Blog

  • Aipda Irawan Karepesina Himbauan Petani Dan Dinas Terkait Gunakan Bantuan Pertanian Dengan Baik 

    Melanesiatimes.com – Menghadiri panen bawang merah organik yang dilakukan oleh kelompok tani damaiku di dusun kariele kelurahan namaelo kota masohi pada kamis (18/04/2024).

    Aipda Irawan Karepesina, S,Sos kanit binpolmas polres maluku tengah menghimbau kelompok tani dan petugas pertanian serta dinas terkait agar bantuan pertanian yang telah diberikan oleh negara harus tepat guna, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

    Dijumpai di lokasi panen, Karepesina menyampaikan “dari sisi tugas dan tanggung jawab selaku pengemban fungsi pembinaan masyarakat tentunya kami mengingatkan kepada bapak ibu kelompok tani dan dinas terkait dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan di lingkup pertanian maluku tengah,” tegasnya

    “sebab jika terjadi penyalahgunaan bantuan khususnya pada sektor pertanian maka akan berurusan dengan hukum sebab ini uang negara dan harus dikelola dengan baik oleh dinas terkait dan masyarakat,” tambahnya.

    Apa yang diingatkan oleh aipda Irawan harus diperhatikan dengan baik oleh kelompok tani dan dinas terkait selaku pihak penerima bantuan.

    Anggaran negara di bidang pertanian harus dikelola sampai terlihat hasilnya. Bukan hilang kabar usai gagal panen atau malah tidak menjalankan program setelah menerima bantuan.

    Lebih lanjut Karepesina menambahkan “kalau ada hasil panen seperti ini kan bagus. Terlihat bahwa bantuan negara memang dikelola dengan benar. Petani juga senang karena terbantukan dari sisi perekonomian keluarga. Petugas yang mendampingi selama bertani juga dianggap berhasil. Tapi kalau ada yang tidak berjalan stelah sudah menerima bantuan, maupun yang sudah berjalan tapi tidak ada laporan hasil panen, ini akan menjadi koreksi kami untuk selanjutnya ditindaklanjuti,” tambahnya.

    Pengelolaan bidang pertanian menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka inflasi di daerah. Jadi realisasikan program pertanian dengan baik dan tepat sasaran. Sehingga bantuan pertanian yang sudah diberikan oleh negara dapat dioptimalkan dengan baik dan benar. (HUAT)

  • Percontohan Ideal Pertanian Organik, Kelompok Tani Damaiku Kota masohi

    Melanesiatimes.com – Kelompok Tani Damaiku melakukan percontohan ideal terhadap pertanian organik di dusun Keriele, keluarahan Namaelo kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah pada, kamis (18/04/2024)

    Panen bawang merah organik hasil pendampingan petugas penyuluh lapangan Erni Chatib, SP pada kelompok tani damaiku di dusun kariele kelurahan namaelo kecamatan kota masohi pada kamis (18/04) memperoleh hasil cukup baik.

    Giat kegiatan yang dihadiri oleh Acing Latuconsina, SP selaku koordinator balai penyuluh pertanian (BPP) kecamatan kota masohi, Humaira Tawainella, SP yang merupakan staf bidang tanaman pangan dan holtikultura kabupaten maluku tengah.

    Bersamaan dengan itu hadir pula Aipda Irawan Karepesina, S,Sos kanit binpolmas polres maluku tengah dan Achmad Alim Tomu, S.Tr.P dari pengendali organisme pengganggu tumbuhan-pengamat hama penyakit (POPT-PHP) menyaksikan panen bawang merah organik di dusun kariele dan menjadi lahan percontohan tanaman organik di kota masohi.

    Giat panen bawang merah organik ini sendiri awalnya ditanam dengan menggunakan bibit tanam sebanyak 16kg dan memperoleh hasil panen sebesar 470kg basah pada luas tanah 1/8 Ha.

    Dalam sambutannya Erni menyampaikan “dari hasil ubinan yang tadi dilakukan, kami berhasil mendapatkan 470kg bawang merah dari benih yang ditanam 16kg,” jelasnya.

