Blog

  • Gubenur PBD Elisa Kambu Melepaskan 371 Calon Jamaah Haji Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Sorong – Dalam sebuah momen bersejarah dan penuh makna, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, yang dipimpin oleh Gubernur Elisa Kambu, bersama Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, resmi melepas 371 calon jamaah haji beserta petugas dan pendamping untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2025. Acara berlangsung dengan khidmat di Vega Prime Hotel Kota Sorong pada Rabu, (07/05/2025)

    Sambutan hangat dari Gubernur Elisa Kambu menjadi pembuka acara tersebut. Dalam pidatonya, ia mengatakan, “Kita berkumpul di sini dalam rangka melepaskan duta Islam, yakni jamaah calon haji kloter 23 Papua Barat Daya, ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.”

    Elisa Kambu menambahkan, “Atas nama Pemerintah dan Masyarakat Papua Barat Daya, kami mengucapkan selamat kepada hamba-hamba Allah yang terpilih untuk menunaikan ibadah haji. Kita bersyukur kepada Tuhan karena mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah di tanah suci.”

    Gubernur juga menyampaikan harapan kepada seluruh jamaah agar diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketenangan selama menjalankan ibadah. Ia berharap, semua jamaah dapat pulang dengan selamat dan dalam keadaan lengkap.

    Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Kabupaten Papua Barat Daya memberikan uang saku sebesar 2 juta rupiah untuk setiap jamaah calon haji dan 3 juta rupiah untuk setiap petugas yang mendampingi. Dukungan ini diharapkan dapat meringankan beban jamaah selama berada di tanah suci.

    Di tengah acara, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Papua Barat, Luksen Jems Mayor, juga memberikan sambutan yang menginspirasi. Ia mendorong semua jamaah untuk mensyukuri kesempatan ini. “Kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Yang berada di sini adalah orang-orang terpilih untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.”

    Luksen juga mengingatkan bahwa banyak di luar sana yang memiliki segala hal tapi tidak mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. “Oleh sebab itu, mari kita pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT,” imbuhnya.

    Setelah serangkaian sambutan, Gubernur Elisa Kambu, yang didampingi oleh Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, melaksanakan prosesi penyerahan bendera pusaka sebagai tanda pelepasan jamaah calon haji kloter 23 tahun 2025. Prosesi ini menandakan langkah awal perjalanan spiritual yang sangat berarti bagi para jamaah.

    Acara ini bukan hanya sekadar pelepasan, tetapi juga merupakan wujud komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan spiritual masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berusaha memberikan dukungan maksimal bagi warga yang ingin menunaikan ibadah haji.

    Masyarakat Sorong dan sekitarnya turut merasakan kebahagiaan. Banyak yang hadir untuk memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Suasana penuh khidmat dan harapan mengisi ruangan hotel tersebut.

    Melalui acara ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya ibadah haji dan keimanan umat Muslim di Papua Barat Daya. Selain itu, kehadiran dukungan dari pemerintah menjadi motivasi bagi jamaah untuk menjalani ibadah dengan sepenuh hati.

    Para jamaah yang terpilih kini bersiap untuk terbang menuju tanah suci. Dengan doa restu dari pemerintah dan masyarakat, mereka berharap perjalanan ini membawa berkah serta membawa kembali pengalaman spiritual yang mendalam.

    Mari kita doakan para jamaah haji Papua Barat Daya agar senantiasa diberikan kemudahan dan keselamatan dalam menjalankan ibadahnya. Semoga mereka kembali dengan segudang pengalaman dan hikmah yang dapat dibagikan kepada masyarakat setelah kembali ke tanah air.

  • Kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah PBD, Bersama SKALA Dalam Upaya Penanganan Kemiskinan di Papua Barat Daya 

    Melanesiatimes.com,  Sorong – Dalam upaya untuk mencapai target pembangunan nasional yang lebih baik, Kementerian PPN/Bappenas, melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Miliki, ST, MSIE, Ph.D, menggelar pertemuan guna membahas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan rencana pembangunan jangka daerah (RPJMD) yang disinkronisasi dengan kebutuhan provinsi.

