Melanesia Times

Blog

  • Penunjukan PJ Bupati SBB, Koordinator Nusa Ina Connection : Pejabat Negara Jangan Tabrak Aturan

    Penunjukan PJ Bupati SBB, Koordinator Nusa Ina Connection : Pejabat Negara Jangan Tabrak Aturan

    Melanesiatimes.com – Abdullah Kelrey kembali angkat bicara terkait dengan polemik karateker PJ Bupati Seram Bagian Barat (SBB), sebelumnya Abdullah Kelrey yang juga Koordinator Nusa Ina Connection menyoroti adanya penundaan pelantikan PJ Bupati dan Walikota Ambon, lantaran hanya menunggu Brigjen TNI Andi Chandra As’Aduddin yang ditunjuk sebagai PJ Bupati SBB.

    Kini putra kelahiran pulau seram ini, kembali apresiasi pertanyaan Menteri Kordinator Bidang Polhukam Mahfud MD,terkait dengan mengenai akan dilantiknya TNI aktif, yakni Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

    Kelrey menambahkan, jika dipaksakan, maka, keputusan mendagri terkait penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat Bupati SBB bisa jadi preseden buruk bagi sistem ketatanegaraan kita. Untuk itu, ia (Kelrey) mengingatkan pejabat negara agar jangan main tabrak aturan dalam mengelola negara, “tidak boleh menyalahi aturan yang disusun dalam sistem ketatanegaraan kita, hal ini akan merusak sistem ketatanegaraan kita.” Karena aturan sudah jelas, Tegasnya

    Terkait dengan penunjuknya TNI aktif, yakni Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Sudah jelas aturanya sebagaimana tertera dalam Pasal 47 UU No 34/2004 tentang TNI mengatur bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”

    Sebelumnya, sebagaimana tersebar diberabgai media, Menteri Kordinator Bidang Polhukam Mahfud MD mengaku dirinya belum mengetahui mengenai akan dilantiknya TNI aktif, yakni Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku menggantikan Bupati Yus Akerina yang masa jabatannya telah berakhir pada Minggu (22/5/2022).

    “Belum tahu nanti saya cek,” kata Mahfud usai Rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (23/5/2022).

    Hanya saja yang pasti kata Mahfud, sesuai dengan peraturan, TNI aktif tidak boleh menjabat sebagai penjabat daerah. “Aturannya nggak boleh. nanti saya cek,” katanya.
    Di dalam Pasal 47 UU No 34/2004 tentang TNI mengatur bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Hal tersebut diperkuat dalam putusan MK yang menolak permohonan pemohon Dewi Nadya Maharani terkait judical review Undang-Undang Pilkada yang dibacakan pada April lalu.

    Untuk diketahui, sebelumnya beredar informasi di berbagai platfom media online, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah (Sulteng), Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin, akan dilantik menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

    Andi Candra menggantikan Timotius Akerina yang telah berakhir masa jabatan. Pengangkatan Andi Candra sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor: 113.81-1164 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

  • Koordinator Nusa Ina Connection, Apresiasi Pernyataan Menteri Kordinator Bidang Polhukam Mahfud MD

    Koordinator Nusa Ina Connection, Apresiasi Pernyataan Menteri Kordinator Bidang Polhukam Mahfud MD

    Melanesiatimes.com – Abdullah Kelrey kembali angkat bicara terkait dengan polemik karateker PJ Bupati Seram Bagian Barat (SBB), sebelumnya Abdullah Kelrey yang juga Koordinator Nusa Ina Connection menyoroti adanya penundaan pelantikan PJ Bupati dan Walikota Ambon, lantaran hanya menunggu Brigjen TNI Andi Chandra As’Aduddin yang ditunjuk sebagai PJ Bupati SBB.

    Kini putra kelahiran pulau seram ini, kembali apresiasi pertanyaan Menteri Kordinator Bidang Polhukam Mahfud MD,terkait dengan mengenai akan dilantiknya TNI aktif, yakni Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

    Kelrey menambahkan, jika dipaksakan, maka, keputusan mendagri terkait penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat Bupati SBB bisa jadi preseden buruk bagi sistem ketatanegaraan kita. Untuk itu, ia (Kelrey) mengingatkan pejabat negara agar jangan main tabrak aturan dalam mengelola negara, “tidak boleh menyalahi aturan yang disusun dalam sistem ketatanegaraan kita, hal ini akan merusak sistem ketatanegaraan kita.” Karena aturan sudah jelas, Tegasnya

    Terkait dengan penunjuknya TNI aktif, yakni Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Sudah jelas aturanya sebagaimana tertera dalam Pasal 47 UU No 34/2004 tentang TNI mengatur bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”

    Sebelumnya, sebagaimana tersebar diberabgai media, Menteri Kordinator Bidang Polhukam Mahfud MD mengaku dirinya belum mengetahui mengenai akan dilantiknya TNI aktif, yakni Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku menggantikan Bupati Yus Akerina yang masa jabatannya telah berakhir pada Minggu (22/5/2022).

