Blog

  • Koordinator Nusa Ina Connection Dorong Pembangunan di Pulau Seram Fokus Pada Agraria dan Maritim

    Koordinator Nusa Ina Connection Dorong Pembangunan di Pulau Seram Fokus Pada Agraria dan Maritim

    Melanesiatimes.com –

    Koordinator Nusa Ina Connection, Abdullah Kelrey menyoroti adanya ketertinggalan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) di provinsi Maluku terlebih lagi di pulau Seram.

    Menurutnya, ketertinggalan pembangunan itu harusnya menjadi kesadaran bersama terutama pemerintah daerah baik di SBT, SBB, dan Maluku Tengah. Pasalnya, kekayaan Alam yang dimiliki wilayah tersebut sangat melimpah, namun, hingga sampai hari ini, ketiga kabupaten di provinsi Maluku tersebut belum mencapai taraf hidup yang semestinya.

    Padahal, lanjut dia, sudah 18 tahun sejak pemekaran, spirit pembanguan itu perlahan pudar sering dengan ketidaksadaran birokrasi, masyarakat, dan generasi muda dalam mengawal pembangunan daerah. Karenanya, ia berharap adanya penguatan pengembangan SDM di Pulau Seram sebagai tumpuan utama dan penting dari pembangunan daerah yang produktif, mandiri, serta moderen.

    “Beta (saya) mau sampaikan bahwa, sejak pemekaran kabupaten yang ada di Seram sampai saat ini baik SBB dan SBT tidak sesuai dengan spirit awalnya dalam rangka pembangunan daerah  produktif, mandiri, serta moderen perlahan pupus dan terjangkit adanya praktek KKN yang agaknya susah dibendung. Karenanya, kesadaran bersama menjadi perhatian dan harapan bersama sekaligus tumpuan itu semua ada di penguatan dan pengembangan SDM anak-anak Nusa Ina,” ujar Abdullah Kelrey dalam diskusi virtual 18 Tahun Pemekaran Kabupaten SBT – SBB bertemakan Masa Depan SDA & SDM Seram (Antara Harapan dan Tantangan), Kamis (16/12/2021).

    “Bagi beta (saya) di Pulau Seram itu, kalau orang nggak benar dalam pengelolaan SDA, SDM atau pejabatnya tidak bekerja dengan benar sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat serta aturan yang berlaku, maka pasti akan dikutuk!!. Karena pulau seram itu penuh dengan supranatural yang luar biasa dan agama sangat kental. Jadi, siapapun pimpinannya, kalau salah kerja maka negeri dan para leluhur itu akan kutuk dia!!,” paparnya

    Lebih jauh dari itu, Abdullah Kelrey membongkar habis persoalan dan masalah di Pulau Seram soal ketidakbecusan Pemerintah Daerah SBT dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.

    “Bagaimana tidak becus, setiap tahun Anggaran APBN dari pusat selalu dikembalikan ke pusat. Ini menunjukan bahwa pemerintah daerah SBT tidak mampu mengelolah dan memanfaatkan anggaran dari pusat itu dengan baik dan benar. Disinilah problemnya pemda kita ini, lalu bagaimana kita bicara pengelolaan SDA dan pengembangan SDM kalau anggaran saja tidak becus dikelola dengan baik dan benar,”kesalnya

    Selain itu, Bung Rey (sapaan akrabnya) katakan bahwa, selama ini ia melihat banyak program pemerintah daerah di SBT dan SBB tidak singkrong dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

    “Bagaimana mendapatkan anggaran, kalau program saja tidak singkrong. Apalagi, saat ini di era kepemimpinan Murad Ismail (Gubernur Maluku) pemerintah daerah SBT dan SBB tidak memanfaatkan betul kekuatan dan misi dari pak Gubernur Maluku. Salah satu contoh yang disoroti seperti adanya Kepala Balai PPW Maluku pak Abdul Halil Kastela. Bung Rey mempertanyakan Bupati SBT dan Bupati SBB sejak Kepala Balai PPW Maluku pak Abdul Halil Kastela dilantik, apakah mereka sudah diskusi dan koordinasi untuk bagaiamana pembangunan infrastruktur di Pulau Seram?. Jika belum, maka itu adalah bagian dari kegagalan,” tegasnya

    Bung Rey menegaskan bahwa mental-mental Inlander dan kelompok tertentu yang ada dibirokrasi baik yang ada di SBT dan SBB sudah saatnya dimusnahkan. Karena menurutnya, hal itu menghambat proses pembangunan di dua kabupaten tersebut. Sekaligus ia juga mengharapkan kritikan serta solusi yang baik dari generasi muda agar di usia-usia kabupaten kedepan, tidak lagi terjadi hal semacam diatas.

    Terakhir, ia juga menegaskan bahwa, apapun perosalan yang terjadi di dua kabupaten tersebut, itu adalah hal yang biasa karena ia (Bung Rey) menganggap umur atau usia kabupaten tersebut terbilang cukup belia.

     

    “Karena Seram ini masih terbilang belia atau baru ibarat seorang gadis yang masih muda, jadi harus kita belajar banyak untuk tumbuh lebih baik lagi. yaa.. nggak usah kaget, biasa saja gitu loh dan tidak boleh menunrunkan semangat kita dalam membangun negeri Nusa Ina. Kedepan, pembangunan kita harus fokus pada sektor Agraria dan Maritim,” ucapnya

    Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke 18 Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Semoga kedepan terus berkolaborasi bangun negeri.