    Miliki menjelaskan bahwa sinkronisasi ini penting untuk memastikan bahwa arahan dari Presiden dapat diterjemahkan dengan baik di tingkat daerah. Target-target pembangunan nasional harus tercermin dalam program-program di provinsi, sehingga bisa dicapai secara efektif hingga tahun 2029.

    Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah target penurunan tingkat kemiskinan, yang saat ini berada di angka 8,57%. Miliki menekankan bahwa pemerintah berambisi untuk menurunkannya menjadi sekitar 5% pada tahun 2029. Ini berarti sekitar 13 juta orang harus keluar dari garis kemiskinan, dengan program yang perlu dibangun untuk mendukung target tersebut.

    Lebih lanjut, daerah seperti Papua Barat Daya menjadi perhatian khusus. Saat ini, tingkat kemiskinan di Papua Barat Daya mencapai 16%. Miliki menekankan perlunya percepatan penurunan angka ini agar setidaknya bisa mendekati 10% pada tahun 2029. Menurutnya, pencapaian ini sangat penting untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

    “Memang tugas kita cukup berat, namun dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi antara pusat dan daerah, kami optimis target ini dapat tercapai,” ujar Miliki.

    Penanganan pengangguran juga menjadi salah satu fokus dalam pembahasan ini dan merupakan tantangan besar bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat, terutama di daerah dengan angka pengangguran yang tinggi. “Oleh karena itu, beberapa program juga akan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan akses tenaga kerja di daerah,” ungkap Maliki

    Melalui sinergi antara berbagai kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan ada upaya kolaboratif yang dapat menciptakan kebijakan yang sinergis dan efektif. Dengan begitu, semua program pembangunan yang dilakukan dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan ini, Miliki juga mendorong adanya inovasi dalam pembangunan yang melibatkan masyarakat lokal. Pendekatan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat diharapkan bisa meningkatkan efektivitas program dan memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan dampak positif dari setiap inisiatif yang dilaksanakan.

    Selain itu, Rahman, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Barat Daya menyampaikan rasa syukur atas kehadiran tim pusat yang menunjukkan dukungan pemerintah. “Kami menyadari bahwa sebagai provinsi baru, kami menghadapi banyak keterbatasan, baik dari sumber daya manusia, finansial, maupun sumber daya lainnya,” ungkap Rahman.

    Rahman menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran serta swasta dan media dalam mendukung program pembangunan. “Kami berharap semua pihak dapat berkontribusi dalam mencapai visi dan misi kemajuan daerah ini,” lanjutnya.

    Salah satu isu sentral yang diangkat adalah angka kemiskinan yang masih berkisar di angka 16%. Dengan target penurunan menuju angka nasional 8% pada tahun 2029, Rahman menekankan perlunya kerja keras dan cerdas dari semua sektor. “Data yang akurat akan menjadi dasar dalam setiap program yang kita buat,” tegasnya.

    Dalam diskusi, Rahman menyebutkan contoh sukses yang dilakukan oleh Provinsi Papua Barat, di mana program-program yang ada dapat direplikasi untuk Papua Barat Daya. Menurutnya, hal ini penting agar tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan dalam membangun aplikasi baru.

    “Sebagai contoh, data sudah ada dalam sistem yang dikembangkan oleh teman-teman di provinsi sebelumnya. Kita tinggal mengoptimalkan dan menggunakan data tersebut untuk kebutuhan kita,” jelas Rahman.

    Dia juga memperkenalkan program Universal Health Coverage (UHC) di Papua Barat Daya yang sudah berhasil mencapai 100% di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. “Kami memiliki program ‘Torang Jaga’ yang mendukung pekerja non-upah, seperti tukang ojek dan nelayan,” ujarnya, menekankan bahwa pendidikan anak-anak dari pekerja ini juga dibiayai hingga perguruan tinggi.