    Sementara untuk sistem budidaya tanaman bawang merah organik yang diterapkan pada kelompok tani damaiku di dusun kariele, Erni menambahkan

    “sistem budidaya yang kami terapkan ke petani adalah menggunakan sistem budidaya organik dengan formula yang dipakai yakni plant growth promotion rhizobacteria (PGPR) serta pestisida yang dipakai pesnab pestor, buah hutung dan ekstrak daun kelor,” tambahnya.

    Panen ini cukup berhasil baik dari sisi hasil maupun kelompok taninya. Sebab jika dibandingkan dengan kelompok tani lainnya, kelompok tani damaiku sedikit berbeda sebab anggotanya merupakan orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pertanian.

    “ini luar bias sebab untuk ketahuan bapak ibu semua bahwa kelompok tani damaiku yang kami dampingi anggotanya adalah orang-orang yang sebelumnya berprofesi sebagai nelayan, tukang ojek dan tukang becak,” ungkap Erni

    Selanjutnya panen bawang merah hasil pertanian organik kelompok tani damaiku akan segera didistribusikan pada konsumen di kota masohi dan sekitarnya. (HUAT)

  • Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Lakukan Sidak ke Sejumlah SPBU Kota Sorong

    Melanesiatimes.com  – Sebagai salah satu upaya dalam memastikan kelancaran arus balik Lebaran 2024, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Sunardi didampingi tim manajemen melakukan sidak di beberapa SPBU disekitar Kota Sorong pada Kamis (18/4/2024).

    Pada sidak tersebut, Sunardi memastikan bahwa pasokan BBM dalam kondisi aman dan terpantau lancar di beberapa SPBU Kota Sorong.

    “Kondisi sekarang dalam situasi aman, kami sudah lakukan antisipasi jika nanti adanya kenaikan permintaan BBM, akan kami adakan penambahan pasokan BBM,” ujar Sunardi.

    Selain itu, untuk memastikan kualitas dan kuantitas BBM di SPBU Kota Sorong, Pertamina meningkatkan intensitas pengecekan SPBU di lapangan, dengan melaksanakan Quality and Quantity (QQ) Control melalui uji tera dan pengecekan sarana dan fasilitas dispenser SPBU.

    “Selain untuk memastikan pelayanan prima yang diberikan SPBU, Pertamina juga terus berkomitmen untuk melindungi konsumen agar mendapatkan BBM dengan takaran akurat dan kualitas terbaik melalui pengecekan fisik, dispenser dan uji tera,” tambahnya.

    Lebih lanjut Sunardi menegaskan, bahwa pengecekan sarana fasilitas SPBU dan penambahan pasokan BBM tersebut diharapkan secara maksimal dapat beriringan dengan pengawasan di lapangan. Sehingga pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, serta aparat agar penggunaan BBM terutama BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran.

    “Selain menggandeng Pemprov, Pemda, dan aparat untuk melakukan pengawasan, kami juga turut mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan BBM tepat sasaran. Jika masyarakat menemukan adanya penyalahgunaan dalam distribusi BBM terutama BBM subsidi, agar dapat dilaporkan ke pihak berwenang,” imbuh Sunardi.

    Seperti diketahui, sesuai dengan SK Kepala BPH Migas No. 04/PJBT Tahun 2020 mengenai pengendalian penyaluran Jenis BBM Tertentu telah diatur untuk kendaraan pribadi roda empat maksimal 60 liter per hari, angkutan umum orang / barang roda empat maksimal 80 liter per hari dan angkutan umum orang / barang roda enam maksimal 200 liter per hari.

    Sunardi pun turut menghimbau kepada masyarakat agar dapat menggunakan BBM sesuai peruntukkannya, dan bijak memilih BBM sesuai spesifikasi mesin kendaraan.

    “Kami apresiasi masyarakat yang sudah paham tentang pemilihan BBM sesuai spesifikasi kendaraannya, dan yang dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan, tidak melakukan kecurangan, dan kami berpesan kepada operator dan beberapa pemilik SPBU yang merupakan garda terdepan dalam memasarkan produk Pertamina semoga dapat amanah dalam melaksanakan pekerjaannya,” tutup Sunardi.

