Blog

  • Koarmada III Gelar Doa Bersama Jelang Peringatan Hari Dharma Samudera

    Koarmada III Gelar Doa Bersama Jelang Peringatan Hari Dharma Samudera

    Melanesiatimes.com – Menyambut peringatan Hari Dharma Samudera Tahun 2025, Komando Armada III (Koarmada III) melaksanakan doa bersama secara serentak pada Jumat (10/01/2025).

    Kegiatan ini digelar di tiga tempat ibadah di lingkungan DBAL Koarmada III, yakni Masjid Baiturahman untuk umat Islam, Gereja Oikumene untuk umat Kristen, dan Pura Jala Sukma untuk umat Hindu.

    Panglima Komando Armada III, Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., hadir dalam doa bersama di Masjid Baiturahman, didampingi Kepala Staf Koarmada III, Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto, S.T.,M.Si., bersama sejumlah pejabat utama dan personel Koarmada III yang beragama islam.

    Di Masjid Baiturahman, doa dipimpin oleh imam masjid setelah pelaksanaan sholat Jumat dan diikuti oleh seluruh personel Koarmada III yang beragama Islam. Dalam suasana khusyuk, para peserta memanjatkan doa untuk mengenang jasa para pahlawan serta memohon perlindungan dan keselamatan bagi bangsa Indonesia, khususnya di lingkungan TNI Angkatan Laut.

    Sementara itu, di Gereja Oikumene, umat Kristen Koarmada III melaksanakan ibadah dan doa dipimpin oleh pendeta setempat. Kegiatan serupa berlangsung di Pura Jala Sukma, tempat umat Hindu menggelar doa dengan hikmat.

    Hari Dharma Samudera diperingati setiap tahun untuk mengenang perjuangan heroik para pahlawan bangsa, khususnya dalam pertempuran laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962 untuk mempertahankan kedaulatan negara.

    Doa bersama ini menjadi wujud penghormatan kepada para pahlawan sekaligus pengingat nilai-nilai perjuangan yang terus dijunjung tinggi oleh TNI Angkatan Laut.

    Pangkoarmada III, Laksda TNI Hersan, menyampaikan harapannya agar doa bersama ini membawa semangat kebersamaan dan pengabdian dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

    “Semoga semangat dan teladan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalankan amanah sebagai prajurit TNI AL,” tandasnya.

  • Ini Kata Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari, Setelah Tinjau Dapur SPPG Pulogebang

    Ini Kata Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari, Setelah Tinjau Dapur SPPG Pulogebang

    Melanesiatimes.com – Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat (10/1). Unit SPPG Pulogebang ini menyiapkan 3.496 porsi untuk didistribusikan di 13 sekolah dan 7 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

    M. Qodari dan rombongan tiba di lokasi jam 09.00 WIB dan disambut tim dari SPPG. Di dalam unit SPPG Pulogebang, M. Qodari melihat langsung ruang penyimpanan bahan baku, dapur, ruang pengemasan, ruang penyimpanan makanan sebelum didistribusi hingga ruang untuk mencuci alat makan (ompreng).

    Sejumlah pekerja juga terlihat mengemas makanan yang sudah dimasak dan dimasukkan ke boks khusus.

    Menurut M. Qodari, kehadirannya ke lokasi dapur SPPG sebagai tindak lanjut dari kunjungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu di SDN Pulogebang 06 dan 07, Cakung, Jakarta Timur.

    M. Qodari terkesan dan mengapresiasi suasana dan kualitas dapur SPPG yang bersih, rapi dan dilengkapi peralatan modern.

    Untuk menjaga kebersihan, sebelum masuk ke dalam ruangan, semua orang diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), yang meliputi penutup kepala dan masker.

    ”Alhamdulillah kita lihat dapurnya bagus, bersih, alat-alatnya modern, SOP-nya kelihatan,” ungkap M Qodari.

    Pada kesempatan itu, M Qodari juga mencicipi salah satu menu, yaitu ikan dori yang dinilainya memiliki rasa Istimewa.

    “Ikan dori ikannya bagus, ikannya segar, lembut, karena memang ikan dori itu cirinya adalah lembut, tapi dari segi rasa tidak kalah dengan restoran,” ungkap Qodari.

    “Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang diproduksi di SPPG tidak hanya bergizi, namun juga lezat sehingga diharapkan dapat dikonsumsi habis oleh anak-anak,” tambahnya

    M. Qodari juga mendapatkan laporan terhadap food waste, dimana masih ada sebagian kecil siswa yang tidak menghabiskan makanan.

