Blog

Melanesiatimes.com – Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, menggelar rapat kerja pada hari ini di Aston Hotel, rabu (02/11/2023).

Dalam rangka pembangunan kantor DPD RI di wilayah – wilayah Perwakilan Daerah masing-masing, PURT DPD RI, melakukan Rapat kerja guna membahas masalah terkait.

Rapat ini dihadiri oleh 24 Anggota Perwakilan PURT DPD RI, dari masing-masing wilayah yang ada di Indonesia, 4 anggota DPD RI, perwakilan Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, serta Forkopinda Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Ditemui di Aston Hotel Ahmad Nawardi selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga DPD RI, menuturkan, sebelumnya Rapat ini sudah pernah dilakukan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2023, guna membahas pembangunan kantor DPD RI di daerah perwakilan masing-masing, dan hari ini kita laksanakan lagi di kota sorong guna memantangkan, hasil rapat di jakarta.

Rapat kerja ini juga melibatkan pemerintah Provinsi Papua Barat dan papua Barat Daya beserta Forkopinda Papua Barat dan Papua Barat Daya yang tujuannya adalah membahas kebutuhan kantor perwakilan, karena sampai hari ini Papua Barat belum memiliki kantor yang permanen.

“Harapannya adalah ditahun 2024 nanti, kita sudah bisa memiliki Kantor yang permanen di Papua Barat dan Papua Barat Daya, agar ketika terpilihnya 4 Anggota DPD RI, Papua Barat dan Papua Barat Daya sudah memiliki kantor perwakilan yang permanen. Harap Ahmad.

Lanjut Ahmad, kami juga tentu berharap kerjasama dengan pemerintah Daerah, agar dapat membantu atau menghibahkan tanah kepada DPD RI, untuk membangun kantor perwakilannya. Tandas Ahmad kepada Melanesia Times.

Diwaktu yang sama M. Sanusi Rahaningmas selaku Anggota DPD RI Perwakilan Papua Barat menyampaikan “Dalam rangka rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan pemerintah daerah dan Forkopinda, pembentukan pembangunan kantor DPD RI di seluruh wilayah Republik Indonesia terutama di Provinsi Papua Barat Daya yang baru dimekarkan, tentu harus ada kesiapan dari pemerintah Daerah”. Ucapnya.

Menurut MSR, ini merupakan Salah satu agenda yang memang diatur dalam undang-undang maupun tata tertib DPRD, di mana setiap daerah sudah wajib punya kantor perwakilan sendiri.

Dampak positif dalam pembangunan kantor perwakilan ini, juga akan menyerap tenaga kerja, mulai dari pegawai, staf, driver, security dan claning servis.

“Rekrutmen ini melalui Anggota DPD RI, masing-masing 12 orang pegawai, ditambah Driver, security dan claning service yang di gaji langsung oleh pusat”. Ungkap MSR.

MRS berharap kepala kantor perwakilan DPD RI, tidak lagi di rekrut dari jakarta kendati, di seleksi saja dari Daerah masing-masing, sebagaimana periode sebelumnya, kepala kantor di angkat dari Daerah setempat, tujuannya adalah, sudah memahami kondisi daerah dan kearifan lokal yang ada di daerah. Tambahnya.

Hal senadapun disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya, George Yarangga, mewakili PJ Gubernur memberitakan, kunjungan Kerja DPD RI, dalam rangka rencana pembangunan kantor DPD RI, di Papua Barat Daya Pemerintah Papua Barat Daya. “Sesui dengan penjelasan sekjen DPD RI tadi bahwa sebelumnya dibeberapa daerah sudah ada kantor perwakilan daerah, Namun dilakukan moratorium sehingga itu di hentikan”. Tandasnya.

