Blog

  • Situasi Depan KPU Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024

    Melanesiatimes.com – Situasi terkini di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024 aman dan terkendali.

    Dari pantauan Melanesiatimes.com, massa demo yang berkumpul sejak pukul 14.30 WIB tadi, mulai membubarkan diri secara perlahan dari KPU pukul 20.35 WIB.

    Sebelumnya pada sore tadi, massa demo berkumpul dan menyampaikan orasi-orasi soal Pemilu curang.

    Selain itu, massa demo juga membakar ban bekas dan sampah-sampah habis berbuka puasa.

    Di sisi lain, sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa juga bersamaan melakukan demonstrasi mendukung apapun hasil pemilu 2024 yang akan diumumkan KPU hari ini.

    Dari update terbaru rekapitulasi akhir di dua provinsi yakni provinsi Papua Induk dan Papua Pegunungan diunggulkan oleh pasangan Prabowo-Gibran.

    Prabowo-Gibran Unggul 36 Provinsi

    Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi sementara Anies-Cak Imin unggul di 2 provinsi. Sedangkan, Ganjar-Mahfud tidak menang di provinsi manapun.

    Untuk hasil Pilpres, KPU juga telah merampungkan rekapitulasi suara sebagai berikut:

    1. Yogyakarta

    Anies-Muhaimin: 496.280

    Prabowo-Gibran: 1.269.265

    Ganjar-Mahfud: 741.220

    2. Gorontalo

    Anies-Muhaimin: 227.354

    Prabowo-Gibran: 504.662

    Ganjar-Mahfud: 41.508

    3. Kalimantan Tengah

    Anies-Muhaimin: 256.811

    Prabowo-Gibran: 1.097.070

    Ganjar-Mahfud: 158.788

    4. Bali

    Anies-Muhaimin: 99.233

    Prabowo-Gibran: 1.454.640

    Ganjar-Mahfud: 1.127.134

    5. Lampung

    Anies-Muhaimin: 791.892

    Prabowo-Gibran: 3.554.310

    Ganjar-Mahfud: 764.486

    6. Bangka Belitung

    Anies-Muhaimin: 204.348

    Prabowo-Gibran: 529.883

    Ganjar-Mahfud: 151.109

    7. Kalimantan Barat

    Anies-Muhaimin: 718.641

    Prabowo-Gibran: 1.964.183

    Ganjar-Mahfud: 534.450

    8. Sumatera Selatan

    Anies-Muhaimin: 997.299

    Prabowo-Gibran: 3.649.651

    Ganjar-Mahfud: 606.681

    9. Jawa Tengah

    Anies-Muhaimin: 2.866.373

    Prabowo-Gibran: 12.096.454

    Ganjar-Mahfud: 7.827.335

    10. DKI Jakarta

    Anies-Muhaimin: 2.653.762

    Prabowo-Gibran: 2.692.011

    Ganjar-Mahfud: 1.115.138

    11. Kepulauan Riau

    Anies-Muhaimin: 370.671

    Prabowo-Gibran: 641.388

    Ganjar-Mahfud: 140.733

    12. Nusa Tenggara Timur (NTT)

    Anies-Muhaimin: 153.446

    Prabowo-Gibran: 1.798.753

    Ganjar-Mahfud: 958.505

    13. Kalimantan Selatan

    Anies-Muhaimin: 849.948

    Prabowo-Gibran: 1.407.684

    Ganjar-Mahfud: 159.950

    14. Banten

    Anies-Muhaimin: 2.451.383

    Prabowo-Gibran: 4.035.052

    Ganjar-Mahfud: 720.275

    15. Kalimantan Timur

    Anies-Muhaimin: 448.046

    Prabowo-Gibran: 1.542.346

    Ganjar-Mahfud: 240.143

    16. Kalimantan Utara

    Anies-Muhaimin: 72.065

    Prabowo-Gibran: 284.209

    Ganjar-Mahfud: 51.451

    17. Sulawesi Tenggara

    Anies-Muhaimin: 361.585

    Prabowo-Gibran: 1.113.344

    Ganjar-Mahfud: 90.727

    18. Jawa Timur

    Anies-Muhaimin: 4.492.652

    Prabowo-Gibran: 16.716.603

    Ganjar-Mahfud: 4.434.805

    19. Sulawesi Barat

    Anies-Muhaimin: 223.153

    Prabowo-Gibran: 533.757

    Ganjar-Mahfud Md: 62.514

    20. Papua Barat

    Anies-Muhaimin: 37.459

    Prabowo-Gibran: 172.965

    Ganjar-Mahfud Md: 120.565

    21. Riau

    Anies-Muhaimin: 1.400.093

    Prabowo-Gibran: 1.931.113

    Ganjar-Mahfud Md: 357.298

    22. Sulawesi Utara

    Anies-Muhaimin: 119.103

    Prabowo-Gibran: 1.229.069

    Ganjar-Mahfud Md: 283.796

    23. Bengkulu

    Anies-Muhaimin: 229.681

    Prabowo-Gibran: 893.499

    Ganjar-Mahfud Md: 145.570

    24. Sumatera Barat

    Anies-Muhaimin: 1.744.042

    Prabowo-Gibran: 1.217.314

