Melanesia Times

Blog

  • Muksin, Aksi PJ Ketum Abdul Muis Yang Disuarakan Bukan Saja Soal PPKM Level 4

    MELANESIATIMES.COM – HMI Versi PJ Ketua Umum Abdul Muis berencana menggelar aksi serentak SeNusantara Mulai dari tanggal 6, 13 Agustus dan ujungnya pada 16 agustus. Aksi tersebut pun menuai pro dan kontra.

    Muksin Mahu, kader HMI Jakarta Raya pun membuka suara terkait rencana aksi tersebut. Intruksi dari kakanda muis sudah tersebar luas senusantara ya mau tidak mau kita sama – sama gerak, karena saya melihat semua kader – kader HMI merasa resah terkait dengan situasi dan kondisi saat ini, apalagi masalah terkait dengan covid.19 yang tidak mampu diselesaikan dan dituntasakan jadi wajar kami turun aksi. Ujar Muksin Saat dihubungi via telepon. Kamis (5/Agustus/2021).

    Muksin menambahkan, mereka bukan saja menyampaikan aspirasi terkait masalah Covid.19 dan PPKM level 4, tetapi banyak persoalan yang nantinya di sampaikan kepada publik pada aksi mereka nantinya.

    “Bahkan beberapa persoalan kami ungkit juga bukan saja persoalan PPKM saja banyak sekali yang kami persoalkan di antaranya masalah omnibuslaw, HAM, penggusuran yang terjadi dimana – mana, bahkan kami menyuarakan terkait dengan salah satu teman kami kader HMI cabang ambon yang masih di tahan di polda maluku.” Tegas Kader HMI Jakarta Raya Tersebut.

    Kader HMI yang juga aktif di BEM NUSANTARA itu pun menyentil terkait sikap Ketua Umum PB HMI Hasil Kongres Surabaya Raihan Aritama yang Pro kepada pemerintahan saat ini.

    “Terkait aksi besok yang disinggung oleh siapapun termasuk Ketua Umum Raihan Aritama saya kader HMI Jakarta Raya perlu saya tegaskan ini terkait dengan persoalan yang tidak mampu diselesaikan Rezim, dan apa yang di lakukan oleh Raihan yang mendukung pemerintah perlu Saudara Raihan Tahu bahwa HMI bukan milik satu kelompok tertentu tapi HMI ini milik kader seNusantara dari sabang sampai merauke. Papar Muksin.

    “Masalah kami ditahan atau tidak saat kami melakukan aksi yang pastinya kami aksi dengan damai, tertib, dengan mematuhi protokol kesehatan.” Paparnya.

  • Gagap Pandemi, Prestasi Pendidikan Turun Trastis

    Gagap Karna Pandemi Covid 19 ” Tingkat Prestasi Pendidikan Indonesia Turun Hingga 40% Dibanding Negara Asean Lainya.”

    Penulis : Ali Akbar Rumoma

    Prestasi Pendidikan di Indonesia kurang diperbincangkan hingga Nilai Kumulatif Pendidikan Pada akhirnya Turun drastis dibandingkan Prestasi Pendidikan Sebelumnya.

    Pemerintah Harusnya lebih serius mengambil Langkah Inovatif menyimpulkan Persoalan Tingkat Prestasi Pendidikan di Indonesia Dimasa Pandemi Covid 19.

    Pandemi Covid 19 bukan saja menyerang Kesehatan Dan fisik Individu Manusia, Namun Pandemi Covid 19 juga menyerang Psikologi Jiwa Pelajar dan Mahasiswa Hingga Kurangnya minat Profetik Belajar lebih Baik.

    Sebagai Kader HMI, Saya menilai Pemerintah Indonesia Terlalu Memporsir Tenaga dan Pikirannya Hanya semata-mata Pada satu titik Kumulatif Saja dimasa Pandemi ini, hingga Mengabaikan Perkembangan Pendidikan.