    Untuk diketahui, dalam diskusi daring itu juga turut hadir beberapa tokoh SBT dan juga SBB serta perwakilan pemerintah Provinsi Maluku dinatarnya, Abdul Halil Kastela (Kepala Balai PPW Maluku), Arobi Kelian (Ketua ICMI Kab. Seram), Abdullah Kelrey (Koordinator Nusa Ina Konnection), Nour Payapo (Pemerhati Seram Bagian Barat), Hirja Hatapayo (Tokoh Masyarakat SBB), Azis Sileuw (Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. SBB), Lutfi Rumbia (Kepala Ketahanan Pangan Provinsi Maluku).

  • Yuk Tularkan Kebiasaan AIPDA Jongky Kewilaa, Empat Tahun Bantu Warga Miskin Tanpa Pamri

    Yuk Tularkan Kebiasaan AIPDA Jongky Kewilaa, Empat Tahun Bantu Warga Miskin Tanpa Pamri

    Melanesiatimes.com – Tentunya kamu pernah mendengar tentang pepatah ‘lebih baik memberi daripada menerima’. Arti dari kata-kata ini lebih dalam dari yang terlihat.

    Ketika kamu memberi, kamu sebenarnya mendapatkan lebih banyak sebagai balasannya. Mungkin tidak dalam bentuk yang sama, tetapi dalam bentuk yang lebih bermakna dan berharga.

    Membantu sesama memancarkan kepositifan, kepuasan, kebahagiaan, dan cinta kepada orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu membantu orang lain, kamu akan menemukan senyum dari orang-orang yang telah kamu bantu.

    Rasa syukur dan doa dari mereka bernilai lebih dari satu juta permata. Kamu akan menyadari bahwa menolong sesama adalah perasaan paling menakjubkan di dunia.

    Hal tersebut telah dilakukan oleh sosok Anggota Polisi di Kepulauan Maluku. Berikut ceritanya sebagaimana di muat oleh . Indonesiatimur.co, yuk baca dan mari tularkan sikap serta kebiasaan sosok AIPDA Jongky Kewilaa (Anggota Polisi) yang saat ini viral di perbincangkan di Maluku.

    Begitu mulia sikap Anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kepulauan Tanimbar (Keptan), AIPDA Jongky Kewilaa, terhadap satu keluarga yang berkekurangan atau hidup dibawah garis kemiskinan. Pasalnya hal tersebut terungkap langsung dari kepala keluarga atas nama  Marcus Edinand (54) saat bertemu wartawan media ini ketika dalam perjalanan dengan menggunakan ojek yang dikemudikan sendiri oleh yang bersangkutan.

    Cerita pilu hidup  Marcus bersama keluarganya berawal sejak tahun 2018 silam, dimana mereka sekeluarga telah tinggal dan berdomisili di lokasi belakang perumahan DPRD lama, Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku, dan bahkan dirinya sebagai kepala keluarga ketika itu membeli sebidang tanah berukuran 7 × 6 meter seharga Rp600 ribu yang berada tepat di tepian pantai, tempat tumbuhnya tanaman bakau yang jika dilihat, sebenarnya lokasi tersebut tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal ataupun didirikannya sebuah rumah hunian.

    Marcus menceritakan, didampingi sang istri, Florida Marcus (39) bersama sebelas orang anak, sejak tahun 2018 membangun sebuah rumah yang keseluruhannya berbahan papan dan tinggal pada lokasi dimaksud hingga saat ini. Pekerjaan yang digeluti Marcus adalah sebagai tukang ojek dengan bermodalkan sebuah sepeda motor yang dipinjamkan dari pihak Gereja Ebenhaiser Saumlaki, untuk bisa mengais rezeki guna kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Dari kesebelas anaknya, hanya anak sulung yang sementara bekerja pada PT GraPARI Telkomsel sehingga dari penghasilan tersebut, bisa turut membantu memenuhi kebutuhan makan sehari-harinya, selain penghasilan sang ayah dari hasil ojek untuk keperluan lainnya.

    “Tiap hari beta kerja jadi tukang ojek dengan sewa motor punya gereja. Satu hari mungkin beta bisa bawa pulang uang buat istri hanya Rp30 ribu. Untung anak yang tua sudah kerja di GraPARI sehingga bisa tambah untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkap  Marcus.

    Dirinya juga menceritakan pertemuannya bersama AIPDA Jongky Kewilaa yang merupakan salah satu oknum Satlantas Polres setempat. Memang perkenalan Marcus dengan  Jongky sudah terjadi sejak lama, namun keakraban antara keduanya semakin dekat ketika pak Jongky juga tinggal berdekatan dengan keluarganya pada tahun 2007 silam, di lokasi perumahan DPRD lama tersebut yang berdekatan dengan lokasi pantai tempat tinggal keluarga Marcus.

    “Awalnya, perkenalan beta dan pak Jongky memang sudah lama. Beliau mulai bantu beta itu sejak tahun 2018, ketika beliau sudah pindah domisili dari awalnya di perumahan DPRD lama, ke perumahan Aspol Polres,” jelasnya.

    Dia menjelaskan, sejak bertemu kembali bersama  Jongky yang berawal pada tahun 2018 itu, dirinya sering bercerita ataupun curhat tentang kehidupan keluarganya, sehingga dari cerita tersebut, ia mengatakan bahwa  Jongky kemudian tergerak hati untuk selalu mendampingi dirinya dan bahkan memberikan bantuan-bantuan secara ikhlas dan sukarela selama kurun waktu empat tahun hingga saat ini. Bantuan yang diberikan pak Jongky, tutur  Marcus, adalah berupa kebutuhan sembilan bahan pokok, uang, kebutuhan pendidikan bagi anak-anak, pengadaan sebuah kasur, hingga bahkan membantu biaya pengobatan saat ada anggota keluarga dari  Marcus yang mengalami sakit. Dan hal itu ujarnya diberikan Jongky tanpa menuntut ganti atau balasan sekecil apapun.