    Rahman meyakinkan bahwa dengan data yang valid, bantuan sosial akan tepat sasaran. “Jika kita memiliki data yang benar, maka program akan berjalan dengan baik. Ini penting agar mereka yang membutuhkan dapat menerima semua manfaat,” tambahnya.

    Rahman juga mengajak semua stakeholder untuk terus bersinergi demi mengatasi kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Papua Barat Daya. “Kami tidak memiliki kapasitas yang memadai, sehingga kolaborasi adalah kunci keberhasilan program ini. Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama,” tutupnya.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga bekerjasama dengan Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).  Kerjasama ini juga berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus kepada Papua Barat Daya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya di tingkat lokal.

    “Salah satu aspek penting dari program ini adalah menjembatani pembelajaran dari daerah dan memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat,” Petraca Karetji Team Leader SKALA

    Saat ini, diperkirakan lebih dari 60% desa di Papua Barat Daya sudah terlibat dalam program SKALA. Hal ini menunjukkan tanda-tanda positif dan antusiasme masyarakat terhadap inovasi yang ditawarkan.

    Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan Papua Barat Daya dapat mengurangi angka kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi semua masyarakatnya.

    Sebagai langkah awal, pemerintah akan melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan dapat memenuhi kebutuhan daerah. Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan Indonesia bisa mencapai cita-cita pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Kolaborasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk menanggulangi permasalahan sosial dan ekonomi yang ada. Keberhasilan dalam program ini akan menjadi contoh nyata bagi keberhasilan pembangunan jangka menengah Indonesia.

  • Tidak Transparan, Lalai Dalam Fungsi Tugas, DPRK Palang Ruang Kasubag dan Sekwan Raja Ampat

    Melanesiatimes.com,Waisai – Dinilai kurang koordinasi dan komunikatif serta kurangnya transparansi dalam tata kelola di Sekretariat Dewan, berujung pemalangan Ruangan Kasubag Program dan Keuangan serta Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Raja Ampat.

    “Motif pemalangan ini karena kurangnya komunikasi dan hubungan antara sekwan dan pimpinan DPRK Raja Ampat serta tidak transparansi tentang tata kelola keuangan. Sehingga kami dengan teman-teman lain melakukan pemalagan,” ujar Wakil Ketua II DPRK Raja Ampat, Bermon Sauyai Kepada Media ini, Rabu (07/05/2025).

    Wakil Ketua II DPRK Raja Ampat, Bermon Sauyai Saat Diwawancarai

    Menurut keterangan Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, bahwa pemalangan ini ditenggarai karena beberapa kali DPRK melakukan rapat evaluasi, Sekwan dan Kasubag enggan hadir padahal undangan sudah dilayangkan.

    “Kita memang butuh kehadiran sekwan di kantor untuk bagaimana mengakomodir kepentingan-kepentingan lembaga ini supaya seluruh progres di dalam lembaga ini bisa berjalan dengan baik,” katanya

    Lanjut, sejauh ini DPRK dan Sekwan hampir tidak ada koordinasi dan komunikasi yang intens dikarenakan kelalain Sekwan dan Kasubag bahkan, katanya, Sekwan bersama Kasubag terkesan seperti menghindar dari undangan yang dilayangkan DPRK Raja Ampat.

    “Kita sudah sampaikan undangan kemarin, namun beliau (Sekwan) sendiri yang meminta agar waktunya dimundurkan pada jam 10 pagi hari ini, kami juga sudah menyampaikan undangan pada pagi hari tadi, tapi sekwan lagi-lagi enggan dari panggilan DPRK,” tegasnya.

    Atas kelalain Sekwan dan Kasubag tersebut, Bermon Sauyai meminta Kepada Bupati Raja Ampat agar mengganti Pelaksanaan Tugas (PLT) Sekwan Raja Ampat. Hal ini karena Sekwan dan Kasubag dinilai telah lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

     

  • Kerja Sama Sinergi dan Komunikasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Bersama Pemprov PBD

    Melanesiatimes.com, Sorong – Program Kerja sama Sinergi dan Komunikasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) yang dilaksanakan pada tahun 2023. Program ini direncanakan berlangsung selama delapan tahun, dibagi dalam dua fase, dengan fase pertama berlangsung dari 2023 hingga akhir 2026 dan 2026 hingga 2030.