Lanjut George, tapi sekarang sudah bisa maka dari itu kami selaku pemerintah pada prinsipnya siap membantu dengan menyediakan lahan, terkait masalah lahan, tadi sudah ada informasi dari biro pemerintahan bawah ada 50 Hektar lahan yang eksisting, namun 35 hektare masih diperjuangkan, karena ada beberapa kantor vertikal juga yang direncanakan untuk dibangun, ntah itu di dalam atau nanti dilahan yang lain. Semua ini nanti pada saat jamuan makan malam, antara pimpinan PURT dengan Penjabat Gubernur PBD baru dibicarakan lebih lanjut, dan menunggu arahan petunjuk dari Bapak Penjabat Gubernur lewat OPD dalam hal ini biro pemerintahan. Tutupnya. (DIR)

Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, melaksanakan rapat koordinasi finalisasi pengisian dan verifikasi data calon anggota DPD RI dan DPRD Provinsi Papua Barat Daya di Vega Hotel, Selasa (01/11/2023).

Dalam Surat Suara Pemilihan Umum tahun 2024, bersama calon anggota DPD RI dan juga DPRD Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka, melakukan pencermatan bersama bakal calon dan juga partai politik untuk memastikan kecocokan dan kesesuaian nama, gelar dan juga tanda baca, sehingga data ini sudah harus dipersiapkan sebelum penetapan daftar calon tetap pada tanggal 3 November besok. “Setelah penetapan daftar calon tetap, daftar nama yang hari ini kita lakukan verifikasi, akan kita bawa ke Jakarta dalam rapat koordinasi finalisasi tingkat nasional pada tanggal 5 sampai tanggal 7 nanti”. Ujar Andarias Daniel Kambu.

Data itu akan diperuntukkan untuk selanjutnya akan dilakukan pencetakan surat suara Nanti pada tanggal 10 November 2023, Oleh sebab itu kegiatannya kita merasa penting dan dilakukan oleh seluruh KPU di Indonesia, provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan finalisasi terakhir sebelum masuk pada penetapan daftar calon tetap nanti besok tanggal 3 November 2023.

“Peserta yang hadir pada giat hari ini adalah perwakilan dari 18 partai dan dari DPD RI, ada bacaleg yang dating dan juga ada yang diwakili oleh L.O.nya”.Ucap Ketua KPU Papua Barat Daya.

Melanesiatimes.com – Hari ini KPU Provinsi Papua Barat Daya Resmi Mendaftarkan Diri di Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (01/11/2023).

Ditemui di Vega Hotel Ketua Dewan Pengarah DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya Tojit (Tomas Jitmau)  menyampaikan beberapa hal terkait soal legalitas KNPI Provinsi Papua Barat Daya yakni,  organisasi itu harus terdaftar di kesbangpol dan memiliki keabsahan, dan di hari ini selasa tanggal, 0 1/11/2023, “kami sudah mendaftarkan diri sebagai KNPI Provinsi Papua Barat Daya di Kesbangpol pada pukul 9 pagi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dari kesbangpol pada saat kami melapor, kesbangpol memberikan 15 persyaratan yang harus dipenuhi dan puji Tuhan hari ini syarat dan ketentuan tersebut telah terpenuhi sehingga, berkas yang kami masukan sudah di terima oleh pihak Kesbangpol dan sampai detik ini KNPI Provinsi Papua Barat Daya hanya satu yang terdaftar secara kelembagaan dan memliki legalitas yang sah dan diakui”. Kata Tojit.

“Kami sudah cek dan konfirmasi ke kesbangpol bahwa, tidak ada KNPI Provinsi yang terdaftar di sini, kecuali kami yang mendaftar pada hari ini”. Tambah Tojit

Tojit juga mengungkapkan bahwasanya KNPI dan Pemuda Papua Barat Daya selalu mendukung program – program pemerintah kota maupun provinsi, dan siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam pengembangan pembangunan, pendidikan, kesehatan dan kebersihan pada provinsi yang baru ini.