    Untuk informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina serta Subsidi Tepat maupun pengaduan lainnya, masyarakat dapat mengecek akun media sosial @Pertamina serta menghubungi Pertamina Call Center 135.

  • Krisis Politik di Indonesia: Sebuah Refleksi dan Tantangan

    Krisis Politik di Indonesia: Sebuah Refleksi dan Tantangan ; Abdullah Kelrey (Koordinator Nusa Ina Connection)

    Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tidak luput dari gejolak krisis politik. Sepanjang sejarahnya, bangsa ini telah menghadapi berbagai macam krisis, mulai dari krisis ekonomi, sosial, hingga krisis kepemimpinan.

    Sejarah Krisis Politik di Indonesia

    Salah satu krisis politik paling monumental dalam sejarah Indonesia adalah krisis tahun 1998 yang berujung pada tumbangnya rezim Orde Baru. Krisis ini dipicu oleh krisis ekonomi yang parah, dibarengi dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kesewenang-wenangan pemerintah. Demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan rakyat Indonesia memaksa Presiden Soeharto untuk mundur setelah 32 tahun berkuasa.

    Di era reformasi, Indonesia masih menghadapi berbagai krisis politik, meskipun skalanya tidak sebesar krisis 1998. Contohnya, krisis politik tahun 2009 yang dipicu oleh kasus korupsi Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin Umar, dan krisis politik tahun 2014 terkait pemilihan presiden.

    Bentuk-Bentuk Krisis Politik di Indonesia

    Krisis politik di Indonesia dapat manifested in various forms, including:

    1. Krisis Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Politik: Kepercayaan publik terhadap lembaga politik seperti DPR, MPR, dan pemerintah seringkali rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti korupsi, inkompetensi, dan kesenjangan antara kepentingan rakyat dan kepentingan elite politik.
    2. Polarisasi Politik: Masyarakat Indonesia terpecah belah menjadi dua kubu yang saling berlawanan. Polarisasi ini diperparah oleh media sosial dan ujaran kebencian yang marak terjadi.
    3. Kekerasan Politik: Kekerasan politik, seperti bentrok antar ormas, kerusuhan, dan intimidasi terhadap aktivis, masih sering terjadi di Indonesia.
    4. Intervensi Militer: Intervensi militer dalam politik masih menjadi momok bagi demokrasi Indonesia. Hal ini terlihat dari masih kuatnya pengaruh militer dalam beberapa sektor, seperti politik keamanan dan ekonomi.

    Tantangan Mengatasi Krisis Politik di Indonesia

    Mengatasi krisis politik di Indonesia membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan media. Berikut beberapa tantangan yang harus dihadapi:

    Membangun Kembali Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Politik: Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Penegakan hukum yang adil dan konsisten juga penting untuk membangun kembali kepercayaan publik.

    Meningkatkan Toleransi dan Persatuan Bangsa: Masyarakat Indonesia harus belajar untuk hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati perbedaan. Dialog antarumat beragama dan suku perlu terus dilakukan untuk membangun persatuan bangsa.

    Menanggulangi Kekerasan Politik: Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mencegah dan menindak tegas pelaku kekerasan politik. Penegakan hukum yang adil dan imparsial menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.

    Meminimalisir Intervensi Militer dalam Politik: Militer harus kembali ke fungsi utamanya sebagai penjaga kedaulatan negara. Profesionalisme dan netralitas TNI – POLRI perlu terus dijaga agar tidak terjebak dalam politik praktis.

    Krisis politik merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Mengatasi krisis ini membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak. Dengan komitmen dan kerja keras, Indonesia dapat membangun demokrasi yang lebih kuat dan matang.

  • Sidang Lanjutan Pelanggaran Administrasi KPU Kota Sorong

    Melanesiatimes.com – Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kembali menggelar sidang pelanggaran administrasi oleh KPU Kota Sorong, dikantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, pada Kamis (18/04/2024).