    Ganjar-Mahfud Md: 124.044

    25. Sulawesi Selatan

    Anies-Muhaimin: 2.003.081

    Prabowo-Gibran: 3.010.726

    Ganjar-Mahfud Md: 265.948

    26. Aceh

    Anies-Muhaimin: 2.369.534

    Prabowo-Gibran: 787.024

    Ganjar-Mahfud Md: 64.677

    27. Nusa Tenggara Barat (NTB)

    Anies-Muhaimin: 850.359

    Prabowo-Gibran: 2.154.843

    Ganjar-Mahfud Md: 241.106

    28. Papua Selatan

    Anies-Muhaimin: 41.906

    Prabowo-Gibran: 162.852

    Ganjar-Mahfud Md: 110.003

    29. Jambi

    Anies-Muhaimin: 532.605

    Prabowo-Gibran: 1.438.952

    Ganjar-Mahfud Md: 234.251

    30. Sumatera Utara

    Anies-Muhaimin: 2.339.620

    Prabowo-Gibran: 4.660.408

    Ganjar-Mahfud Md: 999.528

    31. Maluku Utara

    Anies-Muhaimin: 200.459

    Prabowo-Gibran: 454.943

    Ganjar-Mahfud Md: 91.293

    32. Sulawesi Tengah

    Anies-Muhaimin: 386.743

    Prabowo-Gibran: 1.251.313

    Ganjar-Mahfud Md: 160.594

    33. Papua Tengah

    Anies-Muhaimin: 128.577

    Prabowo-Gibran: 638.616

    Ganjar-Mahfud Md: 335.089

    34. Papua Barat Daya

    Anies-Cak Imin: 48.405

    Prabowo-Gibran: 209.403

    Ganjar-Mahfud: 99.899

    35. Maluku

    Anies-Cak Imin: 228.557

    Prabowo-Gibran: 665.371

    Ganjar-Mahfud: 186.395

    36. Jawa Barat

    Anies-Cak Imin: 9.099.674

    Prabowo-Gibran:16.805.854

    Ganjar-Mahfud: 2.820.995

    37. Papua Pegunungan

    Anies-Cak Imin: 284.184 suara

    Prabowo-Gibran: 838.382 suara

    Ganjar-Mahfud: 175.956 suara

    38. Papua

    Anies-Cak Imin: 67.592 suara

    Prabowo-Gibran: 378.908 suara

    Ganjar-Mahfud: 178.534 suara

  • Baru Seminggu Berpuasa, Harga Sejumlah Bahan Pokok Melambung Di Pasar Binaiya Masohi

    Melanesiatimes.com – Memasuki bulan suci ramadhan, persiapan yang dilakukan kebanyakan orang (khususnya Ummat Islam di masohi) bukan hanya sebatas pada persoalan ibadah wajib dan sunnah saja. Melainkan juga pada urusan mencukupi kebutuhan dapur selama menjalankan puasa. Rabu (20/03/2024)

    Mencukupi kebutuhan dapur artinya mempersiapkan stok makanan untuk digunakan pada saat berbuka puasa di sore hari menjelang waktu magrib, dan jamuan makan sahur menjelang waktu subuh tiba.

    Berkaitan dengan hal itu, kami (redaksi melanesia times) mencoba untuk mendatangi langsung pusat perbelanjaan sembako dalam pasar binaiya. Mengecek kestabilan bahan pokok saat puasa ramadhan yang sudah masuk waktu seminggu. Apakah harganya tetap stabil ataukah mengalami penurunan dan kenaikan harga.

    Dari hasil observasi kami selama di lokasi, ditemukan beberapa harga bahan pokok yang mengalami peningkatan harga jual. Beberapa bahan pokok itu antara lain kentang, telor dan cabe rawit. Ketiga bahan pokok ini harga jualnya melambung jika dibandingkan dengan bahan pokok lainnya yang masih stabil sampai berita ini dipublikasikan.

    Pak Burhan, salah satu pemilik lapak sembako yang dijumpai di tempat jualannya menyampaikan “awal puasa masih stabil. Misalnya telor masih normal yakni 60.000/kg. Tapi kini seminggu berpuasa harganya melambung menjadi 70.000/kg”. Jelas Burhan

    Senada dengan Burhan, penjual lain yang enggan menyebutkan namanya juga menambahkan “selain telur, kentang juga naik bang, cili kacil lai (cabe rawit dalam dialek orang ambon). Kentang biasanya 28.000/kg menjadi 30.000/kg. Cili kacil harga normal 35.000-40.000/kg menjadi 60.000-80.000/kg, gula pasir yang normalnya 16.000-18.000/kg, sekarang naik menjadi 20.000/kg”. Tambahnya.

    Situasi seperti ini (naiknya harga bahan pokok ) sering terjadi biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa kejadian antara lain kurangnya pasokan barang yang datang dari kota ambon dan seram bagian utara, faktor lain yang menjadi penyebab juga karena masuknya kapal sabuk dari Kepulauan Banda.

