Melanesia Times

Blog

  • KPK Diminta Tangkap Yanri Susanto

    KPK Diminta Tangkap Yanri Susanto

    Melanesiatimes.com – Menanggapi tertangkapnya mantan Menteri Sosial oleh komisi pemberantas korupsi (KPK) Saudara Juliari Batubara dalam kasus suap bantuan sosial,yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap sebesar 17 Milyar dari Ardian Dan Hery selaku rekan kemensos dalam pengadaan paket sembako COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

    Selain lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kami menduga kuat Ada Keterlibatan Ketua Komisi VIII DPR RI Yakni Yandri Susanto, Mengingat tupoksi Komisi VIII sebagai mitra kerja Kemensos RI. Selain Itu, dugaan adanya kuota paket bansos yang diberikan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial Adi Wahyono kepada Yandri Susanto.

    Dari informasi yang dihimpun, Yandri Susanto diduga menerima jatah pengadaan bansos bahan pokok sebanyak empat kali Dengan jumlah 100 ribu paket melalui Perusahaan PT Total Abadi Solusindo. Ditaksir, setiap paket itu bernilai Rp 300 ribu dan jika dijumlahkan menjadi Rp 27,1 Miliar.

    Dugaan korupsi bansos di tengah wabah pandemi Covid-19 tidak hanya sekadar merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, ini sangat mengancam kehidupan kelompok rentan dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program tersebut. Setidaknya ada 1,3 juta keluarga penerima manfaat yang berpotensi dirugikan secara langsung akibat korupsi.

    Maka dari itu, Kami meminta KPK untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dan memberikan tuntutan yang setimpal hingga adanya putusan yang memberikan efek jera.

    Dalam rangka menyikapi virus korupsi ini maka kami dari Gerakan Muda Peduli Nusantara mendesak KPK ;

    1. Mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Segera Tetapkan Status Hukum Yandri Susanto Selaku Ketua Komisi VIII DPR RI Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Jabodetabek Tahun 2020.

    2. Mendesak KPK Segera Tangkap Dan Penjarakan Yandri Susanto Karena Diduga Adanya Kuota Paket Bansos yang Di Berikan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Kepada Yandri Susanto.

    3. Usut Tuntas Kasus Korupsi Bansos Yang Merugikan Negara Sebesar Rp. 2,7 Triliun.

    4. Meminta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Zulkifli Hasan) Untuk Memberikan Sangsi PAW Dan Pecat Yandri Susanto Dari Partai PAN.

    Salam Hormat,
    Utoyo Usman (Koordinator GMPN)

    #FiatJustitiaRuatCaelum.
    #TangkapPejabatKorup.

  • Presiden Arahkan Seluruh Jajarannya Tangani Bencana Alam di NTT dan NTB

    Presiden Arahkan Seluruh Jajarannya Tangani Bencana Alam di NTT dan NTB

    Melanesiatimes.com – Presiden Jokowi menerima laporan terkait bencana alam baik yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan juga Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Presiden dalam kesempatan konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada hari ini menympaikan duka mendalam terhadap korban bencana alam di NTT dan NTB.

    Kepala negara menyatakan bahwa informasi terkait bencana alam tersebut dilaporkan Kepala BNPB terkait adanya banjir di dua provinsi tersebut. Ia pun telah menginstruksikan jajarannya untuk menangani bencana banjir di NTT dan NTB.

    “Atas nama pribadi dan juga seluruh rakyat Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa dalam bencana atau musibah tersebut,” kata Presiden Jokowi, Senin, (05/04/2021)

    Selain itu, presiden Jokowi juga menyatakan dirinya sudah memerintahkan jajarannya untuk memberikan bantuan, evakuasi dan penanganan terhadap korban bencana alam di NTT dan NTB.