    Menurut Zatriawati selaku salah satu anggota majelis pemeriksa, yang juga merupakan Kordiv Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, hari ini ada 2 sidang yang di langsungkan, yakni sidang 14 berkaitan dengan C-1 Plano dan sidang 15 berkaitan dengan pembukaan kotak suara. Kedua sidang tersebut sudah berlangsung tadi dan telah mendengarkan jawaban dari para terlapor.

    Sidang akan dilanjutkan pada jumat (19/04) dengan agenda mendengarkan keterangan dari para saksi, yang akan melibatkan pihak terkait dalam hal ini Bawaslu Kota Sorong untuk kasus C-1 Plano dan kasus pembukaan kotak suara.

    Pada sidang 14 dan 15, pihak yang hadir dalam sidang hari ini adalah pihak terlapor KPU Provinsi PBD dan KPU Kota Sorong plus Kepala Sekretariat (kasek), sedangkan si pelapor tidak hadir, kata Zatriawati, alasan ketidakhadiran si pelapor 14 dan 15, karena tak dapat dihubungi,” ucap Zatriawati

    Lebih lanjut Zatriawati mengatakan “apabila si pelapor tidak hadir pada sidang kedua tetapi semua bukti telah memenuhi unsur, maka persidangan tetap dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban dari pihak terlapor,” ungkap Zatriawati.

    Zatriawati juga menjelaskan, sebenarnya pelapor harus aktif, pasalnya dia yang melaporkan, maka dia yang harus membuktikan terhadap laporan-laporan kepada Bawaslu atau Majelis pemeriksa, agar dapat dilakukan pendalaman-pendalaman terhadap pelapor dan terlapor.

    “Apabila pelapor tidak hadir maka kami akan tetap melakukan pendalaman terhadap pihak KPU Provinsi PBD dan KPU Kota Sorong dalam hal ini sebagai terlapor,” tutup Kordiv Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu PBD.

  • Dance Sangkek Setelah Mendaftar Di DPD PKS Kota Sorong Bulatkan Niat Menangkan Pemilukada

    Melanesiatimes.com – Dance Sangkek Setelah mendaftar di DPD PAN kemarin, hari ini mulai menyambangi Sekretariat DPTW PKS Papua Barat Daya untuk mendaftarkan diri sebagai calon Walikota Sorong tahun 2024-2029. Kamis (18/04/2024).

    Bertempat di Sekretariat Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Papua Barat Daya, Dance Sangkek ditemani Tim dan masyarakat Imeko dengan tarian yembo melakukan registrasi dan pendaftaran sebagai syarat dalam menghadapi pemilukada besok.

    Dalam keterangannya Dance menyatakan “sebagai anak bangsa dan anak daerah saya memenuhi panggilan untuk kembali mengabdi di daerah saya sendiri setelah sekian lama saya bertugas keliling, dari irian Barat sampai Papua Barat dan saat ini di Papua Barat Daya, ” kata Sangkek.

    Beberapa daerah yang sudah ia bertugas antara lain, Irian Jaya Barat, kota sorong, Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Arfak, dan terakhir Papua Barat, dengan Dinas yang berbeda-beda, yaitu Dinas Sosial, Perhubungan dan Bapeda hingga saat ini.

    “Saya pikir dengan karir dan Dinas yang berbeda-beda, sudah paripurna lah, kata Dance, jadi sudah saatnya saya pulang kampung, apapun yang terjadi saya harus jadi Walikota,” tegas Dance dengan penuh semangat.

    Menurut Dance, kota sorong merupakan wilayah yang strategis dan episentrum, apalagi sudah merupakan ibu kota provinsi, sehingga menjadi beban tambahan, oleh karena itu kota sorong harus mempersiapkan diri untuk berperan dan menampilkan dirinya sebagai pusat pemerintahan, layanan publik, layanan ekonomi untuk memacuh pertumbuhan sebagai barometer.

    Semua Ini memerlukan pemikiran tidak yang mudah, tidak gampang bukan hanya sekedar duduk, kendati merasa terpanggil untuk memahami kota sorong ini seperti apa, karena tujuan kami, kota sorong itu harus menjadi salah satu kota etalase, miniatur dan menjadikan potret bahwa Papua ini sudah maju dan berkembang pesat,” tegas Dance.