    Salah Satu Kelemahan yang tidak bisa diselesaikan Oleh Menteri Pendidikan Nasional yakni Kurangnya Metode Belajar yang belum dipersiapkan semaksimal mungkin hingga Pemaksaan Pun terjadi Pada Anak Usia Dini masih di bangku SD Dipaksakan Menggunakan pendidikan Melalui Zoom Maupun Googelmeting.

    Pemerintah Seharusnya Memfungsikan Organisasi Mahasiswa Dan Pemuda seperti HMI, PMII, GMNI, IMM, PEMKRI, dan yang lainnya untuk ikut serta membantu dalam Menyelesaikan Situasi Pendidikan dimasa Pandemi Covid 19.

    Agar Menimalisir tingkat Prestasi Pendidikan dimasa Pandemi Covid 19, Maka Sekiranya Trobosan Yang Lebih efektif dan Efesien adalah “Mendikbud” seharusnya Mengajak Mahasiswa ikut serta dalam Menghijawantahkan Tri Darma Perguruan Tingginya Di Masa Sulit Seperti ini.

    Untuk tidak adanya Kelemahan diposisi Pendidikan Di Indonesia, Maka Sekiranya Pendidikan Harus dibincangkan supaya Pandemi Covid 19 tidak Mempengaruhi Secar Drastis Pendidikan di Indonesia itu sendiri.

  • Kecemasan Publik dan Kebijakan Lanjutan PPKM Level 4

    Melanesiatimes.com – Presiden Jokowi resmi mengumumkan kembali perpanjangan PPKM Level 4, mulai dari 3 Agustus sampai tanggal 9 mendatang. tentu, kebijakan pemerintah tersebut, tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari publik.

    Aktivis HMI, Dody U Tomagola mengatakan, Pemerintah Jangan memandang solusi PPKM hanya sebagai satu-satunya alternatif untuk menyelesaikan problem covid-19. lebih dari itu, urusan perut dan dapur rakyat harus menjadi acuan utama dalam keputusan perpanjangan PPKM yang sudah hampir berjilid-jilid dilangsungkan.

    “ Penerapan PPKM sendiri sudah berlangsung hampir sebulan, namun upaya dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui bantuan sosial dan lainnya belum benar-benar terasa. Malah yang bermunculan adalah maraknya program vaksinasi yang terkesan “ditekan” target pencapaiannya oleh pemerintah.” Kata Dody, Wasekjend Bidang Pembangunan demokrasi politik dan Pemerintahan PB HMI.

    Lanjut Dody, kalau dilihat dari penerapan kebijakan PPKM ini yang paling dominan menjadi target pemerintah adalah upaya suksesi vaksinasi.

    Sehingga, pemerintah luput untuk memverifikasi urgensi persoalan yang berada di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh pandemi covid-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun”

    fakta utamanya, adalah meluasnya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ini fakta yang tidak bisa dibantahkan.

    “ Hal ini yang semestinya, menjadi pokok perhatian utama pemerintah. Sehingga, kebijakan lanjutan pemerintah harus memastikan kesejateraan rakyat ditengah-tengah gempuran pandemi Covid-19 yang menggerus pendapatan Ekonomi rakyat.“ Tegasnya.

  • Lembaga Pendidikan Muhammadiyah, Apresiasi, Program Bakti Kohati PB HMI Untuk Negeri

    Lembaga Pendidikan Muhammadiyah, Apresiasi, Program Bakti Kohati PB HMI Untuk Negeri

    Melanesiatimes.com – Pengurus Besar Korps HMI-Wati (KOHATI PB HMI) menggelar vaksinasi dengan sasaran 1000 orang target tervaksinasi. Bekerjasama dengan Polri Peduli, acara digelar di SMP Muhammadiyah 31 Rawamangun, Jakarta Timur.

    Hal tersebut dilakukan mengingat semakin tingginya kasus covid-19 di Indonesia di pertengahan tahun 2021 ini. Selain itu, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terus di perpanjang sehingga berpengaruh terhadap berbagai sektor. Maka, untuk menangani kasus tersebut pemerintah telah menggalangkan program vaksinasi secara masif namun belum menyasar ke semua elemen masyarakat terkhususnya remaja.