    Sudah bukan rahasia lagi jika setiap kali kapal sabuk dari Kepulauan Banda tiba, para penjual pasti menaikkan harga bahan pokok di pasar. Hal ini sering dilakukan sebab kapal sabuk biasanya membeli bahan pokok dalam jumlah banyak tak perduli berapa besar harga yang dipatok oleh pedagang. Ini semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok di kepulauan banda. Iya kalau situasi seperti ini terjadi di hari-hari lain, tapi kalau terjadi di bulan suci ramadhan, kan masyarakat masohi juga yang susah. (HUAT)

  • BPJS Kesehatan Perkuat Koordinasi Dengan Dinas Kesehatan Sorong Pastikan Obat PRB

    Melanesiatimes.com – Program Rujuk Balik (PRB) merupakan salah satu program pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selasa (19/03/2024)

    Untuk memastikan dukungan ketersediaan obat PRB di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah perlu melakukan kolaborasi dan kerja sama lebih lanjut.

    Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Cabang Sorong BPJS Kesehatan, Pupung Purnama dalam Pertemuan Koordinasi Pelayanan Obat di Puskesmas bersama Dinas Kesehatan Kota Sorong dan jejaringnya pada Selasa (19/03/2024).

    Pupung menjelaskan, PRB diperuntukan bagi peserta penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di FKTP atas rujukan atau rekomendasi dari dokter spesialis yang merawatnya.

    Tujuan PRB adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis, dimana peserta penyakit kronis hanya perlu menjalani pemeriksaan di FKTP untuk mendapatkan resep obat PRB.

    “Dukungan pemerintah daerah melalui instalasi farmasi milik fasilitas kesehatan sangat diperlukan demi menjamin pelayanan dan pengobatan yang masksimal bagi para peserta JKN, termasuk penyediaan obat PRB,” jelas Pupung.

    Pupung mengungkapkan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya dalam menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta Program JKN khususnya dalam hal ketersediaan obat PRB.

    Berdasarkan ketentuan yang ada, pelayanan obat PRB harus diberikan oleh instalasi farmasi Puskesmas, Apotek atau Instalasi Farmasi Klinik Pratama. Namun sampai saat ini instalasi farmasi dan apotek PRB perlu dioptimalkan.

    “Sesuai data yang ada, hanya ada empat penyedia yang telah bekerjasama di kota Sorong yaitu 3 Apotek Kimia Farma dan Apotek Klinik Tiara Nusantara.

    Selama ini hanya Apotek Kimia Farma yang menjadi penompang utama dalam hal pengambilan obat PRB bagi para peserta sedangkan Apotek Klinik Tiara Nusantara baru bekerjasama sejak bulan Februari 2024. Kami harapkan seluruh instalasi farmasi Puskesmas pun dapat menyediakan obat PRB” ungkap Pupung.

    Lebih lanjut Pupung menyatakan, dengan adanya koordinasi bersama Dinas Kesehatan Kota Sorong, diharapkan dapat diperoleh kesepahaman bersama demi memperluas penyedia atau provider obat PRB khususnya melalui Puskesmas yang ada di Kota Sorong.

    Menurutnya, pemenuhan persyaratan kerja sama sesuai ketentuan juga perlu diperhatikan dan dipenuhi demi kelancaran proses perikatan.

    “Perluasan kerjasama Apotek maupun instalasi faarmasi puskesmas terhadap penyediaan obat PRB tentunya dapat menjawab kendala kekosongan obat bagi peserta PRB di Kota Sorong” harap Pupung.

    Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Sorong, Sulce Siwabessy mengatakan, pada prinsipnya ketika terjadi kekosongan obat PRB, Puskesmas dapat memberikan dukungan penyediaan obat tersebut.

    Namun hal ini tidak dapat dilakukan secara serta merta, karena pemenuhannya harus melalui berbagai prosedur dan pertimbangan kondisi yang telah diatur sesuai ketentuan yang ada.

    “Pada momen ini, kita akan berdiskusi dan mencari jalan keluarnya bersama. Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan akan melakukan perencanaan pengadaan obat berdasarkan data kebutuhan dan penggunaan obat dari masing-masing FKTP berdasarkan top 10 penggunaan. Ini merupakan upaya dalam penyediaan obat PRB,” kata Sulce.

    Sulce menambahkan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas akan berkomitmen memberikan obat PRB sesuai dengan kemampuan bila terjadi kekosongan obat.

    Untuk memperlancar hal tersebut, Puskesmas membutuhkan surat pernyataan kekosongan obat dari Apotek Kimia Farma sebagai dasar pembelian obat yang bersumber dari dana kapitasi, ini dilakukan seperti halnya saat terjadi kekosongan obat dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan.

    “Semoga kedepan semuanya tersedia, sehingga dapat memberikan solusi bagi peserta JKN membutuhkan obat PRB secara keseluruhan. Kita harus perkuat kolaborasi bersama demi menjaga usia harapan hidup dan peningkatan mutu layanan yang lebih berkualitas,” pungkas Sulce.