    “Saya dan seluruh rakyat Indonesia memahami kesedihan yang mendalam dari saudara-saudara kita di NTT dan NTB yang terdampak bencana alam yang di timbulkan. Karenanya, saya sudah memerintahkan kepala, BNPB, Basarnas, Menteri Sosial, Menkes Menteri PUPR, dan juga panglima TNI/Polri guna melakukan secara tepat, cepat dan terukur evakuasi serta penanganan terhadap korban dari bencana dan juga penangnanya yang baik,”ujarnya

    Lebih lanjut, presiden menegaskan agar dilakukan pelayanan dengan cepat dan baik terutama perihal pelayanan kesehatan dan ketersediaan logisik untuk para pengungsi bencana di NTT dan NTB.

    “Bantuan kesehatan serta ketersediaan logistik harus perlu diperhatikan lebih utama,” sambungnya lagi

    Hingga saat ini seperti informasi yang didapatkan, banjir bandang dan tanah lonsor yang melanda baik di kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) menewaskan kurang lebih 50 orang akibat bencana tersebut. Pun juga yang terjadi banjir bandang di di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). (SF)

  • Survey Etos Institute: Tri Adhianto Tjahyono Raih Popularitas Tertinggi

    Survey Etos Institute: Tri Adhianto Tjahyono Raih Popularitas Tertinggi

    MELANESIATIMES.COM – Lembaga Survey Nasional Etos Indonesia Institute kembali merilis hasil survey terbarunya menyangkut Pilkada Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Dalam kesempatan rilis survey yang dilakukan, Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah menuturkan bahwa survey mereka dilakukan sudah sejak dua pekan lalu.  Sejak tanggal 12-27 Maret 2021 survey tersebut dilakukan menempatkan Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono menempati popularitas tertinggi mencapai 27 persen setelahnya di susul Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro dengan presentase sebesar 14 persen.

    Selain itu, kata Iskandarsyah disusul juga oleh Ade Puspita Sari dengan presentase popularitas 11 persen, zainal Mifta sebesar 10 persen, Tahapan Bambang Sutopo sebesar 7 persen, Eko Setyo Pramono sebesar 7 persen, H. Edi sebesar 6 persen dan juga Anim Imanudin sebesar 6 persen.

    “Tri Adhianto Tjahyono dengan presentase popularitas tertinggi dari hasil survey yang kami lakukan. Masing-masing berbeda-beda popularitasnya”kata Iskandarsyah di Raden Saleh, Cikini, Menteng Jakarta Pusat, Minggu, (04/04/2021)

    Selain itu ditempat yang sama dilanjutkan Direktur Bidang Infokom Etos Institute, Sultan Fadillah Heri Koswara memiliki presentase popularitas sebesar 4 persen, Ronny Herman sebesar 3 persen, Erick Rebiin sebesar 2 persen, dan Hawasi Syabrawi sebesar 1 persen serta disusul tokoh lainnya sebesar 2 persen.

    “Pilkada kan harusnya digelar 2022 nanti, namun berdasarkan keputusan pemerintah akhirnya penyelenggaraan pilkada di tahun 2024. Saat ini, temuan survey kami bahwa nama-nama tersebut yang saat ini popularitasnya tinggi. akan tetapi jalan tiga bulan kedepannya kita tentu tidak tahu siapa yang memiliki popularitas tertinggi lagi”tutur Iskandarsya

    Pasalnya, setiap calon memiliki cara tersendiri dalam menaikan popularitasnya 3 bulan kedepannya.

    “Tentunya cara mereka masing-masing berbeda-beda guna naikan popularitasnya masing-masing kedepannya”sambungnya lagi

    Adapun mengenai survey yang dilakukan sejak tanggal 12-27 Maret 2021 dengan menggunakan sampel 584 responden baik teruntuk perempuan dan juga laki-laki dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda, pendidikan, agama, dan juga afiliasi politik.

    Adapun juga mengenai cara survey, lanjut dia dilakukan dengan wawancara mendalam baik secara bertatap muka mauun melalui saluran telepon. Respon juga dipilih dengan melalui metode multistage rendome sampling, dengan menggunakan tingkat kepercayaan senilai 95%.

