Melanesia Times

Blog

  • Cemburu Berujung Maut, Polresta Sorong Kota Berhasil Ringkus Pelaku Pembunuhan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepolisian Resor Kota Sorong menggelar konferensi pers terkait kasus pembunuhan dua warga yang terjadi di Jalan Puyuh, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dua korban dalam peristiwa tersebut diketahui bernama Vita R. Manubuy dan Tomy Christofel Regoy.

    Kapolres Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa peristiwa tragis itu terjadi pada Selasa dini hari sekitar pukul 03.00 WIT. Dalam kejadian tersebut, korban perempuan meninggal dunia di tempat kejadian perkara, sementara korban laki-laki sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal dunia dalam perjalanan.

    “Kami menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Perkara ini kami tangani secara serius dan tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Kombes Pol Amry Siahaan saat konferensi pers.

    Kapolres menegaskan, Polresta Sorong Kota bergerak cepat setelah menerima laporan polisi. Dalam waktu kurang dari 1×24 jam, pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap oleh tim Satuan Reserse Kriminal.

    “Berdasarkan fakta dan bukti yang ada, pelaku berhasil kami ringkus dalam satu kali dua puluh empat jam. Kami berdiri tegak menegakkan hukum,” tegasnya.

    Diketahui, pelaku berinisial YT (35), warga Jalan Kasturi Nomor 8, Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong. Polisi juga telah memeriksa empat orang saksi dalam perkara ini serta mengamankan sejumlah barang bukti.

    “Barang bukti yang kami amankan antara lain satu bilah pisau yang digunakan pelaku, rekaman CCTV, satu unit sepeda motor, pakaian korban, serta satu unit telepon genggam merek Vivo,” jelas Kapolres.

    Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis sesuai KUHP baru, yakni Pasal 466 ayat 3 dengan ancaman 7 tahun penjara, Pasal 8 ayat 1 dengan ancaman 15 tahun penjara, serta Pasal 459 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

    Kapolres mengungkapkan, motif pembunuhan diduga kuat dilatarbelakangi rasa cemburu. Pelaku diketahui memiliki hubungan asmara dengan korban perempuan yang dalam beberapa bulan terakhir mengalami keretakan.

    “Pelaku merasa cemburu dan sakit hati. Saat mendatangi korban, ia mendapati korban perempuan bersama korban laki-laki, lalu pelaku langsung melakukan penikaman,” ungkapnya.

    Setelah melakukan aksinya, pelaku melarikan diri ke wilayah Aimas, Kabupaten Sorong. Tim Satreskrim Polresta Sorong Kota kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya pelaku ditangkap setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran dan perlawanan.

    “Pelaku berusaha melawan dan melarikan diri sehingga petugas melakukan tindakan tegas terukur sesuai prosedur, diawali dengan tembakan peringatan,” jelas Kapolres.

    Dalam kesempatan yang sama, Kapolres juga mengungkapkan bahwa pelaku merupakan seorang residivis. Pada tahun 2020, pelaku pernah melakukan tindak pidana serupa dengan membunuh istri dan ayah mertuanya.

    “Yang bersangkutan baru beberapa bulan bebas dari lembaga pemasyarakatan dan kembali melakukan kejahatan yang sama,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Arfiangga menambahkan, pelaku masuk ke rumah melalui tangga dan langsung menyerang korban laki-laki terlebih dahulu.

    “Korban laki-laki ditikam sebanyak tiga kali dari arah depan, sedangkan korban perempuan ditikam lima kali, dua di bagian belakang serta masing-masing di dada, kepala, dan lengan,” jelas AKP Arfiangga.

    Ia menambahkan, sebelum melakukan penikaman, pelaku sempat mengucapkan kalimat bernada emosi kepada korban perempuan.

    “Pelaku sempat mengatakan, ‘kenapa kau tipu saya’, lalu langsung melakukan aksinya,” pungkasnya.

    Saat ini, pelaku telah diamankan di Polresta Sorong Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga mengamankan satu orang yang diduga membantu pelaku melarikan diri ke Aimas menggunakan sepeda motor.

  • Memperingati 79 Tahun: Menjemput Takdir Intelektual HMI Cabang Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Milad HMI kali ini bukan sekadar hitungan angka dalam kalender sejarah, melainkan sebuah ujian dialektika bagi HMI Cabang Sorong. Mengusung tema “Antara Tigalisme dan Masa Depan”, kita dipaksa untuk membedah anatomi konflik internal menggunakan pisau analisis intelektual, bukan sekadar sentimen emosional.

