Blog

  • Selamat Bertugas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Pertama

    Melanesiatimes.com – Provinsi Papua Barat Daya, yang merupakan provinsi ke-38 di Indonesia, kini resmi memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur definitif pertama. Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau dilantik secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Kamis (20/02/2025).

    Pelantikan ini menjadi momen bersejarah bagi Papua Barat Daya, di mana Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau akan memimpin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Acara ini juga dihadiri oleh 961 kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia yang dilantik pada hari yang sama.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para kepala daerah, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik, adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dan mandat dari rakyat. Mereka diharapkan dapat menjadi pelayan dan abdi rakyat dengan sebaik-baiknya.

    “Saudara adalah pelayan rakyat dan abdi rakyat, jadi harus menjaga dan membela kepentingan rakyat,” tegas Prabowo. Beliau menekankan pentingnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh para kepala daerah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di daerah masing-masing.

    Pelantikan ini bukan hanya menjadi simbol kepemimpinan baru, tetapi juga harapan bagi masyarakat Papua Barat Daya. Prabowo mengingatkan bahwa meskipun ada perbedaan latar belakang, seperti partai, agama, dan suku, semua pemimpin harus bersatu dalam tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan rakyat.Provinsi Papua Barat Daya, yang merupakan provinsi ke-38 di Indonesia, kini resmi memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur definitif pertama

    “Ini adalah tugas kita bersama. Kita lahir dari keluarga besar Nusantara,” pungkas Presiden. Pernyataannya menunjukkan komitmen untuk menjalin kerjasama di antara para pemimpin dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

    Elisa Kambu dalam wawancaranya setelah pelantikan menyatakan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan. Ia berjanji untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap program yang dijalankan selama masa jabatannya.

    Sementara itu, Ahmad Nausrau menambahkan bahwa mereka akan segera fokus merumuskan program-program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya. “Kami akan bekerja keras untuk memenuhi harapan masyarakat,” ungkapnya.

    Masyarakat Papua Barat Daya berharap banyak pada kepemimpinan baru ini, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Banyak yang berkeyakinan bahwa dengan adanya pemimpin definitif, pembangunan daerah akan semakin terarah dan terencana.

    Pelantikan ini adalah awal baru bagi Papua Barat Daya, dan semua berharap bahwa Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau dapat membawa perubahan positif dan kemajuan bagi daerah yang kaya akan budaya dan sumber daya ini.

  • Speedboat Milik Terimakasih Homestay Terbakar, 5 WNA Dilarikan ke RSUD Raja Ampat

    Melanesiatimes.com – Berbagai rentetan peristiwa kecelakaan belakang masif terjadi di wilayah kawasan pariwisata Raja Ampat. Selain insiden kecelakaan, kejadian pidana lainya juga kerap terjadi di kawasan pariwisata Raja Ampat. Pada tahun 2022 silam, terjadi pelecehan seksual terhadap turis asing perempuan di Arborek.

    Tak hanya itu, peristiwa pidana lainya seperti pemalakan juga terjadi di pulau Piaynemo, hingga Meninggalnya Kile, WNA asal Amerika daerah kawasan pariwisata di Pulau Manswar. Dari rentetan peristiwa yang terjadi, pariwisata Raja Ampat dikawatirkan dapat menjadi momok yang menakutkan untuk dikunjungi.

    Pada hari Rabu 19 Februari 2025 insiden kebakaran Speed Boat kembali terjadi di atas perairan Raja Ampat, tepatnya di Holgam, kawasan pariwisata di Pulau Manswar. Dalam insiden itu, sebanyak 5 Warga Negara Asing (WNA) mengalami luka bakar serius dan terpaksa dilarikan di Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) untuk mendapat perawatan lebih intens.

    Kebakaran diduga terjadi korsleting di bagian mesin Speed Boat yang digunakan. Hal ini kemudian memicu kebakaran tak terhindari. 5 korban tersebut diketahui merupakan wisatawan yang menginap di 2 Homestay yang berbeda. Namun saat melakukan aktivitas pariwisata, 5 WNA tersebut menumpangi 1 Speed Boat, yang belakangan diketahui milik Terimakasih Homestay.