    “Belum tahu nanti saya cek,” kata Mahfud usai Rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (23/5/2022).

    Hanya saja yang pasti kata Mahfud, sesuai dengan peraturan, TNI aktif tidak boleh menjabat sebagai penjabat daerah. “Aturannya nggak boleh. nanti saya cek,” katanya.
    Di dalam Pasal 47 UU No 34/2004 tentang TNI mengatur bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Hal tersebut diperkuat dalam putusan MK yang menolak permohonan pemohon Dewi Nadya Maharani terkait judical review Undang-Undang Pilkada yang dibacakan pada April lalu.

    Untuk diketahui, sebelumnya beredar informasi di berbagai platfom media online, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah (Sulteng), Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin, akan dilantik menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

    Andi Candra menggantikan Timotius Akerina yang telah berakhir masa jabatan. Pengangkatan Andi Candra sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor: 113.81-1164 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

  • Brigjen Andi Chandra, TNI Aktif yang Akan Dilantik Jadi Pj Bupati, Mahfud MD : Aturan Gak Boleh

    Brigjen Andi Chandra, TNI Aktif yang Akan Dilantik Jadi Pj Bupati, Mahfud MD : Aturan Gak Boleh

    Melanesiatimes.com – Inilah sosok Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sulawesi Tengah yang akan dilantik sebagai sebagai Penjabat Bupati Seram Barat, Provinsi Maluku.

    Brigjen Andi Chandra As’aduddin akan menggantikan Bupati Yus Akerina yang masa jabatannya telah berakhir pada Minggu (22/5/2022).

    Gubernur Maluku Murad Ismail yang dikonfirmasi wartawan, Minggu (22/5/2022) mengatakan, Andi masih di Sulteng dan baru tiba di Maluku pada Senin (23/5/2022) hari ini.

    Selain itu, Menteri Kordinator Bidang Polhukam Mahfud MD mengaku dirinya belum mengetahui mengenai akan dilantiknya TNI aktif, yakni Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku menggantikan Bupati Yus Akerina yang masa jabatannya telah berakhir pada Minggu (22/5/2022).

    “Belum tahu nanti saya cek,” kata Mahfud usai Rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (23/5/2022).

    Hanya saja yang pasti kata Mahfud, sesuai dengan peraturan, TNI aktif tidak boleh menjabat sebagai penjabat daerah. “Aturannya nggak boleh. nanti saya cek,” katanya.

    Di dalam Pasal 47 UU No 34/2004 tentang TNI mengatur bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

    Hal tersebut diperkuat dalam putusan MK yang menolak permohonan pemohon Dewi Nadya Maharani terkait judical review Undang-Undang Pilkada yang dibacakan pada April lalu.

    Sebelumnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah (Sulteng), Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin, akan dilantik menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

    Andi Candra menggantikan Timotius Akerina yang telah berakhir masa jabatan. Pengangkatan Andi Candra sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor: 113.81-1164 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

  • Kabinda Sulteng Ditunjuk Jadi PJ Bupati SBB, Koordinator Nusa Ina Connection : Seng Ada Pattimura Muda Lai Ka?

    Kabinda Sulteng Ditunjuk Jadi PJ Bupati SBB, Koordinator Nusa Ina Connection : Seng Ada Pattimura Muda Lai Ka?

    Melanesiatimes.com – Pemuda pulau seram soroti penundaan pelantikan terhadap caretaker di empat daerah di Maluku khusus Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Sorotan tersebut datang dari pemuda asal Pulau Seram, Abdullah Kelrey yang juga Koordinator Nusa Ina Connection menyoroti adanya penundaan pelantikan PJ Bupati dan Walikota Ambon, lantaran hanya menunggu Brigjen TNI Andi Chandra As’Aduddin yang ditunjuk sebagai PJ Bupati SBB.