    Dualisme Dalam Kacamata Patalogi Organisasi.

    Secara teoretis, dualisme kepengurusan yang berkepanjangan dapat dipandang sebagai “Patalogi Birokrasi”. Max Weber menekankan bahwa efektivitas organisasi bergantung pada otoritas yang legal-rasional.

    Ketika faksionalisme mengaburkan otoritas ini, yang terjadi adalah dekadensi fungsi. Di Sorong, dualisme telah menciptakan “disfungsi struktural” di mana energi organisasi tidak lagi dialirkan untuk mencetak insan kamil, melainkan habis untuk merawat konflik kepentingan.

    Jika meminjam pemikiran Thomas Khun tentang pergeseran paradigma, HMI Cabang Sorong sedang mengalami krisis paradigma. Paradigma lama yang berbasis pada “politik klaim” harus segera diruntuhkan untuk memberi jalan bagi paradigma baru yang berbasis pada “politik gagasan”.

    Menjadi Intelektual Organik.

    Antonio Gramsci memperkenalkan konsep Intelektual Organik_ Sosok yang tidak hanya berteori di menara gading, tetapi menyatu dengan aspirasi rakyatnya. HMI Cabang Sorong memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi intelektual organik di tengah Provinsi Baru, Provinsi Papua Barat Daya.

    Namun, bagaimana mungkin kita bisa menjadi penyambung lidah rakyat jika narasi internal kita masih terfragmentasi? Dua bahkan Tigalisme adalah tembok yang memisahkan kader dari realitas sosial.

    Ketika faksi-faksi sibuk berdebat tentang siapa ketua yang sah, sehingga kompleksitas isu sosial seperti isu perampasan hak adat, disparitas pendidikan, kemiskinan dan kekerasan perempuan kini luput dari radar advokasi kita. Kita sedang mengalami apa yang disebut Alienasi Organisai atau terasing dari tujuan suci pendirian HMI itu sendiri.

    Dialektika Menuju Sintesa Masa Depan.

    Dalam logika Hegel, sejarah bergerak melalui tesis, antitesis, dan sintesa.

    Tesis : Kejayaan HMI di masa lalu sebagai kawah candra.

    Antitesis: Realitas dualisme bahkan Tiga, hari ini yang memecah belah kekuatan.

    Sintesa: Rekonsiliasi intelektual yang melahirkan HMI yang modern, bersatu, dan relevan.

    Masa depan HMI Cabang Sorong menuntut “Intelektual Profetik” (meminjam istilah Kuntowijoyo)—intelektual yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki etika transendental untuk melakukan perubahan (humanisasi, liberasi, dan transendensi). Rekonsiliasi bukan sekadar kompromi politik, melainkan sebuah keharusan moral untuk menyelamatkan martabat hijau-hitam.

    Melampaui Ego Struktural.

    Milad ini adalah ajakan untuk melakukan dekonstruksi terhadap ego-ego personal. Jika kita gagal melakukan unifikasi, maka kita sedang melakukan “Bunuh Diri Sejarah”.

    Masa depan HMI Cabang Sorong tidak membutuhkan dua atau tiga HMI yang lemah; ia membutuhkan satu HMI yang tangguh dan cerdas secara intelektual. Mari kita sudahi musim gugur perselisihan ini, dan mulailah merawat tunas-tunas intelektualitas yang akan berbakti bagi umat dan bangsa di Tanah Malamoi.

    Penulis : Warto Warman

    (Alumni HMI)

     

     

  • Komisi IV DPRK Sorong Turlap: Respons Keluhan Sopir Truk, RDP dengan Pertamina Segera Digelar

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong, Mohammad Saman Bugis bersama anggota Komisi IV David Hehanussa, turun langsung ke lapangan untuk menemui para sopir truk yang mengeluhkan pelayanan pengisian BBM menggunakan sistem barcode di sejumlah SPBU di Kota Sorong.

    Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons terhadap aspirasi para sopir yang merasa kesulitan akibat penerapan sistem baru. Kunjungan tersebut berlangsung di pangkalan Sopir kilometer 8 Kota Sorong pada Rabu (04/02/2026).