  • Aipda Irawan Karepesina, S.Sos, Mengemas Ramadhan Di Masjid Al-Amin Negeri Sepa

    Melanesiatimes.com – Mangente Kamtibmas (MANGEMAS) Ramadhan 1445 H di Mesjid Al Amin negeri Sepa Maluku Tengah. Rabu, (19/03/2024).

    Ibadah sholat sunnah tarawih di masjid al amin negeri sepa kali ini menjadi berbeda dengan kehadiran aipda Irawan Karepesina, S,Sos.,. Sosok penceramah dari institusi polres maluku tengah ini sering muncul dengan warna tersendiri di tengah banyaknya penceramah yang berdakwah di bulan suci ramadhan tahun ini.

    Selalu hadir dengan setelan lengkap pakaian dinas polri saat berceramah, pak pol Iwan (demikian beliau akrab disapa) menempuh jarak masohi-sepa hanya untuk mengisi ceramah menjelang sholat sunnah tarawih di negeri Sepa ditengah kesibukannya sebagai Kanit Binpolmas Satbinmas Polres Maluku Tengah.

    Di awal ceramahnya, aipda Irawan mengajak kepada jamaah semua tentang pentingnya mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Mensyukuri nikmat adalah tanda seorang hamba selalu ingat kepada Allah. Terlebih, bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan sebab banyak diantara kita yang belum sempat hadir hari ini karena mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan atau sakit.

    “Allah yang maha baik dengan segala kebaikannya, Allah yang maha rahman dengan segala keramahannya. Maka bersyukurlah wahai saudaraku atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat sehat yang kita peroleh dan belum tentu dimiliki oleh saudara-saudara kita sekarang karena mungkin sedang terbaring sakit di rumah ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit”. Sahut Iwan.

    Di tengah penyampaiannya, bahaya lisan menjadi topik berikut yang diulas oleh penceramah dalam memberikan pemahaman kepada jamaah masjid al amin. Pentingnya menjaga lisan dalam berkomunikasi dengan orang lain di tengah masyarakat kita yang majemuk. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap orang yang terlibat hubungan sosial kemasyarakatan di negeri Sepa tercinta ini.

    Lebih lanjut aipda Irawan menambahkan “ungkapan mulutmu harimaumu adalah kalimat klasik yang tak asing di telinga kita semua. Ungkapan ini sejalan dengan pepatah arab selamatnya manusia tergantung pada bagaimana dia menjaga lisannya”. Tambah Iwan.

    Lewat pesan moral itu, kita dapat menyimpulkan bahwa menjaga lisan adalah hal penting yang harus dijaga oleh setiap orang diantara kita.

    Aktivitas ceramah keliling yang dilakukan oleh aipda Irawan Karepesina ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Ceramah keliling sudah dilakukan oleh pak pol sejak ramadhan-ramadhan sebelumnya. Aktivitas ini rutin dilakukan walau bukan menjadi bagian dari program kerja polres malteng, namun merupakan inisiatif sendiri dari beliau dalam mengisi waktu luang ditengah jadwalnya yang padat sebagai abdi negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

    Oleh sebab itu sebagai seorang polisi, maka sudah menjadi kewajiban tersendiri bagi beliau untuk selalu berpesan kepada masyarakat agar sama-sama dengan pihak kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban di manapun beliau berceramah.

    Hal ini jelas terlihat pada ulasan terakhir dari beliau saat akan mengakhiri ceramahnya pada jamaah masjid al amin malam itu. “Mengakhiri ceramah singkat malam ini, tak lupa saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersama-sama dengan pihak kepolisian maluku tengah menjaga keamanan dan ketertiban dimanapun kita berada agar terciptanya suasana yang aman, damai dan harmonis pada masyarakat kita”. Jelasnya.

    Banyak pelajaran penting yang dapat kita ambil dari ceramah singkat pak pol Iwan di negeri sepa. Diantaranya terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, selalu menjaga lisan kita untuk senantiasa berkata yang baik-baik saja, serta kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pihak kepolisian. (HUAT)

  • Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Anggota DPD RI, M.Sanusi Rahaningmas

    Melanesiatimes.com – Anggota DPD RI, M. Sanusi Rahaningmas melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di kompleks Melati Raya Kota Sorong Papua Barat Daya. Jumat (15/03/2024).

    Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini merupakan program rutin dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) yang tergabung di dalamnya anggota DPD RI dan anggota DPR RI.

    Dalam keterangannya M. Sanusi Rahaningmas mengatakan kegiatan Empat Pilar Kebangsaan ini difokuskan dikompleks Melati Raya, melibatkan kamu generasi muda dan ibu-ibu Majelis ta’lim.

    “Saya melaksanakan giat ini lebih fokus dikompleks Melati Raya yang melibatkan generasi milenial dan Ibu-ibu Majalis Ta’lim, apalagi momentum bulan ramadhan ini, sudah barang tentu banyak hal positif yang patut kita lakukan”. Kata Sanusi.