    Kohati PB HMI memandang bahwa semakin meresahkannya kasus-kasus covid-19 yang melanda Indonesia dipandang perlu untuk ikut andil menjadi bagian dari pihak yang terlibat mendukung program vaksinasi demi mempercepat normalisasi kehidupan kembali. Ujar, Umiroh Fauziah (Ketua umum KOHATI PB HMI), dalam rilis yang diterima, Sabtu, (31 Juli 2021).

    Lebih lanjut, Umiroh Fauziah (Ketua umum KOHATI PB HMI) dalam rilisnya mengatakan bahwasanya, pandemi covid-19 merupakan duka bagi semua orang yang berdampak terhadap semua aspek kehidupan. Musibah ini berpengaruh buruk terhadap kesehatan, krisis ekonomi dan pertaruhan masa depan generasi muda pasca pandemi dan juga krisis solidaritas.

    “Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia dan generasi milenial untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 6M dan mari pastikan diri kita sudah Vaksinasi untuk mencegah penyebaran covid-19 di negeri ini”, tambahnya.

    Selain itu, Rudin selaku Kepala Sekolah menerima dengan terbuka program vaksinasi dilaksanakan di wilayah tanggungjawabnya dengan bertujuan agar sasaran prioritas vaksinasi ini menyasar kepada siswa-siswinya di SMP Muhammadiyah 31 Rawamangun, Jakarta Timur. “Mewakili pihak sekolah, saya sangat mendukung program vaksinasi ini dengan bertujuan untuk penanganan percepatan covid-19. Semoga masalah ini cepat teratasi dan anak-anak bisa kembali ke sekolah secara tatap muka”, Imbuhnya.

    Sedangkan Bapak Jumadi dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri mengapresiasi inisiasi Kohati PB HMI dalam menyelenggarakan program vaksinasi dengan menggandeng pihaknya. “Program ini merupakan bentuk akselerasi secara masif dalam rangka mendukung pemerintah untuk menekan angka kasus covid‐19 serta penyebarannya”, ujar pak Jumadi.

    Hadir pula anggota DPR RI Komisi II Zulfikar Arse Sadikin untuk memberikan dukungan terhadap anak-anak muda dari Kohati PB HMI yang bergerak melaksanakan vaksinasi massal.

    “Saya turut memantau proses vaksinasi yang diselenggarakan oleh Kohati PB sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Program ini sebagai bentuk kontribusinya adik-adik Kohati PB HMI bagi pengabdian terhadap masyarakat, dan saya sangat mendukung gerakan ini”. Proses acara berlangsung sehari dengan lancar atas dukungan PB HMI, LKMI PB HMI dan HMI Peduli.

    Koordinator kegiatan “Bakti KOHATI untuk Negeri” Octy Avriani Negara menjelaskan bahwa masyarakat disekitar SMP Muhammadiyah 31 sangat berantusias terhadap kegiatan Vaksinasi massal, terbukti sejak pukul 05.00 Pagi masyarakat sudah berdatangan ke SMP Muhammadiyah 31. Adapun peserta vaksin sebagai berikut :

    Pendaftar 875 orang, Tervaksin 788 orang, Tidak Tervaksin 3 orang, Vaksinasi kedua 4 orang. Setelah di Vaksin masing-masing peserta mendapatkan paket sembako dan goodie bag. Terakhir Mewakili kepanitiaan saya mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak sekolah, Mabes POLRI, kapolres jakarta timur, dan kapolsek jakarta timur yang telah membantu menyukseskan kegiatan ini.

  • Propaganda Radikalisme Harus Dilawan dengan Propaganda Cinta Kasih

    Propaganda Radikalisme Harus Dilawan dengan Propaganda Cinta Kasih

    Melanesiatimes.com – Di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, tak dipungkiri bahwa penyebaran informasi terjadi begitu pesat. Dan kondisi inilah yang membuat banyak milenial merapat, karena merasa segala kebutuhannya dipermudah.