    Dalam keterangannya, Mohammad Saman Bugis menjelaskan bahwa pertemuan itu melibatkan komunitas sopir truk dalam jumlah besar. Ia mengakui banyak keluhan yang disampaikan secara langsung dan menjadi perhatian serius DPRD Kota Sorong, khususnya Komisi IV.

    “Pertemuan kami Komisi IV, dalam hal ini diwakili oleh saya sendiri bersama Pak David Hehanussa, kami turun langsung dan berdiskusi dengan teman-teman sopir,” ujarnya.

    Menurut Saman Bugis, para sopir menyampaikan berbagai persoalan terkait pelayanan SPBU dan kebijakan Pertamina dalam pengisian BBM menggunakan barcode. Ia menilai persoalan tersebut berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi dan aktivitas ekonomi para sopir. “Keluhan-keluhan ini menjadi atensi kami di DPRD Komisi IV,” katanya.

    Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPR Kota Sorong berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak Pertamina, pengelola SPBU, serta perwakilan sopir truk. RDP tersebut diharapkan dapat menjadi ruang dialog untuk mencari solusi bersama. “Kami akan memanggil pihak Pertamina dan menghadirkan keterwakilan sopir-sopir truk serta SPBU terkait agar kita bisa RDP di kantor DPR,” jelas Saman Bugis.

    Ia menambahkan, dari hasil peninjauan lapangan, ditemukan sejumlah persoalan baru, terutama terkait pengurusan Qris yang terintegrasi dengan sistem barcode BBM. “Teman-teman sopir masih cukup kesulitan mengurus barcode karena terkendala sistem. Bahkan ada yang menyampaikan prosesnya bisa sampai 14 hari, bahkan tiga bulan,” ungkapnya.

     

    Saman Bugis menegaskan bahwa Komisi IV akan memfokuskan pembahasan RDP pada pencarian akar masalah. “Akar permasalahannya ada pada barcode dan sistematika yang berjalan saat ini. Itu yang akan kami dalami bersama pihak terkait,” tegasnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Kota Sorong, David Hehanussa, menekankan bahwa hak-hak para sopir harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian persoalan ini. Ia menilai, sistem yang diterapkan tidak boleh justru merugikan pihak yang bekerja di lapangan. “Bagaimanapun, kita harus fokus dulu pada hak-hak teman-teman sopir, khususnya yang berkaitan dengan Qris atau barcode,” ujar David.

    David menambahkan bahwa Komisi IV juga menerima berbagai indikasi permasalahan di lapangan, termasuk situasi antrean dan dugaan pelanggaran dalam pengisian BBM. Namun, menurutnya, penyelesaian administrasi tetap menjadi langkah awal. “Ketika hak administrasi sopir belum terpenuhi, tentu akan menimbulkan masalah lain di lapangan,” katanya.

    Lebih lanjut, David menyatakan bahwa jika dalam proses RDP ditemukan pelanggaran atau temuan lain di luar kewenangan DPRD, maka hal tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. “Kalau ada temuan-temuan lain, kami akan serahkan ke kepolisian yang memiliki kewenangan untuk masuk dan menindaklanjuti,” tegasnya.

    David juga memastikan bahwa Komisi IV akan memfasilitasi pertemuan langsung antara para sopir dan pihak Pertamina. Ia berharap dialog tersebut dapat menghasilkan solusi konkret. “Ke depan, kami akan mengumpulkan sopir truk, Hilux, dan kendaraan lainnya untuk bertemu langsung dengan Pertamina, supaya persoalan ini bisa dibahas secara terbuka dan diselesaikan bersama,” tutup David Hehanussa Anggota Komisi IV DPRK.

  • Warga Sekitar Galian C Merasa Puas Hasil RDP DPR Kota Sorong Bersama Perusahan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam rangka merespon laporan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong menggelar, Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat, dan pihak terkait aktivitas Galian C, di ruang Rapat DPR Kota Sorong, pada Rabu (04/02/2026).

    Rapat ini membahas keluhan masyarakat terkait dampak lingkungan, khususnya polusi dan material tanah yang mencemari jalan umum di sekitar lokasi galian.

    Dalam RDP tersebut, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Galian C menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota DPR, pihak kontraktor, serta pemilik lokasi galian. Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk mencari solusi bersama atas persoalan yang selama ini dirasakan warga.

