Melanesia Times

Blog

  • Wakapolres Sorong Kota: Permohonan Maaf Kepada Aliansi Selamatkan Tanah Adat dan Manusia Papua.

    Melanesiatimes.com – Wakapolres AKBP. Matias Yosia Krey, S.Pd, di damping Kasat Intel AKP. Julian F. Sihombing, mewakili institusi Polres sorong Kota menyampaikan permohonan maaf terkait surat balasan aksi demo Aliansi Selamatkan Tanah Adat dan Manusia Papua. Sorong (09/08/2023)

    Dalam jumpa persnya Wakapolres AKBP. Matias Yosia Krey, S.Pd, menyampaikan permohonan maaf terkait surat balasan yang dilayangkan oleh Wakapolres Sorong Kota A.n. Kapolres Sorong Kota kepada para pendemo. ”saya atas nama pribadi dan Institusi Polres Sorong Kota menyampaikan permintaan maaf kepada Aliansi Selamatkan Tanah Adat dan Manusia Papua, atas kesalahan pengetikan dalam surat yang dibuat oleh Kasat Intel, itu murni kesalahan dalam pengetikan, bukan unsur kesengajaan apalagi dibilang rasis’’. Ucap Wakapolres.

    Lanjut Wakapolres seharusnya penulisan itu “Manusia Papua” tapi karena ada kesalahan dalam pengetikan akhirnya muncul tulisan ‘Manusia Purba’ dan itu murni kesalahan”. Tegasnya

     

    Diwaktu yang sama Kasat Intel AKP. Julian F. Sihombing, mewakili institusi Polres sorong Kota juga menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kesahalan pengetikan tersebut. ‘secara umum saya merasa bersalah walaupun tanpa ada unsur kesengajaan, saya tetap mengakui bahwa itu adalah kesalahan saya, dan adanya kesalahan ini saya mohon maaf kepada saudara – saudara saya, tidak ada sedikitpun niat kami untuk bersikap rasis sama sekali tidak ada”

    Lanjut Kasat “Sebagai Kasat Intel yang menandatangani STTP tersebut saya mengakui kesalahan dan kelalaian karena tidak memeriksa surat tersebut, tidak ada sedikitpun niatan untuk rasis sedikitpun kepada saudara-saudara saya,  mohon ini agar dikonfirmasi kepada teman-teman seluruhnya, supaya jangan menjadi persepsi yang salah ditengah-tangah masyarakat seolah-olah kami ada unsur rasisnya”.tutupnya.

     

    Pihak polres juga akan meminta petunjuk dari Kapolres, untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota polisi, yang mengetik surat tersebut dan akan ditindaklanjuti, mulai dari kasat intel sampai jajarannya, siapa yang melakukan kesalahan tersebut. (RIL)

  • Kesiapan KPU Papua Barat Daya dalam menghadapi Pemilu 2024

    Melanesiatimes.com – Merujuk pada tahapan pemilu sesuai dengan aturan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang jadwal tahapan pemilu, KPU Provinsi PBD (09/08/2023).

    Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambu menyampaikan “ untuk kesiapan pemilu 2024 KPU Provinsi Papua Barat Daya sendiri sudah maksimal menjalankan tahapan – tahapan pemilu, meskipun kami adalah kontestan baru dalam kepemiluan. Sudah 70% yang kami lakukan tinggal 30% lagi” Paparnya.

    Sampai hari ini waktu yang tersisah untuk menuju pemungutan suara, pada pemilu 2024 kurang lebih 189 hari lagi, dan tahapan yang kami lakukan sampai ke depan yaitu fhinising Daftar Calon Sementara (DCS), yang mana masih menyisahkan tugas kepada Parpol maupun Caleg untuk melengkapi berkasnya.

    Pemberkasannya akan ditetapkan pada tanggal, 18 agustus 2023, kemudian masih berproses lagi sampai bulan November 2024 untuk penetapan  Daftar Calon Tetap (DCT). Setelah penetapan DCT, akan dilanjutkan dengan tahapan kampanye. Kampnye ini terdiri dari beberapa cara, yakni kampanye secara umum, kampanye lewat alat peraga dan kampanye secara blusukan atau person.