Bukan hanya Ketua Dewan Pengarah DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya, namun Tojit juga merupakan ketua MPI Kota Sorong dan sampai saat ini masih aktif, tojit pun mengungkapkan “Kami berharap kepada seluruh elemen Pemuda agar mari sama-sama kita bangun negeri ini dengan kekompakan dan kebersamaan untuk kemajuan provinsi Papua Barat Daya lebih maju lagi”. Ungkap Tomas Jitmau.

Diwaktu yang sama, Apriyanto (Ato) Ketua Panitia Rapinda KNPI Provinsi Papua Barat Daya memberikan apresiasi kepada Thomas Jitmau, yang telah mendaftarkan KNPI Provinsi Papua Barat Daya ke Kesbangpol Papua Barat Daya.

“saya selaku Ketua Panitia Rapimda DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya, memberikan apresiasi dan mendukung penuh Kaka Tojit yang telah mendaftarkan KNPI sebagai wadah pemuda yang sah kepada pemerintah provinsi, dengan adanya tanda daftar maka kamipun sudah bisa melakukan kegiatan – kegiatan yang jadi program kami dengan legalitas yang jelas” Tegas Ato kepada Media Melanesia Times. (ZK).

Melanesiatimes.com – Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Nasdem Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya memberikan pernyataan terkait, persyaratan DCT memberikan pernyataan langsung kepada Media Melanesiatimes.com. Selasa (01/11/2023)

Ditemui di kediamannya Abdul Manaf Rahayaan (AMR), sabagai bakal calon legislatif provinsi Papua Barat Daya, dari partai Nasdem no urut 2 menyampaikan berdasarkan ketentuan pasal 93 huruf d pasal 219 ayat 1 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum badan pengawas pemilihan umum Provinsi Papua Barat mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota dan ketentuan pasal 20040 ayat 1 huruf g yang mana menyatakan bahwa bakal anggota calon DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.

“Sesuai ketentuan diatas maka saya menerangkan bahwa benar saya pernah menjadi narapidana pada tahun 2014 sampai 2017, dalam kasus tipikor, namun kala itu saya sudah diberikan surat bebas dari Lapas Sorong. Ucap AMR.

Lanjut AMR, sebagai warga negara yang baik tentu, saya akan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, kendati yakin dan percaya bahwa komisioner Bawaslu dan KPU adalah lembaga yang independen, transparan dan profesional, oleh karena itu segalah macam surat yang diberikan kepada partai, saya yakin untuk perbaikan dalam rangka menjalankan undang-undang dan ketentuan yang berlaku di Republik ini. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya pribadi dan semua masyarakat indonesia, sehingga hal semacam ini tidak terjadi lagi. Tegasnya. (RIL)

Melanesiatimes.com – Penandatanganan Kerjasama KPU Provinsi Papua Barat Daya Bersama Kejaksaan Tinggi Papua Barat Bertempat di Room Vega Hotel Kota Sorong, Rabu (01/11/2023).

Giat hari ini tanggal 1 November 2023, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MOU) KPU Provinsi PBD bersama Kejaksaan Tinggi Papua Barat, oleh Ketua KPU Provinsi PBD Andarias Deniel Kambu dan Ketua Kejaksaan Dr. Harli Siregar, S.H. M.Hum, dihadiri lima Komisioner KPU dibawah wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Menurut Andarias agenda hari ini, tentunya merupakan agenda nasional yang mana perlu dukungan semua pihak, semua elementer sampai kepada masyarakat juga agar kita sama-sama mengawal dan menjaga keamanan situasi kamtibmas, sehingga pemilu ini dapat berjalan dengan aman damai dan sukses.

“kita bicara pemilu sangat berhubungan erat dengan tiga pilar yakni, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, kepolisian dan juga kejaksaan. tiga pilar ini meliki peran sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemilu”. Tandasnya.