    Lebih lanjut MSR mengatakan semua kebaikan itu sudah tertanam dalam Empat Pilar, sehinggah pada pelaksanaannya kita harus memahami nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Empat Pilar, Pancasila, Undang-undang Dasar dan Bineka Tunggal Ika itu sendiri”. Terang MSR.

    Kesemuanya ini harus ditanamkan sebagai wujud dasar yang harus di pedomani dari waktu ke waktu dalam kehidupan kita sehari-hari.

    Dijelaskannya dalam hikmah ramadhan kita diajarkan untuk melaksanakan ibadah setiap saat, itu sudah termaktub dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Berbuat baik kepada sesama tanpa pandang bulu, itu terkandung dalam sila kedua, bergotong royong dalam lingkungan tercover dalam sila ketiga, bermusyawarah bermufakat dalam sila ke empat dan berlaku adil kepada sesama menggambarkan sila terakhir.

    Pemuda dan Majalis Ta’lim Melati Raya

    “Kesemuanya itu sudah tentu tertanam dalam sanubari kita terutama kaum muda, kaum milenial, Pancasila sebagai ideologi, Empat Pilar Kebangsaan sebagai penyangga bagi bangsa dan negara yang berbeda-beda, seraya mendukung keberagaman suku dan budaya di Indonesia agar tidak terpecah bela”. Imbuhnya.

    Menurut MSR, ketika langkah ini tidak diambil maka sedikit demi sedikit akan terkikis habis, pasalnya di era saat ini tidak sama seperti dulu kala yang terus mengasah moral kenegarawanan kita, contohnya seperti pelajaran PPM, P4 dan GBHN, itu masih bisa kita temui dibangku sekolah hingga perguruantinggi, kendati hari ini semua sirna dan hilang “Dulu waktu lulus Pegawai Negeri, wajib mengikuti penataran Pedoman Penghayatan, Pangamalan Pancasila (P4), namun semakin kesini semuanya itu terkikis sedikit demi sedikit bahkan hilang”. Terang Sanusi

    MSR berharap sebagai generasi muda penerus bangsa harus mampu memaknai nilai-nilai dasar dari Pancasila, dan nilai-nilai dasar Empat Pilar ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita saling menjaga, membantu serta bergadeng tangan dalam keadaan suka maupun duka untuk sama-sama membangun daerah, tempat dimana kita berdomisili, dari nilai-nilai inilah yang patut kita sampaikan kepada kaum milenial agar dapat menepis segalah macam ajaran yang bertentangan dengan Pancasila”. Harap Sanusi Rahaningmas.

  • Tanggapan Ketua KPU Kota Sorong Terkait Pembukaan Box C-Hasil

    Melanesiatimes – Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, menerangkan terkait Pembukaan Box pada Gudang KPU Kota Sorong. Rabu (20/03/2024).

    Melalui pesan WhatsApp Ketua KPU Kota Sorong, Balthasar B Kambuaya menerangkan pembukaan box C-Hasil, itu sesuai arahan KPU Provinsi Papua Barat Daya, seluruh Kabupaten/Kota agar segerah menyelesaikan upload sirekap yang masih kurang, oleh sebab itu KPU Kota Sorong menindaklanjuti arahan dari KPU Provinsi Papua Barat Daya, pada hari minggu, 17 maret 2023 pukul 15.00. Wip.

    KPU Kota Sorong juga telah menyampaikan secara lisan kepada Komisioner Bawaslu Kota Sorong, agar sama-sama menyaksikan pembukaan box yang berisi C-Hasil tersebut. Kemudian dari pada itu, Bawaslu Kota Sorong mengutus 2 orang stafnya tiba di gudang logistik KPU Kota Sorong sekitar pukul 15.30.  Wip, bersamaan dengan anggota PPD dari beberapa distrik.

    “Pemberitahuan secara lisan lantaran situasi dan kondisi saat itu mendadak, sehingga kami belum sempat menyampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Kota Sorong”. Ucap Balthasar

    Luis dan vira staf Bawaslu Kota Sorong yang diutus oleh Bawaslu Kota Sorong bersama Komisioner KPU dan PPD melakukan koordinasi terkait pembukaan box berisi C-Hasil, setelah berkoordinasi, KPU Kota Sorong melalui PPD membuka box yang berisi C-Hasil untuk di foto kemudian akan diupload ke sirekap.

    Pembukaan box itu disaksikan langsung oleh 2 staf Bawaslu Kota Sorong. Kemudian di ambil beberapa C-Hasil yang yang belum terupload untuk di foto (dokumentasi) agar diupload masuk ke dalam sirekap.

    Proses dokumentasi itu dilakukan hingga malam, yang di awasi oleh Staf Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kotas Sorong. Dalam proses dokumentasi, KPU Kota Sorong mendapatkan kabar dari staf Bawaslu yang berada di gudang, melalui Kasubag Teknis dan Staf Operator agar segera membuat surat pemberitahuan terkait pembukaan box C-Hasil tersebut.