    Kampanye yang dituangkan dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, adalah kampanye secara umum atau terbuka, sedangkan kampanye melalui pamflet, alat peraga dan blusukan kembali kepada masing – masing calon legislatif atau partai  sendiri, namun haruslah secara terhormat dan santun.

    Komisioner KPU PBD

    Terkait dengan logistik. KPU RI sudah menyediakan dana untuk kebutuhan sampai pada pendistribusian. “semua logistik di distrubusikan dari luar papua” tegasnya.

    Lanjut Andarias ”Ditahun ini juga, kami akan menyediakan printer di tiap-tiap TPS untuk mempermudah kerja-kerja Petugas KPPS, dalam hal penggandaan dokumen hasil perhitungan suara. Yang nantinya akan dibagikan ke masing-masing saksi, pemantau dan pihak-pihak terkait, kami juga akan menyediakan Genset dan BBM di daerah-daerah khusus sehingga pada perhitungan suara nanti tidak menjadi kendala atau hambatan”. ujarnya.

    Berkaitan dengan jumlah DPT Papua Barat Daya, KPU juga sudah menetapkan DPT Provinsi Papua Barat Daya berjumlah 440.826 pemilih, pemilih laki-laki  berjumlah 227.823 dan pemilih Perempuan berjumlah 213.003. sedangkan jumlah kecamatan sebanyak 132, desa/kelurahan berjumlah  1013 dan jumlah TPS Sebanyak 2156, dari 2156 TPS di dalamnya sudah termasuk 9 TPS khusus yang terbagi dibeberapa tempat yang ada di wilayah PBD, diantaranya Lapas dan Perusahan-perusahan.

    Ketika ditanyai media ini terkait TPS Khusus, pemilih yang berada dilingkungan rumah sakit (pasien dan petugas Kesehatan), Andarias menjawab “kami akan mengambil langkah – langkah untuk para pasien dan petugas Kesehatan yang berada di lingkungan rumah sakit agar dapat menyalurkan hak pilihnya di hari H nanti.

    Dan yang lebih utama adalah “antisipasi pengarahan masa dari daerah-daerah perbatasan, seperti, kota sorong-kabupaten sorong, sorong Selatan-maybrat dan maybrat-tambrauw, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penggelembungan suara saat pemiluh nanti”tutup Andarias. (DIR)

  • PJ Gubernur Papua Barat Daya Serahkan DBH Migas Tahun 2023

    Melanesiatimes.com – PJ gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Muhammad Musa’ad menyerahkan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas ( DBH Migas ) tahun 2023 kepada 6 kepala daerah yang berada di bawah wilayah Provinsa PBD. Swiss-Bel hotel Selasa (08/08/2023)

    Penyerahan Dana Bagi Hasil kepada 6 Kepala Daerah berdasarkan SK Gubernur Papua Barat daya nomor 100.3.3.1/98/9/2023.

    Melalui rapat tertutup yang dipimpin oleh PJ. Gubernur Papua Barat Daya yang dihadiri oleh OPD Papua Barat Daya dan Kapolda Papua Barat.

    Dalam sambutannya PJ Gubernur Dr. Drs. Muhammad Musa’ad menyampaikan “besarnya DBH Migas tahun ini sebesar Rp. 56 miliar, DBH Migas ini sangat besar dari sebelumnya, hanya Rp. 13 miliar /tahun”. Tegasnya.

    PJ Gubernur menyampaikan DBH Migas, 10% diperuntukan untuk kesehatan, pendidikan, masyarakat adat dan infrastruktur.