Lanjut Andarias tiga pilar ini tentu berjalan sesuai dengan amanah undang-undang masing-masing, KPU dari sisi teknisi penyelenggara tetap melaksanakan tugas tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dan teman-teman Kejaksaan bersama kepolisian mengawal semua proses tahapan ini sehingga bisa meminimalisir sedini mungkin potensi-potensi pelanggaran pemilu yang akan terjadi”. Tambah Andarias.

Penandatanganan ini juga menindaklanjuti nota kesepahaman kerjasama antara KPU RI dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah dilakukan pada tanggal 7 Desember 2022 lalu, sehingga KPU Provinsi dan KPU kabupaten kota pun juga harus menandatanganinya dan dilanjutkan secara berjenjang bersama dengan Kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri di kabupaten kota.

Ketua KPU Kota Sorong Balthasar B Kambuaya, menyampaikan. MOU ini merupakan agenda nasional, oleh karena itu kami KPU Kabupaten Kota secara khusus kota Sorong juga melaksanakan MOU atau penandatanganan notas kesepakatan atau kesepahaman terkait dengan tugas fungsi baik dari kami lembaga KPU Kota Sorong dan juga Kejaksaan Negeri Sorong sehingga kedepannya dalam Sinergitas kami sebagai penyelenggaraan Pemilu dapat bekerja dengan saling melaksanakan fungsi masing-masing. Terkait dengan MOU yang telah dilakukan saya selaku ketua kota Sorong, berpatokan juga dengan apa yang telah disampaikan dalam kata sambutan dari kepala Kejaksaan tinggi Papua Barat bahwa penyelenggara Pemilu ini bukan hanya miliki lembaga KPU saja, akan tetapi milik semua masyarakat yang berperan penting dalam mensukseskan penyelenggara pemilu. Ungkap Balthasar.

Hal senadapun disampaikan oleh Ketua KPU Raja Ampat Arsad Syehwaki, Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, yang termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Raja Ampat dengan Kejaksaan Negeri Sorong adalah merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung secara berjenjang, kemudian dilanjutkan oleh ketua KPU provinsi PBD beserta KPU-KPU dibawah jajarannya. Kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Sorong dengan KPU Kabupaten kota sebagai bagian dari upaya memberikan semacam penyuluhan hukum kemudian bantuan hukum dan lain – lain yang diatur di dalam ruang lingkup daripada perjanjian kerjasama itu sendiri, harapannya ke depan semoga kerjasama yang disepakati hari ini oleh kabupaten kota, merupakan hal yang positif dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilu maupun Pilkada yang tidak hanya sukses dari pelaksanaan tetapi juga sukses dalam konteks rangka hukumnya dan juga pertanggungjawabannya. Tutupnya. (DIR)

Melanesiatimes.com – Pemerintah Kampung Se-Kabupaten Raja Ampat bekerjasama dengan pusat konsultasi pemerintah daerah menggelar pelatihan “Training dan Edukasi smart kampung dalam upaya system informasi pelayanan dan administrasi kampung berbasis desktop dan android, tanggal 29 Oktober -01 November 2023, bertempat di hotel Maranu, Waisai Kabupaten Raja Ampat, Senin (30/10/2023).

Menurut Firmansyah selaku narasumber juga menjabat sebagai Direktur program Pusat Konsultasi Pemerintahan Daerah PKPD, “kegiatan yang kami laksanakan hari ini adalah, bagaimana memperkenalkan sebuah aplikasi komputer dan android kepada masyarakat atau pemerintah kampung, dimana dapat membantu masyarakat dalam hal administari”. Ucapnya

Tujuan dari aplikasi ini untuk mempermudah aparat kampung dalam mengimput data admistrasi secara cepat dan maksimal, sehingga dapat mengurangi waktu kerja yang tadinya dilakukan berjam – jam, namun ketika menggunakan aplikasi ini bisa menghemat waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit.

”Oleh sebab itu kami melakukan pelatihan training dan edukasi ini kepada aparat kampung yang ada di kabupaten Raja Ampat guna meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal adminitrasi kampung secara cepat dan ringkas”. Tandasnya.

