sorong, akan mengambil Daftar Hadir DPT dan DPTB sebagai alat bukti pada persidangan nanti.

    Ditemui di ruang kerjanya Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sorong, Abdul Kadir Kelosan membenarkan surat dari KPU RI, terkait pembukaan box dan kotak suara “benar KPU Kota Sorong, telah memasukan surat tertanggal (26/04) kepada kami Bawaslu kota sorong, untuk pembukaan box dengan kotak suara, jadi box yang dibuka nanti berjumlah 700 box dan 700 kotak suara pada 9 Distrik dikota sorong, dan waktu yang disampaikan dalam surat pemberitahuan atau surat edaran tersebut berjalan selama 3 hari, mulai dari tanggal 28-30 april 2024,” ungkap Kelosan.

    Yang jadi fokus dari sidang perselisihan hasil pemilihan umum ini adalah pemilihan calon anggota DPR RI, daerah pemilihan kota sorong pada 700 TPS di 9 Distrik minus 1 Distrik, yakni Distrik Sorong kepulauan, karena tidak diminta dalam keterangan pemohon.

    “Sesuai dengan surat masuk maka tugas Bawaslu adalah melakukan pengawasan dan memastikan, semua berjalan sesuai dengan apa yang tertuang dalam surat itu,” ujar Kadir.

    Surat yang ditujukkan kepada Bawaslu Kota Sorong, juga memberikan tembusan kepada, Kapolres Sorong Kota, Kejaksaan Negeri Sorong dan peserta pemilu (Partai Politik).

  • Masyarakat Kota Sorong Banjiri Gedung LJ, Dalam Nobar Timnas Indonesia U23, Bersama Pj. Walikota Sorong 

    Melanesiatimes.com – Pemerintah Kota Sorong, gelar nonton bareng timnas Indonesia u23 vs Uzbekistan u23 bersama masyarakat kota sorong di gedung Lambert Jitmau (LJ) pada Senin malam (29/04/2024) pukul 23.00 Wip.

    Dalam nonton bareng Timnas Indonesia 23 vs Uzbekistan 23 pada laga semi final Piala AFC U23 tahun 2024 Qatar Pj. Walikota Sorong, ditemani Kadispora Kota Sorong Fanik Tehupiory, Pengawas Koperasi Rudy Marlisa dan Pegiat Sepak Bola Abdul Manaf Rahayaan, bersama masyarakat kota sorong yang sangat antusias sekali dalam nonton bareng malam ini, terlihat padat dari lantai satu hingga lantai dua gedung LJ.

    Dalam keterangannya usai nonton bareng semi final antara timnas Indonesia U23 vs Uzbekistan U23, Pj. Walikota menyampaikan “malam ini pemerintah kota Sorong prakarsai kaum muda, kaum milenial, pegiat sepak bola dan masyarakat kota sorong, terutama penggemar sepak bola untuk nonton bareng, giat ini merupakan tanda dukungan masyarakat Kota Sorong kepada garuda muda Indonesia yang berlaga di event internasional, kata Pj. Lanjutnya, meskipun kalah tetapi kita tetap senang karena kebersamaan itu terbangun antara pemerintah kota Sorong dan masyarakat kota sorong, ” ujar Pj.

    Menurut Pj. Walikota Sorong, timnas Indonesia u23 telah memberikan yang terbaik bagi kita semua masyarakat indonesia, apalagi pada laga, kemarin, telah tercatat dalam sejarah bahwa indonesia mampu menumbangkan peringkat 23 dunia korea Selatan.

    “ini merupakan torehan yang luar biasa dan mengukir sejarah bahwa indonesia yang berada di peringkat 134 dunia mampu mengalahkan korea Selatan yang berada di peringkat ke 23 dunia,” ujar Septinus Lobat.

    Dalam laga malam ini Septinus juga memberikan penilaian secara pribadi kepada pemimpin pertandingan (wasit), yang agak kurang sportif dalam memimpin jalannya pertandingan malam ini.

    Nampak terlihat sorak sorai menggemuru dalam gedung LJ saat Timnas Indonesia memasukan gol ke gawang Uzbekistan, bahkan ada yang mengangkat kursi sambil menggoyang-menggoyang, namun beberapa saat kemudian terasa hening ketika wasit kembali melihat Var dan memberikan putusan golnya di anulir dan memberikan tendangan bebas bagi timnas Uzbekistan.

    Berbagai ocehan dan teriakan kekecewaan menggema dari penonton dalam gedung LJ,  bahkan beberapa menit usai pertandingan, bahkan yang lebih ekstrem lagi, terlihat postingan duka para netizen diberbagai status dan grup WhatsApp, yang memberikan turut berbela sungkawa atas meninggalnya  wasit Shen Yinhao yang memimpin laga pertandingan antara Indonesia U23 Vs Uzbekistan U23.

