Melanesia Times

Blog

  • Dukung Pemilu 2024 Sukses, Hendri Satrio Ajak Rakyat Pilih Presiden dengan Akal dan Hati

    Melanesiatimes.com – Pengamat Politik dari KedaiKopi, Hendri Satrio menilai bahwa Pemilu 2024 harus berjalan dengan sangat baik sesuai dengan suara dan aspirasi rakyat yang sesungguhnya, sehingga pelaksanaan politik elektoral nanti berjalan dengan damai dan sejuk.

    Kuncinya ada pada masing-masing rakyat khususnya para pemilih hak suara. Mereka harus bisa menggunakan semua kecerdasan emosi dan intelektual untuk memilih siapa sosok yang paling pantas memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

    “Terkadang kita juga mesti menggunakan hati, jadi nggak cuma akal, tapi juga hati untuk menentukan siapa pemimpin kita,” kata Hendri dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (9/12).

    Sebab, memilih seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari satu atau dua aspek saja. Akan tetapi banyak faktor karena akan berdampak pada karakter kepemimpinan nasional masa depan.

    “Maksudnya, ini patut atau tidak jadi pemimpin, wajar tidak kalau mereka mimpin, waras tidak kalau nanti mereka memimpin kita. Banyak hal yang harus diperhatikan,” ujarnya.

    Sehingga nanti, sosok yang dipilih oleh rakyat adalah pemimpin yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas menjadi seorang pemimpin.

    “Yang dipilih itu yang memang sudah siap jadi pemimpin dan memang bisa memimpin,” sambungnya.

    Kemudian, ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak menggadaikan hak suaranya dengan barter yang tidak sepadan, misalnya dengan sembako atau amplop berisi uang misalnya. Sehingga masyarakat pun bisa cerdas memilih dan tahu harus memilih sosok pemimpin yang seperti apa nanti di bilik TPS tanggal 14 Februari 2024.

    “Tapi, jangan sampai suara ditukar dengan sembako, uang atau hadiah-hadiah lain, itu sih,” tutur Hendri.

    Karena kata Hendri, salah satu anomali yang masih menjadi pekerjaan rumah besar masyarakat Indonesia adalah ikut melawan politik uang. Terlebih, para elite-nya pun tak jarang mengiming-imingi konstituen untuk memilih dengan memberikan imbalan uang dan materi lainnya.

    “Mereka (masyarakat) sih udah cerdas ya, hanya memang saat ini yang perlu disadarkan justru penolakan terhadap money politic, jadi jangan mau suara mereka ditukar dengan sembako, suara mereka ditukar dengan makan gratis, dan hal-hal yang berbau money politic lainnya,” tegasnya.

    Terakhir, ia juga menyoroti soal debat Capres-Cawapres yang hendak dihelat oleh KPU mulai 12 Desember 2023 mendatang. Menurutnya, debat itu penting sekali untuk mengukur seperti apa ide dan gagasan para kontestan ini sehingga merasa layak untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

    Dalam konteks itu, ia ingin agar para kontestan bisa berlaku dewasa dan menjunjung tinggi nilai sportifitas. Tidak boleh ada serangan yang sifatnya personal, akan tetapi lebih kepada ide dan gagasan serta program yang ditawarkan.

    “Namanya debat itu harus saling menjatuhkan, tapi saling menjatuhkan ide dan gagasan, kalau ide dan gagasannya nggak bener, nggak usah dijatuhkan, visi misinya juga jangan dijatuhkan nggak usah dikalahkan,” ujarnya.

    “Yang nggak boleh itu menjatuhkan secara personal, jadi yang diserang itu bukan siapa yang membawa pesan, tapi pesannya; visi misinya, idenya, gitu,” pungkasnya.

  • Bagi Sembako Saat Kampanye Bisa Dipidana!

    Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, menegaskan bahwa peserta pemilu dilarang membagikan sembako pada saat masa kampanya pemilu 2024.

    Pimpinan Bawaslu RI menjelaskan bahwa pembagian sembako pada masa kampanye dikategorikan sebagai politk uangg.

    “Sembako tidak boleh dibagi,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dikutip Melanesiatimes.com , Sabtu (09/12/2023).