    Abdulla Kelrey, menilai adanya pejabat aktif dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang ditunjuk sebagai Pejabat Bupati (PJ) Seram Bagian Barat (SBB) menghambat proses pembangunan di Maluku sekaligus mencoreng kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Maluku. Ujar Abdullah Kelrey, dalam rilisnya diterima wartawan, Minggu, (22/05/2022).

    Brigjen TNI Andi Chandra As’Aduddin sudah tahu, siap mau dilantik kenapa harus tidak persiapan dari awal, kok ini tidak muncul – muncul di Maluku, hal ini sama saja menghambat proses pembangunan di Maluku.

    Apalagi dia bukan orang Maluku, jadi masalah, karena tidak paham betul soal peta politik, sosial, budaya dll di Maluku, harusnya orang Maluku yang di tunjuk menjadi PJ Bupati, “memangnya di Maluku seng ada (tidak ada) orang cerdas atau Pattimura Muda yang layak dan tidak memenuhi syarat jadi pejabat Bupati di Seram Bagian Barat (SBB).

    “Masih banyak kok, pejabat Eselon Dua berhamburan, baik di PEMDA Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) maupun Provinsi Maluku. Kelrey juga tegaskan, “Masih banyak Pattimura – Pattimura Muda yang berkualitas di Bumi Para Raja itu.” Katanya

    Dengan keputusan ini, maka bubar saja pendidikan di Maluku dan tidak usah sekolah lagi, sebab lanjut Kelrey, faktanya pelantikan Pejabat Bupati (PJ) di tunda hanya menunggu Brigjen TNI Andi Chandra As’Aduddin (Pejabat BIN) yang nota bene bukan putra asal Maluku dan pejabat aktif di Badan Intelijen Negara (BIN).

    Beta (saya) tidak tahu, apakah Brigjen TNI Andi Chandra As’Aduddin diusulkan oleh Gubernur Maluku Bapak Murad Ismail atau tidak, kalau tidak diusulkan oleh Gubernur, maka ini kerjaan siapa? kok bisa mendorong Pejabat aktif dari BIN menjadi PJ di SBB, tanya, kelrey

    Kalau ditunda begini, kasihan rakyat SBB, sebab kata kelrey, rakyat SBB itu butuh diurus, setelah kepergian almarhum Bupati SBB, lalu dilanjutkan dengan wakilnya, masyarakat SBB tidak diurus dengan benar.

    Terakhir kelrey berjanji, besok hari senin dirinya akan mendatangi kantor BIN dan Mendagri. ” Besok kami akan datangi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mempertanyakan persoalan ini, jangan sampai menjadi masalah di Maluku, karena keputusan dan kepentingan di pemerintah pusat.”

    Untuk diketahui, sebelumnya Gubernur Maluku, mengatakan bahwa, pelantikan akan berlangsung pada tanggal 23 atau 24 baru kita lakukan pelantikan. Kenapa kita tunda pelantikan ini, karena kita berikan kesempatan untuk mereka yang akan dilantik segera menyiapkan berbagai kelengkapan mereka,” kata dia, kepada wartawan disela-sela kegiatan makan Papeda rekor MURI di JMP, Minggu (22/5).

    Menurutnya, selain mempersiapkan kelengkapan Pemerintah Provinsi Maluku juga menunggu kedatangan dari karateker Bupati SBB, Brigjen TNI Andi Chandra As’Aduddin dari Sulawesi Tengah

  • Sindiran Pedas SDR Soal Sponsor Formula E yang Gelap Gulita

    Sindiran Pedas SDR Soal Sponsor Formula E yang Gelap Gulita

    Melanesiatimes.com – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto memberikan sindiran pedas perihal masih gelapnya sponsor Formula E jelang perhelatan kurang dari satu bulan.

    “Kalau mau jujur sponsor dalam ajang Formula E tidak ada yang eksklusif dan cenderung sporadis saja, come and go. Jadi beda tempat beda sponsor tidak seperti Moto GP atau Formula 1,” tegas Hari Purwanto, hari ini.

    Menurut Pengamat Politik ini, dari sponsor yang pernah masuk ajang Formula E dinegara lain seperti produsen mobil Porsche, BMW, minuman (bir) Heineken dan perusahaan penerbangan Saudia airline. Perusahaan raksasa ABB, Bosch juga pernah jadi sponsor, Michelin, DHL, dan Allianz pernah jadi sponsor Formula E. Lalu, kata Hari, jika ada memang benar ada proposal yang diajukan masuk ke BUMN maka diindikasikan bahwa minim dukungan sponsor bahkan pihak swasta tidak mau terlibat.

