Melanesiatimes.com – Anggota parlemen Uganda memulai sesi baru pada hari Kamis, dan anggota parlemen memperkenalkan undang-undang anti-homoseksualitas yang memungkinkan pemenjaraan individu LGBTQ hingga 10 tahun karena menyatakan identitas mereka atau berhubungan dengan niat homoseksual.
Teks RUU itu mengatakan “berusaha untuk melindungi budaya yang disayangi rakyat Uganda” dan nilai-nilai keluarga tradisionalnya melawan “tindakan aktivis hak-hak seksual yang berusaha memaksakan nilai-nilai seks bebas mereka pada rakyat Uganda.”
Anita Among, juru bicara parlemen Uganda, menyatakan alasan mengapa negara membutuhkan undang-undang tersebut.
“Bagi kami ini tentang moral dan budaya kami. Dan saya ingin mendesak anggota parlemen, tolong jangan terintimidasi. Jangan pernah terintimidasi, kami melakukan semua ini untuk kemanusiaan,” kata Among.
Legislator Asuman Basalirwa membacakan tujuan RUU tersebut: “Kriminalisasi homoseksualitas, dengan ancaman hukuman penjara dua hingga sepuluh tahun, karena melakukan homoseksualitas, memperparah homoseksualitas, mencoba homoseksualitas, membantu dan bersekongkol dengan homoseksualitas, konspirasi untuk melakukan homoseksualitas dan praktik terkait.”
Pada 2019, Eric Ndawula, direktur eksekutif Lifeline Youth Empowerment Center, sebuah organisasi pria gay, biseksual, dan queer, dikeluarkan setelah penggerebekan polisi di sebuah tempat penampungan.
Berbicara kepada VOA, Ndawula mengatakan keluarganya menggambarkan dia sebagai orang yang tidak normal dan memalukan bagi masyarakat, memaksanya menjalani kehidupan ganda. Sejak itu, katanya, dia hidup sebagai pria gay di Uganda melalui ketangguhan dan pemberontakan.
Ndawula menggambarkan RUU itu tidak masuk akal dan menjengkelkan, tetapi tidak mengejutkan.
“Komunitas kami kekurangan informasi terutama dalam memahami nuansa yang muncul dari menjadi queer, menjadi LGBT,” katanya. “Orang tidak menjadi gay pada usia 18 tahun. Karena pada akhirnya, ketika Anda melihat tagihan, itu hanya mengatur bagaimana kita berhubungan seks. Saat Anda keluar dan berbicara bahwa Anda gay, Anda ‘ direduksi menjadi makhluk seksual.”
Dalam sebuah pernyataan setelah RUU itu diperkenalkan, kelompok HAM Human Rights Watch mengatakan bahwa jika diadopsi, undang-undang tersebut akan melanggar hak-hak dasar, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan berserikat, privasi, kesetaraan, dan non-diskriminasi.
Peneliti Human Rights Watch Oryem Nyeko mengatakan kepada VOA bahwa meskipun undang-undang tersebut tidak memasukkan hukuman mati, seperti kasus dalam tindakan anti-gay serupa yang disahkan pada tahun 2013 tetapi kemudian dibatalkan, tidak seorang pun boleh dijebloskan ke penjara karena mereka memiliki seks suka sama suka dengan orang dewasa.
Nyeko mengatakan kriminalisasi perilaku sesama jenis di Uganda akan terus berdampak luas.
“Apa yang kami temukan ketika iterasi pertama undang-undang itu disahkan, Anda tahu, orang-orang ditangkap secara sewenang-wenang hanya karena orang mengira mereka mungkin homoseksual, mereka dipukuli, mereka diusir dari rumah mereka, mereka kehilangan pekerjaan. Dan organisasi mengatakan mereka akan melakukannya “Jangan berikan mereka layanan yang mereka butuhkan untuk perawatan kesehatan. Dan ini semua pertimbangan penting karena meski mereka minoritas, mereka tetap penting,” kata Nyeko.
Undang-undang anti-homoseksualitas tahun 2013 dibatalkan di pengadilan karena, antara lain, parlemen mengesahkannya tanpa kuorum. Pada pembacaan pertama RUU 2023, Pembicara Diantara memperjelas apa yang akan terjadi ketika tiba saatnya untuk mengambil suara.
“Semua anggota akan memilih berdasarkan penghitungan,” kata Among. “Kami akan memanggil orangnya dan orang itu akan memilih. Kami tidak ingin teknis mengatakan tidak ada kuorum. Inilah saatnya Anda akan menunjukkan kepada kami apakah Anda seorang homo atau bukan.”
RUU tersebut telah dikirim ke komite urusan hukum dan parlemen, yang akan mengadakan dengar pendapat publik.
Sumber : voanews.com