  • Lembaga Hukum HMI Desak Kapolri Copot Kabaintelkam Polri

    Lembaga Hukum HMI Desak Kapolri Copot Kabaintelkam Polri

    MELANESIATIMES.COM – Forum Blogger Independen (FBI) Jabodetabek menggalar diskusi virtual dan konferensi pers menyoroti keamanan negara yang diniainya masih perlu di evaluasi dari aspek antisipasi aksi kriminalisme dan terorisme di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini.

    Ketua Lembaga Hukum Himpunan Mahasiswa Islam (LKBHMI MPO) menyatakan, insiden penyerangan di Mabes Polri pada beberapa waktu lalu menjadi bahan evaluasi serius pimpinan polri kepada anggotanya yakni Irjen Paulus Waterpauw.

    “Terlepas teroris atau tidak, yang ingin saya tegaskan ialah dimana kerja intelijen Mabes Polri dalam melakukan deteksi aksi teror sehingga bisa jebol sehingga kok bisa jebol seperti itu. Karenanya Irjen Paulus Waterpauw harus di copot dari jabatannya”ujar Komarudin yang disampaikan dalam Diskusi Virtula FBI Jabodetabek dengan bertemakan “Kabaintelkam Polri Lemah” pada Minggu, (04/04/2021)

    Selain itu lanjut Komarudin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo harusnya memperhatikan hal tersebut. Pasalnya, kerja polri sebagai keamanan negara perlu lebih meningkatkan kerja profesionalisme anggotanya sebagai keamanan negara.

    “Kapolri harusnya tegas dan perlu mengevaluasi terhadap kerja bawahannya. Ini kelalaian dan kegagalan yang harus tegas di sikapi tegas. Bagaimana dengan Institusi lainnya, Mabes Polri yang super ketat seperti itu saja bisa jebol oleh aksi teror”tegasnya

    Pun demikian, ia berharap masyarakat dan pemuda tidak mudah termakan dan terhasut dengan informasi liar yang menyudutkan agama tertentu di Indonesia. Pasalnya, agama sejatinya tidak mengajarkan umatnya untuk melakukan tindakan kekerasan. Bahkan ia juga menyayangkan pihak tertentu yang mencoba mengaitkan insiden Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral dan Aksi Teror di Mabes Polri beberapa waktu lalu terhadap agama tertentu terutama islam.

    “Indonesia banyak agama, dan setiap kali aksi saparatisme dan terorisme di Indonesia selalu saja dilekatkan pada islam. Menurut saya ini desakkan yang memang sengaja mau mengecoh persatuan islam di Indonesia dengan aksi teror tertentu” paparnya

  • FBI Jabodetabek Desak Kapolri Sigit Prabowo Evaluasi Kinerja Kabaintelkam Polri

    FBI Jabodetabek Desak Kapolri Sigit Prabowo Evaluasi Kinerja Kabaintelkam Polri

    MELANESIATIMES.COM – Forum Blogger Independen (FBI) Jabodetabek menggalar diskusi virtual dan konferensi pers menyoroti keamanan negara yang diniainya masih perlu di evaluasi dari aspek antisipasi aksi kriminalisme dan terorisme di Indonesia yang terjadi belakangan ini.

    Ketua Koordinator FBI Jabodetabek, Ibrahim Malik Fatsey (IMF) menilai, dengan banyaknya insiden aksi teror yang terjadi belakangan ini perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah, dan Kapolri termasuk juga masyarakat dan kalangan muda.