    “Semua Dana ini harus benar-benar tepat sasaran sehingga bisa mendukung kualitas Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain”. Ujarnya

    PJ Gubernur juga mengingatkan kepada 6 kepala daerah untuk berkordinasi agar dana DBH yang di bagi tak habis begitu saja tapi pentingnya pengawasan terhadap penyaluran tersebut sehingga 10% ini dapat tersalurkan pada sasarannya. Kata PJ Gubernur.

    Yan Piet Moso (PJ Bupati Sorong)

    Ditempat yang sama PJ Bupati Kabupaten Sorong, Yan Piet Moso juga menyatakan “Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) yang di berikan kepada kabupaten Sorong akan dipergunakan sesuai dengan aturan dan arahan PJ Gubernur 30% digunakan untuk Pendidikan dan 25% untuk Kesehatan sedangkan 10% untuk Infrastruktur, Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat” Tutupnya. (RIL)

  • PP GPMI Dukung Antongan Simatupang Jadi Pj Gubernur Papua

    Melanesiatimes.com – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI), Umar Wala, memberikan dukungan penuh kepada Laksamana Muda TNI Antongan Simatupang, M.Tar., Opsia sebagai calon Penjabat (Pj) Gubernur Papua yg direkomendasikan oleh Menko Polhukam RI.

    Umar meyakini Laksamana Muda TNI Antongan Simatupang, seorang TNI AL berpengalaman, memiliki kapabilitas dan merupakan sosok netral yang akan “memimpin” Papua pasca kepemimpin Gubernur Lukas Enembe, menyambut Pemilu Damai di Papua.

    “Laksamana Muda TNI Antongan Simatupang, sosok yang memiliki integritas dan kapasitas yang tidak diragukan lagi. Melihat rekam jejak beliau selama ini, kami yang turut bersimpati dengan situasi dan kondisi Papua selama ini, meyakini akan terjaga stabilitas yang baik menyambut tahun politik,” kata Umar dalam keterangannya.

    Diketahui, sosok Laksamana Muda TNI Antongan Simatupang yang menjabat sebagai Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, memiliki keahlian di bidang kelautan dan kemaritiman, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tepat di masa transisi kepemimpinan dan pemerintahan di Papua.

    “Beliau adalah salah satu aset penting di TNI AL, sepengetahuan kami, beliau adalah konseptor dari _Coast Guard_ atau sistem keamanan laut yang terintegrasi.”

    “Sebagai Calon Pj Gubernur Papua, Laksamana Muda TNI Antongan Simatupang adalah sosok yang tepat di tempat yang tepat, dan di waktu yang tepat untuk memimpin transisi pemerintahan di Papua,” ujar Umar.

    Selain itu, Umar juga menekankan pentingnya kualitas keadilan bagi seorang pemimpin, seperti pada zaman khalifah Umar bin Khattab yang memilih para pemimpin berdasarkan kriteria tersebut.

    “Mendistribusi keadilan adalah hal yang paling esensial untuk dipenuhi seorang pemimpin. Manfaat dari kepemimpinannya diukur dari masyarakatnya yang merasakan hadirnya keadilan,” ucapnya.

  • Relawan dan Relasi Kekuasaan yang Anti Kritik 

    Penulis – Ahmad Raharusun : Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

    Melanesiatimes.com – Pencemaran Nama Baik Dalam Kita Undang Undang Hukum Pidana kita adalah delik aduan dan mereka mereka yang menjadi bagian dari pada pemenang pemilu (Relawan Jokowi) makin hari makin menunjukan kegagalan pemahaman dalam memaknai sistem demokrasi di Indonesia.

    Padahal kita ketahui secara bersama sama bahwa tidak ada negara negara yang menerapkan sistem demokrasi itu anti kritik, kita harus dewasa dalam berdemokrasi, jangan sedikit sedikit main lapor, sedangkan unsur pemidanaanya tidak terpenuhi. Kebebasan berexpresi,berkumpul dan menyampaikan pendapat bukanlah satu bentuk perbuatan yang inkonstusional.

