Blog

Melanesiatimes.com – Pemilihan Umum (Pemilu) adalah wujud dari sistem demokrasi yang sudah disepakati Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Kuliah Umum Media Indonesia di Jakarta, Jumat (03/02). Lalu

Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Menkeu menegaskan APBN akan mendukung terwujudnya sistem demokrasi tersebut. Dalam hal ini, APBN mendukung penyelenggaraan Pemilu.

“APBN mendukung Pemilu. Anggarannya kita sediakan memadai dan tentu tetap dengan prudent. Makanya kita selalu sampaikan, kita dukung proses Pemilu 2022, 2023, dan 2024 nanti,” ungkap Menkeu pada Kuliah Umum Media Indonesia di Jakarta, Jumat (03/02).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu berharap agar proses demokrasi ini dapat memberikan hasil yang baik bagi bangsa dan rakyat Indonesia dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Hasil Pemilu yang akan membawa Indonesia menjadi maju.

“Kita berharap semuanya yang akan masuk dalam arena kompetisi politik, semuanya adalah yang akan menawarkan pada bangsa dan rakyat kita sebuah masa depan Indonesia dengan tata kelola yang baik dan dengan pilihan-pilihan kebijakan yang baik, karena ini adalah negara kita sendiri. Besar, kecil, jatuh, bangun, rusak, maju tergantung dari kita,” pungkasnya

Melanesiatimes.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan peran penting APBN sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia, termasuk di wilayah Madura. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam acara Kuliah Umum bertajuk “Ketahanan Ekonomi dalam Perspektif Lokal, Nasional, dan Global” di STKIP PGRI Sumenep, Jawa Timur (02/02).

Menkeu menjelaskan, APBN berperan dalam membangun Madura melalui berbagai belanja Kementerian/Lembaga di 4 kabupaten di Madura dengan rincian tahun 2021 sebanyak Rp1,44 T; tahun 2022 sebanyak Rp1,5 T; dan tahun 2023 teralokasikan sebesar Rp1,59 T.

Selain itu, manfaat APBN juga dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Madura dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD). Tahun 2021 teralokasikan sebesar Rp6,57 T; tahun 2022 sebesar Rp7,04 T; dan tahun 2023 sebesar Rp6,89 T. Dana tersebut direalisasikan dalam beragam infrastruktur, mulai dari embung, irigasi, sumur, hingga pertanahan untuk memastikan ketahanan pangan.

Selanjutnya, Menkeu secara khusus mengapresiasi kerja sama pemerintah dan DPR RI yang selama 2 tahun terakhir terus bekerja keras bersama agar APBN dapat menjadi instrumen andalan untuk meredam berbagai tekanan global.

Tak ketinggalan, Menkeu juga meminta para kepala daerah untuk mengoptimalkan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT), baik di bidang kesehatan maupun nonkesehatan. “Sehingga masyarakat akan terlindungi dan kita juga bisa mendapatkan penerimaan yang kemudian dibagihasilkan kepada masyarakat lagi”, pungkasnya

Melanesiatimes.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan konkret Otoritas Jasa keuangan (OJK) mengenai proyek hilirisasi pemerintah, termasuk dalam hal ini dukungan dari sisi pendanaan. Presiden menekankan, hilirisasi merupakan kunci yang mendorong Indonesia untuk dapat menjadi negara maju.

“Saya minta betul-betul yang konkret. Karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Jadi dukungan itu betul-betul diberikan tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi. Karena hilirisasi ini menjadi kunci bagi negara kita untuk melompat menjadi negara maju,” ungkap Jokowi pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023 di Jakarta, Senin, (06/02).

Pada kesempatan itu, Presiden menjelaskan bahwa pada tahun 2018 Indonesia masih berada di jajaran lower middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke bawah. Kemudian sempat masuk ke jajaran upper middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke atas dan kembali menurun akibat pandemi. Namun di tahun 2022, Indonesia sudah kembali naik menjadi upper middle income country.

“Inilah yang harus terus secara konsisten kita dorong agar naik terus PDB kita, sehingga kita harapkan betul-betul kita bisa melompat maju ke depan. Hilirisasi menjadi kunci bagi negara ini, kalau kita ingin menjadi negara maju. Di semua komoditas, baik itu yang namanya CPO, Minerba, baik yang berasal dari sumber daya alam laut kita, semuanya,” ujar Jokowi.