    “Pak Polisi itu seperti malaikat yang Tuhan kirim kepada beta punya keluarga. Padahal sejak bertemu pak Jongky lagi ketika kita bertetangga disini, beta cuma sekedar cerita dan mengeluh tentang hidup yang berkekurangan, tapi dari cerita itu, pak Jongky kemudian selalu memberi apapun yang kita butuh. Kalau beliau kasih sesuatu, pasti beta akan tanya bahwa jangan sampai kebutuhan pak Jongky tidak lagi cukup, tapi beliau selalu jawab, tidak apa-apa. Sebuah kasur baru juga beliau beli dan kasih untuk anak-anak supaya bisa tidur nyaman, walaupun beta dan istri harus rela tidur diatas papan,” ungkap pak Marcus dengan suara yang bergetar menahan sedihnya.

    Penasaran dengan cerita Marcus, media ini kemudian menyempatkan berkunjung dan melihat langsung kondisi kehidupan keluarganya seperti yang ia ceritakan. Di kediamannya,  Marcus kemudian melanjutkan ceritanya. Ia mengeluhkan tentang berbagai bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di masa Pandemi Covid-19, bahwa keluarganya serta beberapa keluarga lainnya yang berada di lokasi pemukiman dimaksud, tidak pernah tersentuh perhatian untuk mendapatkan bantuan dari Pemda setempat, selain hanya bantuan dari Polres Kepulauan Tanimbar yang selalu diantarkan langsung oleh Jongky Kewilaa ataupun anggota Polres Keptan lainnya.

    “Tidak tau kapan waktunya beta bisa balas kebaikan beliau. Beta dan istri hanya bisa berdoa, semoga Tuhan selalu mendampingi beliau dalam tugas dan pengabdian sebagai Anggota Polri. Tuhan pasti seng buta untuk lihat itu semua,” tutup Marcus mengakhiri perbincangannya.

    Untuk diketahui, lokasi rumah tempat tinggal Marcus yang berada tepat di tepian pantai tersebut, berdekatan dengan rimbunnya tanaman bakau yang tumbuh di sekitar pantai dimaksud. Sesekali jika ada air pasang, ketinggian air laut bahkan bisa mencapai lantai rumah milik keluarga  Marcus maupun beberapa rumah lainnya yang satu lokasi dengan rumah miliknya. Keluarga Marcus mungkin adalah hanya sebuah keluarga dari sekian banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan yang sangat membutuhkan perhatian serius maupun bantuan dari Pemda.

  • Founder Puan Cilacap Angkat Bicara Soal Kekerasan Perempuan

    Founder Puan Cilacap Angkat Bicara Soal Kekerasan Perempuan

    Melanesiatimes.com – Belakangan publik kembali digatkan dengan sejumlah kasus pemerkosaan anak di bawah usia dan menyita perhatian publik. Publik pun sontak marah atas peristiwa tersebut tak terkecuali juga datang dari Aktivis Perempuan atau Founder Puancilacap.id, Rinda Rachmawati.

    Rinda Rachmawati dalam bincang-bincangnya di studio sebagaimana yang ditayangkan oleh YouTube Ruang Bicara. Dalam tayangan tersebut, aktivis perempuan ini mengulas tentang Gerakan Advokasi Perempuan di Era Digital sekaligus ia (Rinda Rachmawati) menyoroti adanya kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan anak yang terjadi belakangan ini disejumlah daerah.

    Selain itu ia juga menyoroti kasus yang terjadi di kabupaten Cilacap Jawa Tengah (Jateng). RInda menyatakan bahwa Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah dengan tingkat perceraian tertinggi kedua di pulau Jawa.

    Aktivis Perempuan ini menyatakan, kekerasan seksual dan pemerkosaan yang marak terjadi belakangan ini di beberapa tempat termasuk di Cilacap harus disikapi dengan serius dan tegas. Hal itu menurutnya agar menjadi efek jera bagi siapapun dan tidak terjadi dikemudian hari.

    “Sangat miris yaa. Marah jujur saja saya mendengarnya. Kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan yang terjadi harus ditindak dengan setegas-tegasnya sehingga menjadi efek jera bagi semua pihak agar menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan,” ujar Rinda Rachmawati di Studio Ruang Bicara, Senin (13/12/2021)

    Sebelumnya, Rinda Rachmawati menjelaskan bahwa ia dan team nya (puancilacap.id) menerima banyak keluhan terkait kasus yang sama.

    Terakhir ia menyatakan bahwa persoalan perceraian dan pemerkosaan anak yang terjadi belakangan ini, bukan karena faktor ekonomi semata, melainkan juga persoalan mindset atau pendidikan seksual dikalangan kaum perempuan dan anak muda. Maka ia bertekad lewat puancilacap.id mereka akan terus dan masif melakukan edukasi dikalangan perempuan hingga menyentuh instansi pendidikan umum maupun pesantren terutama di kabupaten Cilacap Jawa Tengah (Jateng) dan umumnya di Indonesia.

    “Kami akan terus konsisten memberikan edukasi dan kampanye menyangkut pendidikan seksual dan advokasi kaum perempuan dan anak,” tutupnya

    NONTON VIDEONYA :

  • Prabowo Subianto Luncurkan Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 Meter yg Kelima, “Hasil Karya Anak Bangsa”

    Prabowo Subianto Luncurkan Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 Meter yg Kelima, “Hasil Karya Anak Bangsa”

    Melanesiatimes.com- Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto @prabowo pada Minggu (5/12) meluncurkan Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 Meter yang kelima hasil karya anak bangsa produksi PT PAL Indonesia (Persero) @ptpal_indonesia

    Pada acara yang digelar di Ship Lift Divisi Kapal Perang PT PAL, Surabaya, Jawa Timur ini turut hadir Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, dan Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Kaharuddin Djenod.