    Kita harus memahami konteks pada isi tex yang ada pada Kitab undang undang hukum pidana di Indonesia hingga dapat membedakan mana delik aduan yang merupakan tindak pidana yang dapat di tuntut lansung terhadap meraka yang dapat di rugikan dan mana Delik biasa yang delik bisa di tuntut tampa ada pengadun dari pihak yang di rugikan secara lansung.

    Delik aduan merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasalnya, seseorang yang merasa di rugikan tersebut diberikan kesempatan untuk mengadu perihal delik-delik tertentu untuk dituntut atau untuk tidak dituntut oleh pihak yang di berikan kewanangan oleh undang-undang.

    Cukup lucu dengan cara lawakan yang di mainkan oleh beberapa orang yang melakukan pelaporan terhadap Roky Gerung atas kritik yang di lontarkan terhadap kekuasaan hari ini.

    Mereka yang melakukan pelaporan tersebut harusnya memahami perbedaan delik aduan dan delik biasa hingga tidak main asal lapor atas pernyataan pernyataan yang menjadi otokritik terhadap kekuasaan.

  • KPU Provinsi PBD: Hasil Verifikasi Akhir, Banyak Parpol Belum Memenuhi Syarat.

    Melanesiatimes.com – KPU Provinsi Papua Barat Daya bersama Parpol dan calon DPD se-Provinsi Papua Barat Daya, telah melakukan verifikasi dan tahapan akhir, bertempat di Vega Hotel Sabtu, (05/08/2023).

    Sirajudin Gandi saat ditemui oleh awak media mengatakan, “ini adalah verifikasi akhir sejak perbaikan dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 kemudian tanggal 25 sampai tanggal 9 Juli sampai hari ini sabtu 5 Agustus kita menyampaikan hasil akhirnya” paparnya.

    Lanjut Gandi, Dari 18 partai politik dan 12 calon anggota DPD RI hari ini kita menyerhakan berkasnya. Sedangkan dari 18 parpol beserta caleg yang awalnya berjulmlah 572, saat diverikasi hanya 34 caleg yang memenuhi syarat sedangkan yang belum memenuhi syarat berjumlah 538,  kemudian pada saat pengajuan perbaikan tanggal 25 bulan 7 sampai dengan tanggal 9 juli 2023, jumlah calon yang diajukan 556.” Pungkasnya.

    Pendaftaran yang dilakukan oleh Parpol dan DPD RI yang awalnya berjumlah 556 caleg, setelah dilakukan verivikasi hanya 464 caleg yang memenuhi syarat, sisanya 92 caleg tidak memenuhi syarat. Jadi dari total keseluruhan caleg yang terdaftar pada awalnya berjumlah 556 caleg, setelah dilakukan verifikasi akhir hanya tersisah 464 caleg.

    Sirajuddin Gandi

    Sedangkan dari keseluruhan parpol yang berhasil melakukan verivikasi, 7 partai politik memenuhi syarat dan 11 parpol belum memenuhi syarat. KPU PBD juga akan memberikan waktu kepada partai – partai tersebut dari tanggal 6 sampai tanggal 11 agustus ini, untuk menalukan perbaikan atau melengkapi kekurangan pemberkasannya.

    KPU PBD mengharapkan semua parpol sudah harus menyelesaikan pemberkasannya hingga tanggal yang ditentukan. Bilamana sampai tanggal 11  agustus 2023 belum melakukan perbaikan maka namanya tidak dimasukan dalam  Daftar Calon Sementara (DCS), pada tanggal 18 agustus nanti.

    Gandi juga menyampaikan yang sudah memenuhi syarat dari 18 parpol adalah, PKB, Golkar, Nasdem, PKS, Partai Garuda, PAN, dan Demokrat.” Tutupnya  (ZK)

     

  • Kepala Balai P2JN: Penanggulangan Tanggul yang Roboh akan diselesaikan dalam waktu Dekat

    Melanesiatimes.com – Setelah mendapatkan laporan bahwa ada tanggul yang roboh di samping Polres Sorong kota kamis (03/08/2023).