    “Yang sangat lucu dan aneh, ada produk kecantikan mau ikut terlibat dalam ajang Formula E,” ujarnya.

    Hari menegaskan bahwa sedari awal penyelenggaraan Formula E sangat dipaksakan. Hal ini terlihat dari Pergub No 83 tahun 2019 tentang penugasan PT Jakpro sebagai penyelenggara Formula E, motif politis maupun pemenuhan komitmen juga menjadi satu kesatuan.

    Ia melanjutkan pemenuhan komitmen dan sangat dipaksakan adalah ketika ada ijon melalui keterangan dari pemeriksaan Ketua DPRD DKI yang menegaskan terkait pinjaman Kadispora ke Bank DKI sebesar 180 M yang diinstruksikan lewat surat dari Gubernur DKI Jakarta.

    “Penyelenggaraan Formula E pada 4 Juni nanti hanya menggugurkan kewajiban dari 3 hal yaitu pencitraan, motif politis dan keterpaksaan,” ujarnya lagi.

    “Sold out tiket yang diborong oleh WNA itu salah satu bagian dari pencitraan namun warga lokal kurang meminati. Tentunya warga DKI dan publik bisa menilai setelah pelaksanaan ajang Formula E,” tambahnya.

    Dikatakannya, soal rumor calo dengan Marcus John sebagai penghubung Jakpro dan Formula E tentunya bisa menjadi benar adanya karena proyek Formula E tidak melalui ataupun tahapan pelaksanaan program pemerintah daerah. Dari proses pembayaran commitment fee saja oleh Dispora DKI menimbulkan potensi total lost Rp560 miliar dari total dana yang sudah diterima panitia penyelenggara.“Anggaran sebesar itu digelontorkan tanpa dasar hukum yang jelas dan melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019,” ucap Hari lagi.

    Bahkan, kata dia, proyek penyelenggaran Formula E tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau program jangka panjang bersifat strategis yang dibahas terlebih dahulu oleh Pemprov DKI bersama DPRD.

    “Wajar jika muncul nama calo karena proyek Formula E untuk pencitraan, politis dan keterpaksaan,” cetusnya.

    Hari menambahkan bahwa sponsorship di perusahaan yang besar dan taat GCG (Good Corporate Governance) dibahas di raker tahun sebelumnya. Apalagi untuk nilai besar dan eksposur Internasional. Kalau untuk event besar, perjanjian sponsorship juga mencakup kegiatan pre-event dan promosi sejak penjualan tiket dibuka.

  • Presiden Jokowi Minta Perang Ukraina Segera Dihentikan

    Presiden Jokowi Minta Perang Ukraina Segera Dihentikan

    Melanesiatimes.com – Presiden Joko Widodo menyerukan untuk menghentikan perang di Ukraina sekarang juga. Demikan disampaikan Presiden pada KTT Khusus ASEAN-AS yang digelar di Departemen Luar Negeri AS, Washington DC, Jumat, 13 Mei 2022.

    Menurut Presiden Jokowi, perang di Ukraina telah menciptakan tragedi kemanusiaan dan memperburuk perekonomian dunia. Kenaikan harga pangan, energi, dan inflasi telah terjadi, sangat memperberat perekonomian dan memperlambat pencapaian SDGs di negara berkembang dan kurang berkembang.

    “Saat dunia seharusnya segera pulih dari pandemi Covid-19, dunia menghadapi masalah baru, perang di Ukraina. Saat dunia membutuhkan kerja sama dan kolaborasi, justru rivalitas dan konfrontasi makin menajam. Saat dunia membutuhkan multilateralisme yang makin kokoh justru unilateralisme yang makin mengemuka,” ujar Presiden Jokowi.

    Lebih lanjut, Presiden juga mengatakan bahwa perang di Ukraina telah melemahkan multilateralisme dan berpotensi memecah belah hubungan antar negara.

    “Perang tidak akan menguntungkan siapa pun. Dunia tidak memiliki pilihan lain kecuali menghentikan perang sekarang juga. Setiap negara, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan enabling environment agar perang dapat dihentikan, perdamaian dapat terwujud,” tegas Presiden.

    Pertumbuhan ekonomi, menurut Presiden Jokowi, juga memprihatinkan. IMF menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi di emerging and developing Asia sebesar 0,5 persen pada 2022 dan 0,2 persen pada 2023. Dan Bank Dunia menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi beberapa negara ASEAN hingga 1,2 persen.