    Menyikapi insiden tersebut, lanjut koordinator FBI akrabnya disapa IMF itu, bahwa hal tersebut merupakan kegagalan kinerja Kabaintelkam Polri, Irjen Paulus Waterpauw dalam menjalankan kerjanya. Pasalnya, insiden penyerangan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada Rabu, 31 Maret 2021 lalu harus menjadi evaluasi tegas oleh pimpinan polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Belakangan ini, Negara kita mendapat berbagai serangan yang mengganggu Kamtibmas. Dengan serangan di Mabes Polri kemarin, kami nilai sebagai bentuk kegagalan Kabaintelkam Polri pak Irjen Paulus Waterpauw yang harusnya menjadi bahan evaluasi tegas oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap anggotanya ini. Mabes Polri ini kan simbol pusat keamanan Negara, itu saja jebol bagaimana dengan lembaga lainnya?” Kata Koordinator FBI Jabodetabek, Ibrahim Malik Fatsey (IMF) dalam diskusi virtual bertemakan “Kabaintelkam Polri Lemah?” pada Minggu, (04/03/2021)

    Selain itu, mereka juga merekomendasikan kepada Menteri Petahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Prabowo Subianto untuk mengadirkan alat deteksi dini untuk Mabes Polri jika memang belum tersedia.

    “Kami juga merekomendasikan kepada pak Menhan Prabowo untuk mehadirkan alat deteksi dini ke Mabes Polri. Kalau memang benar nggak ada alat deteksi. Kalau pun memang ada, besar dugaan kami insiden terror yang terjadi knapa tidak dilakukan penjagahan dini? Atau jangan-jangan juga merupakan bagian dari desain besar sengaja di sembunyikan ataukah seperti apa?”Imbuhnya

  • Dewas KPK Tegaskan SP3 Kasus BLBI Sudah Sesuai Aturan

    MELANESIATIMES.COM – Dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perihal kasus dugaan korupsi surat keterangan tertulis Likuiditas Bank indonesia atau SKL BLBI kini kembali memicu polemik.

    Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Albert Ho menyatakan bahwa penerbitan SP3 tersebut memang merupakan kewenangan lembaga Anti Rasuah tersebut.

    “Benar. hal itu merupakan kewenangan dari KPK” ujar Albertina, Jumat, (02/04/2021)

    Ia menyatakan bahwa aturan tersebut terinci dalam undang-undang KPK baru. Lebih tepatnya, kata Albertina tertuang dalam pasal 40 undang-undang 19/2019 tentang KPK.

    “Ketentuannya sudah sangat sesuai dengan pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK” jelasnya

    Untuk diketahui sebelumnya bahwa, KPK memberhentikan kasus BLBI dengan tersangka Sjamsudin Nursalim dan juga Itjh Nursalim yang keduanya telah ditetapkan oleh KPK pada Senin, 10 Juni 2019 lalu. KPK yang saat itu menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Sjamsul Nursalim dan Istinya diduga melakukan perbuatan tersebut mencapai Rp 4,58 triliun rupiah.

    Kasus dugaan tersebut dikatakan KPK sudah dilakukan sejak Agustus 2013 lalu. Bahkan, KPK saat itu telah melakukan pengiriman surat untuk penyilidikan lebih lanjut, namun keduanya diketahui tidak pernah memenuhi panggilan dari KPK.

    Syamsul Nursalim dan Istrinya tersangkut pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 terkait pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    Dikatakan, BLBI diduga melakukan skema peminjaman yang diberikan kepada Bank indonesia kepada bank-bank lainnya yang dinilai mengalami masalah tentang likuiditas saat krisis moneter tahun 1998. Skema tersebut dilakukan dengan berdasarkan asas perjanjian Indonesia dengan IMF untuk mengatasi krisis moneter dan pada Desember 1998, Bank indonesia telah menyalurkan BLBI dengan nilai sebesar Rp 127,7 triliun untuk 48 Bank.

    Senada ditegaskan PLT Juru Bicara (Jubir) Ali Fikri bahwa pemberhentian kasus tersebut sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pasalnya, KPK telah sudah berupaya mengajukan hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK) perihal putusan lepas terhadap Syafruddin. Namun, kata Fikri ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI)

    “Bahwasannya kami pastikan pemberhentian (SP3) tersebut telah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Karena mengingat putusan akhir di tingkat MA dalam perkara SAT menjelaskan ada perbuatan sesuai dengan dakwaan, namun bukan tindak pidana” jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan pada Jumat, (02/04/2021)

  • Etos Institute : Perihal Teroris ke Mabes Polri, Ada Apa Lagi Negara Ini?