    “5 wisatawan menginap di dua homestay yang berbeda, namun pada saat insiden tersebut, mereka berada dalam satu Speedboat yang sama, milik Terimakasih Homestay,” ujar salah satu karyawan Homestay yang enggan namanya dipublish.

    Sebagai informasi tambahan, sejak berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari otoritas terkait dan pihak berwenang terkait kronologi kejadian. Upaya pencarian keterangan coba dilakukan oleh Wartawan Malanesiatimes.Com, namum upaya tersebut dihalau oleh salah satu oknum keamanan RSUD Raja Ampat. (Red/Ino)

  • Oknum Satpam dan Petugas Nakes RSUD Raja Ampat di Duga Halangi Wartawan

    Melanesiatimes.com – Mengecam tindakan penghalang-halangan kerja jurnalis yang dilakukan oknum Satpam dan salah satu Petugas kesehatan di RSUD Kabupaten Raja Ampat, Rabu (19/02/2025).

    Tindakan menghalangi Jurnalis Melanesiatimes.com, PBDNews adalah tindakan-tindakan yang sangat fatal dan keliru.

    Tindakan tersebut tentu melanggar kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat (1).

    Kebebasan pers adalah hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Hal ini termasuk hak untuk mengambil gambar atau merekam aktivitas di tempat umum, termasuk di RSUD Kabupaten Raja Ampat.

    Sesuai aturan, mengusir wartawan saat melaksanakan tugas jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yakni pasal Pasal 18 ayat (1) UU Pers di mana menghalangi wartawan melaksanakan tugas jurnalistik dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta.

     

    Kronologi

     

    Tindakan penghalang-halangan terjadi saat jurnalis Melanesiatimes.com dan PBDNews melakukan peliputan terkait insiden terbakarnya satu buah Speedboat yang mengakibatkan kurang lebih lima (5) Warga Negara Asing mengalami luka bakar yang cukup serius.

    Saat sedang mengambil foto dan video, sejumlah jurnalis tiba-tiba dilarang mengambil gambar atau melakukan peliputan di dalam ruang IGD RSUD Kabupaten Raja Ampat.

    Oknum tersebut mengatakan kepada jurnalis untuk menunggu di luar, dan jangan mengambil gambar sambil menutup horden ruangan dimana Korban WNA di rawat. Alasannya karena ia khawatir nanti marahi. (Red/Ino)

     

     

  • Waragonda Melawan: Buntut Pembakaran Perusahaan Hingga Kerugian Mencapai 4 Miliar Lebih

    Melanesiatimes.com – Insiden penyerangan, pembakaran dan pengrusakan PT Waragonda Minerals Pertama (WMP) yang dilakukan sekelompok masyarakat dari negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah kini berbuntut panjang.

    Massa yang menuding pihak perusahaan melakukan pelepasan palang sasi adat marah dan menyerang perusahaan hingga mengakibatkan harta benda terbakar dan rusak parah sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib.

    Tak tanggung-tanggung kerugian tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. “semuanya 4 miliar lebih,” kata Muammar Kadafi Tehuayo selaku Direktur Teknis Tambang PT WMP saat konferensi pers di Masohi, selasa (18/02/2025).

    Tehuayo yang datang bersama Direktur Utama PT Waragonda Minerals Pratama M. Amin Saofa dan salah seorang pegawai perusahaan juga mengklarifikasi beberapa tuduhan yang dianggapnya tidak benar.

    Menurutnya “kami sama sekali tidak melakukan pengrusakan/membuka palang sasi adat seperti yang dituduhkan oleh massa,” ujarnya.

    “bisa dilihat dalam rekaman CCTV dimana terlihat jelas bahwa palang itu roboh karena massa yang datang menyerang perusahaan,” lanjut Tehuayo menambahkan sembari menunjukkan bukti rekaman CCTV.

    Pihak Waragonda sendiri mengklaim bahwa keberadaan perusahaan selama ini tidak pernah mengabaikan hal-hal positif seperti berkoordinasi dengan negeri lewat Raja, membantu pemasukan bagi daerah dan memberikan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

    Dikatakan Tehuayo “kami (perusahaan) masuk atas ijin Raja Negeri Haya saat itu dan diketahui oleh Ketua Saniri dalam bentuk surat ijin usaha yang ditandatangani oleh Raja saat itu yakni bapak Hasan Wailissa,” jelas Tehuayo menyampaikan.