    “Bagi sebagian anggota ASEAN kenaikan 10 persen dari harga minyak akan berdampak menurunnya pendapatan nasional sebesar 0,7 persen dan kenaikan harga gandum akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan sebesar 1 persen,” jelas Presiden.

    Presiden mengulangi lagi apa yang telah disampaikan pada pertemuan dengan Kongres. “Bahwa lebih dari lima dekade, ASEAN terus membangun arsitektur keamanan yang inklusif, mengedepankan paradigma kolaborasi, mendorong habit of dialogue dan rules based order. Spirit yang sama kami dorong di Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,” jelas Presiden.

    Dalam KTT Khusus yang dihadiri oleh Presiden Joe Biden dan juga pemimpin negara-negara ASEAN tersebut, Presiden Jokowi menyambut baik inisiatif Amerika melalui Indo Pacific Economic Framework (IPEF).

    “Tentu kerja sama di bawah IPEF harus inklusif. Saya harapkan sinergi antara IPEF dengan pelaksanaan prioritas kerjasama di AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific),” ucap Presiden Jokowi.

    Saat Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun depan, Presiden Jokowi juga menyampaikan rencananya melakukan Indo Pacific Infrastructure Forum. “Saya berharap partisipasi Amerika Serikat dalam forum tersebut,” pungkas Presiden.

  • Pemerintah Kembali Buka Ekspor Minyak Goreng

    Melanesiatimes.com – Pemerintah memastikan akan kembali membuka ekspor minyak goreng mulai Senin, 23 Mei 2022 mendatang. Keputusan tersebut diambil oleh Presiden Joko Widodo setelah melihat kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit.

    “Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022,” ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 19 Mei 2022.

    “Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau,” imbuhnya.

    Menurut Presiden Jokowi, sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pengecekan langsung Presiden di lapangan dan laporan yang diterimanya, pasokan minyak goreng terus bertambah.

    “Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194 ribu ton per bulannya. Pada bulan Maret, sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton. Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211 ribu ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita,” ungkapnya.

    Selain itu, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada bulan April, sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800, dan setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200–Rp17.600.

    “Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik dari pemerintah, BUMN, dan juga swasta. Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan makin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya makin melimpah,” jelasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Secara kelembagaan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar terus disederhanakan dan dipermudah agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.

    “Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat,” tegasnya.

  • Penjabat Gubernur Hamka Hendra Noer Minta Dukungan Semua Pihak

    Penjabat Gubernur Hamka Hendra Noer Minta Dukungan Semua Pihak

    Melanesiatimes.com – Penjabat Gubernur Hamka Hendra Noer meminta dukungan semua pihak agar bisa bekerja dengan baik mengemban amanah. Ia berharap ada sinergitas lintas sektor dengan Forkopimda, bupati / wali kota dan suluruh pihak.

    “Sekuat apapun pemimpin kalau tidak ditopang bapak ibu sekalian, saya kira akan mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan. Maka dari forum saya berdiri ini saya memohon kerjasama dan bersinergi. Saya rasa saya tidak bisa jalan sendiri tanpa bantuan dan dukungan bapak ibu sekalian,” kata Hamka.

    Hamka juga menegaskan kembali jika dirinya tunduh dan patuh pada perintah presiden. Ia meminta jajarannya untuk bekerja secara profesional. Beberapa hal menjadi arahan Mendagri yang disampaikan dalam kesempatan tersebut.

    “Kita harus bisa menciptakan iklim yang kondusif, karena ini adalah atmosfir politik yang tinggi mulai 2022 ini. Kedua, Pak Mendagri menekankan bahwa Penjabat Gubernur tidak berafiliasi politik sehingga kita bekerja profesional dan transparan,” imbuhnya.

    Hal lain juga yang menjadi fokus Hamka yakni menyangkut penanganan covid-19. Meski kondisinya cenderung melandai, namun pihaknya berharap semua daerah siap menghadapi kemungkinan terburuk.

    Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kemenpora itu tak lupa menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi Rusli Habibie – Idris Rahim selama 10 tahun memimpin Gorontalo. Ia mendoakan kerja kerja tersebut menjadi amal jariyah keduanya di dunia dan akhirat.