    Kepala Balai P2JN kepada media ini menyampaikan “saya bersama kepala satker P2JN Sorong, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat, PPK Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air III Sorong.

    Langsung turun ke lapangan pada pukul. 16.30 WIT, untuk berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan melakukan pengukuran pada Tanggul yang Roboh tersebut”.

    Setelah melakukan pengukuran, ada sekitar 60 meter panjangnya dan ketinggian mencapai sekitar 4 meter tanggul yang roboh.

    Lanjutnya dari kejadian tersebut “saya beserta teman-teman, telah membagi tugas untuk penanggulangan Tanggul yang roboh. Langkah – langkah yang akan kami lakukan adalah:

    Tanggul Samping Polres

    Pertama pelaksanaan perbalin, kedua menyiapkan gambar, ketiga menyediakan RAB, keempat action plan, kelima time schedule dan yang keenam persiapan mobilisasi alat dan bahan” Ucapnya.

    Target waktu penuntasan tanggul, paling lambat dua minggu jika tidak terjadi banjir, huru-hara dan hambatan lainnya.

    “Langkah cepat yang kami lakukan untuk menuntaskan, penanggulangan tanggul ini bertujuannya agar, melindungi beberapa objek yang berada di sekitar bibir kali.

    Pertama melindungi Jalan sebagai lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, kedua melindungi gardu listrik yang berada di dekat bibir kali, dan yang ketiga melindungi fasilitas tempat Ibadah (Masjid), serta kantor Polres Sorong kota yang berada di pinggiran kali”. Tutupnya (ZK)

  • Tanggul Samping Polres Sorong Kota Roboh

    Melanesiatimes.com – akhir – akhir ini kota sorong diguyur hujan, dampak dari curah hujan yang terus menerus mengakibatkan tanggul samping polres Sorong Kota roboh, kamis (03/08/2023)

    Rizal selaku saksi mata sekaligus warga yang tinggal di sekitar areal itu, mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul. 16.00 akibat abrasi dan derasnya aliran sungai.

    Lebih lanjut dalam keterangannya saat diwawancara media ini, Rizal mengatakan “selang beberapa saat kejadian, sudah ada dari Balai Wilayah Sungai (BWS), turun kesini melakukan pengecekan dan pengkuran”.

    Dari pantauan media ini dilapangan selain robohnya tanggul tersebut, ada juga gardu PLN yang menjadi perhatian sebab gardu tersebut posisinya dekat sekali dengan lokasi longsor bahkan sebagian tanah di samping gardu tersebut sudah terkisis akibat robohnya tanggul tersebut.

    Tanggul Samping Polres

    Selain menghambat jalan dan akses keluar masuk warga sekitar, juga menghambat tempat usaha warung makan salah satu warga di tempat terjadinya longsor. Jalan itu saat ini sengaja dipalang untuk sementara untuk safety dan keamanan warga.

    Harapan Rizal semoga tanggul itu segera diperbaiki karena disini merupakan akses jalan keluar masuk warga, bukan hanya itu disamping tempat longsor, ada gardu PLN sehingga tanggul ini harus segera diperbaiki”, pangkasnya.

    Setelah dari tempat terjadinya longsor media ini langsung melakukan konfirmasi pada Balai Wilayah Sungai (BWS), melalui via telfon dan pesan Whatsapp namun sampai berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari Balai Wilayah Sungai. (ZK)

  • Anggaran 8,5 Miliar untuk Pembangun Pagar Kantor Walikota Sorong di Demo.

    Melanesiatimes.com – Puluhan pemuda di kota Sorong melakukan aksi damai di depan kantor walikota Sorong, menolak pembangunan pagar kantor walikota yang memakan anggaran sebesar Rp.8,5 miliar
    Kamis (03/08/2023).

    Kordinator aksi Alexander Sigey menyampaikan “aksi yang kami lakukan pada hari ini adalah meminta kepada PJ walikota Sorong, agar segera melakukan evaluasi terkait adanya pembangunan pagar, yang mana menurut kami pembangunan pagar yang mengeluarkan anggaran sebesar 8,5 miliar ini sangatlah tidak efektif’.