    Setelah di tindak lanjuti,  KPU Kota Sorong langsung membuat surat pemberitahun kepada Bawaslu dengan nomor surat 290, pada malam itu juga dan dikirim via pesan WhatsApp kepada staf  Bawaslu Kota Sorong yang berada dilokasi untuk diteruskan kepada Pimpinan Bawaslu Kota Sorong.

    kemudian di hari kedua,  KPU Kota Sorong melakukan kegiatan yang sama pada siang hari pukul  15.00 wip sampai sore hari, ketika mau melanjutkan, Bawaslu Kota Sorong menyampaikan agar dibatasi dan kami mematuhinya.

    Berkenan dengan masalah yang sempat viral ini, KPU Kota Sorong, Hasan Lessy dan Hilman Djafar melakukan kunjungan pada selasa 19 maret 2024, ke kantor Bawaslu Kota Sorong untuk mengklarifikasi informasi yang berkembang saat ini, kendati Bawaslu menyarankan kepada KPU Kota Sorong untuk menunggu surat klarifikasi terkait pembukaan C-Hasil.

    Balthasar menyampaikan “Secara kelembagaan hasil rekapitulasi perolehan suara sudah di pelenokan dari tingkat KPPS sampai tingkat kota, dengan demikian hasil perolehan suara tidak mengalami perubahan lagi, semua itu kami lakukan untuk peng upload pada sirekap”. Tutup Ketua KPU Kota Sorong,  Balthasar B Kambuaya.

  • Beredar 35 Anggota DPR PBD Terpilih, Wakil Ketua GOLKAR PBD: Belum Ada Penetapan Resmi

    Melanesiatimes.com – Terkait dengan berita yang beredar yang berjudul 35 orang calon anggota DPR Provinsi ditetapkan KPU Provinsi PBD, itu belum ada penetapan secara resmi. Rabu, (19/03/2024)

    Saat rapat pleno yang berakhir pada tanggal 17 Maret 2024 itu adalah rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik setiap dapil dalam Provinsi Papua Barat Daya.

    KPU dalam hal ini belum secara resmi menetapkan perolehan kursi Partai Politik apalagi calon anggota terpilih dari masing-masing Partai Politik.

    “Jadi harap teman-teman tidak dulu memberikan informasi-informasi kepada publik, kepada masyarakat yang belum ada dasar hukumnya,” ungkap Alif Permana selaku wakil ketua Golkar Papua Barat Daya.

    Harus dipahami tahapan ini, penentuan calon terpilih dan penetapan perolehan kursi partai politik akan dilaksanakan setelah KPU mendapat surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK), mengenai ada atau tidak adanya perselisihan hasil Pemilu.

    “Oleh karenanya masyarakat diharap untuk bersabar menunggu tahapan yang sedang dilaksanakan oleh penyelenggara,” tambah Alif Permana.

    Setelah rekapitulasi Nasional yang menurut jadwal itu tanggal 20, bulan Maret Tahun 2024, kemudian peserta Pemilu diberikan waktu 3×24 jam, terhitung sejak pengumuman rekapitulasi tingkat nasional.

    Tiga hari kerja ya, jadi mulai dari tanggal 20 itu hari pertama, 21 hari kedua, 22 hari ketiga, tetapi hanya karena tanggal 22 hari ketiga itu jatuh pada hari sabtu yang bukan hari kerja maka peserta pemilu punya waktu sampai dengan tanggal 25 maret 2024.

    Untuk mengajukan gugatan atau perselisihan hasil pemilihan umum apabila misalnya ada peserta pemilu calon Anggota DPR maupun Parpol di tingkat Provinsi PBD yang mengajukan gugatan perselisihan maka kpu menunggu sampai dengan perselisihan itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

    Barulah setelah diputus, KPU akan menetapkan perolehan kursi masing-masing Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya.

    Dikatakan oleh wakil ketua DPD partai Golkar Papua Barat Daya bahwa pengumuman resmi rekapitulasi tingkat nasional itu pada tanggal 20 Maret Tahun 2024.

    Peserta pemilu ini adalah Partai Politik pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon perseorangan anggota DPD RI, mereka punya waktu 3 hari kerja untuk mengajukan gugatan, kalau tidak ada gugatan maka KPU langsung menetapkan.

    Jika ada gugatan maka KPU menunggu gugatan itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK), baru KPU menetapkan perolehan kursi partai politik setiap daerah pemilihan, kemudian menetapkan calon anggota DPR terpilih dari masing-masing partai Politik yang memperoleh kursi legislatif. Pungkasnya (ZK)

  • Telkomsel Umumkan 3 Mahasiswa Best of the Best Talents Program Papua Maluku Digital Bootcamp

    Melanesiatimes.com – Rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel untuk wilayah Maluku dan Papua. Jayapura (19/03/2024)

    Yakni Papua Maluku Digital Bootcamp 2023/24 yang telah berlangsung sejak Juli 2023 hingga Februari 2024, telah sampai pada puncaknya dengan mengumumkan 3 Mahasiswa/i Best of the Best Digital Talent terbaik.

    Dari total 1500 peserta dalam Acara Crowning Session Papua Maluku Digital Bootcamp 2023/24 pada Senin (18/3).