    MELANESIATIMES.COM – Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute Iskandarsyah angkat bicara terkait insiden aksi teror yang terjadi di Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) sore ini. Iskandarsyah juga menyerukan semua pihak termasuk aparat kemanan dan pemerintah untuk sudahi berbagai tudingan yang mengarah kepada agama di Indonesia.

    “Ada apa lagi sama negara ini? sudahi semuanya, yang muslim, non muslim, sudah sama-sama benahi negara ini, tak usah buat kisruh terus bangsa ini”kata Iskandar di Jakarta (31/3/2021)

    Pun juga dikatakan Iskandarsyah bahwa Insiden penyerangan tersebut seakan melecehakn instansi polri sebagai lembaga atau Institusi keamanan Negara.

    “Ini seperti pelecehan terhadap Institusi Polri. Tapi saya yakin pak Kapolri bisa tuntaskan ini sampai selesai”lanjut Iskandar

    Selain itu, Iskandarsyah berharap masyarakat dengan berbagai insiden yang terjadi belakangan ini diharapkan agar tidak lagi hanya menyudutkan islam.

    “Jangan buat asumsi-asumsi liar terkait apapun, termasuk posisi Pak Kapolri hari ini, jangan juga terus-terusan menyudutkan Islam. Saya percaya pak Kapolri orang yang hari ini diberikan banyak kepercayaan oleh banyak umat muslim untuk membenahi institusi ini” Ujarnya

    Iskandarsyah menerangkan, di Indonesia tidak ada intoleran. Kita semua umata beragama sudah final sangat toleransi, tidak ada kelompok islam garis apapun di Indonesia termasuk agama-agama lain, ini kelompok-kelompok yang sengaja menyudutkan Islam dan tak suka kepemimpinan Polri sekarang.

    Kendati demikian juga, Iskandarsyah membenarkan adanya hak suara muslim yang mendukung kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Karenanya dirinya mengharapkan agar tidak terjadi jadi lagi kesimpansiuran informasi dan pemberitaan yang justru menyedutkan islam sebagai ancaman bagi keutuhan Negara Indonesia.

    “Kalau kawan-kawan media tidak percaya nanti saya publish media hasil survey Etos Indonesia Institute, bahwa hampir 60% lebih yang memberikan suaranya adalah muslim, artinya banyak harapan mereka atas kepemimpinan pak Kapolri yang baru ini, jadi jangan buat asumsi yang tidak-tidak” paparnya lagi

    Ia meyakini Kapolri SIgit Prabowo akan mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi belakangan ini di dalam negeri dengan sebenar-benarnya. Lebih jauh dari itu, ia juga meminta presiden Jokowi untuk melakukan pencopotan terhadap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Boy Rafli yang dinilainya telah gagal dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan dari peristiwa yang terjadi di dalam negeri.

    “Saya yakin pak Kapolri dan jajaran bisa tuntaskan kasus ini sebenar-benarnya. Hari ini yang saya minta kepada pak Presiden adalah segera mencopot kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), buat saya BNPT sudah gagal mendeteksi dini kemungkinan-kemungkinan itu, termasuk peristiwa di gereja Khaterdal Makasar minggu lalu. Polri hanya mangamankan paska kejadian dan melakukan investigasi, yang punya peran besar adalah BNPT”Tegasnya

    “Satu hal yang harus digaris bawahi adalah BNPT punya anggaran besar untuk itu, Jangan selesai kejadian BNPT baru memberikan keterangan ini kelompok A atau B, kalau tahu itu kelompok A atau B harus nya BNPT harus bisa deteksi dini, Lalu selama ini apa yang dideteksi?, Sudah lah jangan ganggu pak Kapolri, sudah benar pak Presiden segera ganti kepala BNPT” tandasnya

  • Penggusuran Warga di Tebet Jakse, Ini Sikap Tegas BEM Nusantara Kepada Pemprov DKI

    MELANESIATIMES.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara) DKI Jakarta sikapi tegas terkait penggusuran bangunan yang dilakuan di Tebet Jakarta selatan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan.