Dalam aplikasi ini ada berbagai macam system administrasi yang sudah tertuang didalamnya, semisal surat keterangan domisili, surat kelakuan baik dan lain-lain, pelatihan ini juga dilakukan untuk, meningkatkan SDM masyarakat kampung dalam hal administrasi kampung.

“Jadi kalau masyarakat mau membuat surat keterangan domisili, tinggal masuk dalam aplikasi tersebut dan mengungga, sekaligus dapat mengajukan kepada pemerintah daerah secara online menggunakan computer atau android dimana saja selama itu masih terhubung dengan internet”. Tambah Firmansyah.

Diwaktu yang sama Yuliana Palulun sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD), juga menegaskan “hal ini sangat penting dalam perkembangan zaman apalagi kita hidup di erah modern seperti ini, tentunya kita diperhadapkan dengan era digital four point one, maka dari itu kita harus beradaptasi dengan kondisi saat ini, karena semua administrasi sekarang sudah berbasis elektronik”.  ucap Yuliana.

Yuli menambahkan “ apalagi dengan aplikasi smart kampung ini, sangat membantu sekali aparat kampung dalam menyusun data masyarakat kampung secara lengkap dan cepat.

Harapan kami, kedepan terus ditingkatkan kegiatan – kegiatan seperti ini, sehingga bisa menambah pengetahuan dalam pengembangan wawasan terhadap era digital sekarang ini, karena konsep hari ini adalah, bagaimana era digitalisasi itu bisa tersentuh dan menyusup hingga ke kampung – kampung. (SW)

Melanesiatimes.com – Dalam rangka memperingati Hut Sumpah Pemuda, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Sorong, melakukan Dialog Publik, dengan mengundang Narasumber Dibidang Akademik, Dr. A. Sakti. R. S. Rakia. SH. MH. Bersama, KPU Kota Sorong, Hilman Djafar dan Angel Mainake, bertempat di Cafe Teras Kayu. Sorong (29/10/2023).

Hari ini GMNI melakukan suatu ide kreatif yakni, dialog public dengan tema “optimalisasi peran pemuda dan mahasiswa dalam mensukseskan Pemilu tahun 2024.

“Sebagai KPU Kota Sorong, kami sangat mengapresiasi hal ini, tentunya peran pemuda ini sangat penting dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu, agar memastikan kepemiluan ini berjalan dengan baik dan lancar”. Ungkap Angel Mainake Salah satu Narasumber KPU Kota Sorong.

Pemuda adalah bagian dari masyarakat, yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, sekaligus menjadi pengawas ataupun juga dapat menjadi mata dan telinga bagi penyelenggara pemilu”. Ungkapnya

Harapannya, pada pemilu Pemilu 2024 nanti, peran pemuda sangat penting dalam partisipasinya sebagai pemilih pada kontestasi politik”Harap Angel Mainake.

Hal senada juga disampaikan oleh Hilman Djafar Anggota KPU Kota Sorong “Kami sangat mengapresiasi terhadap Ade-ade GMNI Kota Sorong, tentu pemuda sangat berperan besar dalam suksesi Pemilu kali ini, karena kita melihat hampir daripada 60% pemilih pemula yang kategorinya adalah pemuda, oleh karena itu, kita harapkan agar, pemuda tidak mengambil peran sebagai pemilih yang golput, kendati pemuda berperan sebagai agen of change (agen pembaharu), dimana bisa mengoptimalkan hak pilihnya di pemilu mendatang dan menjadi corong atau aktif dalam memberikan sosialisasi, baik dilintas diskusi antar mahasiswa atau di khalayak publik”. Tandasnya.

Menurut Hilman, generasi muda ini tidak terlepas dari medsos, sehingga bisa menjadi wadah untuk mencerdaskan generasi-generasi muda yang lain dan saling mengingatkan dan mengedukasi pemuda lewat media sosial”.