    Ungkapan bela sungkawa para netizen kepada wasit Shen Yinhao, usai memimpin pertandingan Timnas Indonesia U23 Vs Uzbekistan U23

    Pj. Walikota Sorong pun angkat bicara terkait keputusan yang di ambil oleh wasit asal negeri tirai bambu ini “Saya menilai secara pribadi atas pertandingan malam ini, pemimpin pertandingan (wasit) telah banyak merugikan timnas Indonesia, kita lihat bersama dari beberapa pelanggaran yang dilakukan pemain Uzbekistan tapi wasit tidak menilai sebagai kesalahan tapi justru sebaliknya, Indonesia dinyatakan berbuat pelanggaran sampai kartu merah pun keluar dari dalam kantong wasit federasi sepak bola cina ini kepada timnas kita, ini hal yang seharusnya tidak boleh terjadi, begitupun gol indonesia yang di anulir, padahal kita tahu dan kita saksikan bersama, bahwa disitu tidak ada opside ataupun pelanggaran, namun wasit menilainya sebagai opside setelah melihat kembali var,” tutur Lobat, dengan emosion sedikit kecewa

    Ia berharap khususnya untuk kota sorong, “kami pemerintah Kota Sorong selalu mensupport generasi muda di ajang sepak bola agar terus berkembang dan berprestasi di ajang sepak bola, apalagi kota sorong sudah memiliki 2 lapangan yang tersedia, ini merupakan sebuah motivasi agar pemain-pemain sepak bola kitq, kiranya menggunakan kedua stadion ini untuk mengasa skil dan talenta dibidang sepak bola, sehingga ke depan bisa membawah nama harum kota sorong di ajang kompetisi sepak bola. Harap Pj. Walikota Kota Sorong Septinus Lobat.

  • Penanaman Cabai Dan Penghijauan, Oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Maluku Tengah

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka hari Pendidikan Nasional Dinas pendidikan dan kebudayaan maluku pagi ini melaksanakan gerakan tanam cabai dan penghijauan di pekarangan sekolah. Senin (29/04/2024)

    Giat kegiatan yang dihadiri oleh Pj Bupati maluku tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., dan berbagai unsur forkopimda lainnya ini berlokasi di SMP Negeri 4 maluku tengah Jl. Trans seram kelurahan letwaru kota masohi.

    Gerakan tanam cabai dan penghijauan di pekarangan sekolah merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyongsong hari pendidikan nasional 2 mei tahun 2024.

    Dalam sambutannya Sahubawa menyampaikan “saya mengapresiasi baik apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, para guru dan siswa yang telah melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat dalam rangka menyongsong hari pendidikan nasional”. Sahutnya.

    Kegiatan ini juga diketahui berlangsung secara serentak oleh seluruh sekolah yang ada pada 18 kecamatan di malteng. Sehingga penanaman pohon cabai dan penghijauan yang dilakukan pagi tadi berlangsung dengan lancar.

    Tanaman cabai dipilih karena merupakan salah satu tanaman holtikultura yang dibutuhkan oleh banyak orang terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga program ini dipandang penting sebab sangat bermanfaat dari sisi pelaksanaan program kerja maupun prospek ekonomi kedepannya.

    Dengan nada sedikit bercanda Sahubawa menyampaikan “tanam cabai ini bagus, apalagi kalau harga lagi mahal pasti saja ada uang yang masuk ke sekolah. Yang penting jangan ibu-ibu ambil kalau tidak ada cabai di dapur”. Canda Sahubawa diikuti tawa para undangan.

    Lewat kesempatan ini pula tak lupa Sahubawa berpesan kepada dinas terkait untuk kedepannya hasil panen cabai yang ditanam hari ini agar diakomodir nantinya sebagai pendapatan sekolah dan hasil penjualannya akan dibagikan ke sekolah masing-masing.

    “Kalau program ini lancar, hasil panennya akan dikelola oleh dinas ketahanan pangan dan keuntungan penjualannya dibagikan ke seluruh sekolah yang ada”. Tambahnya. (HUAT)

  • Bimtek Penyerahan Syarat Minimal Pencalonan Gubernur Wakil Gubernur, Walikota Wakil Walikota Dan Bupati Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak 2024

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, Kadiv Teknis menggelar Bimtek Penyerahan Syarat Minimal Pencalonan Gubernur Wakil Gubernur, Walikota Wakil Walikota Dan Bupati Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak 2024, di Rylich Panorama hotel pada minggu malam (28/04/2024).

    Giat ini dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Daya, Kadiv Teknis KPU Kabupaten/kota Se-Provinsi Papua Barat Daya dan Operator Silonkada Se-Provinsi Papua Barat Daya dengan jumlah keseluruhan peserta 18 orang.