    “Tanpa kekuatan maritim yang kuat, tidak mungkin negara kita kuat. Dengan juga ditopang dengan industri pertahanan yang kuat agar kita menjadi negara yang mandiri”, ucap Menhan Prabowo dalam sambutannya, Minggu.

    Pembangunan kapal ini adalah guna memperkuat dan memodernisasi kebutuhan alutsista TNI AL, sekaligus bagian dari kemandirian pemenuhan alutsista sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.

    Kapal KCR ini diharapkan dapat menjadi armada yang tangguh untuk menjaga kedaulatan Indonesia, di mana kapal ini kemampuan manuver yang lincah, serta sesuai fungsinya, pengamanan wilayah maritim dan melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial laut RI.

    Jalesveva Jayamahe! Di Lautan Kita Jaya!??

  • Polri Akan Tindak Tegas Oknum RB Pasca Bunuh Diri Mahasiswi di Mojokerto

    Polri Akan Tindak Tegas Oknum RB Pasca Bunuh Diri Mahasiswi di Mojokerto

    Melanesiatimes.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Polda Jawa Timur (Jatim) bergerak cepat terkait kasus bunuh diri seorang mahasiswi berinisial NWR di area makam Dusun Sugihan, Desa Capak, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Polri telah menahan dan sedang memproses oknum polisi berpangkat Bripda berinisial RB yang diduga dengan sengaja menyuruh NWR untuk melakukan aborsi sebanyak 2 kali. Jika terbukti bersalah, maka oknum polisi tersebut akan ditindak tegas secara internal oleh Polri dan juga pidana umum.

    “Dengan kerja cepat mengumpulkan bukti-bukti yang ada, banyak tim yang jalan alhamdulillah hari ini kita bisa merilis terkait apa yang sebenarnya terjadi, sehingga pada malam hari ini kita bisa mendapatkan seorang yang inisialnya RB yang profesinya adalah polisi yang mana saat ini bertugas di Polres Pasuruan Kabupaten. Kita mendapatkan adanya suatu hasil bahwa korban sudah berkenalan sejak Oktober tahun 2019, yang mana saat itu menonton acara launching distro baju yang ada di Malang. Kemudian mereka bertukar nomor handphone, kemudian setelah itu mereka resmi berpacaran. Setelah resmi berpacaran mereka melakukan suatu perbuatan seperti layaknya suami istri dan berlangsung sejak tahun 2020 sampai 2021,” ungkap Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo saat konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Sabtu (4/12).

    Polri juga telah menemukan bukti bahwa korban selama berpacaran dengan oknum RB terhitung sejak Oktober 2019 sampai dengan Desember 2021 sudah melakukan tindakan aborsi bersama dilaksanakan pada Maret 2020 dan Agustus 2021. “Untuk itu perbuatan melanggar hukum ini secara internal kita akan mengenakan terkait dengan ketentuan yang sudah mengatur di kepolisian yaitu Perkap Nomor 14 tahun 2011 yaitu tentang Kode Etik, kita akan menjerat Pasal 7 dan Pasal 11, itu secara internal. Secara pidana umum kita juga akan menjerat Pasal 348 Juncto 55 KUHP,” tegas Wakapolda Jatim. (Sumber : Humas Polri )

  • Kemenaker Terima Tuntutan Aksi Hipma Halteng Jabodetabek

    Kemenaker Terima Tuntutan Aksi Hipma Halteng Jabodetabek

    Melanesiatimes.com – Himpunan Pelajar Mahasiswa Halmahera Tengah Jabodetabek, mengelar aksi di depan gedung kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.Kav 51, RT.5/RW.4, Kuningan Tim. Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Massa menunut, Kementerian tenaga kerja harus menginisiasi Balai latihan kerja (BLK) untuk meningkatkan Keterampilan tenaga kerja lokal yang bekerja di Salah satu Proyek Strategis Nasional yaitu PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang sedang beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

    Dalam orasinya, Gadri (Kordinator aksi) menyampaikan level pekerjaan tenaga kerja lokal yang masih berada di standar kasar pekerjaan dalam perusahan, sejak 2018 perusahan itu berdiri. Hal lainnya juga, mangacu ke izin mempekerjakan Tenang Asing yang bekerja sampai dengan masa waktu tiga tahun dan bersifat transfer keahlian antara TKA dan TKL.

    “ minimnya monitoring Kementerian tenaga kerja dan Dinas Tenaga Kerja membuat tenaga kerja lokal harus menerima kenyataan sebagai tenaga kasar belaka. Kalau di lihat-lihat, etos kerja dari Tenaga kerja lokal begitu tinggi sisa saja dibuat pengayaaan untuk meningkatkan keterampilan kerjanya.makanya, harus ada Balai latihan khusus (BLK).” Ujarnya.

    Tidak lama berorasi, Pihak kemenaker meminta perkawinan masa aksi untuk audience dengan direktur lembaga pelatihan Kemenaker. Dalam audience tersebut, Direktur lembaga Pelatihan Kemenaker RI memaparkan bahwa Balai Latihan Khusus (BLK) hanya berlaku untuk satu Unit di Provinsi.