    Ditemui Aston Hotel pada Rabu 7 Mei 2025, Petraca Karetji selaku Team Leader SKALA, mengatakan, “total anggaran untuk program SKALA diperkirakan mencapai sekitar 160 juta USD Australia,” ujarnya.

    Program ini melibatkan sinergi antara tiga kementerian pusat, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Selain itu, program ini akan dijalankan di sepuluh provinsi, termasuk Papua Barat Daya, Aceh, Gorontalo, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara, Maluku, dan Papua Selatan.

    Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengembangkan inovasi dalam layanan dasar dan memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan sistem yang ada dalam pengembangan layanan dasar.

    Kementerian terkait berfokus pada penguatan layanan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal. Dalam pelaksanaannya, SKALA akan mengangkat pembelajaran dari daerah, seperti administrasi inklusif dan pemanfaatan informasi dari komunitas, guna meningkatkan perencanaan bisnis dan pengembangan masyarakat.

    “Salah satu aspek penting dari program ini adalah menjembatani pembelajaran dari daerah dan memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Petraca Karetji Team Leader SKALA

    Saat ini, diperkirakan lebih dari 60% desa di Papua Barat Daya sudah terlibat dalam program SKALA. Hal ini menunjukkan tanda-tanda positif dan antusiasme masyarakat terhadap inovasi yang ditawarkan.

    Lebih lanjut, program ini juga beradaptasi dengan kebutuhan lokal, termasuk dalam pengelolaan sumber daya. Setiap kegiatan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya harus jelas dalam menentukan siapa penerima manfaatnya. Ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

    Dalam upaya untuk terus meningkatkan efektivitas program, setiap tahun akan dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menilai dampak dan hasil dari setiap inisiatif yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, harapan besar diletakkan pada SKALA untuk menjawab tantangan dalam pengembangan layanan dasar di daerah.

    Dengan langkah ini, diharapkan kolaborasi antara Australia dan Indonesia dalam hubungan bilateralnya dapat menciptakan perubahan nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang mendapatkan perhatian khusus pada program ini.

  • Ucapan Terima Kasih Calon Jamaah Haji Kloter 23 Kepada Bapak Gubernur Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Sorong – Suasana haru dan bahagia mewarnai momen pelepasan calon jamaah haji kloter 23 dari Provinsi Papua Barat Daya di Vega Prime Hotel pada Rabu (07/05/2025).

    Dalam kesempatan ini, para jamaah tidak hanya datang untuk berangkat menuju tanah suci, tetapi juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

    Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dengan penuh perhatian, memberikan dukungan yang nyata bagi para jamaah haji. Dalam acara tersebut, ia menyerahkan uang saku sebesar 2 juta rupiah untuk setiap jamaah haji kloter 23 yang berjumlah 371 jamaah.

    Tak hanya itu, petugas haji juga mendapatkan perhatian lebih dengan uang saku sebesar 3 juta rupiah per orang. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban dan memberikan motivasi tambahan selama menjalani ibadah haji.

    “Alhamdulillah kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada kami calon jamaah haji kloter 23, dan terima kasih, kepada Pak Gubernur yang telah memberikan uang saku kepada kami calon jamaah haji kloter 23 sebesar 2juta rupiah,” kata Said Musaad.

    “Bantuan ini sangat berarti bagi kami untuk menjalankan ibadah haji dengan tenang,” tambahnya.

    Ucapan terima kasih juga terdengar menggema di antara jamaah lainnya yang juga merasakan manfaat dari dukungan gubernur.

    Pelepasan calon jamaah haji ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan pejabat daerah. Kegiatan itu menjadi momentum penting untuk menjalin silaturahmi dan kebersamaan di antara para jamaah, petugas, dan pemerintah Papua Barat Daya.