    “Data tersebut akan menjadi acuan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan menu MBG agar lebih disukai anak-anak,” ujar Qodari

    M. Qodari juga menyoroti inisiatif SPPG yang sedang merancang food waste atau sisa makanan dimanfaatkan sebagai limbah organik dalam budidaya maggot untuk kebutuhan pakan ikan.

    “Maggot itu adalah bahan larva yang akan jadi pakan dari ikan dan seterusnya. Jadi food waste nya pun juga akan dioptimalkan untuk kegiatan ekonomi,” ungkap M Qodari.

    M. Qodari mengakui bahwa Program MBG masih di tahap awal dan meminta masyarakat untuk bersabar. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan skala program untuk mencapai target yang lebih besar di tahun 2025 hingga tahun 2029.

    Selain mengecek kualitas makanan, Qodari juga mengusulkan sistem penilaian berupa rating untuk setiap dapur SPPG, rating tersebut bisa menggunakan skala 1-5 yang paling tinggi.

    Dengan adanya evaluasi sistematis, inovasi pengelolaan limbah, dan penyesuaian terhadap selera lokal usai kunjungan ke dapur SPPG, diharapkan Program MBG dapat semakin mengalami penyempurnaan sebagai langkah nyata meningkatkan gizi anak-anak nasional.

    “Intinya nanti kan bisa ada penilaian, bisa ada skor dari masing-masing SPPG, kalau sudah 5 ya berarti itulah standar yang diharapkan,” tutup M Qodari.

  • Kas Koarmada III Hadiri Ziarah, Memperingati Hari Dharma Samudera 2025

    Kas Koarmada III Hadiri Ziarah, Memperingati Hari Dharma Samudera 2025

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera, Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto, S.T., M.Si., selaku Kepala Staf Komando Armada III (Kas Koarmada III), menghadiri Ziarah Rombongan yang digelar di Taman Makam Pahlawan (TMP) Tri Jaya Sakti, Kota Sorong, Papua Barat, pada Jumat (10/01/2025).

    Kegiatan berlangsung dari pukul 07.45 WIT hingga 08.47 WIT dan dipimpin oleh Laksamana Pertama TNI Joni Sudianto, CRMP., M.Tr.Opsla, yang juga menjabat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal XIV). Bertindak sebagai Perwira Upacara adalah Letda Laut (H) Aulia Firdaus, S.H., dari Lantamal XIV.

    Ziarah dihadiri sekitar 150 peserta, termasuk Brigadir Jenderal TNI (Mar) Andi Rahmat (Danpasmar 3), para Asisten Pangkoarmada III, Kepala Dinas dan Komandan Satuan di lingkungan Koarmada III, Wadan Pasmar 3 beserta paa Asisten Danpasmar 3, para Asisten Danlantamal XIV, Gabungan Pengurus Jalasenastri Koarmada III, Lantamal XIV, dan Pasmar 3.

    Upacara dimulai pukul 07.50 WIT dengan kedatangan rombongan di TMP Tri Jaya Sakti. Puncak acara meliputi penghormatan kepada arwah pahlawan, mengheningkan cipta, serta peletakan karangan bunga oleh Laksamana Pertama TNI Joni Sudianto. Selanjutnya, dilakukan penaburan bunga di makam pahlawan oleh pimpinan ziarah dan peserta upacara.

    Kas Koarmada III Hadiri Ziarah, Memperingati Hari Dharma Samudera 2025
    Foto Bersama Taman Makam Pahlawan

    Setelah itu, rombongan melaksanakan sesi foto bersama serta mengisi buku tamu sebelum meninggalkan TMP Tri Jaya Sakti.

    Kegiatan ziarah rombongan terdiri dari : 1 SST Pati dan Pamen Gabungan, 1 SST Pama Gabungan, 2 SST Bintara dan Tamtama Gabungan, 1 Pok Wan TNI gabungan, 1 Pok Gabungan Jalasenastri, 1 Pok PNS Gabungan, 1 Pok Satsik Lantamal XIV.

    Peringatan Hari Dharma Samudera ini merupakan wujud penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa khususnya dalam mengenang pertempuran Laut Aru pada tanggal 15 Januari Tahun 1962.

  • DPRD Maluku Tengah Gelar Paripurna Persidangan 2025 Bahas 18 Agenda Penting

    Melanesiatimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah gelar rapat paripurna masa persidangan 1 tahun sidang 2025, kamis (09/01/2025).

    Selain Ketua dan anggota DPRD, Pj Bupati Malteng yang diwakili asisten 1 Silviana Mattemmu dan sejumlah forkopimda turut hadir dalam rapat terbuka yang dimulai sejak pukul 14.00 WIT itu.