Untuk itu, Presiden kembali meminta dukungan OJK untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai pentingnya hilrisasi.

“Karena proyeksi dampak hilirisasi dari Minerba, Migas, dan kelautan itu bisa sampai angka USD 715 billion dan lapangan kerja yang terbangun bisa 9,6 juta. Besar sekali. Inilah yang akan terus kita kejar. Terus kita kejar,” tegas Jokowi.

Sementara, selain hilirisasi, Jokowi juga menyebut pentingnya perlindungan bagi masyarakat terhadap produk jasa keuangan lainnya, baik itu berupa asuransi, pinjaman online, investasi, hingga pada kegiatan tour haji dan umroh. Jokowi meminta, OJK untuk lebih intensif lagi dalam melakukan pengawasan.

“Saya minta betul urusan asuransi utamanya pinjaman online investasi dilihat betul. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah seperti Asabri, Jiwasraya, Rp17 triliun, Rp23 triliun. Ada lagi Wanaartha, Indosurya, Unit Link, ini harus mikro satu-satu diikutin,” tukasnya.

Melanesiatimes.com – Direktur Executive Masyarakat Mandiri 21, Wirawan Panoedjoe Soebagyo, mengatakan bahwa, di tahun 2023 ini, indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang paling sibuk di dunia.

Kesibukan  yg di maksud tersebut dilihat dari keistimewaan indonesia menjadi Tuan Rumah (TR) dalam beberapa event olahraga kelas internasional, seperti beach world cup 2023, fifa world cup u20 2023 dan even olahgaha lainnya. Ujar Wirawan, Minggu, (05/01/2023).

Wirawan pun berharap, momentum seperti ini juga harus di manfaatkan teman – teman usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menabur keutungan sehingga bisa meraih income sebesar besarnya. Bukan hanya sektor pariwisata namun sektor umkm juga harus bisa melihat ini sebagai momentum yang jangan sampai terlewat.

“Saya rasa tahun ini adalah tahun yg tepat bagi pertumbuhan teman – teman umkm untuk kembali bersinar, dengan adanya berbagai macam event berskala internasional sektor umkm juga harus ambil peran.”

Tentu menjadi tuan rumah merupakan hal yang harus kita syukuri dan manfaatkan dengan semaksimal mungkin, sebab, semua mata dunia akan fokus ke negara kita. “Saya berharap dengan adanya even semacam ini pertumbuhan ekonomi juga bisa selaras tumbuh. Tutupnya

Melanesiatimes.com – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2022, yang digelar di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Selasa (27/12).

Mengulangi keberhasilan tahun lalu, KPK kembali menyelenggarakan SPI secara daring dan luring tahun 2022. Tujuannya untuk memetakan risiko dan praktik korupsi di 627 lembaga, pemerintah daerah, dan kementerian lembaga di tingkat pusat. Hasil pengukuran SPI tahun ini diperoleh skor sebesar 71,9, dengan kategori rentan korupsi.

“Hasil survei ini menunjukan area-area yang masih rawan korupsi. Sehingga perlu dilakukan perbaikan,” kata Ghufron.

Selain melakukan pengukuran, survei ini juga dibarengi dengan perbaikan atau tindak lanjut hasil survei yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah (KLPD), dalam bentuk kegiatan Program Aksi Tindak Lanjut Hasil SPI (PATUH). Pada Tahun 2022, dari 636 KLPD yang turut serta dalam SPI 2021 baru 57 KLPD yang menindaklanjuti hasil SPI  2021.

“KPK mengharapkan semua lembaga peserta dapat segera menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil SPI pada Tahun 2023 dan menyampaikan upaya dan hasilnya pada pemangku kepentingan terkait,” pesan Ghufron.

Melanesiatimes.com – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2022, yang digelar di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Selasa (27/12).