    Perwakilan masyarakat, Lea Hendrika Klasjo, menyampaikan bahwa pihaknya telah berulang kali menyuarakan keluhan terkait dampak aktivitas galian terhadap lingkungan sekitar. “Kami sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah Galian C sudah berbicara bersama pihak kontraktor, pemilik gunung, dan DPR terkait solusi yang akan diambil,” ujarnya.

    Lea menjelaskan, dalam rapat tersebut pihak kontraktor menunjukkan sikap terbuka dan kesiapan untuk menjalankan kewajibannya. Ia mengatakan, kontraktor telah menyatakan komitmen untuk menangani material tanah yang jatuh ke jalan akibat aktivitas galian. “Mereka sudah siap untuk bagaimana langkah-langkah yang nanti diambil,” katanya.

    Menurut Lea, salah satu poin penting yang disepakati adalah kewajiban kontraktor untuk membersihkan tanah dan material yang tercecer di badan jalan. “Mereka akan mengeruk tanah-tanah yang jatuh di jalan sehingga tidak menimbulkan polusi dan dampak lainnya,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak hanya penting bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi galian, tetapi juga bagi masyarakat umum sebagai pengguna jalan. “Supaya dampak itu bukan hanya kami yang tinggal di sekitar, tetapi juga orang lain yang melintas di jalan tersebut,” ucap Lea.

    Lea juga mengapresiasi keterlibatan aktif DPR Kota Sorong yang dinilai serius dalam mengawal aspirasi masyarakat. “Saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak  DPR Kota Sorong yang sudah mengambil langkah-langkah yang luar biasa bersama kontraktor yang juga sudah membuka diri,” katanya.

    Ia menambahkan, masyarakat merasa tuntutan yang selama ini disampaikan mulai mendapatkan respons nyata. “Mereka sudah siap untuk mengeruk dan membersihkan apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat,” lanjutnya.

    Lea menyampaikan kepuasan atas hasil RDP yang digelar oleh DPR Kota Sorong. “Kami sebagai masyarakat merasa puas dengan pertemuan hari ini dan berterima kasih kepada anggota DPR, khususnya Komisi II, yang sudah mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan masyarakat dari polusi yang ada,” pungkasnya.

  • Jelang HUT ke-171 Injil Masuk Papua, Anggota DPRK Ajak Warga Sorong Selatan Jaga Kamtibmas

    Melanesiatimes.com, Sorong Selatan – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-171 Pekabaran Injil (PI) di Tanah Papua yang jatuh pada 5 Februari 2026, Anggota DPRK jalur pengangkatan daerah utusan Wamoka, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Amram Amelia Wato, SH, mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Rabu (04/02/2026).

    Amram menegaskan bahwa momentum bersejarah masuknya Injil di Pulau Mansinam melalui Rasul Ottow dan Geissler pada 5 Februari 1855 harus dimaknai dengan sikap damai dan tertib. “Saya mengajak seluruh masyarakat yang mendiami Kabupaten Sorong Selatan untuk bersama-sama menjaga kamtibmas dan ketertiban menjelang dan saat perayaan HUT PI,” ujarnya.

    Menurutnya, menjaga citra Papua, khususnya Kabupaten Sorong Selatan, sebagai tanah yang damai dan diberkati Tuhan merupakan tanggung jawab bersama.

    “Papua adalah tanah yang diberkati Tuhan. Mari kita jaga citra Sorong Selatan sebagai daerah yang aman, damai, dan penuh kasih dalam momentum HUT PI ini,” kata Amram.

    Ia juga menekankan bahwa peringatan masuknya Injil merupakan peristiwa penting bagi seluruh masyarakat, termasuk warga Sorong Selatan yang berada di mana pun.

    “Mari kita tunjukkan keramahan dan ketertiban daerah kita masing-masing sebagai bentuk syukur atas peristiwa bersejarah ini,” tuturnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Amram mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya ibadah syukur perayaan HUT PI. “Saya meminta dengan tegas agar tidak ada aktivitas yang mengganggu ketertiban selama ibadah syukur HUT PI pada 5 Februari 2026,” tegasnya.

    Selain itu, Amram juga meminta pihak kepolisian untuk melarang penjualan minuman beralkohol menjelang dan saat perayaan berlangsung.

    “Saya berharap Polres Sorong Selatan dapat memberlakukan larangan penjualan miras mulai malam ini hingga besok, demi menjaga situasi tetap kondusif,” ungkapnya.