    “ Balai latihan khusus yang ada di Kota Ternate adalah punya Kemenaker, secara otomatis Maluku utara sudah ada BLK, hanya saja Pemerintah daerah ( halteng) boleh membuka workshop jarak jauh yang di bawah Balai latihan Khusus Kota Ternate. Di sofifi itu bukan BLK yang mandiri tetapi dia adalah Workshop jarak jauh.” Ujar direktur pelatihan Kemenaker.

    Pemerintah daerah, bersedia menyiapkan lahan, lalu mengajukan ke Kemenaker, setelah itu Kemenaker akan menyiapkan tenaga Instruktur berdasarkan bergam kebutuhan keterampilan tenaga kerja lokal sekaligus menyiapkan alat-alat dalam workshop jarak jauh itu.

    Pak Agung (direktur Lembaga Pelatihan Kemenaker RI) menawarkan opsi kepada perwakilan masa aksi untuk meningkatkan skill tenaga kerja lokal dalam skala periode jangka pendek dan panjang.

    “ Pertama, kalau Ade-Ade berkeinginan untuk dalam waktu cepat meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. maka,harus memproteksi kebutuhan karyawan yang akan diserap oleh PT IWIP tahun depan, apa saja yang dibutuhkan. kami,(Kemenaker) menyiapkan kelas kursus keterampilan berdasarkan kebutuhan dengan jumlah kouta untuk satu kelas maksimal 16 karyawan. Kedua, pemerintah Halmahera Tengah memfasilitasi lahan untuk di bangun workshop jarak jauh nanti Kemenaker menyiapkan alat-alat dan instruktur dan yang terakhir, bisa Shering anggaran antara kementrian dan pemerintah setempat untuk membangun BLK, melalui administrasi yang sudah ditentukan itu dalam jangka panjang.” Tutupnya.

  • Dirut PT. Prospek Energi Alam Dipaksa Penyidik Polres Jakpus Cairkan Uang Rekening Perusahaan, Ini Protes Keras Kuasa Hukum!!

    Dirut PT. Prospek Energi Alam Dipaksa Penyidik Polres Jakpus Cairkan Uang Rekening Perusahaan, Ini Protes Keras Kuasa Hukum!!

    Melanesiatimes.com – Kantor hukum Agung Marwito Puto dengan anggota terdiri dari Gusti Agung Abdul Hamid S.H., M.H., Astono Hadisaputra Gultom, SH. dan Mulkan Let-Let, S.H., C.I.A. kembali melayangkan protes dan keberatan atas jalannya proses hukum yang menjerat Johan Siwi.

    Johan Siwi sebelumnya ditetapkan jadi tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan Dalam Jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Polres Metro Jakarta Pusat sejak 20 November 2021 lalu.

    “Sejak awal dilaporkan klien kami sampai jadi tersangka pada 20 November kemarin, menurut kami selaku kuasa hukum terdapat banyak kejanggalan dan dugaan pelanggaran hukum acara dan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam KUHAP, peraturan kepala kepolisian RI, dan juga aturan-aturan lainnya,” kata Astono Hadisaputra Gultom, SH. kepada awak media melalui keterangan tertulisnya pada Senin (29/11/2021)

    Parahnya kata Astono, klien meraka (Johan Siwi) seringkali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan hingga ancaman kepada tersangka oleh Xu Gao Wan yang diketahui juga merupakan warga negara asing (WNA). Bahkan lanjut dia, Johan Siwi seringkali mendapat tekanan untuk bertemu orang suruhan Xu Gao Wan meski tidak berdampingan dengan kuasa hukum dari Johan Siwi.

    “Klien kami menyampaikan kepada kami bahwa ia di intervensi dan diancam oleh orang-orang suruhan Xu Gao Wan (WNA). Meskipun tidak mau diketemukan karena sedang tidak didampingi kuasa hukumnya, namun ia (Johan Siwi) tetap dipaksa oleh oknum anggota polisi yang bertugas sebagai penyidik atau pembantu penyidik untuk bertemu dengan klien kami,”ungkapnya

    “Bahkan bukan hanya 1 orang saja, melainkan menurut kesaksian klien kami banyak orang suruhan yang berbeda-beda dari Xu Gao Wan (WNA) untuk menekan dan memaksa klien kami memberikan sejumalah uang kepada Xu Gao Wan (WNA) dengan tujuan agar kasus yang sementara menjerat Johan Siwi untuk di tutup,”sambungnya lagi

    Tindakan itu diketahui tidak hanya cukup sekali, namun berulangkali dengan paksaan untuk segera dicairkan sejumlah uang yang ada di rekenin perusaan PT. Prospek Energi Alam dan PT. Hutan Merah Indokayu pada BANK UOB Indonesia paling lambat hari ini Senin 29 November 2021 dengan imbalan tersangka Johan Siwi dibebaskan.

    Karenanya, dalam surat protes keras dan keberatan yang dilayangkan Kantor hukum Agung Marwito Puto dengan anggota terdiri dari Gusti Agung Abdul Hamid S.H., M.H., Astono Hadisaputra Gultom, SH. dan Mulkan Let-Let, S.H., C.I.A. teratnggal 27 November 2021 menuntut agar polisi (Penyidik) yang menangani klien mereka untuk segera digantikan dan tidak terpengaruh oleh dan karena tekanan dari pihak manapun dan melanggar KHUAP, Peraturan Kapolri dan juga UU lainnya.

    “Iya tegas kami layangkan protes keras dan keberan agar Polisi dalam hal ini penyidik yang menangani masalah klien kami untuk segera digantikan. Karena kami menduga ada upaya yang tidak sewajarnya dan melanggar aturan dari perlakuan Polisi (Penyidik) ini yang juga kami duga turut melakukan aksi untuk menakan dan memaksa sesuai juga dengan instruksi dari Xu Gao Wan (WNA),” tegasnya

    Selaku kuasa hukum Johan Siwi menyatakan bahwa Polri sesuai dengan semangat presisi yang dijalankan kapolri saat ini, akan memberikan warna yang berbeda untuk mewujudkan hukum yang tegas dan berkeadilan.