    Ada pula perwakilan Polres Maluku Tengah dan Kodim 1502 Masohi, serta insan pers dari media elektronik maupun cetak.

    Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Zeth Latukarlutu yang merupakan wakil ketua DPR memimpin sidang dengan membahas 18 agenda penting.

    “bertolak dari penetapan agenda kegiatan dan mata acara masa persidangan 1 tahun sidang 2025 yang telah ditetapkan, maka perkenankan saya menyampaikan agenda kita pada rapat ini,” kata Zeth menyampaikan pidato Ketua dan memulai pembahasan.

    DPRD Kabupaten Maluku Tengah kemudian membahas 18 poin penting dalam rapat sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan No : 01/KPTS-PIMP/DPRD-MT/2025.

    18 poin dimaksud antara lain :

    1. Rapat Badan Musyawarah (BANMUS) membahas dan merumuskan agenda kegiatan dan mata acara masa persidangan 1 tahun sidang 2025
    2. Paripurna penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2024.
    3. Paripurna pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2025.
    4. Paripurna ke-1 DPRD Kabupaten Maluku Tengah penyerahan surat-surat masuk masyarakat ke DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk dibahas di tingkat komisi-komisi.
    5. Paripurna penyampaian laporan reses masa persidangan 1 tahun sidang 2024 perdapil.
    6. Bimbingan Teknis (BIMTEK) anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
    7. Pembahasan program pembentukan peraturan daerah (PROPEMPERDA) tahun anggaran 2025.
    8. Paripurna penetapan program pembentukan peraturan daerah (PROPEMPERDA) tahun anggaran 2025.
    9. Kunjungan kerja alat kelengkapan dewan ke dalam dan ke luar daerah.
    10. Pembahasan surat masuk masyarakat pada komisi-komisi DPRD Kabupaten Maluku Tengah bersama OPD Mitra dan Masyarakat.
    11. Pengawasan program kegiatan tahun anggaran 2024/laporan.
    12. Paripurna khusus penyampaian pidato perdana bupati dan wakil bupati Maluku Tengah masa jabatan 2025-2030.
    13. Rapat dengar pendapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Maluku Tengah bersama OPD mitra terkait.
    14. Paripurna penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan perhitungan APBD tahun anggaran 2024.
    15. Pembahasan rancangan peraturan daerah (RANPERDA) yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (PROPEMPERDA) tahun anggaran 2025. Baik hak usul inisiatif dari pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
    16. Paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah kepada DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
    17. Reses.
    18. Paripurna penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2025

    “ini kewajiban kita bersama, baik DPRD maupun kepala daerah serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk secara serius dan sungguh-sungguh menyikapi agenda kegiatan dan mata acara masa persidangan 1 tahun sidang 2025 ini,” himbau ketua sebagaimana disampaikan Zeth.

    “semoga harapan dan keinginan kita bersama untuk menyelesaikannya dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tambahnya. (HUAT)

  • Koarmada III Menerima Kunjungan Kerja Aslog Kasal

    Melanesiatimes.com – Komando Armada III (Koarmada III) menerima kunjungan kehormatan dari Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut (Aslog Kasal), Laksda TNI Eko Sunarjanto. Katapop Kabupaten Sorong (09/12/2024).

    Dalam kunjungan kerja ini, Aslog Kasal didampingi oleh sejumlah pejabat lainnya, termasuk Laksma TNI Dr. Hery Setiyo N. (Kadisbekal), Kolonel Laut (T) Yuli Satriawan, S.E. (Paban V Faslan Slogal), Kolonel Laut (S) Henry Wahyudi, S.E., M.M. (Kasubdis Bekcatek), serta perwakilan Pertamina, yakni VP Pertamina Bapak Taufik, Region Manager Bapak Nugi, dan Sales Area Manager Bapak Diffa.

    Rombongan Aslog Kasal tiba di Mako Koarmada III dengan sambutan khas tarian Papua yang menunjukkan kehangatan budaya lokal. Pangkoarmada III, Laksda TNI Hersan, S.H., M.Si., didampingi Kas Koarmada III, Laksma TNI Singgih Sugiarto, Komandan Satdik 3 Kolonel Marinir Harnoko, serta para Pejabat Utama (PJU) Koarmada III, secara langsung menyambut rombongan.

    Kunjungan dimulai dengan kegiatan tatap muka di Pacific Room Mako Koarmada III. Dalam sambutannya, Pangkoarmada III mengucapkan selamat datang kepada Aslog Kasal beserta rombongan menyampaikan rasa bangga atas kunjungan ini.