    Ia berharap agar peringatan HUT PI ke-171 menjadi momentum refleksi dan penguatan persaudaraan di Tanah Papua. “Semoga HUT PI ini menjadi ajang mempererat persaudaraan dan memperkuat iman masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Sorong Selatan yang kita cintai bersama,” pungkas Amram.

  • Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, BPJS Kesehatan Tegaskan Data Disesuaikan Kemensos

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Ramainya informasi terkait penonaktifan sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mendapat tanggapan dari BPJS Kesehatan. Penonaktifan tersebut dipastikan bukan dilakukan secara sepihak, melainkan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa penonaktifan peserta PBI JK mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku per 1 Februari 2026. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari pembaruan data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran. “Dalam SK tersebut telah dilakukan penyesuaian, di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru. Jadi secara jumlah total peserta PBI JK tetap sama dengan bulan sebelumnya,” ujar Rizzky, Rabu (04/02/2026).

    Rizzky menambahkan, pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Meski demikian, peserta yang dinonaktifkan masih memiliki peluang untuk mengaktifkan kembali kepesertaan JKN apabila memenuhi kriteria tertentu.

    “Peserta yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status JKN-nya jika memenuhi beberapa ketentuan,” jelasnya.

    Adapun kriteria tersebut antara lain peserta termasuk dalam daftar PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026, berdasarkan hasil verifikasi lapangan tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin, serta peserta yang mengidap penyakit kronis atau berada dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.

    “Peserta PBI JK yang dinonaktifkan bisa melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan,” kata Rizzky.

    Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial untuk dilakukan verifikasi. Jika dinyatakan memenuhi syarat, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN sehingga peserta dapat kembali mengakses layanan kesehatan. “Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut,” tambahnya.

    Untuk memastikan status kepesertaan, Rizzky mengimbau masyarakat agar aktif melakukan pengecekan melalui berbagai kanal layanan yang tersedia, seperti Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat.

    Selain itu, peserta yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit juga dapat menghubungi petugas BPJS SATU maupun petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang tersedia di rumah sakit.

    “Sekali lagi kami imbau kepada masyarakat, selagi masih sehat harap meluangkan waktu mengecek status kepesertaan JKN-nya. Jika ternyata masuk dalam peserta yang dinonaktifkan, segera lakukan pengaktifan kembali agar tidak terkendala saat membutuhkan layanan kesehatan,” pungkas Rizzky.

  • Gelar RDP DPRD Kota Sorong Temukan Solusi Aktivitas Galian C di Kawasan Permukiman

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kota Sorong, Dinas Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, serta pihak pengelola galian C, yakni CV. Baskara Newelik dan CV. Charisoma.

    RDP ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas galian C di sekitar permukiman warga yang berlangsung di ruang rapat DPR Kota Sorong pada Rabu (04/02/2026).

    Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Sorong, Muhammad Rum Rumonin. Ia menyampaikan bahwa DPRD berkewajiban menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat yang berkaitan dengan kenyamanan lingkungan dan aktivitas usaha di wilayah Kota Sorong.

    Menurut Rum Rumonin, laporan warga menyebutkan adanya dampak debu, kebisingan, serta lalu lintas kendaraan berat yang dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, DPRD memandang perlu menghadirkan seluruh pihak terkait guna mencari solusi bersama.

    “RDP ini menyingkapi laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas galian C, sehingga kami mengundang dinas-dinas terkait agar persoalan ini bisa disinkronkan dan dicarikan jalan keluar,” ujar Muhammad Rum Rumonin.

    Ia menjelaskan, pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam tersebut akhirnya menghasilkan sejumlah kesepakatan yang diharapkan mampu menjawab keluhan warga. Seluruh pihak sepakat untuk menata kembali sistem operasional galian C agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dalam RDP tersebut, DPRD Kota Sorong meminta agar pengelola galian C menjalankan aktivitas usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pijakan hukum dalam operasional galian C di daerah.

    “Kami menyarankan agar seluruh aktivitas galian C berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar,” kata Rum Rumonim.

    Selain itu, DPRD dan pihak terkait juga menyepakati pengaturan teknis operasional, seperti pembatasan muatan angkutan maksimal dua bucket untuk setiap rit pengangkutan material pasir atau timbunan.

    Truk pengangkut juga diwajibkan menggunakan terpal atau penutup guna mencegah material berhamburan ke jalan. Selain itu, pengelola diminta melakukan penyiraman jalan di jalur yang dilalui kendaraan untuk meminimalisasi debu.