  • Serahterima Jabatan Gubernur Gorontalo

    Serahterima Jabatan Gubernur Gorontalo

    Melanesiatimes.com – Jabatan Gubernur Gorontalo Diserahterimakan dari Rusli Habibie kepada Hamka Hendra Noer bertempat di Aula Rumah Jabatan, Selasa (17/5/2022). Serah terima jabatan dihadiri secara virtual oleh Mendagri yang diwakili Kasubdit Wilayah IV Direktorat FKDH dan DPRD Saydiman Marto.

    Serah terima jabatan (sertijab) ditandai dengan penandatangan berita acara oleh Rusli Habibie didampingi Idris Rahim serta Penjabat Gubernur Hamka Hendra Noer. Dilanjutkan penyerahan buku memori jabatan dari pejabat sebelumnya ke penjabat gubernur.

    Sertijab dihadiri oleh unsur Forkopimda. Nampak hadir Ketua DPRD Paris R.A Jusuf, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Akhmad Wiyagus, Danrem 133 Brigjen TNI Amrin Ibrahim dan Kajati Haruna. Ada juga Ketua Pengadilan Tinggi Nugroho Setiadji, Kabinda Suryono serta bupati/ wali kota atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal dan pimpinan perbankan.

    Gubernur Gorontalo dua periode Rusli Habibie dalam sambutannya menyebut Penjabat Gubernur Hamka Hendra Noer sebagai sosok yang tepat melanjutkan kepemimpinannya. Ia menilai, Hamka bukan orang asing bagi warga Gorontalo.

    “Pak Hamka saya yakin dan percaya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik- baiknya. Beliau bukan orang lain, darah daging beliau orang Gorontalo. Tidak mungkin menyia-nyiakan kalian, tidak mungkin bertindak seenaknya. Selamat bekerja Pak Hamka, Ibu tolong luangkan waktu dampingi Pak Hamka,” pesan Rusli.

    Rusli meminta semua pihak untuk tunduk dan patuh pada Penjabat Gubernur. Rusli juga berpesan agar senantiasa membangun komunikasi dan sinergitas lintas sektor.

  • Nusa Ina Connection : Sitti Divinubun Memiliki Rekam Jejak yang Mumpuni

    Nusa Ina Connection : Sitti Divinubun Memiliki Rekam Jejak yang Mumpuni

    Melanesiatimes.com – Koordinator Nusa Ina Connection Abdullah Kelrey angkat bicara terkait dengan pemilihan tim seleksi bawaslu di 25 provinsi.

    Salah satu dari 25 provinsi yang di soroti Nusa Ina Connection adalah Provinsi Maluku.

    Setelah dua hari terakhir Nusa Ina Connection kumpulkan informasi dari berbagai sumber, kami menilai secara mandiri bahwasanya, Nusa Ina Connection menilai dan mendorong salah satu calon Anggota Tim Seleksi atas nama Sitti Divinubun adalah salah satu akademis menurut kami layak untuk perlu di perhatian atau di pertimbangkan oleh TIM Seleksi Bawaslu RI.

    Sebagai masyarakat kami berharap dan berdoa semoga DR Sitti Divinubun masuk sebagai Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Maluku periode 2022-2027.

    Selain mewakili kaum perempuan Ia (Sitti Divinubun), Nusa Ina Connection memiliki rekam jejak yang baik dan mumpuni. Ini yang perlu menjadi pertimbangan Bawaslu RI.

    Selain itu, putra asal Maluku, juga mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memilih tim seleksi (timsel) calon anggota Bawaslu daerah periode 2022-2027 secara transparan.

    Terkait dengan proses seleksi timsel calon anggota Bawaslu daerah, terutama Timsel Calon Anggota Bawaslu Provinsi Periode 2022-2027, Bawaslu perlu adanya transparansi. Ini penting karena masyarakat juga memantau.

    Kelrey berharap, Bawaslu juga perlu membuka diri untuk menerima masukan masyarakat dalam proses seleksi tersebut, terutama terkait rekam jejak calon anggota timsel daerah.

    Terakhir Koordinator Nusa Ina Connection berjanji akan terus mengawal agar kedepan proses seleksi tersebut berjalan sesuai harapan dan aturan main yang ada dan Ia (Kelrey) selamat berproses kepada Calon Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Maluku dan Selamat bertugas Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia (RI). Tuturnya

    Untuk diketahui, sebelumnya Bawaslu RI dalam laman resminya, Rabu (4/5), mengumumkan pembukaan pendaftaran anggota Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Periode 2022-2027, tepatnya di 25 provinsi.

    Di antaranya, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Jawa Timur.

    Berikutnya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.