    Laksda TNI Eko Sunarjanto dalam arahannya menekankan pentingnya peran Koarmada III dalam penguatan logistik dan operasional TNI AL, khususnya di wilayah timur Indonesia.

    Komando Armada III (Koarmada III) menerima kunjungan kehormatan dari Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut (Aslog Kasal), Laksda TNI Eko Sunarjanto
    Foto bersama Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut (Aslog Kasal), Laksda TNI Eko Sunarjanto

    Paparan mengenai perkembangan dan kesiapan fasilitas logistik serta unsur KRI Koarmada III disampaikan oleh Aslog Pangkoarmada III, Kolonel Yuswardi.

    Dalam sesi diskusi, sejumlah rencana pengembangan infrastruktur strategis dibahas untuk mendukung efektivitas tugas dan fungsi Koarmada III serta kesiapan unsur KRI dalam mendukung operasi yang digelar

    Setelah sesi tatap muka, rombongan Aslog Kasal meninjau beberapa fasilitas yang berada di Koarmada III didampingi Kas Koarmada III, yaitu:

    Dermaga Koarmada III Katapop, Dermaga Beaching Koarmada III, Pembangunan Halang Rintang di DBAL Koarmada III, lokasi Pembangunan SPBT, Guest House Koarmada III. Saat kunjungan di Dermaga, Aslog Kasal dan rombongan berkesempatan menyaksikan proses pengisian BBM dari Tongkang ke KRI WSH-991.

    Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya TNI AL untuk meningkatkan kesiapan operasional di wilayah kerja Koarmada III. Dengan infrastruktur yang terus dikembangkan, Koarmada III semakin siap menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia Timur.

  • Skrining Riwayat Kesehatan, Deteksi Penyakit Kronis Sejak Dini 

    Skrining Riwayat Kesehatan, Deteksi Penyakit Kronis Sejak Dini 

    Melanesiatimes.com – Program JKN terus memastikan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program termasuk melalui langkah preventif. Tidak hanya menjamin pelayanan pengobatan atau rehabilitasi (kuratif), peserta Program JKN juga dapat memperoleh layanan deteksi dan pencegahan penyakit atau yang sering disebut pelayanan preventif. Salah satu bentuknya adalah layanan skrining riwayat kesehatan yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi risiko penyakit kronis sejak dini.

    Dengan skrining peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat mengetahui potensi risiko kesehatan mereka lebih awal, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama (09/01/2025).

    Pupung menerangkan, layanan Skrining Riwayat Kesehatan ini diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi ini memuat ketentuan terkait pelaksanaan skrining, penapisan kesehatan tertentu, serta peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis. Dengan adanya aturan ini, BPJS Kesehatan memastikan pelaksanaan layanan skrining berjalan efektif dan terintegrasi dalam sistem JKN, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    “Di era modern ini banyak masyarakat yang tanpa disadari mengidap penyakit kronis akibat gaya hidup tidak sehat, pola makan yang tidak teratur dan tingkat stres yang tinggi. Skrining ini sangat penting untuk deteksi dini agar masyarakat dapat segera mengambil langkah yang diperlukan,” terang Pupung.

    Lebih lanjut Pupung menjelaskan skrining riwayat kesehatan merupakan proses pengumpulan informasi melalui pengisian pertanyaan terkait kondisi kesehatan peserta. Terdapat 14 jenis penyakit yang dapat dideteksi termasuk Diabetes Melitus, Hipertensi, Stroke, Ischemic Heart Disease, Thalassemia, Kanker Payudara, Kanker Serviks, Kanker Usus, Kanker Paru, Tuberkulosis, PPOK, Hepatitis B dan C, serta Anemia.

    “Hasil skrining akan terbagi menjadi dua kategori, yaitu tidak berisiko penyakit dan berisiko penyakit. Peserta yang tidak berisiko hanya perlu menerapkan pola hidup sehat, sementara yang berisiko akan diarahkan untuk pemeriksaan fisik dan anamnesa di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat mereka terdaftar,” jelas Pupung.

    Pupung juga menambahkan, Proses skrining ini dilakukan melalui 49 pertanyaan yang meliputi gaya hidup, pola konsumsi makanan dan minuman, hingga gejala atau kondisi yang dialami peserta. Dimana Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang sesuai dengan kelompok penyakit yang menjadi fokus skrining. Data ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan langkah selanjutnya untuk peserta.

    Peserta JKN dapat melakukan skrining ini secara mandiri melalui berbagai saluran yang telah disediakan seperti melalui Aplikasi Mobile JKN, website resmi BPJS Kesehatan atau melalui Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA) pada nomor 0811165165.