    Beliau juga menambahkan bahwa kontribusi kepada negeri pun telah dilakukan “di tahun 2022 masing-masing 10jt, 18jt dan 100jt yang diterima langsung penjabat negeri Haya saat itu yakni Farid Samalehu, serta setiap kegiatan kami selalu koordinasi dengan penjabat,” ujarnya.

    Tehuayo yang ditanyai perihal kerugian harta benda perusahaan merincikan “1 alat berat creame, 1 mobil kijang, 1 mobil fuso, laboratorium lengkap dengan peralatan, 1 ruang maintenance, kantor dan fasilitasnya, pos security serta mes karyawan,” ungkapnya.

    Untuk itu, lanjut Tehuayo “kasus ini sudah kami laporkan ke pihak berwajib untuk segera melakukan proses hukum,” ucapnya.

    Disinggung mengenai keberlanjutan perusahaan untuk tetap beroperasi di Haya lagi, Tehuayo bergeming menunggu langkah selanjutnya.

    “masih menunggu. Kita lihat hasil koordinasi kami nantinya seperti apa,” tutup Tehuayo. (HUAT)

  • Pelantikan 481 Kepala Daerah: Momen Bersejarah di Monas dan Istana Negara

    Melanesiatimes.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan persiapan besar menjelang pelantikan 481 kepala daerah terpilih yang akan berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025. Seluruh kepala daerah, beserta wakil mereka, akan memulai perjalanan bersejarah ini dari Monas menuju Istana Kepresidenan Jakarta Pusat.

    “Para kepala daerah akan berbaris bersama dari Monas menuju Istana Negara untuk mengikuti pelantikan,” ujar Bima Arya saat dihubungi pada Selasa (18/2/2025).

    Pelantikan yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, menandai tonggak penting dalam perjalanan kepemimpinan di daerah. Sebelum hari-H, 481 kepala daerah yang terpilih telah menjalani gladi bersih di Monas, termasuk latihan baris-berbaris untuk memastikan semuanya berjalan lancar.

    “Para kepala daerah diberikan pengarahan mengenai rundown acara, serta proses pelantikan yang harus mereka jalani. Gladi bersih ini penting agar mereka bisa mengikuti rangkaian acara dengan rapi dan terkoordinasi, mengingat perjalanan dari Monas ke Istana,” tambah Bima.

    Lebih dari sekadar seremoni, pelantikan ini adalah momen yang tak akan terulang seumur hidup. Bima berharap seluruh kepala daerah dan wakilnya dapat mengikuti seluruh tahapan dengan penuh komitmen, karena acara ini akan disaksikan oleh rakyat Indonesia secara langsung.

    “Ini adalah momen bersejarah yang akan dikenang, dan menjadi simbol kebersamaan serta kompaknya para pemimpin daerah. Semoga semuanya berjalan sempurna,” harapnya.

    Dengan segala persiapan matang, pelantikan ini diharapkan menjadi acara yang tidak hanya berkesan, tetapi juga menandai awal yang baik bagi para pemimpin daerah yang baru.

  • BPJS Kesehatan Gandeng Media Paparkan Capaian Implementasi Program JKN Provinsi Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Media memiliki peran penting dalam memastikan penyebaran informasi seputar Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai kepada masyarakat, khususnya yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Cabang Sorong BPJS Kesehatan, Pupung Purnama pada kegiatan Ngopi Bareng Media Se-Sorong Raya, Selasa (18/02/2025).

    Pupung mengungkapkan, sebagai mitra strategis pemberian informasi, fungsi media akan sangat menentukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Program JKN. Menurutnya semakin banyak yang diketahui masyarakat, maka akan semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses layanan kesehatan sebagai peserta Program JKN. Edukasi, tranparansi dan keakuratan penyampaian berita akan sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi yang diterima publik.