    Bukan sesuatu yang urgen, tuntutan yang kami berikan kepada PJ Walikota melalui pak sekda kota Sorong agar segerah ditinjak lanjuti karena kami Sangat mengharapkan aspirasi ini sampai kepada PJ walikota Sorong”.

    Depan Kantor Walikota Sorong.

    Apabila tuntutan yang telah kami titipkan kepada pak sekda tidak di gubris oleh PJ walikota Sorong Bpk.George Yarangga dalam jangka waktu dua hari. Makah kami akan datang dengan jumlah yang banyak kata Alexander dengan tegas.

    Sekda walikota Sorong Ruddy R. Laku, S.PI, M.M juga menyampaikan “adanya demonstrasi mahasiswa atau pemuda, kepada pemerintah Kota sorong kami sambut baik, artinya bahwa dengan penyampaian kritik dan saran ini menjadi bagian, yang akan di evaluasi bagi kami di pemerintah daerah.

    sehingga aspirasi yang mereka sampaikan ini akan kami teruskan kepada bpk PJ walikota Sorong, dan terkait dengan poin” yang ada dalam tuntutan Ade Ade pemuda, kita akan kaji bersama, ini semua baik untuk kita. Ujar sekda kota Sorong pada saat di temui di kantor walikota Sorong.(Ril)

  • Ahli Pidana : Panji Gumilang Tidak Penuhi Unsur Penodaan Agama

    Melanesiatimes.com – Hari ini telah dijadwalkan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang sebagai saksi dalam kasus Penodaan agama. Sejumlah dukungan pun bermunculan dari berbagai pihak.

    Kasus ini pun tidak luput menarik perhatian Ikatan Ahli Hukum Pidana , untuk melakukan analisa terhadap perkembangan Kasus tersebut.

    Ketua Ikatan Ahli Hukum Pidana, Prof. Dr. Yunistra Dharmantara, S.H., M.H menyebut bahwa hasil analisa kasus hukum penodaan agama yang menyeret nama Panji Gumilang yang telah di dilakukan oleh para Ahli Pidana, disepakati tidak memenuhi unsur Pidana Penodaan agama.

    “Kami sudah melakukan analisa secara teliti terhadap video yang tersebar di media sosial, dimana Panji Gumilang menyebut Surat Al-baqara yang di declaire oleh nabi bukanlah Kalam Allah melainkan Kalam Nabi yang didapat melalui wahyu illahi ” Ujarnya.

    Dari hasil Analisa yang dilakukan, Para Ahli menyepakati bahwa tidak terdapat unsur Pidana penodaan agama ataupun ujaran kebencian didalamnya.

    “Gak ada unsur Pidana penodaan agamanya itu, karna pertimbangannya saudara PG seseorang beragama Islam, ia juga merupakan pendidik dipesantren, sehingga hak mengeluarkan pendapat berdasarkan ilmiah melekat pada dirinya.” Pungkasnya.

    Yunistra menegaskan bahwa dalam kalimat yang dilontarkan oleh Panji gumilang didalam video pun, jelas mempertegas eksistensi illahi.

    “Tegas dan lugas disebut si Panji Gumilang, kalau itu didapat melalui wahyu illahi, jadi eksistensi Illahi atau dalam muslim kita sebut eksistensi Allah sama sekali tidak ditiadakan, jadi secara ilmu hukum pidana jelas tidak adanya penodaan agama disana” Tegasnya.

    Para Ahli pun menilai, kasus tersebut sarat dengan politis dan perlu kecermatan dalam pendidikannya, sehingga yunistra pun berpesan agar masyarakat tidak terburu-buru dalam melakukan justifikasi terhadap perkara tersebut.

    “Kapolri harus memperhatikan perkara tersebut, jangan sampai Penyidikan seolah-olah bisa di dikte oleh penggiringan opini” Ungkapnya.