    “Kalau sudah bagi sembako, masuk (kategori) politik uang. Tindak pidana nanti,” sambungnya.

    Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang mengatur bahwa siapa pun dilarang untuk memberikan/menjanjikan uang atau materi lainnya secara sengaja kepada masyarakat sebagai pihak peserta kampanye.

    Ketentuan pidananya tercantum pada pasal 523 UU Pemilu, yang selengkapnya berbunyi:

    Pasal 523

    (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

     

     

  • Buntut Pengakuan Mantan Ketua KPK, Puan Buka Suara Terkait Peluang Interpelasi DPR Terhadap Jokowi

    Melanesiatimes.com – Terkait dugaan intervensi Presiden Jokowi terhadap mantan ketua KPK RI Agus Raharjo untuk memberhentikan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto yang disampaikan lansung oleh Agus kepublik menuai pro dan kontra.

    Terbaru, Ketua DPRI RI Puan Maharani angkat suara soal peluang interpelasi DPR terhadap Jokowi  dalam menyikapi pengakuan mantan ketua KPK itu.

    Puan menyampaikan bahwa pihaknya menjunjung tinggi supermasi hukum, namun dia mengatakan usulan interpelasi merupakan hak masing-masing anggota dewan.

    “Kami menjunjung supremasi hukum yang ada. Jadi yang kami kedepankan adalah bagaimana menjalankan supremasi hukum itu secara dengan baik-baik dan benar. Bahwa kemudian ada kemudian nantinya ada wacana atau keinginan dari anggota untuk melakukan itu, itu merupakan hak anggota,” Ujar Puan Maharani, dikutip Melanesiatimes.com, Sabtu (09/12/2023).

    “Kami juga akan mencermati apakah hal itu diperlukan atau tidak. Yang penting bagaimana supremasi hukum itu bisa berjalan secara baik dan benar,” sambungnya.

    Untuk diketahui dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:

    1. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

    3. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

    a. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;

    b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau

    c. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

     

  • Ketua Bawaslu Kembali Mengingatkan Peserta Pemilu Agar Ikuti Aturan Main Kampanye

    Melanesiatimes.com – Pimpinan Bawaslu RI, Rahmat Bagja kembali mengingatkan peserta pemilu 2024, untuk selalu menaati peraturan, salah satu yang disoroti yakni Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming yang melakukan aktivitas Politik di kawasan bundaran HI ketika Car Free Day (CFD) dimana Gibran membagikan susu kepada orang-orang yang berolahraga saat itu pada Minggu (03/12).

    “Kegiatan capres dan cawapres, kami sudah imbau dari kemarin, tidak boleh menggunakan CFD sebagai arena kampanye, Itu jelas. itu sudah dimulai, ini kesepakatan kita pada tahun 2019,” tegas Bagja dikutip Melanesiatimes.com, Jumat (08/12/2023).

    Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa memang dalam aturan Bawaslu tidak tertuang tetapi sudah diterjemahkan melalui peraturan pemerintah daerah, dalam hal ini intruksi Gubernur.

    “Silakan baca itu. Dan itu dari tahun 2019. Itu kenapa ketegangan dimulai dari CFD kan enggak boleh juga. Sudah lah, jadi sekarang kita kembali kepada aturan perundang-undangan di daerah,” ungkap Bagja.

    Sebelumnya diberitakan, Bawaslu DKI tengah menelusuri kegiatan bagi-bagi susu yang melibatkan Gibran di area CFD Sudirman-Thamrin Jakarta.

    Sebagai informasi, lokasi CFD di Jakarta tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Larangan kegiatan politik di area CFD tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

  • KPU Kota Sorong: Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan KPPS Kota Sorong.

    Melanesiatimes.com – Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat PPD dan PPS Se-Kota Sorong, dilaksanakan di Mariat Hotel, Jumat (08/12/2023).

    Ditemui di Mariat Hotel Hilman Djafar Anggota KPU (Devisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM) yang juga, merupakan Plh Ketua KPU Kota Sorong menyampaikan “Kegiatan ini dilakukan guna menyamakan persepsi di tingkat TPS dalam rangka perekrutan anggota KPPS sesuai dengan jumlah TPS.