    “Ngopi bareng merupakan agenda awal tahun yang rutin dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Sorong. Sebagai ajang silaturahmi demi penguatan engagement dengan media, kegiatan ini juga bermaksud untuk menyelaraskan presepsi terhadap capaian implementasi Program JKN di Provinsi Papua Barat Daya, selanjutnya diharapkan rekan-rekan media dapat menyampaikan informasi yang lebih akurat dan jelas kepada masyarakat,” ungkap Pupung.

    Pupung menerangkan, berdasarkan data yang ada per tanggal 1 Januari 2025, cakupan kepesertaan atau masyarakat yang telah menjadi peserta Program JKN di Provinsi Papua Barat Daya telah mencapai angka lebih dari 98% dengan tingkat keaktifan peserta di atas 98%. Data tersebut mencakup daerah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat dengan total penduduk yang terdaftar sebagai peserta Program JKN sebanyak 708.046 jiwa.

    “Sejak beberapa tahun terakhir, seluruh pemerintah kabupaten kota termasuk pemerintah provinsi se Papua Barat Daya selalu mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Hal ini dapat diraih karena keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan lebih dari 98% penduduknya terjamin dalam Program JKN,” terang Pupung.

    Lebih lanjut Pupung menjelaskan, untuk memastikan akses pelayanan kesehatan bagi peserta, sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan total 122 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari Tempat Praktik Dokter Mandiri (TPDM), Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter Mandiri (TPDM) Gigi dan Puskesmas. Pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) juga telah terdapat total 10 rumah sakit dan 1 klinik utama yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Sorong.

    “Keseluruh fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tersebar di seluruh kota dan kabupaten se Sorong Raya. Untuk memastikan kualitas mutu layanan pada setiap FKRTL terdapat petugas Edukasi dan Penanganan Pengaduan Peserta di Rumah Sakit (EPPPRS) yang berasal dari rumah sakit dan dari BPJS Kesehatan,” jelasnya.

    Pada paparannya, Pupung juga menyampaikan sepanjang tahun 2024, BPJS Kesehatan terus berkomitmen dalam melakukan pembiayaan terhadap layanan kesehatan yang telah diberikan oleh mitra fasilitas kesehatan kepada peserta Program JKN yang sesuai ketentuan. Tercatat total biaya yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama sebesar 213,137 miliyar rupiah dengan jumlah kasus sebenyak 331.601.

    “Pembiayaan dilakukan terhadap pembayaran kapitasi, pembayaran non kapitasi, Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), biaya obat Program Rujuk Balik (PRB) dan obat kronis serta biaya alat kesehatan.

    Untuk pembayaran klaim di rumah sakit, dapat kami pastikan pembayaran klaim yang telah diverifikasi dan dianggap layak, dibayarkan paling lambat 15 hari sejak klaim diserahkan oleh rumah sakit dengan diterbitkannya berita acara lengkap,” ucapnya.

    Pupung juga menambahkan, pada prinsipnya setiap peserta JKN dapat memperoleh layanan kesehatan secara berjenjang mulai dari pemeriksaan di FKTP dan dapat dirujuk ke FKRTL jika memerlukan tindakan lebih lanjut atas indikasi medis dari dokter. Pada kondisi darurat, peserta dapat langsung dibawa ke Unit Gawat darurat (UGD) di rumah sakit sesuai dengan indikasi medis yang telah ditentukan.

    “Peserta JKN dengan status kepesertaan aktif hanya perlu menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat ingin berobat difasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Peserta juga dapat memanfaat berbagai kanal layanan admnistrasi JKN seperti Pelayanan Admnistrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, Aplikasi Mobile JKN, Call Center 165, website bpjs-kesehatan.go.id dan lain sebagainya,” himbaunya.

    Pupung menekankan, capaian implementasi Program JKN di Provinsi Papua Barat Daya di tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan dukungan media yang selalu responsif dalam menyebarkan pemberitaan positif seputar Program JKN.

    Melalui edukasi yang jelas dan akurat dapat membuat masyarakat lebih memahami prosedur dan alur yang sesuai dalam memanfaatkan JKN.

    Saat sesi diskusi, salah satu wartawan, Ronny Sidabutar dari media Kapabar Sorong mengatakan, capaian UHC bagi masyarakat sudah tercapai, namun masih terdapat beberapa peristiwa di lapangan yang perlu ditingkatkan karena belum sesuai dengan kondisi ideal seperti ketidakhadiran dokter spesialis di rumah sakit maupun keterbatasan obat.