    Koordinator Daerah Bemnus DKI Jakarta, Wixen Nando menyatakan bahwa penggusuran tersebut menjadi polemik baru yang harus adil dan bijak ditangani Gubernur Jakarta, Anies Baswedan

    “Bapak Gubernur Anies Baswedan kan pernah berkata dalam janji kampanye pada 2017 bahwa tidak akan menggusur warga yang ada DKI Jakarta, lalu faktanya sekarang ada penggusuran dan ini menunjukkan inkonsistensi bapak Gubernur DKI Jakarta” kata Wixen Nando di Jakarta, Rabu, (31/03/2021)

    Terlebih lagi kata Korda Bemnus DKI Jakarta akarabnya disapa Nando itu menyatakan bahwa dalam beberapa video yang sempat viral di media sosial beredar dilokasi penggusuran terjadi bentuk intimidasi kekerasan fisik yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada Mahasiswa yang dinilainya bisa berujung melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)

    “Kami mengutuk dan mengecam keras tindakan represif aparat Satpol PP kepada kami saat kami membantu warga di lokasi penggusuran” Ujar Wixen Nando Koordinator BEM Nusantara DKI Jakarta

    “Beredar beberapa video intimidasi dalam bentuk kekerasan fisik kepada kawan-kawan mahasiswa yang juga anggota BEM Nusantara DKI Jakarta yang sebenarnya bisa berujung pada pelanggaran HAM”Sambungnya lagi

    Akibat insiden tersebut, pihaknya berharap Pemprov DKI Jakarta tidak lagi menggunakan kekerasan kepada masyarakat yang tengah menjalankan tugasnya.

    “Kemarin itu kami BEM Nusantara DKI Jakarta mendapat perlakuan tidak baik dari Satpol PP, kami dipukul bahkan baju saya sendiri pun sampai robek ditarik oleh Satpol PP, ini jelas melanggar HAM. Kami juga ingin tegaskan kepada Pemrov DKI Jakarta agar tidak lagi menggunakan cara-cara kasar terhadap masyarakat” papar Wixen Nando

    Senada disampaikan Gawi Yaur yang juga anggota BEM Nusantara DKI Jakarta bahwa mahasiswa patutlah menjadi agen kontrol sosial yang memiliki tanggung jawab yang dilindungi undang-undang untuk bersama masyarakat memperjuangkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pun demikian juga, ia menekankan agar tidak terjadilagi bentuk kekerasan kepada masyarakat dan mahasiswa dikemudian hari. Hal tersebut menurutnya akan nantinya menimbulkan perosan baru di DKI Jakarta.

    “Kami sebagai mahasiswa hari ini dan atau seterusnya dapat menjawab harapan besar bagi masyarakat khususnya warga Tebet yang berlindung pada kekuatan Mahasiswa secara kolektif, tetap menggalang kekuatan demi terciptanya keadilan atas tanah warga Tebet yang sudah mereka tempati sejak zaman leluhur mereka lalu di gusur secara paksa oleh Pemprov DKI Jakarta” tandas Gawi Yaur

  • Viral..!! Gerakan Peduli Kabinet Desak Jokowi Copot Moeldoko Dari KSP

    Melanesiatimes.com – Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dimintakan untuk mencopot Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Seruan tersebut sontak viral dimedia sosial sejak keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menolak Kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

    Desakan yang sama juga datang dari Gerakan Peduli Kabinet (GPK) yang juga mendesak Presiden Jokowi agar mengambil sikap tegas terkait pencopotan KSP Moeldoko yang dinilainya memalukan Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.