    Masing-masing TPS terdiri dari 7 orang anggota KPPS, sedangkan jumlah TPS Kota Sorong sendiri berjumlah 730 TPS, sehingga perekrutan ini berjumlah kurang lebih 5.110 orang anggota KPPS. Tandas Hilman.

    Perekrutan KPPS 2024 ini beda dengan tahun sebelumnya yakni 2019, pasalnya, perekrutan ditahun 2024 menggunakan metode seleksi berkas mulai dari KTP, Ijazah, sampai pada surat Kesehatan, sedangkan ditahun 2019 hanya sebatas pengusulan, sehingga beda dari sistem perekrutannya dan persyaratannya.

    “Kami juga telah berkoordinasi dengan kepala-kepala Puskesmas yang ada dikota sorong dalam rangka pemeriksaan kesehatan untuk perekrutan anggota KPPS “Ungkap Hilman

    Perekrutan KPPS dilakukan oleh PPS dan dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga masyarakat semua punya hak yang sama untuk mendaftarkan diri sesuai dengan tempat domisili dan tetap memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota kpps.

    Kenapa Ijazah dibutuhkan? karena secara berjenjang disampaikan oleh KPU RI, bahwasanya Kalau ada Ijazah, berarti itu sebagai bukti dia bisa membaca, menulis dan berhitung, kalau tidak berijazah maka bisa jadi mereka tidak bisa membaca, menulis dan menghitung pada saat perhitungan suara nanti. Jawab Plh Ketua KPU Kota Sorong, Hilman Djafar.

    Hilman juga berharap perekrutan ini harus sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat, sehingga betul-betul menyeleksi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku seperti memiliki KTP, Ijazah dan Surat Kesehatan, kalau dari beberapa syarat tidak terpenuhi maka tidak bisa diloloskan sebagai anggota KPPS. Dan yang perlu diperhatikan adalah, pendaftar bukan orang partai, tim sukses ataupun relawan dari caleg dan capres. Tambahnya.

    Pendaftaran KPPS ini dibuka dari tanggal 11 Desember – tanggal 15 Desember 2023, sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 9 tahun 2022 dengan keputusan KPU nomor 1669 tahun 2023 atas perubahan ketiga atas keputusan KPU nomor 476 tahun 2022.

    Terkait honorium KPPS, Plh Ketua KPU Kota Sorong Hilman Djafar menyampaikan, gaji anggota dan ketua KPPS Pemilu 2024 naik dibandingkan dengan honor pada tahun 2019.

    Pada Pemilu 2019, honor anggota KPPS hanya Rp.500.000, kini pada Pemilu 2024 naik menjadi Rp.1,100.000. Gaji ketua KPPS Pemilu 2019: Rp.900.000, ditahun 2024 naik menjadi Rp1.200.000.

  • Panglima TNI dan Kapolri Kunjungi Papua, Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri Menjelang Pemilu 2024

    Melanesiatimes.com – Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si, dan Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua pada Jumat (08/12/2023).

    Kunjungan ini dalam ragaka agenda penuh yang meliputi berbagai kegiatan penting di Kota Jayapura.

    Rangkaian kegiatan kunjungan ini meliputi mendengarkan Paparan Situasi Wilayah Papua oleh Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua, memberikan Pengarahan kepada Prajurit TNI-Polri, serta melaksanakan kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan. Agenda ini terbagi di dua lokasi, yakni Kodam XVII/Cenderawasih dan Mako Lantamal X Jayapura.

    Kunjungan ini menjadi wilayah pertama bagi Jenderal TNI Agus Subiyanto ke Provinsi Papua setelah dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo pada 22 November 2023.

    Selain itu, kunjungan ini juga dimaksudkan sebagai langkah strategis Panglima TNI dan Kapolri untuk meningkatkan sinergitas antara TNI-Polri dalam menjaga kelancaran dan keamanan menjelang Pemilu 2024. Hal ini sejalan dengan komitmen yang disampaikan Panglima TNI dalam kunjungannya ke Mabes Polri sebelumnya.

    Dalam rencananya, kedua jenderal tersebut akan melibatkan personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk melakukan patroli di seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat Polda maupun polres guna memastikan jalannya Pemilu dengan aman dan lancar di seluruh wilayah tanah air.