    Kedepannya dia berharap ini bukan hanya menjadi agenda BPJS, tetapi juga dapat menjadi perhatian bersama stakeholder dan mitra fasilitas kesehatan terkait.

    “Selanjutnya perlu dihadirkan direktur rumah sakit ataupun pihak dinas kesehatan dalam pertemuan bersama ini, untuk memastikan kondisi di lapangan semakin baik,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat Daya, Wahyudi menyatakan pertemuan seperti ini sangat penting bagi rekan-rekan wartawan untuk mengupdate informasi seputar JKN yang selanjutnya akan disampaikan ke masyarakat.

    Kesempatan ini juga dapat menjadi wadah bagi wartawan untuk bertukar pikiran serta menyampaikan informasi terkait kondisi masyarakat di lapangan kepada pimpinan BPJS Kesehatan.

    “Saya berharap wadah ini dapat terus terjaga dan dilakukan secara berkelanjutan, agar para wartawan dapat terus mendapatkan informasi – informasi penting dan terbaru untuk dipublikasikan ke masyarakat, pungkasnya.

    Sebagai informasi, kegiatan hari ini dihadiri oleh 20 media lokal dan vertikal yang berada di Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri dari media online, tv, radio dan media sosial.

  • WNA Asal Amerika Meninggal Dunia di RSUD Raja Ampat

    Raja Ampat, Melanesiatimes.com – Kile Linette Casey (52) Warga Negara Asing asal Amerika ini ditemukan tewas di perairan Wisata Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

    Diinformasikan Korban datang ke Indonesia bersama suami dan dua orang rekannya, tertanggal 15 Februari Kile (korban) tiba di lokasi wisata.

    Adapun kronologis kejadian :

    Diperkirakan pukul 09.00 WIT Julio Tabolong guite Raja Ampat keluar diving dari home stay bersama 3 orang tamu WNA Jhon (Suami Korban), David dan Christina, dimana Kile (korban) tidak ikut dan tinggal di penginapan.

    Pukul 14:30 WIT, Julio Tabolong dihubungi dari pihak home stay bahwa Kile (korban) dalam keadaan pingsan dipasir pinggir pantai samping penginapannya.

    Pukul 14:45 WIT, Julio Tabolong bersama rombongan WNA kembali ke Home Stay  selanjutnya bersama – sama pihak home stay membawa korban ke Puskesmas Yenbekwan Distrik Meosmansar.

    Pukul 15:30 WIT, Setelah dilakukan penanganan pertama oleh pihak Puskesmas korban sempat sadarkan diri dan pihak Puskesmas menyarankan agar Kile (korban) dirujuk ke RSUD Kabupaten Raja Ampat.

    Pukul 17:03 WIT, Kile (korban) di bawah/rujuk ke RSUD Raja Ampat menggunakan Speedboat homstay.

    Pukul 18:30 WIT, Kile ( korban) tiba di RSUD Raja Ampat dan sempat di lakukan penanganan di UGD namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit.

    Pukul 20:51 WIT, Kile (korban MD) dari RSUD Raja Ampat di bawa ke Pelabuhan Falaya Logbon.

    Pukul 21:20 WIT Kile (korban MD) bertolak dari Falaya menuju Kota Sorong menggunakan speed milik D’Coral Resort, dimana dari keterangan Jhon (suami korban MD) direncanakan jenazah Kile akan dikremasi di Sorong dan dikirim ke negaranya korban meninggal dunia disebabkan oleh penyakit gula dan menderita Epilepsi. (Red/Ino)

     

  • David Hehanussa Anggota DPR Kota Sorong Angkat Bicara Terkait Penculikan Ulfa Tamima

    Melanesiatimes.com – Kasus penculikan dan persetubuhan tragis yang menimpa Ulfa Tamima (26) mengguncang hati masyarakat. David Hehanussa, anggota DPR Kota Sorong dari Partai Golkar, tak tinggal diam dan angkat suara terkait insiden mengerikan ini.