    Dalam visi misinya, Sangkek ingin menjadikan kota sorong sebagai kota yang aman, pasalnya kota sorong merupakan kota beragam suku, budaya, agama dan adat, sehingga keragaman ini menjadi kekuatan untuk berkembang. Kota sorong juga harus memliki branding, sehingga muda dikenal dan dikenang.

    Selain itu Kota Sorong akan dijadikan kota jasa dan industri serta menjadi salah satu kota penyuplai tenaga kerja untuk Papua dan Papua Barat,”Kita akan suplai tenaga kerja dari sini ke Papua dan papua Barat, apalagi kota sorong ini memiliki banyak potensi yang luar biasa,” Imbuhnya.

    Setelah dari sekretariat Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPTW) PKS, Dance juga akan menyambangi sekretariat partai-partai yang lain untuk mendaftarkan diri.

    “Terkait calon wakil Walikota kata sangkek, nanti ada beberapa pertimbangan khusus, seperti rekomendasi dari partai pengusung, pertimbangan elektabilitas dan adapun yang nantinya kita pertimbangkan dengan berbagai macam kriteria, alternatif terakhir ialah dilakukan survey ,” tutup Dence Sangkek.

  • Dance Sangkek Mengawali Pendaftaran Bakal Calon Walikota Di DPD Partai PAN Kota Sorong

    Melanesiatimes.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Sorong membuka pendaftaran dan penjaringan bakal calon (balon) wali kota dan wakil wali kota Sorong periode 2024-2029. Pada rabu (17/04/2024)

    Dihari pertama pembukaan pendaftaran dan penjaringan balon (Balon) walkot (Walikota) dan Wakil Walikota (Wawalkot) ini, Partai PAN langsung menyambut salah satu kandidat bakal calon (Balon) Walikota Sorong.

    Penyambutan tersebut sekaligus bersamaan dengan pembukaan secara resmi pendaftaran bakal calon walikota dan wakil Walikota Sorong.

    Dengan menabuh tifa 5 kali, Ketua DPD Partai PAN Kota Sorong, Muhammad Rofik langsung membuka acara pendaftaran bakal calon walikota dan wakil Walikota Sorong periode 2024-2029.

    Usai dibukanya acara tersebut, Dance Sangkek didampingi Ibu, langsung melakukan pendaftaran, dimulai dari mengisi daftar hadir sampai pengisian formulir pendaftaran.

    “Hari ini secara resmi Partai PAN membuka pendaftaran bakal calon Walikota dan wakil Walikota Sorong dan Alhamdulillah, bapak Dance merupakan Bakal calon pertama, yang mendaftarkan diri di Partai PAN. Saya yakin ke depan juga pasti ada kandidat lain yang akan menyusul, ” terang Rofik.

    Sebagai orang pertama Dance Sangkek di iringi mobil patwal polisi, beserta kolage datang mendaftarkan diri di Sekretariat DPD Partai PAN, jalan  sorong makbon kilometer 12. Tidak hanya seorang diri, Dance juga ditemani istri tercinta dalam mangawal dan menemani pendaftaran di Partai PAN.

    Dalam keterangannya Dance menyampaikan “pertama, ini masih dalam suasana lebaran jadi saya beserta keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan bathin, yang kedua saya kesini tujuannya bukan melawan atau bertarung melawan siapapun, kendati saya ingin mengimplementasikan, pengalaman, potensi dan kemampuan saya sebagai seorang birokrasi dalam berkontestasi di kanca politik guna membangun kota sorong kedepan jauh lebih baik lagi, kata Dance

    Lanjut Dance, kota sorong sudah padat, jadi harus mengelola PADnya juga harus dengan baik, apalagi kota besar seperti ini, namun PADnya cuma 100 miliar lebih, sangat disayangkan sekali kalau tidak dikelola dengan baik,” terang Dance.

    Dance juga merupakan pegawai negeri sipil atau ASN di provinsi Papua Barat, menjabat sebagai Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat, menurut Dance seorang ASN yang maju dalam kontestasi politik harus mengundurkan diri “saya adalah ASN, seorang ASN kalau mencalonkan diri dalam politik harus mengundurkan diri, saya sementara dalam proses itu, konsekuensinya saya harus melepaskan jabatan dan mengundurkan diri ASN,” tegas Dance.