    Bagaimana tidak, ketika tidak mengerti tentang suatu istilah saja misalnya, tinggal ketik di mesin pencari, jawabannya langsung di dapat. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok radikal, untuk menyusupkan propaganda radikalisme dalam setiap postingan, meme, video, atau apapun yang diunggah melalui media sosial.

    Sadar atau tidak, segala postingan tersebut merupakan bagian dari propaganda radikalisme yang disebarkan oleh kelompok radikal. Dan bagi orang yang tidak membekali dirinya dengan literasi media, yang tidak membekali dengan informasi yang benar dan pemahaman agama yang benar, tentu mereka akan mudah terprovokasi.

    Karena di era kemajuan seperti sekarang ini, kita harus benar-benar bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang tidak. Mana yang hoaks mana yang valid.

    Mari kita introspeksi. Indonesia adalah negara yang berbudaya. Negara yang sangat menghargai keragaman, toleransi, masyarakatnya ramah dan saling tolong menolong antar sesama. Jika ada sebagian orang yang merasa bagian dari mayoritas dan bisa berbuat semaunya, sepertinya mereka harus kembali merenungkan tentang Indonesia. Karena tidak ada tradisi masyarakat Indonesia yang menganjurkan untuk saling membenci.

    Ketika ada perbedaan pendapat ataupun perselisihan, masing-masing suku mempunyai tradisi untuk mendapatkan win-win solusi. Cara seperti itulah yang kemudian sering kita dengar dengan istilah musyawarah.

    Mari kita kikis segala bibit kebencian yang mungkin masih ada dalam diri. Memelihara kebencian tidak ada untungnya buat diri dan masyarakat sekitar, apalagi bangsa ini.

    Kebencian hanya akan bisa menghancurkan segala yang ada. Kebencian yang tak terkendali bisa membuat keramahan menjadi amarah yang tak terkendali. Kebencian yang tak terkendali juga bisa memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat. Sementara sebagai masyarakat sosial, kita dituntut untuk tetap bisa hidup berdampingan antar sesama.

    Kebencian inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok radikal, untuk dijadikan pelaku-pelaku teror. Para pelaku teror, umumnya sudah terpapar propaganda radikalisme. Para pelaku teror umumnya merasa paling benar sendiri, dan menilai orang lain sebagai pihak yang salah. Akibatnya, tidak ada diskusi, tidak interaksi, dan yang ada adalah persekusi.

    Pihak yang salah selalu dianggap sebagai pihak yang sesat. Propaganda ini jelas salah. Kebencian tidak boleh dihadapi dengan kebencian. Kebencian harus dihadapi cinta kasih. Seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Gunakan media sosial sebagai media untuk menyebarkan pesan damai, pesan kesejukan dan kesan kemanusiaan. Islam dan semua agama yang ada di negeri ini selalu mengajarkan cinta kasih antar sesama.

    Penulis : Umat Wala (Aktivis HMI Cabang Ciputat)

  • Pemukulan Warga Papua Jangan Lihat Sebatas Video Berdurasi 1 Menit 20 Detik Saja

    Melanesiatimes.com – Kasus pemukulan terhadap warga Papua Melanesia jangan di lihat hanya sebatas video 1 menit 20 detik dengan viralnya berbagai gambar di platfom media sosial.

    Tapi harus di analisis dari berbagai sisi, karena ini bukan peristiwa pertama kali di Bumi Melanesia itu.

    Peristiwa semacam ini sudah sering terjadi di kawasan melanesia, jadi tidak mungkin ini peristiwa biasa. Ujar, Abdullah Kelrey, Melanesia Observer, Rabu, (28/07/2021).

    Masyarakat kawasan melanesia dan indonesia pada unumnya harus melihat ini lebih dalam dan teliti. “Jangan hanya sebatas pemukulan biasa dengan durasi pendek saja”.