    Ulfa yang memiliki keterbelakangan mental ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah sepekan dinyatakan hilang. Keberadaannya yang tanpa busana menunjukkan betapa kejamnya perlakuan yang diterimanya.

    David mengungkapkan pendapatnya bahwa peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran hak asasi manusia, melainkan juga mencerminkan rendahnya rasa kemanusiaan di tengah masyarakat. “Perbuatan ini sangat keji dan tidak bisa diterima,” tegasnya.

    Politisi yang juga berasal dari Maluku ini mendesak pihak kepolisian untuk segera mengambil langkah tegas dalam menangani kasus ini. “Tindakan harus cepat dan kasus ini harus diproses sampai tuntas,” lanjut David.

    Ia menekankan, “Tidak boleh ada celah untuk para pelaku. Setiap detail dari kasus ini harus diusut dengan mendalam,” ungkapnya, menegaskan komitmennya dalam mencari keadilan bagi Ulfa.

    Lebih lanjut, David berjanji akan mengawal kasus ini hingga Ulfa mendapatkan haknya yang seharusnya. “Kami akan terus bersuara dan mendukung korban sampai keadilan benar-benar ditegakkan,” ucapnya dengan semangat.

    Menurut David, pelaku harus menerima hukuman berat agar bisa memberi efek jera bagi pelaku lain di masa depan. “Tindakan tegas dari hukum sangat penting untuk menekan kasus serupa,” tambahnya.

    Melihat kondisi Ulfa, David menyentuh pentingnya perhatian dan dukungan untuk korban serta keluarganya. “Dukungan masyarakat sangat diperlukan dan pengawasan yang ketat harus dilakukan,” ujarnya, berharap agar kasus ini mendapat perhatian serius.

    David juga menyerukan pentingnya kesadaran kolektif dari masyarakat untuk melindungi perempuan, terutama bagi mereka yang rentan. “Kita harus bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap kekerasan yang dialami perempuan,” imbuhnya.

    Kasus penculikan Ulfa dapat dianggap sebagai bagian dari fenomena yang lebih luas terkait kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, David menekankan pentingnya edukasi dan program pencegahan untuk mengatasi masalah ini.

     

    “Kita perlu menciptakan lingkungan yang aman, khususnya bagi perempuan dan anak-anak,” tandasnya, mengajak semua pihak untuk berperan aktif.

     

    Dengan semangat keadilan, David berkomitmen untuk tidak membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. “Setiap kita memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan,” pungkasnya.

    Kini, keluarga dan masyarakat menantikan langkah konkret dari pihak berwenang. Semoga keadilan bagi Ulfa tidak hanya sebatas harapan, tetapi dapat terwujud dalam tindakan nyata.

  • Ketua Sementara DPRD Yalimo Kritisi Penggusuran Lahan yang Dilakukan Koramil 1702 Yalimo

    Melanesiatimes.com – Tindakan yang dilakukan oleh Koramil 1702-05 di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Pegunungan menuai kritik tajam dari Ketua Sementara DPRD Yalimo, Obaja Deal.

    Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Minggu, 16 Februari 2025, Obaja menilai langkah Koramil mengusur lahan milik warga, terutama milik Bapak Petrus Paluke, adalah tindakan yang tidak profesional dan tidak sesuai dengan tugas TNI.

    Obaja, yang juga merupakan Putra Pribumi Benawa, menekankan pentingnya menghormati hak-hak keluarga Paluke yang telah menjadi bagian dari sejarah di Distrik Benawa. “Mereka adalah tuan tanah asli di sini. Sebelum semua orang berkumpul, mereka sudah ada, dan bahkan membawa misionaris ke daerah ini,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Obaja menyayangkan tindakan Koramil yang dianggap sewenang-wenang dalam mencabut tanaman yang ditanam oleh Bapak Petrus Paluke. Ia mengingatkan bahwa tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang seharusnya menjaga kedaulatan dan melindungi masyarakat, bukan sebaliknya.

    Obaja juga mengusulkan agar pembangunan Jembatan Timbang tidak dilakukan di lokasi yang bermasalah, melainkan di tempat yang lebih strategis seperti Kampung Naira, Meteor, dan Buruku, yang merupakan akses langsung ke berbagai area penting. “Jembatan tersebut seharusnya dibangun di lokasi yang tidak merugikan masyarakat adat,” jelasnya.