    Usai mendaftarkan diri di DPD Partai Amanat Nasional (PAN), Dance didampingi ibu dan koleganya juga akan menyambangi partai-partai politik lainnya untuk mendaftarkan diri.

    Ditempat yang sama Ketua Tim Seleksi Lusiana Saputri mengabarkan “Partai PAN tidak menawarkan mahar kepada siapapun, karena itu sudah termaktub dalam regulasi, sehingga semua partai politik dilarang untuk memberikan mahar, tetapi kalau uang pendaftaran atau administrasi tentunya ada, namun itu merupakan internal Partai,” tandas Lusiana.

    Lebih lanjut Lusiana menyampaikan, Partai PAN membuka ruang kepada siapapun yang ingin mendaftarkan diri sebagai Bakal calon walikota dan wakil Walikota Sorong, sampai waktu yang tidak ditentukan, terkait penutupan pendaftaran Balon nanti akan kami sampaikan lagi untuk sementara belum ada informasi,” Beber Lusi

    Lusiana berharap, siapapun yang menjadi keterwakilan bakal calon Walikota dan wakil Walikota dari partai PAN bisa menjadi pemenang di pesta demokrasi pemilukada tahun 2024 mendatang. Harap Ketua Tim  Seleksi Lusiana Saputri.

  • Rakor Sekaligus Pembobotan Komisioner Bawaslu Se-Provinsi PBD, Dalam Menghadapi Sidang MK

    Melanesiatimes.com – Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya dalam pemantapan persiapan menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilu tahun 2024, yang dilaksanakan di belagri hotel pada Rabu malam (17/04/2024).

    Rapat Koordinasi Persiapan Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tersebut dihadiri oleh ketua dan anggota bawaslu kabupaten/kota, beserta staf Se-Provinsi Papua Barat Daya.

    Pada sambutannya Plt. Korsek Bawaslu Provinsi PBD, Sefnat Kareth menyampaikan “Dalam menghadapi Perselisihan hasil pemilihan umum nanti, kita butuh kerja ekstra untuk menyiapkan segalah sesuatu dalam menghadapi sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), oleh sebab itu kita harus mempersiapkan hasil pengawasan kita,” Ujar Sefnat,

    Lebih lanjut Sefnat mengatakan Persiapan ini dimulai dari logistik, pungut hitung sampai pada rekapitulasi ditingkat kecamatan hingga tingkat Provinsi, kata Sefnat, jadi masing-masing bertanggung jawab secara berjenjang,” Ungkap Plt Korsek Bawaslu PBD, Sefnat Kareth.

    Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai dari hari rabu tanggal 17 april sampai hari kamis tanggal 18 april 2024, di belagri hotel kota sorong Provinsi Papua Barat Daya.

    Dalam keterangannya Ketua Bawaslu PBD, Farly Sampe Toding Rego menyatakan bahwa “Rakor malam ini merupakan rakor yang ketiga, dimana bawaslu kabupaten/kota diberikan pembobotan dalam rangka menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi,” kata Farly

    Lanjut Farly menuturkan “ada 4 kabupaten dan 1 kota yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), antara lain, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong. Yang menjadi pengaduh dalam perselisihan pemilu ini adalah Partai PKN, Partai Gerindra, Partai Nasdem dan perseoarangan Jois Kambu,” tegas Farly.

    Menurut Farly registrasi pengaduan ini akan dilakukan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 april 2024 mendatang “nanti kita lihat dari hasil registrasi tersebut apakah di terima atau tidak, semua keputusan ada pada Mahkamah Konstitusi (MK),” tambah Farly.

    Ketua Bawaslu PBD menjelaskan dalam Rakor malam ini ada juga pemateri dari Staf Ahli Bawaslu RI, yakni Dayanto, SH. MH, yang memberikan materi secara daring, sebagai pembobotan kepada peserta rakor Komisioner Bawaslu dalam menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan umum 2024.

    Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) juga termaktub dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 1 tahun 2024 tentang tahapan kegiatan dan jadwal penanganan Perkara perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota DPR, anggota DPD dan pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden.

    Dalam hal ini kata Farly Pangadu di sebut sebagai pemohon, sedangkan yang terlapor adalah KPU RI dan Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan. Keterangan terkait hasil-hasil pengawasan, misalnya seperti surat-surat pencegahan, perbaikan pelanggaran dan pencocokan data C-Hasil dengan data D-Hasil pada pleno tingkat Distrik sampai tingkat Provinsi. Tutup Ketua Bawaslu PBD, Farly Sampe Toding Rego.

  • Sidang Terkait Pembukaan Kotak Suara, Yang Dilakukan Oleh KPU Kota Sorong, Ditunda Sampai Besok

    Melanesiatimes.com – Menindak lanjuti laporan yang dilayangkan oleh M.Arif Rahabav dengan nomor surat: 015/Reg/LP/Adm-PL/BWSL.Prov/28.00/III/2024, tertanggal 18 maret 2024, bawaslu provinsi Papua Barat Daya, melakukan sidang perdana dengan mendengarkan tuntutan dari pelapor pada Rabu (17/04/2024).

    Ditemui di kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Bawaslu Farly Sampe Toding Rego, menyampaikan “Sidang yang dilakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari laporan dari saudara M. Arif Rahabav pada bulan maret 2024, terkait pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kota Sorong. Jadi hari ini agenda sidang ialah mendengarkan laporan dari pelapor,” terang Ketua Bawaslu PBD.

    Menurut Farly selaku Ketua Majelis Pemeriksa, yang dilaporkan oleh pelapor adalah KPU Provinsi Papua Barat Daya dan KPU Kota Sorong beserta badan adhoc PPD di 10 Distrik yang ada di kota sorong.

    Dalam tuntutannya M Arif Rahabav melporkan KPU Provinsi Papua Barat Daya, sebagai KPU induk di wilayah Papua Barat Daya dan Kota Sorong terkait pembukaan C-Hasil digudang logistik KPU Kota Sorong beserta badan adhoc 10 Distrik Kota Sorong.

    M. Arif Rahabav menyampaikan “laporan ini berdasarkan temuan dilapangan, jadi pada saat itu saya lewat depan gudang logistik KPU Kota Sorong dan melihat di gudang sangat ramai, saya mulai berhenti dan masuk kedalam, sesampainya di dalam saya melihat KPU Kota Sorong beserta jajarannya sedang membuka kotak suara, langsung saya videokan pada saat itu juga,” ujar M. Arif Rahabav.

    Menurut Arif pembukaan kotak itu tanpa ada pemberitahuan kepada Bawaslu Kota Sorong, sehinggah hal ini menjadi suatu temuan dimana masuk dalam pelanggaran kode etik, pada akhirnya M. Arif Rahabav melaporkan temuan ini kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

    Sidang yang dimulai pada pukul 15.26 ini dengan agenda pembacaan laporan si pelapor, setelah pelapor membacakan laporannya, Ketua sidang Pemeriksa, memberikan kesempatan kepada KPU PBD dan KPU Kota Sorong guna menyampaikan jawabnya, kendati KPU PBD Dan KPU Kota Sorong, belum mempersiapkan jawaban dan meminta waktu untuk menyiapkan semua jawaban baru kemudian akan dibacakan.

    “Ketua Sidang yang terhormat, untuk jawabannya kami butuh waktu untuk menyiapkannya dulu, sehinggah kami bisa membacakan disini,” Kata Andarias Deniel Kambu.

    Hal senadapun disampaikan oleh Ketua KPU Kota Sorong , Balthasar B Kambuaya “yang terhormat Majelis Pemeriksa, untuk saat ini kami belum bisa memberikan jawaban, karena kehadiran kami disini hanya untuk mendengarkan pokok aduan dari si pelapor dam kami tetap objektif untuk hadir. Kami juga meminta waktu untuk mempersiapkan alat bukti pendukung dan kronologis agar dapat disandingkan dengan laporan yang ada,” ungkap Balthasar.