    “Saya mengajak seluruh peserta JKN untuk aktif memanfaatkan layanan Skrining Riwayat Kesehatan ini. Dengan deteksi dini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dalam menjaga kesehatan dan menghindari risiko penyakit yang lebih serius di kemudian hari,” himbau Pupung.

    Salah satu peserta JKN Segmen Penerima Bantuan Pemerintah Jaminan Kesehatan (PBI JK), Putri (37), yang baru saja mendapatkan edukasi tentang skrining riwayat kesehatan saat berkunjung ke Kantor BPJS Kesehatan mengungkapkan kesannya setelah melakukan skrining.

    “Jujur saya baru tahu kalau BPJS Kesehatan punya layanan seperti ini. Selama ini saya kira BPJS Kesehatan hanya untuk berobat saat kita sakit. Tapi ternyata ada layanan untuk mencegah penyakit juga. Ini sangat bermanfaat sekali,” kata Putri.

    Putri juga menambahkan bahwa layanan skrining ini membuatnya lebih sadar akan pentingnya menjaga pola hidup sehat. Menurutnya pertanyaan dalam skrining riwayat kesehatan cukup membantu dirinya mengenali hal-hal yang baik dan buruk untuk kesehatan.

    “Penyakit itu datang tiba-tiba, jadi dengan kita periksa seperti ini, kita bisa lebih tahu kondisi tubuh kita. Saya jadi lebih sadar untuk mengatur pola makan dan kebiasaan hidup saya,” cerita Putri.

  • Deklarasi Perlawanan Oligarki: GRAO, Stop PSN PIK-2, Tangkap dan Adili Jokowi

    Melanesiatimes.com – Pada hari ini, Rabu, 8 Januari 2025 telah berlangsung Aksi Deklarasi Perlawanan Rakyat oleh Gerakan Rakyat Anti Oligarki (GRAO) di sekitar wilayah gusuran PSN PIK-2, Kampung Kramat, Pakuhaji, Banten.

    Selain deklarasi, dibacakan pula sejumlah tuntutan terkait sepak terjang Rezim Jokowi pro oligarki hitam yang telah melakukan kejahatan State-Corporate Crimes di Indonesia. Kampung Kramat, Tangerang, Banten, 8 Januari 2025

    Peserta aksi berasal dari berbagai elemen lintas profesi, ormas, bidang advokasi, wilayah dan latar belakang aktivitas.

    Adapun tokoh-tokoh yang menjadi penggerak utama perlawanan rakyat ini antara lain adalah Jenderal Tyasno Sudarto, Suripto, Marwan Batubara, KH Sobri Lubis, Laks. Slamet Soebijanto, Letjen Marinir Suharto, Letjen Syamsir Siregar, KH Muhyidin Junaidi, Dindin S. Maolani, Refly Harun, Abraham Samad, Anthony Budiawan, Mayjen Soenarko, Mayjen Syamsu Djalal, Roy Suryo, M. Said Didu, M. Mursalin, Rizal Fadillah, Syafril Sofjan, Munarman, Ahmad Khozinudin, Meidy Juniarto, Edy Mulyadi, Tifauzia Tyassuma, Ismed Fassah, Kol. Sugeng Waras, Kol. Nursam, Menuk Wulandari, Dhio Suharmunastri, Ida Kusdianti, Julia Satari, dll.

    Adapun isi deklarasi dan tuntutan yang disampaikan Gerakan Rakyat Anti Oligarki  (GRAO) adalah sebagai berikut.

    DEKLARASI DAN TUNTUTAN GRAO

    Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari proklamasi kemerdekaan dan deklarasi NKRI sebagai negara berdaulat bebas penjajahan asing. Dalam perjalanan setelah 80 tahun merdeka, NKRI mulai kehilangan jati diri sebagai bangsa merdeka, bahkan kembali terjajah akikbat ulah para Oligarki Pengkhianat Negara pelaku kejahatan State-Corporate Crimes (SCC).

    Bahwa praktik SCC yang menihilkan Daulat Rakyat dan Kekuasaan NKRI telah melahirkan kekuasaan Negara Dalam Negara yang dipimpin Joko Widodo dan Aguan-Anthony Salim. Salah satu kebijakan sarat kejahatan Jokowi adalah menetapkan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK-2) sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN), sebagaimana ditetapkan pula atas proyek-proyek Rempang, BSD, Surabaya Front Land, dll.