    Gubernur dalam sambutannya menjelaskan bahwa dukungan ini merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap warga yang melaksanakan ibadah haji. Ia berharap, dana tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya selama berada di tanah suci.

    “Semoga semua jamaah haji diberikan kelancaran, kesehatan, serta kemudahan dalam menjalani ibadah,” tambahnya. Spirit positif ini direspon dengan antusias oleh para jamaah yang semakin bersemangat untuk menunaikan ibadah haji mereka.

    Dukungan seperti ini diharapkan dapat menjadi kebiasaan yang baik dalam pemerintahan, guna menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Sebab, ibadah haji adalah salah satu momen suci yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Muslim.

    Dengan penuh harapan dan doa, calon jamaah haji kloter 23 berangkat menuju tanah suci dengan semangat baru. Di tengah perjalanan menuju Mekah, mereka tak akan melupakan kebaikan dan dukungan dari gubernur yang telah memudahkan langkah mereka dalam menjalani ibadah ini.

    Acara ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai kebersamaan dan keagamaan. Mari kita doakan agar semua jamaah haji dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan membawa berkah.

  • Pansus DPRK Raja Ampat Temukan Sejumlah Kejanggalan di Dispendikbud dan Dinkes

    Melanesia.com,Waisai – Panitia Khusus (Pansus) DPRK Kabupaten Raja Ampat melakukan investigasi ke beberapa instansi pemerintah yakni RSUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan meninjau langsung lokasi pasar Snon Bukor, Rabu, (07/05/2025).

    Dalam agenda inspeksi itu DPRK menemukan sejumlah persoalan serius di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyangkut Hak-hak Guru dan insentif Nakes empat bulan yang belum di bayarkan serta Ketersediaan Logistik Obat-Obatan yang relatif minim.

    Ketua Pansus DPRK Raja Ampat, Soleman Dimara menjelaskan sejumlah persoalan yang terjadi di dua instansi pemerintah daerah tersebut.

    “Kami sempat menanyakan hal itu ke Ibu Dirut RSUD dan memang beliau mengakui bahwa insentif nakes empat bulan belum di bayarkan,” Jelas Soleman Dimara kepada media ini, selasa 6 mei 2025.

    Soleman Dimara Saat Diwawancarai

    Selaku Ketua Pansus Soleman juga berharap agar Direktur RSUD tetap kooperatif, pada saat ia bersama tim membedah dokumen LKPJ tahun 2024. Jika memang ada kejanggalan antara dokumen dan realisasi maka DPRK akan memanggil Instansi yang bersangkutan.

    Lanjut, Ketua Pansus juga memberikan keterangan terkait kejanggalan yang ditemukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara anggaran pagu awal dan perubahan mengalami kenaikan nilai yang cukup fantastis.

    “Pagu awal di dinas opd pendidikan itu nol persen tetapi di perubahan tercover 12 miliar sekian. Nah ini kan membingungkan maksudnya supaya ada keterbukaan,” ungkapnya

    Selain itu Ketua DPRK Raja Ampat menjelaskan pada uraian program gaji dan tunjungan ASN di OPD Pendidikan mengalami kejanggalan, pasalnya pagu awal anggaran nol rupiah dan perubahan 105.665.773.920,10.

    Soleman juga menerangkan bahwa sementara DPRK Raja Ampat sedang mendalami persoalan yang terjadi di dinas pendidikan tentang anggaran sisa 7 miliar rupiah dari total anggaran 105.665.773.920,10.

    “Saat ini kita sedang dalami jika itu pengembalian harus ada pembuktian, pengembaliannya dalam bentuk apa harus ada bukti-bukti juga yang disertai,” pungkasnya

    Ditambahkan, upaya pansus ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pemerintah dan ini bagian dari pada fungsi DPRK dan juga merupakan upaya agar pemerintah lebih transparan menggunakan APBD.