    “Kami percaya bahwa dengan semangat Kapolri membenahi Polri dengan Motto Presisi, dan pernyataannya yang tegas memberikan sikap tegasnya mewujudkan hukum yang tegas dan berkeadilan ditengah masyarakat dan juga di dalam instansi Polri”tandasnya

    Berikut Protes Keras dan Keberatan:

    1. Bahwa sejak awal Laporan Polisi terhadap Klien Kami (Johan Siwi) sejak tanggal 18 November 2021 hingga didetapkan status Klien Kami dari Terlapor menjadi Tersangka pada tanggal 20 November 2021, menurut hemat Kami selaku Kuasa Hukum terdapat banyak keganjilan dan Dugaan Pelanggaran Hukum Acara dan Dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan/Perundang-Undangan lainnya.

    2. Bahwa fatalnya pada tanggal 26 November 2021, Kami (Gusti Agung Abdul Hamid, S.H., M.H. dan Mulkan Let-Let, S.H., C.L.A.) mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat dan bertemu Klien Kami. Kemudian Klien Kami menyampaikan kepada Kami bahwa Klien Kami merasa diintervensi dan diancam oleh orang-orang suruhan Sdr. Xu Gao Wan (Warga Negara Asing) sekalipun Klien Kami tidak ingin bertemu orang suruhan Sdr. Xu Gao Wan apabila tidak didamping oleh kami sebagai Penasehat hukumnya namun tetap dipaksakan oleh Anggota Polisi yang bertugas selaku Penyidik/Pembantu Penyidik untuk bertemu dengan Klien Kami. Bahkan bukan hanya 1 orang, akan tetapi Klien Kami didatangi beberapa kali oleh orang suruhan Sdr. Xu Gao Wan yang berbeda-beda untuk menekan Klien Kami dan memaksa Klien Kami untuk memberikan sejumlah Uang kepada Sdr. Xu Gao Wan (Warga Negara Asing) agar masalah ini ditutup.

    3. Bahkan Klien Kami menyampaikan kepada Kami, sekiranya sekitar tanggal 25 November 2021 Pukul 21.00 WIB di Polres Metro Jakarta Pusat Klien Kami kembali didatangani oleh Sdr. Xu Gao Wan dan penerjemahnya serta Klien Kami dipaksa untuk segera mencairkan uang yang ada di Rekening PT. Prospek Energi Alam dan PT. Hutan Merah Indokayu pada PT. BANK UOB INDONESIA paling lambat hari Senin, tanggal 29 November 2021 dan menyerahkan kepada Sdr. Xu Gao Wan agar Klien Kami dibebaskan.

    4. Bahwa menurut keterangan klien kami jika Klien Kami tidak menyerahkan uang dimaksud, maka Sdr. Xu Gao Wan akan memerintahkan Polisi (Penyidik) yang menangani Perkara A Quo untuk mengambil secara paksa dan tetap memenjarakan Klien Kami selamanya.

    5. Bahwa selain itu pada tanggal 22 November 2021 pada saat dilakukan BAP tambahan klien kami juga memberikan informasi kepada kami selaku kuasa hukum, bahwa penyidik secara diam-diam tanpa didampingi Kuasa Hukum meminta klien kami menandatangani Surat Kuasa akses Rekening bank milik klien kami, dan atas hal tersebut telah juga kami sampaikan protes dan atas surat kuasa tersebut klien kami telah menariknya Kembali, akan tetapi sangat disayangkan penyidik Kembali melakukan manuver-manuver yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

    6. Bahwa sangat disayangkan seorang Penyidik yang harusnya Menegakkan Hukum secara Profesional tanpa berpihak kepada siapapun ataupun pihak manapun. Ironinya berdasarkan penjelasan Klien Kami memperkuat dugaan Kami bahwa Proses Hukum dalam Perkara A Quo diduga tidak professional atau patut diduga Penyidik berdiri atas kepentingan Pelapor.

    7. Bahwa Kami selaku Kuasa Hukum Johan Siwi (Tersangka), Kami meminta kepada Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat cq. Kasat Reskrim Polres Resort Metro Jakarta Pusat cq. Kepala Unit Krimsus cq. Penyidik dan Pembantu Penyidik yang menangani Perkara A Qua agar bertindak secara professional dan tidak terpengaruh atas tekanan/atensi dari Pihak Lain (jika ada) ataupun tekanan/atensi dari Sdr. Xu Gao Wan (jika ada).

    8. Bahwa kami percaya dengan semangat Kapolri membenahi Polri dengan Motto Polri yakni “PRESISI” (Prediktif, Responsibilitas dan Transparasi Berkeadilan) dan juga Pernyataan yang tegas dari Kapolri terkait oknum di tubuh Polri, yakni “Kalau Tak Mampu Bersihkan ekor, Maka Kepalanya Saya Potong”

  • Besok Buruh Kepung Balaikota, Gubernur DKI Harus Revisi UMP 2022 Paska Keputusan MK

    Besok Buruh Kepung Balaikota, Gubernur DKI Harus Revisi UMP 2022 Paska Keputusan MK

    Siaran Pers Perda KSPI DKI : 29 November 2021 Kepung Balaikota, Gubernur DKI Harus Revisi UMP 2022 Paska Keputusan MK.