    Bahwa sesuai terminologi SCC, Jokowi telah membuat kebijakan dan peraturan secara otoriter dan inkonstitusional, tanpa persetujuan DPR. Kebijakan dan peraturan pro oligarki dimaksud antara lain adalah rangkaian PP, Perpres dan Permenko terkait PSN PIK-2. Inilah salah satu penyebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi Organized Crime nad Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Bahwa kejahatan pelaksanaan PSN PIK-2 (milik “Negara PIK-2”) telah dijalankan secara terstruktur, sistematis, massif dan brutal, dengan mengerahkan aparat negara, penegak hukum, pejabat pemerintah daerah & pusat dari NKRI, termasuk operasi preman.

    Bahwa kebijakan PSN PIK-2 dan PSN-PSN lain milik swasta di Indonesia, serta pendekatan autoritarianisme dalam pelaksanaan, jelas telah melanggar prinsip-prinsip moral Pancasila, konstitusi, HAM dan berbagai peraturan yang berlaku.

    Bahwa guna memuluskan pelaksanaan proyek-proyek PSN, seperti PIK-2, Rempang dan IKN, termasuk dalam membuat dan menetapkan kebijakan dan peraturan pendukung, Rezim Jokowi telah menjalankan politik sandera/sprindik.

    Bahwa para pemimpin partai diyakini telah tunduk kepada Rezim Jokowi dan pemilik “Negara PIK-2”, baik karena berkomplot, mendapat rente atau terkena politik sandera. Sehingga tidak ada partai yang peduli nasib rakyat di sejumlah kecamatan di Tangerang, yang telah diteror, ditindas, diancam, dizolimi, dimanipulasi, ditangkap, dihilangkan hak hidup dan mata pencahariannya, atau mati dilindas truk-truk milik “Negara PIK-2”.

    Bahwa sebagian besar aset negara seperti lahan, pantai, hutan, sungai, jalan, fasos, fasum, laut (dipatok) dan genangan, termasuk wilayah adat, telah dirampas dan beralih menjadi milik Aguan-Salim/PIK-2 tanpa sistem pengelolaan, alih fungsi dan ganti rugi yang jelas.

    Bahwa atas nama investasi, pembangunan dan pembukaan lapangan kerja, PSN PIK-2 telah mengorbankan, memiskinkan dan menyengsarakan hidup puluhan ribu rakyat di 9 kecamatan Tangerang, akibat kehilangan mata pencaharian, tempat tinggal, akses, mobilisasi, dll.

    Bahwa akibat PSN PIK-2 terjadi krisis agraria, sosial, ekonomi, mobilisasi, akses, lingkungan yang berdampak luas dan daya rusak tinggi, terutama di 9 kecamatan Tangerang dan sekitarnya.

    Atas dasar hal-hal di atas, kami dari berbagai elemen bangsa, di bawah koordinasi Gerakan Rakyat Anti Oligarki (GRAO), termasuk pada ulama, tokoh, pimpnan ormas & pesantren, serta berbagai elemen dan aktivis rakyat Banten dengan ini menyatakan:

    1.  mendeklarasikan gerakan perlawanan rakyat terhadap kezoliman Rezim Oligarki pelaku SCC, secara nasional dan berkelanjutan, karena ketidakhadiran penyelenggara negara di NKRI, terutama DPR dan Pemerintah.
    2. menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segara mencabut status PSN PIK-2 dan menghentikan proyek PIK-2
    3. menuntut DPR RI membentuk Pansus PIK-2 guna menemukan berbagai pelanggaran hukum dan kerugian negara dalam PSN PIK-2.
    4. Meminta BPK RI melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PSN PIK-2
    5. Menunutut TNI dan Polri menghentikan cara-cara represif dan intimidatif dalam pelaksanaan PSN PIK-2, termasuk menggunakan preman mengancam dan meneror rakyat.
    6. Meminta Presiden RI menjamin terwujudnya proses hukum terhadap para pimpinan oligarki yang terlibat kejahatan SCC, terutama Jokowi, Aguan, Salim, Airklangga Hartatrto, Tommy Winata, dll.
    7. Menuntut Pemerintahan Prabowo, DPR dan lembaga terkait lain memperoses ganti rugi moril dan materil bagi rakyat menjadi korban SCC PSN PIK-2.
    8. Menuntut Presiden Prabowo untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri, berdaulat, independen, konstitusional, taat hukum, amanah dan bebas dari hipokrisi dan omon-omon.
    9. Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama GRAO guna meraih cita-cita proklamasi dan mengambil Daulat Rakyat dari tangan Oligarki pelaku SCC.

    Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tindak-lanjut yang akan dilaksanankan, terutama oleh Presiden Prabowo dan DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

    GERAKAN RAKYAT ANTI OLIGARKI (GRAO)

    Sekretariat:

    Marwan B., E. Mulyadi, A. Khozinudin, Mursalin, Meidy, Ismed.

    Kampung Kramat, Pakuhaji, Tangerang, Banten, 8 Januari 2025.

  • Tidak Dilibatkan, Sejumlah Kades di Distrik Misool Utara di Duga Tidak Transparan Mengelola Keuangan Desa

    Tidak Dilibatkan, Sejumlah Kades di Distrik Misool Utara di Duga Tidak Transparan Mengelola Keuangan Desa

    Melanesiatimes.com – Komitmen Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa. Salah satu bentuk nyata dari komitmen ini adalah penyaluran dana desa yang bertujuan untuk membangun desa-desa di seluruh Tanah Air secara Akuntabel transparan dan terbuka.

    Namun, pengelolaan dana desa di beberapa desa di distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, provinsi papua barat daya, yakni Desa Waigama, Aduwei, Atkari, Solal dan Salafen menuai sorotan diduga berpotensi tidak sesuai permendagri dan PMK yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Pasalnya, sejak tahun anggaran 2022 hingga 2025, ditemukan dugaan adanya mark up pada beberapa program desa baik infrastruktur maupun penanggulangan keadaan mendesak. Hal ini terungkap setelah pendamping lokal desa (PLD) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah desa di distrik Misool Utara.

    Saat melakukan monitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa terdapat laporan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) ada belanja tak terduga (BTT) yang tidak jelas penggunaannya untuk apa dan laporan pertanggung jawabannya seperti apa.

    Salah satu pendamping lokal desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya mark up pada anggaran tersebut. “Selama ini saya tidak pernah diajak dalam rapat-rapat teknis yang dilakukan pemerintah desa di distrik Misool Utara,” ujarnya

    Lanjutnya, padahal ia sendiri juga sebagai pendamping lokal desa yang di SK kan oleh kementerian desa namun tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan program desa maupun untuk mendapingi pemerintah desa dapam penyelesaian pelaporan desa,” terangnya pada media ini rabu, 8 Januari 2025.

    “Saya pernah memimpin berjalannya muskamsos di tiga desa yakni desa Waigama, Salafen dan Solal setelah muskam tersebut usai saya tidak pernah lagi dilibatkan, jangankan terlibat secara langsung, untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa pun mereka enggan, entah kenapa,” tanyanya

    Ia juga menambahkan sangat disayangkan padahal tugas pendamping desa ada beberapa kewenangan diantaranya :

    1. Mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa

    2. Memfasilitasi perencanaan pembangunan dan keuangan desa

    3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa
    Memfasilitasi evaluasi pelaksanaan pembangunan desa

    5. Menyosialisasikan kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa kepada masyarakat

    6. Membina dan mendampingi Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

    7. Memperkuat proses kaderisasi bagi KPMD

    8. Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

    9. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan potensi lokal

    Dikatakan terlepas dari profesi pendampingan ia sendiri juga anak distrik Misool Utara namun pemerintah desa di bawah wilayah pendampingannya lebih memilih pendamping lain yang notabenenya adalah bukan pendamping di distrik Misool Utara. tutupnya

  • DPP BKPRMI Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program Presiden Prabowo Subianto

    DPP BKPRMI Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program Presiden Prabowo Subianto

    Melanesiatimes.com – Nanang Mubarok Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) memberikan apresiasi tinggi atas dimulainya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 6 Januari 2025. Program ini dilaksanakan serentak di 26 provinsi di Indonesia, dengan sasaran utama sekitar 600.000 anak yang terdiri dari siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK, SD, SMP, dan SMA. Jakarta (07/01/2025).

    Program MBG merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda Indonesia. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam empat bidang utama, yakni:

    1. Meningkatkan IQ dan Minat Belajar Dengan memberikan asupan makanan bergizi kepada anak-anak, program ini diharapkan dapat meningkatkan daya konsentrasi dan kemampuan intelektual mereka, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
    2. Menangani Masalah Stunting. Program ini merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah untuk mengatasi stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Pemberian makanan bergizi diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak-anak, baik secara fisik maupun mental.
    3. Pemerataan Ekonomi. Dengan melibatkan berbagai daerah di seluruh Indonesia, program MBG berkontribusi dalam pemerataan ekonomi, terutama di wilayah yang membutuhkan intervensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
    4. Penyerapan Tenaga Kerja. Program ini juga diharapkan dapat menciptakan peluang kerja baru, baik dalam distribusi pangan maupun dalam pengelolaan program di tingkat lokal.