    DPRD Kota Sorong juga memberikan masukan agar pihak pengelola memasang papan pengumuman atau imbauan bagi seluruh sopir truk. Hal ini dimaksudkan agar seluruh ketentuan dan kesepakatan yang telah dibuat dapat dipatuhi secara konsisten.

    “Pihak pengelola galian C telah menyanggupi seluruh kesepakatan yang kami bahas dalam RDP ini, dan kami berharap ini menjadi solusi bagi semua pihak,” ujar Rum Rumonin.

    Sementara itu, Orpa Rosina Osok selaku pemilik CV. Charisoma mengakui bahwa lokasi galian C berada di tengah permukiman warga sehingga berpotensi menimbulkan polusi. Ia menegaskan komitmennya untuk mengikuti seluruh masukan dari DPRD Kota Sorong.

    Orpa Osok juga menegaskan bahwa pihaknya memahami sepenuhnya keresahan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi galian C. Menurutnya, aktivitas penggalian yang berada di tengah permukiman memang berpotensi menimbulkan debu dan gangguan kesehatan apabila tidak dikelola dengan baik. “Kami menyadari betul bahwa lokasi galian ini berada di tengah-tengah pemukiman warga, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyampaikan bahwa pengelola CV. Charisoma berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas operasional di lapangan. Langkah-langkah teknis seperti pembersihan ban kendaraan sebelum keluar lokasi, pengaturan kapasitas muatan, serta kewajiban penggunaan terpal pada setiap truk pengangkut akan diterapkan secara konsisten.

    “Kami akan mengawasi operator alat berat agar tidak mengisi muatan melebihi kapasitas, meskipun ada permintaan dari sopir truk,” tegas Orpa.

    Lebih lanjut, Orpa Osok menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Sorong, khususnya Komisi II, yang telah memfasilitasi RDP sebagai ruang dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola galian C. Ia berharap kesepakatan yang telah dicapai dapat menjadi solusi jangka panjang.

    “Kami berterima kasih kepada DPRD Kota Sorong karena melalui RDP ini kita bisa duduk bersama dan berkomitmen menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya.

    Apa yang menjadi masukan dalam RDP ini merupakan solusi  terbaik untuk semua pihak. “Kami akan memastikan ban truk dibersihkan sebelum keluar lokasi, muatan tidak melebihi kapasitas, penggunaan terpal diterapkan, serta operator alat berat tidak melayani pengisian berlebih,” tutup Orpa Osok.

  • Komisi IV DPR Minta Polsek Sortim Tindak Tegas Oknum Polisi yang Terlibat Dalam Setoran BBM Subsidi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pengelola SPBU Kilometer 9 dan jajaran Polsek Sorong Timur guna membahas dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik penyaluran BBM kepada pengecer. Rabu (04/02/2026).

    RDP tersebut menghadirkan perwakilan Polsek Sorong Timur, masing-masing Kanit Lantas Dwi, Wakapolsek Darwis, serta Akbar selaku pengawas SPBU Kilometer 9. Pertemuan ini menjadi forum klarifikasi atas informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan setoran BBM kepada pihak tertentu di Polsek Sorong Timur.

    Kanit Lantas Polsek Sorong Timur, Dwi, menegaskan bahwa tudingan yang disampaikan pihak SPBU masih sebatas dugaan dan belum disertai bukti yang kuat. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyimpulkan keterlibatan aparat kepolisian.

    “Semua yang disampaikan masih berupa dugaan, dan sampai saat ini belum ada bukti kuat yang menunjukkan adanya oknum polisi yang terlibat dalam setoran BBM oleh pengecer,” ujar Dwi kepada Melanesiatimes.com.

    Sementara itu, Wakapolsek Sorong Timur, Darwis, memastikan bahwa institusinya tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Ia menegaskan komitmen kepolisian untuk menegakkan disiplin dan kode etik.

    “Apabila terbukti ada anggota yang terlibat, kami akan menindaklanjuti sesuai dengan kode etik dan aturan yang berlaku,” tegas Darwis.

    Diwaktu yang sama Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong, Mohammad Saman Bugis, menekankan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh keluhan masyarakat. Menurutnya, persoalan distribusi BBM harus diawasi bersama agar hak masyarakat dapat tersalurkan sesuai ketentuan.