    Melanesiatimes.com – Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta, Winarso mendesak gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mencabut Surat Keputusan (SK) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022, dan dilakukan revisi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

    Tuntutan tersebut merespon terbitnya putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sehingga, pemerintah dengan DPR dituntut melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

    Atas keputusan MK ini, seluruh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah Republik Indonesia wajib mencabut SK perihal UMP (2022) termasuk gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan harus berani mencabut SK terkait UMP 2022.

    Selain pencabutan SK UMP tahun depan, KSPI DKI Jakarta juga mendesak kepada gubernur Anies Baswedan agar mengembalikan formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 mengacu berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

    KSPI DKI Jakarta akan kembali turun ke jalan dengan massa aksi besar-besaran mengepung balaikota Jakarta pada hari Senin, 29 November 2021 untuk meminta kepada pemerintah provinsi DKI, gubernur Anies Baswedan agar mencabut SK penetapkan UMP 2022, melakukan revisi dengan kembali mengacu kepada UU Nomor 13 tahun 2003 dan PP nomor 78 tahun 2015. KSPI akan memaksimalkan aksi massa sampai dengan gubernur memenuhi tuntutan mereka terkait UMP DKI Jakarta tahun 2022 tanpa Omnibus Law yang sudah dinyatakan Inkonsitusional oleh MK.

    KSPI DKI memberikan apresiasi kepada MK atas putusan tersebut, putusan yang dikeluarkan MK sesuai dengan kehendak buruh yang menolak keras penerapan UU Cipta Kerja klaster sektor Ketenagakerjaan yang dinilai tidak ramah terhadap kaum buruh.

    Ketua Perda KSPI DKI Jakarta
    Winarso

  • Hadir di Forum Internasional, Puan Maharani Ungkapkan Kesetaraan Gender Dalam Penyusunan Legislasi

    Hadir di Forum Internasional, Puan Maharani Ungkapkan Kesetaraan Gender Dalam Penyusunan Legislasi

    Melanesiatimes.com – Dalam IPU ke-143 di Madrid, Puan Bicara RI Berpijak Pada Kesetaraan Gender dalam Penyusunan Legislasi.

    Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Indonesia menyadari pentingnya reformasi hukum yang responsif gender dalam Inter Parliamentary Union (IPU) ke-143 yang diselenggarakan di Madrid, Spanyol. Ia mengatakan, hal tersebut sebagai upaya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan nasional.

    “Indonesia juga telah melakukan review terhadap legislasi nasional untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan pengarusutamaan gender,” kata Puan.

    Hal tersebut disampaikan pada forum anggota parlemen perempuan dalam IPU General Assembly ke-143 yang bertempat di IFEMA Palacio Municipal, Jumat (26/11/2021). Pada panel diskusi bertajuk Strategies for gender-responsive law making: its benefits and related challenges, Puan mengatakan kajian yang dilakukan Indonesia itu menciptakan landasan yang kuat untuk mengurangi diskriminasi dan memenuhi hak-hak perempuan.

    “Kami telah memasukkan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan lokal,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    Puan juga mengungkap, DPR RI memiliki forum Kaukus Parlemen Perempuan yang terus bekerja untuk mencapai lembaga yang berpihak pada kesetaraan gender dan representatif terhadap perempuan. Ia menegaskan, Indonesia menjamin perempuan memiliki hak yang sama dalam politik.

    “Hak perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik dan partai politik dijamin oleh undang-undang tentang pemilu dan partai politik,” tegas Puan.

    Menurutnya, reformasi hukum yang responsif gender memberikan manfaat dalam bentuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi perempuan. Setidaknya, kata Puan, hal itu-lah yang terjadi di Indonesia.

    “Manfaat lainnya adalah penguatan proses dan kapasitas kelembagaan lewat pengarusutamaan gender di semua sektor pada semua tingkatan mulai dari nasional, provinsi, kabupaten hingga desa,” sebutnya.

    Selain itu, reformasi hukum yang responsif gender disebut dapat meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Tentunya, ditambahkan Puan, termasuk perlindungan perempuan dari perdagangan orang dan pernikahan dini.

    “Selama tahun-tahun awal pengarusutamaan gender di Indonesia, kita dihadapkan pada tantangan sulitnya menerjemahkan pengertian gender,” ungkapnya.

    Puan menyebut, tantangan itu membuat upaya pengarusutamaan gender masih terfokus secara sempit pada peningkatan partisipasi perempuan daripada fokus secara luas pada isu hak asasi manusia dan pemberdayaan.

    “Namun saya percaya bahwa pelibatan penuh perempuan dalam program pembangunan nasional bukan hanya sebagai kebijakan afirmatif, tetapi tindakan berani untuk menghormati harkat dan martabat manusia,” tegas Puan.

    Dalam IPU General Assembly di Madrid, Puan juga akan menjadi pembicara di beberapa sesi. Selain dalam forum parlemen perempuan, ia akan menyampaikan pidato pada sesi General Debate dengan tema Contemporary Challenges to Democracy: Overcoming division and building community.

    Cucu Proklamator RI Bung Karno itu pun akan mengisi sesi Governing Council untuk menyampaikan hasil sidang The First Global Conference on Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah diselengarakan secara virtual di Jakarta pada tanggal 28-30 September 2021. Selanjutnya, Puan akan berpidato pada closing session forum Sidang Umum IPU ke-143 Madrid sekaligus menyampaikan undangan kepada seluruh Parlemen negara-negara anggota IPU untuk hadir dalam Sidang IPU ke-144 yang akan diselenggarakan di Indonesia bulan Maret 2022.

    Di sela-sela forum parlemen internasional ini, Puan juga akan mengadakan beberapa bilateral meeting. Di antaranya dengan Ketua Parlemen Spanyol, Presiden IPU, dan Sekretaris Jenderal UN WTO.