    DPP BKPRMI menyambut baik langkah pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan cerdas melalui program ini. Kami percaya bahwa dengan komitmen bersama, terutama dari masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan, MBG akan memberikan manfaat jangka panjang yang besar bagi anak-anak Indonesia.

    Sebagaimana diketahui BKPRMI mengelola sekira 21.500 lembaga pendidikan non formal yang terdiri dari Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) atau Sekolah Sejenis PAUD, ada juga Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKA), Taman Pendidikan Al-Quran(TPA), Ta’limul Qur’an Lil Aulad (SGQ) dan Sentra Generasi Qur’ani (SGQ).

    BKPRMI juga siap mendukung program ini melalui berbagai kegiatan di tingkat daerah dan terus mendorong pemuda dan remaja untuk berperan aktif dalam keberhasilan program Makan Bergizi Gratis, ujar Nanang.

  • Koarmada III Gelar Sosialisasi UU No. 66 Tahun 2024 Tentang Pelayaran dan Penyelesaian Perkara Personel TNI AL

    Koarmada III Gelar Sosialisasi UU No. 66 Tahun 2024 Tentang Pelayaran dan Penyelesaian Perkara Personel TNI AL

    Melanesiatimes.com – Komando Armada III (Koarmada III) menyelenggarakan sosialisasi hukum bertajuk “UU No. 66 Tahun 2024 Tentang Pelayaran dan Proses Penyelesaian Perkara Pidana dan Disiplin Personel TNI Angkatan Laut.” Kegiatan ini bertempat di Mako Koarmada III, Katapop, Kabupaten Sorong, dan dipimpin langsung oleh Pangkoarmada III, Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si. Senin (06/01/2025)

    Sosialisasi ini menghadirkan Kadiskum Koarmada III, Kolonel Laut (H) Abdul Halid Sabale, S.H., sebagai narasumber utama. Acara dimulai dengan sambutan dari Pangkoarmada III, dilanjutkan dengan paparan materi oleh Kadiskum, diskusi, serta sesi tanya jawab yang interaktif.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat jajaran Koarmada III, termasuk: Kas Koarmada III Laksma TNI Singgih Sugiarto, S.T., M.Si., , Ir Koarmada III Kolonel Laut (T) Al Sunaryo, S.T., M.Tr. Opsla., CRMP.,Kapok Sahli Pangkoarmada III Kolonel Laut (E) Heriyanto, S.T., M.M.,Danguspurla Koarmada III, Para Danlantamal, Danlanal jajaran Koarmada III, Danguskamla Koarmada III,Para pejabat utama (PJU) dan Kasatker Koarmada III, Para Komandan KRI di bawah jajaran Koarmada III.

    Dalam sambutannya, Pangkoarmada III menekankan pentingnya pemahaman hukum yang mendalam bagi para komandan di lingkungan TNI Angkatan Laut.

    “Dalam konteks penegakan hukum, para komandan memiliki kewenangan khusus yang telah diatur dalam regulasi dan perundang-undangan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman tentang kewenangan, prosedur, dan tindakan yang dapat diambil, baik di laut maupun di pangkalan, agar pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku,” jelas Pangkoarmada.

    Ia juga menyoroti pentingnya kecermatan dalam menerapkan aturan hukum.

    “Saya berharap, melalui sosialisasi ini, tiap-tiap komandan dapat memahami proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan penerapan pasal-pasal hukum dalam penyidikan dapat dilakukan secara tepat, sehingga proses hukum berjalan sesuai Undang-Undang No. 66 Tahun 2024,” tambahnya.

    Pangkoarmada III mengingatkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang komandan tidak hanya mencerminkan pribadi individu, tetapi juga membawa citra instansi TNI Angkatan Laut secara keseluruhan.

    Dalam sesi paparan, Kadiskum Koarmada III, Kolonel Laut (H) Abdul Halid Sabale, S.H., menjelaskan secara rinci poin-poin penting dalam UU No. 66 Tahun 2024, termasuk implementasi hukum di lapangan, kewenangan komandan, serta prosedur penyelesaian perkara pidana dan disiplin. Sesi diskusi dan tanya jawab yang diadakan setelahnya berlangsung interaktif, dengan para peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait penerapan hukum dalam tugas operasional di lapangan.

    “Semoga kegiatan ini memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme para komandan di lingkungan TNI AL, khususnya Koarmada III,” tutup Pangkoarmada.

    Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada seluruh peserta, sehingga dapat mendukung tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia secara profesional dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.