    Komisi IV DPR Minta Polsek Sortim Tindak Tegas Oknum Polisi yang Terlibat Dalam Setoran BBM Subsidi
    Wakapolsek Sorong Timur (Darwis)

    “DPR hadir untuk mengawasi dan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Karena itu, kita harus berkolaborasi dalam mengontrol agar hak masyarakat benar-benar terpenuhi,” ujarnya.

    Ia juga meminta agar kepolisian bertindak tegas apabila ditemukan adanya oknum yang terlibat. “Kalau ada oknum polisi yang terlibat, Polsek Sorong Timur harus memberikan sanksi tegas. Jangan sampai satu oknum mencemarkan nama baik institusi Polri,” kata Mohammad Saman Bugis.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa DPR telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat, namun menyerahkan sepenuhnya proses penindakan kepada pihak kepolisian. “Kami sudah mengantongi nama oknum, tetapi seluruh proses penanganannya kami serahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai aturan kode etik yang berlaku,” tandasnya.

    Selain itu Anggota Komisi IV DPR Kota Sorong, David Hehanussa, menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan persoalan antrean dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di SPBU. Ia menilai, permasalahan tersebut tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja, melainkan harus melibatkan seluruh unsur terkait.

    Menurut David, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ia menekankan bahwa pihak pengawas SPBU, aparat keamanan, serta DPR memiliki peran penting untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan.

    “Persoalan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik dari pihak pengawas SPBU, pihak keamanan, maupun kami di DPR, sehingga masalah ini bisa diatasi dengan baik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, David mengingatkan agar praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi ini tidak lagi terjadi. Ia menilai, lemahnya pengawasan dapat memicu antrean panjang, khususnya kendaraan roda dua, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.

    Ia pun berharap adanya komitmen bersama dari seluruh pihak untuk menertibkan sistem distribusi BBM di lapangan.

    “Kami berharap praktik seperti ini jangan lagi terjadi, supaya antrean motor tidak terlalu banyak dan masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan tertib dan adil,” tutup David Hehanussa.

  • PT.Bangun Malamoi Indah Apresiasi Ombudsman RI, Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Petugas Kebersihan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – PT Bangun Malamoi Indah (BMI) menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat Daya atas kritik dan masukan yang disampaikan terkait pengelolaan kebersihan di Kota Sorong.

    Direktur PT Bangun Malamoi Indah, Jhon H. Malibela, menilai kritik Ombudsman RI sebagai bentuk edukasi sekaligus masukan positif yang konstruktif bagi perusahaan dalam melakukan evaluasi manajemen dan kinerja ke depan.

    “Bagi kami, kritik itu hal yang wajar dan justru menjadi bagian dari edukasi serta masukan yang baik dan konkret. Ini penting agar perusahaan bisa terus berbenah dan meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan kebersihan Kota Sorong,” ujar Jhon, pada Rabu (4/2/2026).

    Menurutnya, PT Bangun Malamoi Indah tetap bersikap kooperatif dan terbuka terhadap saran dari pihak mana pun, selama bertujuan untuk perbaikan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

    “Kami menerima saran dari siapa saja. Yang terpenting adalah melihat aspek positif yang bisa didahulukan, demi peningkatan pembangunan di Tanah Moi, terutama kebersihan Kota Sorong agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

    Jhon juga menegaskan bahwa kehadiran PT Bangun Malamoi Indah memberikan dampak positif, khususnya dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Sorong. Ia menyebutkan, mayoritas tenaga kerja yang direkrut merupakan Orang Asli Papua (OAP).

    “Sekitar 85 persen tenaga kerja kami adalah Orang Asli Papua, sisanya non-OAP. Ini bentuk komitmen kami untuk memberdayakan masyarakat lokal,” jelasnya.

    Terkait hak-hak petugas kebersihan, Jhon memastikan manajemen perusahaan tetap memberikan perhatian serius, khususnya mengenai kontrak kerja. Ia mengungkapkan bahwa draf kontrak sebenarnya telah disiapkan, namun sempat mendapat masukan dari para pekerja.

    “Kontrak kerja sudah kami siapkan, tetapi ketika diberikan kepada karyawan muncul sejumlah komplain karena dianggap belum sesuai. Karena itu, kami mengambil langkah melibatkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Sorong untuk membantu memverifikasi kontrak tersebut,” ungkapnya.