  • FPM Dukung Ketua KPK dan Kapolri Berantas Korupsi di Maluku

    Melanesiatimes.com – Forum Peduli Maluku “Mendukung gerakan pemulihan nama baik lembaga KPK Oleh Ketua KPK RI bapak Nawawi Pomolango yang baru di Lantik oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 27 November 2023 di Istana Negara Indonesia.

    Dan kami keluarga Forum Peduli Maluku juga mendukung langkah-langkah Strategis bapak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran polri, serta hadir di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk dukungan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan pada khususnya Provinsi Maluku.

    KPK dan Polri adalah lembaga penegak hukum yang hari ini menjadi kepercayaan masyarakat, Oleh dari itu Kami Forum Peduli Maluku Mendesak dua lembaga tersebut agar senantisa berkomitmen dalam penegakan hukum.

    Sebagai Kordinator Aksi Ali Alkatiri, Menyampaikan ke Media bahwa untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Ke dua Lembaga Tersebut yang bertajuk Lebanga ANTIRASUAH dan PERSIS POLRI, dan yang mana telah tercoren nama baik yang di lakukan perah Oknum yang telah di ketehui oleh public sebagai contoh kasus ferdy S dann Firli B.

    Sehingga kami dari kordinator aksi Forum Peduli Maluku mendesak ketua KPK RI yang baru, agar dapat mengambil alih kasus dugaan Korupsi Anggaran Proyek Reboisasi senilai Rp. 2,5 Miliar dan anggaran covid-19 Rp. 100 Miliar yang melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

    Dan Kordinator Aksi juga meminta kepada kejaksaan agung RI dapat mengevaluasi kepala kejaksaan Tinggi Maluku, karena Kami menduga bahwa pimpinan Kejati Maluku tidak serius mengawal kasus-kasus dugaan Korupsi yang terjadi di provinsi maluku saat ini.

    Dan juga Kordinator menyampaikan bahwa kita tidak semena-mena untuk buat gerakan peduli Maluku ini bukan atas dasar kepentingan pribadi/kelompok namun atas dasar kepentingan pemberantasan korupsi yang terjadi di provinsi Maluku.

    Kordinator Aksi Novi Manaban, Bahwa penyampaian pendapat di mukan umum baik lisan maupun tulisan di jamin oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

    Oleh sebab itu, kordinator aksi Manaban, menegaskan bahwa, tidak boleh ada kelompok-kelompok yang melakukan premanisme, dan memanfaatkan masyarakat untuk mendukung oknum-oknum yang terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi.

    Oleh Kordinator Aksi Ardi Kelian” Menyampaikan Ke Media Bahwa Kami menilai hingga saat ini pihak Kejati Maluku tidak mampu menghadirkan Sekda Maluku untuk diperiksa sebagai pihak yang diduga terlibat secara langsung dengan dua kasusu tersebut.
    Untuk diketahui, dua dugaan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan Pidsus Kejati Maluku.

    Kasus tersebut adalah perkara dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Tanggap Darurat Covid-19 Provinsi Maluku dan Proyek Reboisasi Dinas Kehutanan

    “Kami forum peduli maluku meminta Kejati Maluku untuk serius dalam mendalami 2 kasus yang melibatkan Sekda Provinsi maluku, Kami menilai hingga saat ini pihak Kejati Maluku tidak mampu menghadirkan Sekda Maluku untuk diperiksa sebagai pihak yang diduga terlibat secara langsung dengan dua kegiatan tersebut.

    Untuk diketahui, dua kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan Pidsus Kejati Maluku. Pak Sekda disebut-sebut berada dalam pusaran dua kasus dugaan korupsi di tubuh pemerintah Provinsi Maluku,

    Sekda Maluku diduga memiliki peran dalam kedua kasus tersebut, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Kehutanan maupun sebagai Sekda Provinsi Maluku.

    “Bagi kami harus ada ketegasan secara tindakan dari pihak kejati maluku dalam penanganan masalah ini, jangan sampai berbagai kesibukan sekda maluku di jadikan alasan untuk menghindar dari pemanggilan dari kejati.