    Pada gelaran Crowning Session Papua Maluku Digital Bootcamp 2023/2024.

    Telkomsel mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada 3 digital talent peraih best of the best talents program yang merupakan mahasiswa mahasiswi terpilih.

    Dari 3 perguruan tinggi di Maluku dan Papua yaitu Muna Arman (Universitas Pattimura), Dewi Fitradano Adam (Universitas Yapis Papua), dan Fadil Rabsani Raihan (Universitas Muhammadiyah Sorong).

    General Manager Consumer Business Telkomsel Region Maluku and Papua, Fajri Adi Firmansyah mengatakan, “Selamat kepada 3 digital talent peraih best of the best talents Program Papua Maluku Digital Bootcamp 2023/24.

    Melalui Program Corporate Sosial Responsibility Telkomsel yang berlandaskan prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG).

    Telkomsel berharap para generasi muda di Maluku dan Papua akan meingkat kompetensinya, keterampilannya, dan kapabilitasnya agar menjadi talenta digital yang berkualitas dan berdaya saing global.

    Program ini komitmen berkelanjutan kami sebagai digital ecosystem enabler yang konsisten berkontribusi nyata dalam mendorong pengembangan talenta digital di wilayah timur Indonesia dengan memberikan akses pada peningkatan kompetensi dan kapabilitas digital.

    Para best of the talents tersebut telah melalui serangkaian proses, mulai dari pelatihan, Soft Skills Assessment,hingga Qualification Panels.

    Ketiga best of the best talents juga telah menjalankan program magang di Telkomsel wilayah Maluku dan Papua selama 3 bulan untuk mempraktikkan semua Hard Skills dan Soft Skills yang didapat selama mengikuti program.

    Pelaksanaan program Papua Maluku Digital Bootcamp 2023/24 telah berlangsung sejak Juli 2023.

    Seluruh peserta yang berasal dari 35 universitas dan perguruan tinggi di Maluku dan Papua telah mengikuti berbagai kegiatan seperti Webinar, Training, Bootcamp, hingga Final Session dan Magang.

    Selain itu, seluruh peserta yang terpilih telah memperoleh pelatihan hard skill Microsoft Office, Social Media dan Design Grafis.

    Para peserta juga mendapatkan pelatihan soft skill untuk mengasah kemampuan public speaking, entrepreneurship, dan logical & creative thinking dari platform kursus online bersertifikat terbaik di Indonesia, Kuncie.

    “Semoga seluruh pelatihan dan kesempatan magang yang didapat oleh para peserta akan membuka peluang lebih luas bagi talenta digital muda Maluku dan Papua untuk mengoptimalkan potensi dirinya, sehingga dapat menjadi talenta digital yang mampu berkontribusi nyata pada kemajuan Bangsa Indonesia,” tutup Fajri.

  • PERISAI Tolak Hasil Putusan KPU Soal Pemilu

    Melanesiatimes.com – Sejumlah orang yang mengatasnamakan Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PERISAI)  menyampaikan pengaduan atas peristiwa yang terjadi, dimana terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum.

    Adapun surat ini disampaikan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) karena sebagaimana yang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain adalah:

    “Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu,” Tegas Hapi Koordinator Aksi, yang juga ketua Bidang PP Perisai, pada Selasa 05/3/2024.

    Lebih lanjut Hapi menyampaikan bahwa, terkait dengan hal tersebut, bersama ini ia bermaksud menyampaikan fakta pengaduan sebagai berikut:

    1. Pasangan calon nomor urut 2 melakukan aktifitas besar & mengumumkan kemenangan sebelum adanya pengumuman dari KPU.

    a. Bahwa sebagaimana kita ketahui pada tanggal 14 Februari 2024 merupakan hari pemilihan umum serentak di seluruh wilayah Indonesia, dimana waktu tersebut sudah tidak diperkenankan melakukan aktivitas kampanye baik secara fisik pertemuan maupun secara media elektronik.

    b. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 dihari yang sama pada hari pencoblosan hanya selang beberapa jam saja pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan/deklarasi kemenangan melakukan kumpul-kumpul acara besar di Istora Senayan (FAKTA TERSEBUT SUDAH DIKETAHUI OLEH KHALAYAK RAMAI)

    c. Bahwa berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Pemilu menentukan sebagai berikut:

    “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta. Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud berupa iklan media massa cetak media massa elektronik, internet dan rapat umum. Kampanye tersebut dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.

    d. Bahwa Tindakan yang dibuat oleh Pasangan Calon 02 (PRABOWO-GIBRAN) dapat diskualifikasikan sebagai penyebaran berita bohong atau kebohongan publik sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-undang Momor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

    2. PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN CALON WAKIL PRESIDEN YANG CACAT PROSEDUR SEBAGAIMANA TERBUKTI DALAM PUTUSAN DKPP 135,136,137,141/PKE/DKPP/XII/2023

    a. Bahwa sebagaimana kita ketahui tugas dan wewenang BAWASLU-RI antara adalah mengawal dan melaksanakan putusan DKPP serta Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU.