  • Peringatan Hari Buruh Internasional, Bupati Malteng : Buruh Adalah Pilar Utama Penggerak Ekonomi Nasional

    Melanesiatimes.com, Masohi – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA) Kabupaten Maluku Tengah gelar peringatan hari buruh Internasional di Masohi, (05/05/2025).

    Berlokasi di aula Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Setda Maluku Tengah Zahlul Ikhsan yang datang mewakili Bupati Zulkarnain Awat Amir, SP., M.AP.

    Selain beliau, hadir juga Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Maluku Yeheskel K Haurissa SH, Forkopimda lingkup Malteng, pengurus DPC FSB NIKEUBA, insan pers serta perwakilan buruh di Maluku Tengah.

    Peringatan hari buruh kali ini terasa berbeda dengan semangat kepemimpinan baru yang terus berupaya menata kabupaten ini menjadi lebih baik kedepannya menuju visi Malteng Bangkit.

    Olehnya itu, Zulkarnain menegaskan bahwa “pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah akan terus berupaya untuk memperkuat kesejahteraan ekonomi masyarakat, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan dan dapat mendorong produktivitas nasional,” kata Zulkarnain sebagaimana disampaikan Ikhsan.

    Sebab ini semua, kata beliau menambahkan “sejalan dengan program Asta Cita Presiden Indonesia bapak Prabowo Subianto untuk menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan kemandirian bangsa serta bagaimana menuju Indonesia Emas 2025,” ujarnya.

    “karena buruh adalah pilar utama penggerak ekonomi nasional,” tegasnya menyampaikan.

    Sehingga lewat momentum peringatan hari buruh internasional kali ini “saya berharap kita semua (pemerintah daerah, para pekerja maupun perusahaan) harus saling mendukung dan menguatkan untuk mewujudkan cita-cita bersama yakni Maluku Tengah Bangkit,” harap Zulkarnain. (HUAT)

  • Peringatan Hari Buruh Internasional 2025: Sinergi Antara Pemerintah dan Serikat Buruh di Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com,  Sorong – Dalam memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2025, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menjalin kolaborasi bersama Asosiasi Serikat Buruh Papua Barat Daya.

    Acara ini dimulai dengan momen simbolis pemotongan tumpeng oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang berlangsung di gedung J.A. Jumame pada Senin, (05/05/2025).

    Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengedepankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan serikat buruh sebagai langkah strategis untuk membangun Papua Barat Daya yang lebih baik.

    Dia menekankan bahwa buruh adalah pilar penting dalam pembangunan daerah. Kehadiran buruh di sektor-sektor utama menjadi kunci dalam memajukan berbagai bidang.

    Hari buruh Internasional ini dilaksanakan  oleh asosiasi serikat buruh, termasuk DPD PELIKHA, AUGOES SBNI, FSPNI, KSPSI, ISB, KSBSI, dan DPC FPE. Kehadiran mereka mencerminkan persatuan suara buruh dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan.

    Setelah pemotongan tumpeng, secara resmi disampaikan tujuh poin tuntutan dari serikat buruh kepada pemerintah daerah. Tuntutan ini berfokus pada perlindungan hak-hak pekerja dan pengembangan industri di Papua Barat Daya.

    Berikut adalah tujuh poin tuntutan tersebut:

    1. Menolak penghitungan UMP berdasarkan PP 51 yang dinilai tidak sesuai dengan karakteristik daerah otonomi khusus seperti Papua Barat Daya.
    2. Membentuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Papua Barat Daya untuk menyelesaikan sengketa industrial secara efektif.
    3. Segera dibentuk lembaga Kerjasama Tripartit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
    4. Segera dibentuk Dewan Pengupahan untuk menentukan kebijakan pengupahan yang adil dan transparan.
    5. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan industrial antara perusahaan dan pekerja.
    6. Membentuk regulasi yang melindungi penyerapan tenaga kerja lokal.
    7. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan serikat pekerja/buruh dalam satu tahun anggaran.