    Kami dari forum peduli maluka (FPM) jakarta. Akan tetap mengawal dua kasusu dugaan korupsi yang terjadi di provinsu maluku.
    Mendesak lembaga penegak hukum komisi pemberantas korupsi (KPK) RI, dalam menjaga citra nama baik lembaga. Sehingga tidak ada mosi ketidakpercayaan kami terhadap lembaga. Maka Meminta agar kasus dugaan korupsi yg terjadi d provinsi maluku harus secepatnya di panggil yang bersangkutan dan periksa dan harus diproses secepatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini.

    Dan gerakan menyelamatkan Maluku ini tidak ada kelompok mana pun yang menunggangi aksi menyelamatkan Maluku. Dan Ini murni lahir dari panggilan hati Putra Daerah Maluku.

    #KitaBersamaKPK
    #KitaBersamaPOLRI
    #KitaBersamaKEJAGUNG

  • PP SBT Sayangkan Sikap Sekda SBT yang Tidak Kooperatif Terhadap Panggilan Penyidik Kejati Maluku

    Melanesiatimes.com – Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Seram Bagian Timur (PP SBT) Jabodetabek Irfandi Fesanlau Angkat bicara terkait Sekretaris Daerah (Sekda) Seram Bagian Timur yang Kembali Mangkir dari Panggilan Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Setda SBT tahun anggaran 2021 senilai Rp 28,8 Miliar.

    Hal itu disampaikan Irfandi dalam keterangan tertulisnya bahwa, ini merupakan pemanggilan yang kedua kalinya dari Kejati Maluku kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,”Ujar Irfandi kepada Melanesiatimes.com, (08/12/2023).

    Harusnya Sebagai Aparatur Negara dan sebagai Pejabat Publik Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Djafar Kwairumaratu harusnya Kooperatif memenuhi Panggilan Kejaksaan Tinggi Maluku, Bukan Malah Mangkir dan seolah tidak merespon pemanggilan tersebut.

    Tak hanya itu, Pria yang akrab disapa Fandi itu juga mengatakan bahwa ketika Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tidak Kooperatif untuk memenuhi panggilan Jaksa, maka kami berharap Kejati Maluku harus tegas bila perlu segara tangkap paksa Sekda SBT, jangan sampai seolah – olah ini menghambat proses Hukum yang sedang dilakukan oleh Kejati Maluku,”Tegasnya.

    Kami juga sangat mendorong Aparat Penegakan Hukum untuk terus bekerja sesuai prosedur Hukum guna memberikan Kepastian Hukum serta menjaga Proses Hukum yang berkeadilan dan berkemajuan. Jika proses Hukum sudah sesuai dengan prosedur, dan belum ada itikad baik, Maka segara Aparat Penegak Hukum harus segera menangkap secara paksa yang bersangkutan.

    “Kalau sudah dipanggil bebarapa kali dan masih mangkir lagi, Maka Aparat Penegak Hukum wajib hukumnya dijemput serta ditangkap secara paksa”.

    Terakhir, Irfandi juga mengatakan bahwa Upaya mangkir dari Panggilan Kejati Maluku yang dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian ini mencerminkan perilaku Aparatur Negara serta Pejabat Publik yang tidak taat Hukum,”Tuturnya.

  • Bingun Cari Masjid Untuk Sholat Jumat? Berikut Daftar Masjid Terdekat di Kawasan Menteng Jakarta Pusat

    Melanesiatimes.com – Sholat Jumat wajib dikerjakan bagi laki-laki muslim yang telah baligh. Ada banyak keutamaan yang bisa diraih dengan mengerjakan sholat Jumat, salaah satunya yakni jadi amalan penggugur dosa.

    Perintah untuk menunaikan sholat Jumat sendiri terdapat dalam firman Allah SWT, yaitu pada Al-Qur’an Surah Al Jumu’ah ayat 9.

    Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila (Seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang Demikian itu lebih baik bagimu juka kamu mengetahui.” (QS. Al.Juma’ah:9).