    b. Bahwa sebagaimana kita ketahui berdasarkan putusan DKPP telah terungkap fakta secara nyata dimana Ketua KPU-RI telah melakukan pelanggaran atas peraturan KPU terkait proses pencalonan Wakil Presiden atas nama Gibran Rakbuming Raka.

    c. Bahwa lebih lanjut dalam putusan DKPP terkait pelanggaran tersebut diatas pada halaman 188 Putusan DKPP 135,136,137,141 / PKE /DKPP /XII/2023 dalam pertimbangannya menguraikan sebagai berikut:

    “Terungkap dalam sidang pemeriksaan bahwa dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, tindakan Para Teradu tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu. Bahwa Para Teradu seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Ayat (1) Dalam keadaan tertentu. Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan KPU di luar Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Ayat (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

    d. Bahwa lebih lanjut dalan Putusan menjatuhkan sanksi sebagai berikut:

    “Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Hasym Asy’an selaku Teradu I dalam Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023. Perkara Nomor 136-PKE- DKPP/XII/2023, Perkara Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 dan Perkara Nomor 141- PKE-DKPP/XII/2023 selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

    e. Bahwa melalui surat ini sebagaimana fungsi BAWASLU sebagai lembaga yang mengawasi terkait proses Pemilihan Umum, kami meminta dan berharap kepada BAWASLU-RI untuk melakukan penindakan bukan hanya sebatas etika Ketua KPU-RI namun akibat hukum atas proses pendaftaran Calon Wakil Presiden yang cacat prosedur.

    “Maka dari hal tersebut kami menyatakan untuk menolak Hasil yang di rilis oleh Komisi Pemilihan Umum RI”, tutur Hapi.

  • Pemilu 2024 Di Provinsi Papua Barat Daya Telah Berjalan Dengan Aman Dan Damai

    Melanesiatimes.com – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Pemilu di Provinsi PBD. Senin, (18/03/2024)

    Penyelenggara Pemilu mulai dari KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi sampai juga KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota, beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja mengawal proses Pemilu di Provinsi Papua Barat Daya.

    Fopera juga mengapresiasi kinerja pihak keamanan yang mana telah bekerja dengan ekstra mengawal proses pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi PBD berjalan dengan aman lancar dan damai.

    Dalam pelaksanaan Pemilu ini banyak hal yang juga mungkin belum sesuai dengan harapan kita sebagai orang asli Papua tetapi intinya bahwa pelaksanaan Pemilu di tanah Papua ini telah berjalan sukses dan aman.

    Kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh penduduk di Provinsi PBD yang mana telah memberikan kepercayaan kepada putra-putri asli Papua di Provinsi PBD, dan hari ini kami melihat perolehan kursi di Provinsi Papua Barat saya ini sangat signifikan.

    “Dari 35 kursi DPR Provinsi Papua Barat Daya ini akan diisi kurang lebih 19 orang itu adalah orang asli Papua yang menduduki jabatan anggota legislatif,” ungkap Yanto Ijie.

    “16 diataranya itu diisi oleh saudara-saudara kita penduduk Papua lainnya, artinya bahwa penduduk di Provinsi PBD ini sudah ada kesadaran kolektif untuk memilih orang asli Papua,” tambahnya.

    Dan yang berikut juga adalah DPD RI, dari 4 kursi 3 kursi diantaranya diisi oleh putra-putra asli Papua. Tentunya ini sesuatu yang sangat membanggakan kita dan tentunya bahwa ini tidak terlepas dari dukungan seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.

    Harapan kami kedepan adalah dengan terpilihnya wakil-wakil rakyat kita di pusat bahwasanya mereka ini adalah sebagai corong dari masyarakat yang ada di wilayah Papua Barat Daya.

    Dan semoga mereka ini memperjuangkan kepentingan daerah, pembangunan daerah agar Provinsi ini menjadi Provinsi yang termaju di tanah Papua.

    “Hari ini kita harap kepada para wakil rakyat kita ini memberikan kontribusi dan loncatan-loncatan terhadap jalannya pembangunan di Provinsi PBD,” ujar Yanto Ijie selaku ketua Fopera PBD.

    Terkait dengan DPR RI yang memang sampai hari ini kita orang asli Papua dari ketiga kursi itu tidak ada satupun orang asli Papua.

    Hal ini yang kemudian membuat kami dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera), prihatin terhadap ketidak keterwakilan orang asli Papua di Senayan sebagai anggota DPR RI.

    “Bukan hanya kami sebagai orang asli Papua saja yang prihatin atas itu tetap saudara-saudara kami yang non Papua juga ikut prihatin terkait dengan ketidak keterwakilan orang asli Papua di DPR RI,” beber Yanto Ijie.

    Fopera berharap kedepannya melalui Partai Politik dan juga Penyelenggara Pemilu kalau bisa ada afirmasi yang diberlakukan di tanah Papua supaya ada keterwakilan orang asli Papua, ada wajah orang asli Papua di kursi DPR RI. Pungkasnya (ZK)