  • Inilah Hasil Diskusi Youth Discussion Forum (YDF) – Kenapa Harus Ganjar Pranowo?

    Inilah Hasil Diskusi Youth Discussion Forum (YDF) – Kenapa Harus Ganjar Pranowo?

    Melanesiatimes.com – Youth Discussion Forum (YDF) hari ini menggelar diskusi dengan Tema “Kenapa Harus Ganjar?” sekaligus Launching Youth Discussion Forum (YDF) Terkait Diskusi Capres dan Cawapres 2024-2029 mendatang.

    Diskusi Tersebut dipandu lansung oleh Mas Ahmad sebagai moderator dengan menghadirkan beberapa pengulas dari Youth Discussion Forum (YDF) diantaranya, BUNG REY (Koordinator Nusa Ina Connection), IMF (Creator YouTube Ruang Bicara) dan Irfandi Creator (Swaraumat.com). Diskusi dumulai sekitar pukul 18.40 WIB dan berlangsung secara daring pada Jumat (26/11/2021).

    Dalam kesempatan ketiga pengulas menyampaikan bahwa, Bapak Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) merupakan sosok/ publik figur yang menjadi cerminan bagi provinsia lainnya yang ada di indonesia.

    Pak ganjar ini kita lihat dia hadir dengan cara – caranya yang milenial, maka sudah sepatutunya kita sebagai pemuda atau milenial sudah sepatutnya kita memilihnya.

    Kita harus melihat potensi yang ada di pak ganjar, biar membangun indonesia kedepannya lebih baik. Ujar, Irfandi

    “Ketika BUNG KARNO butuh sepuluh pemuda, maka di jaman milenial kita butuh 34 untuk melakukan kampanye lewat forum – forum diskusi seputar kebijakan Pak Ganjar Pranowo”

    Selain itu kata Irfandi, sebagai anak muda kita terus kawal demokrasi jangan sampai kita golpot kalaupun nantinya pak ganjar tidak di jadikan sebagai capres maka kita nantinya melihat siapa yang paling layak maka di situlah kita berlabu.

    Dalam kesempatan yang sama IMF mengatakan bahwasanya, hari ini kita ketahui dari treak rekord Gubernur Jawa Tengah, bagaimana karakteristik kepemimpinan yang ada di Ganjar Pranowo, sangat luar biasa, pak Ganjar sangat merakyat dalam semua level masyarakat.

    Ganjar Pranowo masih muda, salah satu tokoh politik nasional, pikirannya yang fisioner dan lebih muda, kita anak muda pastinya memilih yang muda bukan berarti yang tua kita tidak memilih. Tuturnya

    “Sosok seperti pak ganjar adalah salah satu – satunya harta yang kita miliki bangsa ini.”

    Kami mengharapkan dukungan bersama “mari kita sama – sama mendorong pak Ganjar jadi orang nomor satu sebagai capres 2024.”

    Banyak hal positif atau kelebihan yang di miliki oleh pak Ganjar bukan berarti tokoh publik yang lain tidak, tapi kita lihat karakteristik kepemimpinan yang di miliki pak Ganjar tidak ada pada publik figur lainnya.

    Terakhir adalah ulasan BUNG REY, mengatakan, momentum launching forum diskusi pemuda ini udah mengevaluasi program pak Ganjar dan memaksakan pak Ganjar untuk maju sebagai Calon Presiden 2024 – 2029. Karena bagi kami Pak Ganjar adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan program Pak Jokowi.

    Bukan Anies, bukan pula Ridwan Kamil, Ketua DPR RI, sebagai contoh kita lihat Ridwan Kamil ini tidak mampu urus provinsinya lihat saja kampung arab di bogor yang sebagai tempat prostitusi terbesar di bogor itu aja tidak mampu mengurusnya. Tuturnya

    “Sebagai gubernur harus perhatikan budaya dan adat istiadat, ingat bahwa, budaya bangsa ndonesia tidak seperti Timur Tengah atau Eropa”

    Hebatnya Pak Ganjar Pranowo, belia tidak memasang spanduk di mana – mana untuk promosi, kalau pasangan spanduk itu namanya ngarap dukungan masyarakat.

    “Yang benar itu rakyat yang mendorong, itu baru benar bukan partai, kalau partai itu rekomendasi saja. Jadi pemimpin harus di paksakan oleh rakyat, bukan sebaliknya.”

    Kalau bicara soal Anies, “hanya bikin sensasi, kita lihat gerakannya sudah seperti presiden, waktu Anies terpilih sebagi gubernur, kalau tidak salah, “Anies katakan bahwa, dirinya tidak memikirkan presiden, tapi fokus ke jakarta, nyatanya ucapannya tidak sesuai dengan faktanya.”

    Lalu pertanyaan nya, kenapa harus pak Pranowo, karena dia (Ganjar) adalah tokoh yang di terima di semua kalangan, lihat aja di kanal merdsosnya, salah satu contoh ketika Ia (Ganjar) ke Papua, pejabat lainnya datang ke sana sambutannya tidak seperti Pak Ganjar Pranowo.

    Soal komunikasi politik, adat dan budaya bagi kami pak Ganjar Pranowo, praktek nya sangat luar biasa. Apalagi Pak Ganjar Pranowo juga memiliki semangat yang sangat tinggi terutama apresiasinya terhadap kalangan muda. Keren sekali.

    Terakhir BUNG REY katakan, “berikut kami terus diskusi mencari sosok siapa yang layak bergandeng bersama pak Ganjar, itu kedepannya setelah kami diskusikan dan evaluasi agar layak atau tidaknya.” Tutupnya