    Nah bagi para pekerja maupun masyarakat yang berada di sekitaran menteng yang ingin melaksanakan sholat jumat tapi bingun mencari masjid terdekat dari kantor atau tempat kerja, maka berikut kami rangkum beberapa masjid terdekat di sekitaran Menteng Jakarta Pusat sebagai berikut:

    1. Masjid Stasiun CIKINI Alamat: Jl. Pegangsaan Barat No.14-2, RT.16/RW.5 Kelurahan: Menteng Kecamatan: Menteng Kota: Jakarta Pusat

    2. Masjid Nurul Kalam Alamat: JL. Menteng Tenggulun, Rt. 05 Rw. 10 , Menteng , RT.4/RW.10 Kelurahan: Menteng.

    3. Masjid Jami Sirojul Huda Alamat: Jl. 01 Jl. Menteng Jaya No.08, RT.1/RW.8 Kelurahan: Menteng Kecamatan: Menteng Kota: Jakarta Pusat.

    4. Sunda kelapa Alamat: Jl. Madiun No.1, RT.2/RW.4 Kelurahan: Menteng Kecamatan: Menteng Kota: Jakarta Pusat.

    5. Masjid Miftahul Falah Alamat: Jl. Menteng Jaya No. 1 RT 005 RW 01 Menteng Menteng Jakarta Pusat.

    6. Masjid Jami Alburhan Alamat: Jl. Menteng Sukabumi Gg. 2 No.RT.4, RT.5/RW.3 Kelurahan: Menteng Kecamatan: Menteng Kota: Jakarta Pusat.

    7. Masjid Taman Menteng Alamat: RT.3/RW.005, Menteng , RT.3/RW.5 Kelurahan: Menteng Kecamatan: Menteng Kota: Jakarta Pusat.

    8. Masjid Tawakkal JL. Anyer, No. 15 Rt. 02 Rw. 09, Menteng, RT.4/RW.2, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat.

    9. Masjid Jami Aljamaah Jl. Anyer V No.101, RT.5/RW.2, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusa.

    10. Masjid LDII Babussalam Jl. Menteng Jaya No.43, RT.8/RW.8, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat.

    Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi yang menjalankan, semoga amal ibadah Bapak/i diijabah oleh sang pencipta, Aamiin.

  • Peraturan Menkes, Bagi yang Kena Covid 19 Wajib Isoman Selama Lima Hari

    Melanesiatimes.com – Kado akhir tahun 2023 untuk Indonesia, terdapat kasus Covid.19 disampaikan meningkat hingga tiga kali lipat, dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 menjabarkan tertakait dengan panduan atau Pedoman Pennggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid19), dan karantina Mandiri bagi yang terdeteksi Covid 19.

    “Dalam hal diagnosa sudah ditegakkan, dan dilaksanakan isolasi mandiri, maka pasien COVID-19 berhak mendapatkan hak untuk melakukan isolasi mandiri di rumah selama 3-5 hari dan tidak beraktivitas baik di sekolah, di tempat kerja, tempat ibadah atau tempat tempat umum sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang mengeluarkan surat keterangan dengan tetap tinggal di rumah,” tulis Permenkes Nomor 23 Tahun 2023, dikutip Kamis (7/12/2023).

    Selai itu kemenkes menegakan dalam permenkes tersebut dia menjelaskan bahwa apabila yang terkena Covid tingga satu rumah maka hindari interaksi secara lansung dengan keluarga yang sudah lansia, serta yang memiliki penyakit penyerta dan penyakit – penyakit lainnya yang cepat menular.

    “Jika tinggal satu rumah dengan mereka maka hindari interaksi langsung dengan mereka (lansia, orang dengan komorbid, dan ibu hamil) dan tetap memakai masker medis meski di dalam rumah,” tegas Kemenkes RI melalui Permenkes Nomor 23 Tahun 2023.

    Untuk diketahui, Kemenkes mengungkapkan bahwa tren Covid-19 di Indonesia cenderung meningkat setiap minggunya. Menurut dr. Maxi, varian yang masih mendominasi adalah Omicron subvarian XBB 1.5.

    “Di negara kita terpantau bulan ini kecenderungan naik ada, dari minggu ke minggu. Kasus konfirmasi rata-rata per hari itu di 40, barangkali 35 sampai 40 per hari,” ungkap dr. Maxi dalam konferensi pers daring, Rabu (6/12).