    Kepala Devisi  Teknis (Kadiv Teknis) M. Gandhi Sirajudin menyampaikan “Giat Bimtek malam ini merupakan, persiapan dalam rangka menghadapi pemilukada. Kita tahu bersama bahwa Pemilukada sudah di depan mata, sehingga kita harus matang dalam semua proses ini, apalagi terkait dengan Pencalonan perseoarangan, ini banyak regulasi yang mesti disiapkan oleh KPU Kabupaten/kota, kata Gandhi, lanjutnya, pada tanggal 07 mei 2024 nanti akan dibuka dan diumumkan calon perseorangan untuk kepala daerah, oleh sebab itu bimtek ini menjadi penting dan merupakan pembobotan dalam persiapan tahapan pemilukada nanti,” terang Kadiv Teknis Provinsi Papua Barat Daya,  M. Gandhi Sirajudin.

    Giat ini di buka langsung oleh Ketua KPU Provinsi PBD, Andarias Deniel Kambu, dalam sambutannya Andarias menyampaikan kepada KPU Kabupaten/kota,” setelah pulang dari sini, teman-teman bisa bersilatuhrahim, bisa duduk bersama dan bisa ngopi bareng dengan teman-teman Komisioner Bawaslu di kabupaten/kota masing-masing untuk menyamakan persepsi, misalnya terkait dengan calon perseoarangan kepala daerah, sehinggah kita tidak punya persepsi sendiri apalagi kita jalan sendiri.

    Kita harus tetap berkoordinasi dengan bawaslu sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, sehingga tidak salah penafsiran, mungkin bisa duduk bersama dan ngopi bersama sambil diskusi,” ujar Ketua KPU PBD.

    Kepala Devisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, (Kadiv Sosdikli dan Parmas) Fatmawati juga menegaskan kepada seluruh peserta bimtek bahwa, perekrutan badan adhoc tentu berdasarkan keputusan KPU nomor 475 dan 476.

    475 tentang evaluasi badan adhoc, ini penting dan dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota, pasalnya hampir semua KPU Kabupaten/kota memiliki catatan-catatan merah pada jajaran tingkat bawah, sehingga 475 ini menjadi rujukan untuk dilakukan evaluasi dalam perekrutan badan adhoc.

    476 adalah seleksi terbuka namun perlu di ingat bahwa ada catatan terhadap PPD di pemilu kemarin yang melakukan kesalahan fatal, sehingga ini menjadi pertimbangan agar tidak lagi mengikut sertakan, menerima atau memasukan mereka pada PPD di pemilukada 2024.

    “Terkait dengan PPD dan PPS yang terlibat dalam pelanggaran pemilu kemarin harus dipertimbangkan, mereka semua punya hak untuk mendaftarkan diri, namun harus dipertimbangkan secara matang untuk tidak direkrut lagi menjadi PPD di pemilukada, sehingga tidak terulang lagi kesalahan yang sama pada pemilukada besok,” tegas Fatmawati.

    Fatmawati juga memberikan warning kepada seluruh KPU Kabupaten/kota Se-Provinsi Papua Barat, agar berhati-hati dalam Pemilukada, semua harus sesuai dengan aturan jangan ada yang main-main, kalau kedapatan maka harus menerima konsekuensinya.

    Ditempat yang sama Kadiv Perencanaan Data dan Informasi Jefry Kambu juga memberikan ulasan kepada KPU Kabupaten/kota terkait kesiapan dalam menghadapi pilkada tahun 2024 namun sebelum memberikan ulasan, terlebih dahulu Jefry mempertanyakan peserta yang tidak hadir pada malam pembukaan bimtek tersebut dan dengan tegas Jefry menyampaikan “besok peserta yang tidak hadir malam ini  tidak ada alasan untuk tidak hadir saat pemberian materi besok,” tegas Jefry.

    Lanjut Jefry mengatakan “pilkada kali ini, kita akan melaksanakan tahapan dengan waktu yang begitu singkat, terhitung hanya 9 bulan, dan pasti kegiatan antara Devisi satu dengan yang lain akan saling beririsan, olehnya itu saya sampaikan semua jadwal dan tahapan secara umum sudah di atur dalam PKPU 2, kata Jefry, nanti secara teknis dan terperinci bapak/ibu akan menyusun di kabupaten/kota, agar diperhatikan dengan baik, supaya jangan ada tahapan yang tertinggal.

    Jefry berharap RAB dana hibah sudah dipersiapkan dan dihitung dana pilkadanya, untuk memastikan itu, Devisi Perdatin akan melaksanakan Rakor pada hari selasa dan rabu untuk mengecek semua itu kembali “Jangan ada alasan tahapan tidak berjalan karena tidak ada anggaran,” tandasnya.