    Langkah ini, lanjut Jhon, bertujuan agar terdapat keseimbangan pemahaman antara hak dan kewajiban karyawan serta hak dan kewajiban perusahaan, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

    “Mana hak perusahaan yang harus dipatuhi karyawan dan mana hak karyawan yang wajib dipenuhi perusahaan, semua harus jelas,” tegasnya.

    Jhon yang juga dikenal sebagai aktivis muda Kota Sorong dan alumni GMNI menambahkan, perwakilan karyawan, manajemen perusahaan, dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Sorong telah melakukan verifikasi bersama terhadap isi kontrak kerja.

    “Hari ini satu orang perwakilan karyawan, pihak perusahaan, dan Disnaker Kota Sorong bersama-sama memverifikasi surat kontrak di kantor Disnaker untuk dirumuskan dan disepakati bersama,” jelasnya.

    Ia menambahkan, hak-hak karyawan selama enam bulan awal masa kerja tetap menjadi perhatian manajemen, termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini sedang dalam proses pengurusan.

    “Untuk BPJS Ketenagakerjaan juga sedang diproses oleh pihak BPJS. Ini menjadi komitmen kami dalam melindungi tenaga kerja,” tutup Jhon.

  • DPRD Sorong Soroti Kelangkaan Minyak Tanah, Agen Terancam Dicabut Izinnya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong melalui Komisi II menggelar rapat bersama Dinas Perindustrian Kota Sorong, perwakilan Pemerintah Kota Sorong yang dihadiri Asisten II dan Asisten III, serta sejumlah agen penyalur bahan bakar minyak (BBM), guna membahas kelangkaan BBM yang belakangan terjadi di wilayah Kota Sorong.

    Rapat Dengar Pendapat ini berlangsung di ruang rapat DPR Kota Sorong pada Selasa (03/02/2026).

    Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Sorong, Muhammad Rum Rumoni, secara khusus menyoroti kelangkaan minyak tanah yang dikeluhkan masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Menurut DPRD, ketersediaan BBM menjadi kebutuhan vital yang harus dijamin agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.

    “Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan minyak tanah. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, apalagi menjelang Ramadan dan Lebaran,” tegas Muhammad Rum Rumoni dalam rapat tersebut.

    Dalam pembahasan terungkap sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab kelangkaan. Salah satunya adalah sistem penyaluran BBM yang masih bergantung pada surat permohonan kuota dari pengecer. Selain itu, terdapat indikasi penyalahgunaan kuota oleh agen yang menyalurkan BBM ke wilayah lain yang seharusnya tidak masuk dalam area distribusinya.

    Komisi II juga menyoroti lemahnya pengawasan agen terhadap jalur distribusi. Distribusi BBM yang kerap hanya diserahkan kepada sopir tanpa pengawasan langsung dinilai membuka peluang terjadinya penyelewengan. “Pengawasan tidak bisa setengah-setengah. Agen harus bertanggung jawab penuh sampai ke pengecer,” ujar Rum Rumoni.

    Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kota Sorong berencana melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pengecer minyak tanah dan agen penyalur BBM.

    Pengawasan ketat akan dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Bahkan, DPRD menegaskan tidak segan merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi agen yang terbukti melanggar.

    Pemerintah Kota Sorong melalui Asisten II menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan Pertamina guna mencari solusi komprehensif. “Kami siap menjembatani komunikasi dengan Pertamina agar permasalahan ini bisa segera dituntaskan,” katanya dalam rapat.

    Dalam rapat tersebut juga ditemukan sejumlah temuan penting, di antaranya adanya agen SPBU yang beroperasi di dalam wilayah Kota Sorong, namun kantor serta administrasi usahanya berada di Kabupaten Sorong. Selain itu, terdapat agen yang menyalurkan BBM ke pangkalan lain di luar wilayah distribusi yang telah ditetapkan.

    Situasi rapat sempat memanas ketika beberapa perwakilan mendapat teguran langsung dari Ketua Komisi II karena dinilai tidak serius mengikuti rapat dan berbicara sambil tertawa. “Ini menyangkut kebutuhan masyarakat banyak, jadi kami minta semua pihak bersikap serius,” kata Rum Rumoni dengan nada tegas.

    DPRD Kota Sorong menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM merupakan tanggung jawab bersama antara Pertamina, Depo Pertamina, dan para agen penyalur. DPRD berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini dan melibatkan seluruh pihak terkait agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.