    Ia menekankan pentingnya dialog untuk menyelesaikan sengketa tanah yang sudah berlarut-larut di Benawa. “Semua pihak perlu duduk bersama dan mendiscuss ini dengan baik,” harap Obaja. Sebagai langkah awal, ia mengajak pemuda dan masyarakat Benawa untuk bersatu mendukung hak Bapak Petrus Paluke dalam melawan pengusuran.

    Obaja juga berencana untuk mengunjungi lokasi tersebut secara langsung untuk berbicara dengan warga terkait pengusuran lahan mereka. “Kami harus bersatu dan tidak membiarkan unsur luar memaksa kehendak di tanah tempat kami hidup,” tegasnya.

    Dengan langkah-langkah ini, Obaja berharap masyarakat dapat memperkuat kesatuan dan gotong royong dalam membangun Distrik Benawa. Aspirasi dan hak masyarakat adat, bagi Obaja, harus senantiasa diutamakan tanpa adanya tekanan dari pihak luar.

    Dorongan untuk berdialog dan berbicara terbuka menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan tersebut demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan di wilayah Yalimo.

  • MUSCAB III IWSS Dukung Visi Maluku Tengah Bangkit

    Melanesiatimes.com – Organisasi Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS) Kabupaten Maluku Tengah gelar Musyawarah Cabang (MUSCAB) III, sabtu (15/02/2025).

    Kegiatan yang digelar di kota Masohi itu bertempat di gedung islamic center masjid agung Ibnu Abdullah.

    Penjabat Sekretaris Daerah Jauhari Tuarita hadir mewakili Pj Bupati Dr. Rakib Sahubawa bersama asisten 1 ibu Sylviana Mattemmu, Ketua TP PKK Ana Sahubawa, sejumlah OPD lingkup pemda malteng, MUI, insan pers dan tentu saja Ketua serta pengurus IWSS kabupaten Maluku Tengah.

    Diketahui bahwa agenda MUSCAB III yang dikemas dengan tema IWSS membina generasi, berkontribusi wujudkan Maluku Tengah Bangkit ini mendapatkan apresiasi dan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah.

    Hal tersebut disampaikan Sahubawa “atas nama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kami ucapkan selamat menjalankan MUSCAB dan tak lupa memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi pengurus dan keluarga besar IWSS,” kata Sahubawa sebagaimana disampaikan Tuarita.

    Sahubawa lewat Tuarita juga menegaskan jika “selama ini keluarga besar Sulawesi Selatan yang ada di Maluku Tengah telah banyak memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan yang ada di daerah ini,” tambahnya.

    Sahubawa mencontohkan masyarakat Sulawesi Selatan yang banyak memajukan perekonomian di pasar misalnya.

    “mereka merasa menajdi bagian dari daerah ini, mereka cinta Maluku Tengah. Sehingga roda perekonomian berjalan salah satunya dengan kontribusi mereka,” sahut Sahubawa.

    “lihat Masohi. Kota ini menjadi contoh betapa perekonomiannya juga ditopang oleh masyarakat Sulawesi Selatan,” tambahnya.

    Sebelum mengakhiri sambutannya, tak lupa Sahubawa berpesan agar forum MUSCAB III IWSS harus mampu melahirkan program kerja yang dapat bersinergi dengan pemerintahan yang baru dengan konsep Maluku Tengah BangkitBangkit yang digagas Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

    “harapannya ibu-ibu peserta MUSCAB III IWSS ini harus dapat melahirkan program kerja yang baik dan bersinergi dengan visi Malteng Bangkit,” harap Sahubawa.

    Menanggapi hal dimaksud, Ketua IWSS Hj. Andi Upriani S.Sos dihadapan awak media menyampaikan “kami memang menghendaki program-program kerja IWSS kedepannya harus bersinergi dengan visi Malteng Bangkit,” jelas Upriani.

    Selain itu, lanjut Upriani “sehingga pemimpin yang baru nanti harus punya kapasitas intelektual yang baik dan mampu membawa IWSS kedepan lebih maju,” tutup Upriani. (HUAT)