Korupsi pada dunia usaha merupakan area penting yang harus dibenahi. Oleh karenanya, KPK melalui kemitraan dengan Komite Advokasi Nasional (KAN) dan Komite Advokasi Daerah (KAD) terus berupaya memfasilitasi lingkungan bisnis yang bersih dari korupsi terutama dari suap, gratifikasi, dan pemerasan, dengan cara mempertemukan pelaku usaha dengan regulator, sehingga diperoleh kepastian menjalankan usaha.

“Kalau tadi menyasar ke penyelenggara negara, kini masuk juga ke swasta melalui Antikorupsi Badan Usaha, dengan memfasilitasi sektor swasta yang bebas dari gratifikasi, suap, dan pemerasan,” kata Ghufron.

Sepanjang tahun 2022, KPK menemukan berbagai persoalan yang kemudian telah berhasil diselesaikan. Diantaranya terkait kesulitan pelaku usaha mengakses perizinan pengusahaan air tanah yang mengakibatkan pelaku usaha menjadi objek pemerasan oknum APH, ketiadaan standar pungutan desa adat di Bali, hingga penagihan ganda royalti lagu dan musik.

“Atas permasalahan tersebut, KPK telah berhasil memfasilitasi penyelesaiannya. KPK juga telah berhasil mendorong 9 aturan yang menindaklanjuti permasalahan tersebut dan membuka dunia usaha yang lebih bersih dari korupsi,” ujar Ghufron.

Melanesiatimes.com – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2022, yang digelar di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Selasa (27/12).

KPK telah menerima sebanyak 3.625 laporan penerimaan gratifikasi. Jumlah ini naik 70,42% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021. Dari laporan tersebut, KPK telah menetapkan barang yang dilaporkan menjadi milik negara sejumlah Rp3.872.772.279,66.

Meski demikian, secara umum, pelaporan gratifikasi sepanjang KPK berdiri sampai 15 Desember 2022 baru 66,54% dari 774 lembaga pemerintah termasuk Pemda dan KLPD yang melaporkannya ke KPK. Sementara sisanya tercatat belum pernah menyampaikan laporan gratifikasi ke KPK.

Kemudian untuk memberikan pelayanan maksimal kepada publik, KPK juga terus mengembangkan platform Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) sebagai medium bertukar informasi berupa cerita, diskusi, dan menyampaikan keluhan yang mewadahi interaksi antar-kementerian/lembaga dengan masyarakat.

“Hingga 15 Desember 2022, JAGA telah dikunjungi lebih dari 18,4 juta kali dengan total pengguna aktif sebesar 374.123 dan 1,160 diskusi antikorupsi,” ujar Ghufron.

Pada tahun depan, Ghufron menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Hal ini dilakukan melalui platform JAGA yang akan membuka kanal keluhan desa, optimalisasi kanal keluhan Pelabuhan dan kanal keluhan kampus, serta menambahkan fungsi analisis pada data pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. “Sehingga mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam mengawasi penggunaan keuangan tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan respon atas keluhan dari masyarakat,” pesan Ghufron.

Melanesiatimes.com – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2022, yang digelar di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Selasa (27/12).

Ghufron menjelaskan, hingga 15 Desember 2022, tingkat penyampaian LHKPN mencapai 98,24%. Meningkat jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 94,47%. KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 162 LHKPN dengan rincian 32 untuk pemenuhan permintaan penindakan KPK, 66 pemenuhan kerja sama dalam rangka seleksi jabatan pada instansi lain, dan 64 merupakan inisiatif direktorat.

“Dari inisiatif direktorat tersebut, satu laporan diteruskan ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, satu laporan diteruskan ke Direktorat Gratifikasi,” ujarnya.

Sementara 10 laporan diteruskan ke Aparat Pengawasan Internal Lembaga untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih rinci karena terdeteksi adanya penerimaan gratifikasi. Sedangkan 51 laporan lainnya tidak terdapat temuan yang signifikan untuk diteruskan ke pihak terkait.

Pada kesempatan tersebut, Ghufron juga menyampaikan bahwa pada 2023, selain melakukan kegiatan rutin pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN, KPK juga akan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Politik sebagai persiapan penyampaian LHKPN dalam rangka Pemilu 2024. “Selanjutnya akan dilakukan peningkatan peran aparat pengawas internal di KLPD/BUMN/BUMD dalam mengawasi LHKPN di instansinya masing-masing,” tegas Ghufron.