    “Pak Presiden Segera dengan tegas harus mengambil sikap mencopot pak Moeldoko. Sejak keputusan Menkumham hari ini, kami menilai perbuatan Moeldoko telah mencoreng nama baik Kabinet Indonesia Maju” tegas Koordinator Nasional Gerakan Peduli Kabinet, Muhammad L saat dikonfirmasi pada Rabu, (31/03/2021)

    Sebelumnya, keputusan Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyatakan bahwa proses penolakan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di Deli serdang dikarenakan tidak memenuhi sejumlah syarat dokumen. Dengan hal demikian menjadi pertimbangan melalui verifikasi dan peninjauan yang mendalam oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk menolak KLB di Deli Serdang.

    Lebih lanjut, kata Muhammad L, dengan proses pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang dilakukan Moeldoko justru justru dikhwatirkan menjadi cerminan buruk Kabinet Indonesia Maju dimata Publik akibat perebutan kepemimpinan PD oleh Moeldoko. Pasalnya, Moeldoko yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) justru tidak mengindahkan kerja-kerja kenegaraan membantu negara untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi dan kesehatan akibat dampak pandemi covid-19 seperti saat ini.

    “Indonesia menghadapi krisis yang amat berat. Terlebih pemerintah sedang berupaya penuh untuk membawa Indonesia bisa keuar dari masa krisis ini. Lantas kemudian dengan perbuatan KSP Moeldoko yang menurut kami justru memalukan Kabinet Presiden Jokowi dan pak Kyai Ma’ruf Amin. Padahal kami yakin pak Moeldoko sadar betul akan perbuatannya itu” Jelasnya

    Diakhir pernyatannya, Muhammad L merencanakan akan menggalang aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada Jumat, 2 April 2021 esok untuk mengingatkan Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin terkait tindakan Moeldoko yang dinilianya melewati batas kerja kenegaraan sebagai pembantu presiden dan Negara.

    “iya benar. Kami yakinkan akan turun unjuk rasa untuk mengingatkan sekaligus mendesak pak presiden dan wakil presiden guna mencopot pak Moeldoko atas tindakannya yangmenurut kami sudah sangat melewati batas kerja-kerja kenegaraan dirinya sebagai pembantu presiden dan pelayan Negara”tuturnya

  • Ketua PMI Angkat Bicara Terkait Dengan di Peristiwa Gereja Katedral Sulawesi Selatan

    Ketua PMI Angkat Bicara Terkait Dengan di Peristiwa Gereja Katedral Sulawesi Selatan

    MELANESIATIMES.COM – Frans Freddy, Ketua Umum Poros Muda Indonesia (PMI) Angkat bicara terkait dengan musibah yang terjadi di Gereja Katedral Sulawesi Selatan.

    Ketua Poros Muda Undonesia (PMI) mengecam aksi bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, sekitar pukul 10.20WITA, Minggu (28/03/2021).

    Menurut PP PMI, aksi bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral, Kota Makasar, Sulawesi Selatan itu merupakan provokasi untuk menebar rasa ketakutan di tengah masyarakat yg tengah di landah wabah covid -19.

    Pasalnya, aksi bom bunuh diri ini terjadi setelah ibadah misa dan menjelang Hari Raya Paskah bagi umat Kristiani dan Hari Puasa bagi umat Muslim yg akan datang.

    “PP PMI mengecam segala bentuk teror yang terjadi di Gereja Katedral dan meminta kepolisian dan BNPT mengejar sel kelompok pelaku yang melakukan bom bunuh diri di Gereja Katedral,” ujar Ketua Umum Poros muda indonesia, Frans Freddy

    frans meminta masyarakat tidak terprovokasi dan tidak menyebarkan konten yang membuat rasa takut di masyarakat saat ini.

    Pihaknya mengajak seluruh tokoh agama bersama menjaga kebersamaan dan kerukunan masyarakat pasca aksi bom bunuh diri.

    “Saya mengingatkan kepada Kepala BIN,BNPT dan Kapolri agar bekerja lebih progresif mencegah dan menangkap sel teroris apalagi sudah mendekati Hari Paskah dan juga puasa agar masyarakat dapat tenang.” Tutup, Frans Freddy