Diwaktu yang sama Dr. A. Sakti. R. S. Rakia. SH.MH, menuturkan, Diskusi publik ini merupakan giat yang progresif dalam optimalisasi peran pemuda dan mahasiswa guna mempublikasikan potensi dan kreativitasnya dalam ruang dialog.

“semoga momentum ini merupakan penggoda, agar kedepannya, lebih banyak lagi ruang-ruang diskusi yang dibuka untuk menjawab, persoalan-persoalan yang lebih universal lagi, salah satunya ialah kebijakan publik. Bagi saya, ini sangat bermanfaat sebagai seorang akademisi dalam pengembangan penelitian guna memperkuat sistem pemilu kedepannya”. Imbuhnya.

Dalam giat ini Oskar Yekwam, selaku ketua panitia mengharapkan hasil dari kegiatan ini bisa membuka cakrawala berpikir kaum milenial, agar dapat mengambil peran sebagai sosial kontrol, dalam mengawal pesta demokrasi ditahun 2024 mendatang, demi terwujudnya sistem pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Tutupnya.

Giat Dialog Publik ini juga mendapatkan penghargaan berupa cendramata, oleh Komisioner KPU Kota Sorong, kepada DPC GMNI Kota Sorong, usai pelaksanaan giat dialog publik, yang diserahkan langsung Hilman Djafar kepada Ketua Panitia Oskar Yekwam. (DIR)

Melanesiatimes. com – Momentum 28 Oktober adalah hari dimana peran pemuda turut serta memerdekakan bangsa Indonesia yang berjuang tanpa gentar, tanpa takut dan tanpa lelah dalam semangat memperjuangkan tanah Ibu Pertiwi, sehingga dikenang sebagai peringatan hari sumpah Pemuda (hari libur nasional) tepat pada tanggal 28 Oktober. Sorong (28/10/2023).

Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun tanggal 28 Oktober 2023, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Perisiwata Provinsi Papua Barat Daya bersama para Pemuda se-provinsi Papua Barat Daya, menggelar Aksi Donor Dara dan Penanaman Pohon, yang juga dihadiri oleh Kepala Distrik, setelah menyelesaikan upacara di halaman kantor Walikota Sorong dan halaman Korem, Papua Barat Daya.

Giat donor darah merupakan bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam hal ini, Dispora dan Pariwisata yang berkolaborasi dengan Para Pemuda di wilayah Papua Barat Daya, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan PMI dalam aksi menyumbang darah untuk para pasien yang membutuhkan dengan prinsip “setetes darah dapat menyelamatkan satu nyawa manusia”

Ditemui di jalan Pariwisata Kabupaten Sorong Kepala Dinas Pemuda, olah raga dan Pariwisata, Yusdi Lamatenggo, memberitakan “Aksi kecil ini kita lakukan untuk, bagaimana kita berkomitmen dengan para pemuda untuk mendorong, menjaga dan melestarikan alam di Papua Barat Daya ini dari sisi pariwisata yang berbasis pada keindahan alam khususnya di kabupaten sorong, umumnya di wilayah Provinsi Barat Daya”. Ungkapnya

Menurut Yusdi pelestarian alam tidak cukup sampai disini, kendati kedepan kita akan gelar aksi penanaman yang lebih besar lagi dan akan melibatkan pemerintah, kabupaten/kota, toko pemuda, toko adat dan lain – lain, sebagai bentuk perwujudan Papua Barat Daya sebagai salah satu Daerah Pariwisata di timur Indonesia.

“kami bersama para pemuda berkomitmen melestarikan pariwisata dengan konsep menjaga keindahan alam papua dengan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, dihari ini setelah  aksi donor darah, kita langsung melajutkan dengan penanaman pohon mangruv, pohon Ketapang dan pohon bunga pucuk merah”. Tambah Kadispora dan pariwisata Provinsi Papua Barat Daya.