    Giat ini diharapkan tidak hanya sekadar perayaan, tetapi juga menjadi momen penting dalam memperkokoh sinergi antara pemerintah dan serikat buruh.

    Demi mewujudkan Papua Barat Daya yang lebih sejahtera untuk semua, kolaborasi yang solid sangat diperlukan.

    Harapannya, semua poin tuntutan bisa didengar dan segera direspons oleh pemerintah. Dengan demikian, kesejahteraan buruh akan terus meningkat.

    Kerjasama yang baik akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan.

    Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan antara perwakilan buruh dan pemerintah, sebagai simbol komitmen bersama.

    Semua pihak berharap agar langkah-langkah ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah ke depannya.

  • Kolaborasi Ruang Bacarita Bersama GOUF dan Noosa Academy: Merdeka Belajar di Era Digital

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Ruang Bacarita ID menggelar diskusi daring (dalam jaringan) reflektif bertajuk “Merdeka Belajar di Era Digital: Peluang dan Tantangan”, Minggu (04/05/2025).

    Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Ruang Bacarita, GOUF Consulting, dan Noosa Academy. Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber utama: Miqdad Nizam Fahmi (Noosa Academy), Ardiman Kelihu (peneliti independen), dan Muhar Syahdi Difinubun (SERA Institute). Bertindak selaku moderator dalam diskusi ini adalah Elda Pratiwi (Awardee LPDP Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung).

    Diskusi ini menjadi ruang kritis untuk menelaah ulang kebijakan Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di bawah Nadiem Makarim ketika itu, terutama dalam konteks Indonesia Timur yang masih menghadapi tantangan struktural, ekologi sosial, dan krisis epistemik.

    Irtia Rifda Pawae, selaku pendiri Ruang Bacarita ID dalam sambutannya mengawali diskusi tersebut mengemukakan bahwa konsep Merdeka Belajar terlalu normatif jika tidak dipertemukan dengan realitas sosial yang timpang.

    “Digitalisasi pendidikan memang membuka banyak peluang. Tapi kita perlu jujur: di banyak wilayah di Timur Indonesia, yang terjadi adalah ‘Merdeka Belajar’ nyaris tanpa akses, tanpa koneksi, dan tanpa guru. Kita perlu bertanya ulang: siapa sebenarnya yang merdeka, dan siapa yang benar-benar belajar?” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yana Mustika, dalam sambutannya selaku perwakilan dari GOUF yang merupakan lembaga publisher dan mitra penyelenggara, menyatakan bahwa diskusi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas komunitas dalam membangun wacana pendidikan yang progresif dan kontekstual.

    “Inisiatif Kolaboratif Ini Penting untuk Menumbuhkan Ekosistem Pendidikan Alternatif. Kolaborasi antara GOUF, Ruang Bacarita, dan Noosa Academy membuka ruang diskursif yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi kompleksitas pendidikan hari ini,” tegas Yana

    Sementara dalam pemaparannya, Miqdad Nizam Fahmi, selaku narasumber pertama menyoroti bahwa teknologi pendidikan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan mendasar pendidikan nasional. Meskipun kita tidak harus memungkiri juga bahwa digitalisasi, terutama AI (artificial intellegence) yang massif saat ini, bisa membantu memperluas akses belajar.

    Di sisi lain, Ardiman Kelihu, narasumber selanjutnya yang juga merupakan peneliti sekaligus alumnus Universitas Gajah Mada dengan menyampaikan materi berjudul “Menimbang Ulang Merdeka Belajar, Meneroka Pendidikan di Timur Indonesia” menegaskan terkait romantisme yang dilekatkan kepada Maluku secara berlebihan padahal kontras dengan realitas pembangunan pendidikannya saat ini.

    Menurut Ardiman, Merdeka Belajar dapat kehilangan esensi jika hanya menjadi cara lain untuk mengaburkan kegagalan negara dalam memenuhi hak pendidikan secara merata dan bermartabat. Ia juga mengkritik bagaimana kebijakan pendidikan nasional sering kali tidak menyentuh realitas lokal masyarakat Timur Indonesia.