    Jefry juga mengingatkan kepada seluruh peserta Bimtek bahwa jangan sampai terulang lagi kejadian seperti pemilu kemarin, kami akan tidak dengan tegas,” tutupnya. (Hamdan)

  • DPD PAN Halmahera Tengah Buka Penjaringan Bacakada 2024

    Melanesiatimes.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Halmahera Tengah, dalam waktu dekat akan melakukan rekrutmen bakal calon Bupati dan wakil bupati periode 2024-2029.

    Ketua Tim Penjaringan Haikal mengatakan pihaknya akan melakukan rekrutmen tersebut selama satu minggu yang bertempat di Sekretariat DPD PAN Kab. Halmahera Tengah

    Pendaftarannya dimulai Kamis tanggal 25 April 2024, karena itu  bagi para calon yang hendak mendaftar kami siap menerima di sekretariat DPD Kab. Halmahera Tengah. Batas waktu pendaftaran akan berlangsung selama satu minggu sejak pendaftaran dibuka.

    Fahris Badar yang juga sebagai Sekertaris DPD PAN Kab.Halmahera Tengah, lewat penjaringan ini kami bisa melihat dan menelah tingkat elektabilitas dan popularitas serta rekam jejak para calon bupati dan wakil bupati Kab. Halmahera Tengah. Ujarnya, Kamis (18/04/24).

    Dengan satu kursi yang kami peroleh di pemilihan legislatif kemarin, kami berharap PAN lewat penjaringan bisa melihat secara baik dan objektif para figur yang memiliki rekam jejak yang mempuni dan memiliki elektabilitas serta popularitas yang baik pula sehingga menjadi rujukan kami di DPD untuk menyampaikan ke DPW.

    Sehingga calon yang diusung nanti adalah benar benar calon yang bisa menjawab kepentingan serta kemaslahatan masyarakat Halmahera Tengah secara menyeluru. Tutupnya

  • Fandi Alang Soroti Kelalain Penanganan Kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong

    Melanesiatimes.com – Peristiwa Nahas mengakibatkan pasien meninggal dunia di rumah, Fandi Alang Pemuda asal Parigi Moutong pun ikut menyoroti peristiwa tersebut, karena adanya dugaan kelalaian pelayanan kesehatan pada di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

    Peristiwa tersebut menambah catatan atas gagalnya pemerintah dalam mengtorol kinerja rumah sakit , terutama dalam penanganan pasien yang tidak memenuhi Standar Oprasional  Rumah Sakit yang semestinya.

    Seharusnya Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memiliki kewajiban untuk selalu melakukan pemantauan lokasi Rumah sakit Ataupun Puskesmas yang selalu menjadi sorotan masayarakat, apalagi banyak kabar beredar terkait dengan meninggalnya pasien di rumah sakit. Ujar Fandi Alang, dalam rilis yang diterima, Sabtu (27/04/24).

    Fandi dalam rilisnya memberikan contoh kasus misalnya, pertama kasus dugaan korban Malapraktik seorang ibu meninggal Dunia usai melahirkan anaknya di puskesmas Sumberagung kec. Mepanga minggu 14 april 2024. Kedua , kasus Dokter Spesialis Kandungan di RSUD Anuntaloko Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, mengeluhkan tidak dibayarnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kondisi ini mengakibatkan kedua Dokter Spesialis Kandungan tersebut, memilih menghentikan layanan pasien bersalin di RSUD Anuntoko Parigi, yang terjadi sejak empat hari terakhir.

    Terakhir Fandi menceritakan terkait, seorang Pasien Rumah sakit umum daerah (RSUD) Anutalako Parigi Kab Parigi Moutong dikabarkan terjebak hingga ninggal dalam Lift.

    Kejadian diatas menurutnya, merupakan kelalaian Pemerintah Sentempat. “Peristiwa nahas tersebut dapat dikatakan ada unsur kelalaian pemerintah setempat dalam mengontrol dan memonitor setiap Rumah sakit Dan puskesmas yang ada di Parigi Moutong” Jelasnya

    Fandi pun berharap Pemerintah Daerah (PEMDA) Parigi Moutong segera mengkaji apakah kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi dan melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan atau belum. Perlu adanya kajian dan indetifikasi adar “pemerintah setempat bisa mengetahui latar belakang terkait kejadian diatas.

    Terakhir fandi berharap, kejadian ini harus menjadi catatan pemerintah daerah agar kasus – kasus seperti ini tidak terjadi lagi dan harus di tindak lanjuti oleh dan pemerintah serta pihak rumah sakit pun harus memperhatikan keluh kesah serta hak dan kewajiban setiap Pegawai Rumah sakit dan harus di di penuhi. Agar tidak ada lagi terjadinya pemberhentian pelayanan. Sehingga kedepan semua pihak tidak ada yang di rugikan dan pelayanan kesehatan di Parigi Moutong berjalan sesuai dengan perintah dan amanah undang – undang di negara kesatuan Republik Indonesia.