Harapan Yusdi ”Kedepan kita akan melakukan aksi yang sama demi pengembangan pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya yang akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota bersama pemuda. Harapnya.

Diwaktu yang sama, salah satu perwakilan Pemuda Papua Barat Daya, Ishak Yable menegaskan “kami Pemuda Papua Barat Daya, sudah berkomitmen bahwa tetap mendukung program-program pemerintah salah satunya yaitu, menjaga lingkungan dengan cara melestarikan dan menanam pohon di Papua Barat Daya sebagai bentuk moril kepada masyarakat Papua Barat Daya dibidang pariwisata dan sebagai bentuk memperingati hari Sumpah Pemuda yang Ke-95”.

Ishak Yable berharap giat ini sebagai cambuk atau virus kepada pemuda/I yang ada di wilayah kabupaten/kota dibawah provinsi Papua Barat Daya khususnya KNPI tingkat kabupaten/Kota hingga tingkat distrik.

Ishak Yable sebagai perwakilan Pemuda Papua Barat dan juga sebagai penjabat Crateker Sekretaris KNPI Provinsi Papua Barat Daya, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang telah memfasilitasi kegiatan peringatan HUT Sumpah Pemuda dalam aksi donor darah dan penanaman pohon. “kami pemuda yang ada di wilayah Papua Barat Daya pada prinsipnya, selalu mendukung semua program pemerintah dan berharap ini menjadi contoh yang baik guna membangun provinsi yang baru berumur jagung ini dengan semangat yang kuat seperti kayu besi”. Tutupnya.

Melanesiatimes.com – Pelaksanakan kegiatan upacara dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda tahun 2023, Senin (28/10/19) Pukul 07.00 WIT, Bertempat di Lapangan Polres Raja Ampat.

Yang bertindak sebagai inspektur upacara AKBP Edwin Parsaoran, S.I.K., M.I.K., Bertindak sebagai komandan upacara Ipda.Maryadi, SH.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh Kapolres AKBP Edwin Parsaoran, S.I.K., M.I.K., Wakapolres Kompol. Ahmad Rumalean SH. MH, Kabag Ops AKP. Muhadi, SH. Kabag SDM Akp. Tatak Heru Latif SH, MH. dan para Anggota polisi.

Dalam sambutannya Kapolres Raja Ampat AKBP Edwin Parsaoran, S.I.K., M.I.K. “Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023 mengusung tema “Bersama Majukan Indonesia” Dengan logo HSP ke-95 yang bermakna membentuk stilasi barisan manusia yang menyimbolkan kolaborasi dan warna – warni menunjukkan keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya. Heterogenitas tersebut sebagai sumber kekuatan dalam memajukan Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan teknologi terkini dan arus informasi yang semakin cepat membuat kesenjangan penguasaan terhadap teknologi dan informasi antar generasi. Demikian halnya dengan tatanan sosio-kultural, politik, dan bankan bisnis yang di konstentasi. Kita perlu bertanya apakan arifcial intelligence telah diguangkan optimal secara masif.

Mengimbangi percepatan dan perubahan ini saja sudah cukup membuat kewalahan. Pada intinya, penguasaan oleh pemuda terhadap teknologi dan informasi serta literasi digital menjadi sesuatu yang harus di seriusi.

Oleh karena itu, setiap pemuda peril mempunyal visi, misi dan peran strategis untuk 30 tahun mendatang agar pembangunan dapat berlari lebih cepat. Strategi paling ampuh adalah dengan tolong-menolong lintas generasi dan gotong royong lintas sektor.

Kolaboratif ini sesuai dengan amanah undang-undang no. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan juga sesuai dengan Perpres No, 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan agar implementasi koordinasi lintas sektor tersebut efektif menuju pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), maka pada momen Hari Sumpah Pemuda ini, kita harus canangkan kebulatan tekad semua stakeholder baik Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, Organisasi Kepemudaan, Komunitas serta elemen- elemen lain. (SU)