    Setelah mendengar tanggapan dari KPU PBD maupun KPU Kota Sorong, Ketua Majelis Pemeriksa langsung mengskorsing sidang dam sidang akan dilanjutkan pada hari kamis tanggal 18 april 2024 besok pukul 14.00. Dan diharapkan kepada pelapor dan terlapor untuk hadir tepat waktu.

  • DPD PKS Kota Sorong Membuka Pendaftaran Bakal Calon Walikota Sorong

    Melanesiatimes.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sorong, hari ini membuka dengan resmi pendaftaran bakal calon (Balon) Walikota Sorong tahun 2024 pada Rabu (17/04/2024).

    Bertempat di Sekretariat Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Papua Barat Daya, kilometer 8, DPD PKS Kota Sorong telah membuka pendaftaran dan penjaringan bakal calon khusus untuk Walikota Sorong periode 2024-2029, dari tanggal 17 april sampai 22 april 2024.

    Penjaringan dan pendaftaran ini, tanpa mahar namun ada biaya administrasi yang dikenakan kepada semua bakal calon yang mendaftar dan terbuka untuk umum, bagi siapa saja yang merasa layak, bisa datang ke sekretariat DPTW PKS kilometer 8.

    Dalam sambutannya Ketua Tim Seleksi La Ode Samsir, ST. menyampaikan “pada hari ini DPD PKS Kota Sorong melaksanakan pendaftaran terbuka bakal calon Walikota Sorong periode 2024-2029, hari ini PKS akan mengawali, akan menghadirkan dan akan menjemput bola untuk pemimpin Kota Sorong di tahun 2024-2029,” terang Ketua Tim Seleksi.

    Lebih lanjut La Ode Samsir mengungkapkan “ada dua hal yang menjadi fokus, pertama PKS akan menyebarluaskan informasi pendaftaran ini kepada semua masyarakat di dalam maupun di luar kota sorong tanpa terkecuali, selama ia merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang ingin berkontribusi, membangun dan memajukan kota sorong, kami terima dengan Bismillah Hirrohman Nirrohim.

    Yang kedua, dalam tahapan ini PKS memiliki kriteria-kriteria khusus untuk kandidat yang siap bertarung dalam kontestasi pemilihan Walikota sorong, kata Samsir, selama memenuhi syarat dan berproses secara berjenjang maka PKS akan melakukan seleksi secara profesional dengan mengutamakan putra-putri terbaik Orang Asli Papua (OAP). Dengan PKS mari  sama-sama kita bangun kota sorong yang jauh lebih baik lagi,” Ketua Tim Seleksi La Ode Samsir.

    Disamping itu Ketua DPD PKS Kota Sorong juga menyampaikan “terima kasih kepada masyarakat serta caleg yang telah menyumbangkan 4 kursi di Kota Sorong, perjuangan ini adalah kesuksesan kita semua dan perjuangan ini kami akan design dan lanjutkan kembali di pilkada mendatang, dalam menenangkan pemilihan Walikota sorong periode 2024-2029 nanti,” Ungkap Sularjo

    Hal senadapun disampaikan oleh Ketua DPTW PKS Provinsi Papua Barat Daya, Syaiful Maliki Arif, S.Hut. M.Si. “hari ini kita sedang menyelenggarakan pesta demokrasi dimana partai politik merupakan pengusung kandidat balon walikota, kenapa PKS hanya menjaring balon Walikota, kata Saiful, pertama PKS mendapatkan 4 kursi di Kota Sorong sehinggah, PKS layak mencalonkan Kadernya sendiri sebagai bakal calon wakil Walikota Sorong,” imbuh Syaiful, lanjutnya, Kita berharap dari penjaringan ini, kita melihat balon walikota yang memiliki potensi dan berpeluang menang, karena target kita adalah untuk memenangkan Pilwalkot tahun 2024″ ujar Syaiful Maliki Arif Ketua DPTW PKS Provinsi Papua Barat Daya.

    Harapannya ialah dengan adanya keterwakilan 4 kursi di kota sorong, PKS bisa merebut kursi 02 pada pemilihan kepala daerah Walikota dan wakil Walikota Sorong periode 2024-2029.