    Kemudian, narasumber terakhir Muhar Syahdi Difinubun dengan menyampaikan materinya berjudul “Merdeka Belajar sebagai Sebuah Praktik Pembebasa: Merawat Nalar Lokal, Menantang Kuasa Teknologi,” menyoroti tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai dan sistem pengetahuan lokal di tengah gempuran teknologi yang semakin hegemonik.

    “Kita harus waspada terhadap kolonialisme baru dalam bentuk teknologi dan algoritma. Ketika semua hal didikte oleh logika platform digital, maka kearifan lokal bisa tergerus. Padahal, misalnya, di Maluku, kita punya mekanisme lokal atau filosofi seperti Pela Gandong, Masohi, Ain Ni Ain, Kalwedo, dan berbagai sistem pengetahuan yang hidup. Itu juga bagian dari pendidikan,” jelas Muhar.

    Diskusi yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, terutama dari kalangan pemuda, pelajar, mahasiswa, guru dan dosen itu ditutup dengan seruan kolektif agar Merdeka Belajar benar-benar berpihak kepada rakyat, mengakui keragaman lokal, dan menjunjung tinggi keadilan epistemik.

  • Kakanwil Ditjenpas Maluku Beri Apresiasi Program Ketahanan Pangan di Rutan Kelas IIB Masohi

    Melanesiatimes.com,  Masohi – Program ketahanan pangan yang dijalankan oleh Ritan Kelas IIB Masohi Mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan.

    Termasuk oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Derektorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku Ricky Dwi Biantoro saat lakukan kunjungan kerja ke Masohi, (03/05/2025).

    Ricky yang datang bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Sarwono menyampaikan rasa syukurnya bisa hadir di tengah-tengah warga binaan Rutan Masohi.

    “saya bersyukur hari ini dapat berkumpul bersama bapak ibu semua di Rutan Masohi. Kebersamaan ini adalah rahmat dari Tuhan yang harus terus kita syukuri,” ucap Ricky diawal penyampaian sambutan.

    “di sini, semangat akan Ketahanan Pangan sangat tinggi terlihat dari bagaimana saudara-saudara dapat mengelola lahan kosong di belakang Rutan,” tambahya.

    Atas ini semua, lanjut dia “saya sangat mengapresiasi program ketahanan pangan yang sudah dijalankan. Ini akan menjadi contoh untuk Rutan dan Lapas lainnya di Maluku,” ungkapnya.

    Selain itu, kedatangan Ricky dan staf ke Rutan Masohi juga bersamaan dengan kehadiran Ketua Klasis GPM Masohi Pdt. Ny. Adriana Lohy dan para pendeta lainnya dari Kalasis Masohi.

    Sehingga momen kebersamaan inipun tidak disia-siakan oleh Kepala Rutan Masohi Yusuf Mukharom untuk mengajak serta lakukan penanaman perdana tanaman cabai sebagai simbol kebersamaan dalam mendukung program ketahanan pangan Rutan Masohi.

    “kami menyambut baik kedatangan Kakanwil dan Ibu Ketua Klasis Masohi bersama rombongan. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik,” kata Yusuf.

    “mari bapak ibu semua silahkan meninjau langsung lokasi lahan pertanian yang dijalankan oleh kami,” ajak Karutan ini penuh semangat.

    Penanam kemudian dilakukan perdana oleh Kakanwil dan Ketua Klasis Masohi yang selanjutnya diikuti oleh seluruh rombongan dan para warga binaan yang bertugas di lahan.

    “ini adalah upaya kami dalam mewujudkan swasembada pangan yang melibatkan kolaborasi antara sektor publik, pemerintah dan non pemerintah (LSM terkait),” tutup Yusuf diakhiri pemberian bibit cabai premium dan pupuk cair organik PGPR Alim Tomu dari Kakanwil dan Karutan Kepada Ibu Pendeta Ketua Klasis Masohi. (HUAT)