    Lebih lanjut Kelrey menegaskan bahwa, dirinya dan kawan – kawan asal kawasan melanesia akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

    Warga Melanesia silahkan maafkan mereka tapi perbuatan mereka jangan ujuk – ujuk dibiarkan lewat seperti story Whatsapp Messenger saja. Ujarnya

    Kelrey juga berharap penegak hukum seperti KomnasHAM jangan duduk diam melihat hal ini. Kalau pimpinan dari oknum kedua anggota TNI AU itu minta maaf adalah prosesi biasa alias wajar – wajar saja.

    Untuk mengawal peristiwa tersebut, maka Melanesia Observer melakukan diskusi virtual dengan tema : “Kasus Pemukulan Warga Papua Melanesia Jangan Dilihat Sebatas Durasi Video 1 Menit 10 Detik Saja”. Untuk agenda selengkapnya akan menyusul dalam bentuk flayer.

    #Sabar #TungguUndanganDiskusi

  • Melanesian Clan Kutuk Keras Tindakan Dua Oknum Anggota POM TNI AU Terhadap Warga Papua

    Melanesiatimes.com – Ketua Umum Melanesian Clan Kevin Rouw dan Sekertaris Umum Fauzan Rahawarin mengutuk keras atas kejadian tindakan represif tanpa mengedepankan prinsip humanis yang di lakukan 2 oknum anggota polisi militer TNI AU di wilayah Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

    Dalam video berdurasi 1 menit 20 detik yang sempat viral di berbagai media sosial itu, terlihat dua anggota berseragam TNI POM AU sedang mengamankan seorang pria, kemudian salah satu personel menginjak kepala pria tersebut dengan menggunakan sepatu lars.

    Melalui Ketua Umum Melanesian Clan, Kevin Rouw mengatakan apapun tindakan yang di lakukan oleh korban namun sebagai aparat negara yang sifatnya menaungi dan melindungi masyarakat harus tetap mengedepankan prinsip humanis dalam melakukan tindakan kepada masyarakat sipil.

    “Tidak di benarkan segala bentuk tindakan yang sifatnya keras hingga sampai menginjak kepala korban dengan posisi korban sedang terbaring di atas trotoar jalan, mengingat pada saat itu korban pun tidak melakukan respon yang membahayakan kedua oknum aparat tersebut,” ungkap Kevin Rouw kepada wartawan saat dikonfirmasi, Rabu (28/7/2021).

    Menurut Kevin (sapaan akrabnya), Kedepan di era globalisasi seperti saat ini kejadian serupa tidak boleh terjadi kembali di bumi ibu pertiwi.

    Dikesempatan yang sama, melalui Sekretaris Umum Fauzan Rahawarin sampaikan juga mengingat saat ini di tanah papua pun perlu penanganan treatment khusus yang mengedepankan prinsip humanis dalam menyelesaikan masalah dalam lingkup sosial masyarakat.

    “Sehingga kondisi keamanan tetap kondusif dan tidak ada cela jika ada oknum lain yang ingin memanfaatkan isu-isu untuk memprovokasi stabilitas keamanan di tanah papua,” pungkas Fauzan.

    Fauzan (yang akrab disapa) juga memberikan apresiasi kepada Bapak Panglima TNI dan Bapak Kasat Angkatan Udara atas respon cepatnya dalam menyikapi terjadinya tindakan tersebut.

    “Selanjutnya kami berharap agar kedua oknum tersebut dapat di tindak tegas sesuai dengan aturan undang-undang hukum militer yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia dengan tetap mengedepankan asas persamaan di hadapan hukum,” tutup Fauzan.

  • Jokowi Diminta Copot Tito, Jika Tak Bisa Tertibkan Kepala Daerah Atasi Pandemi

    Melanesiatimes.com – Selama Pandemi COVID-19 Presiden Jokowi selalu menjadi kambing hitam dan selalu disalahkan. Akhirnya FBI angkat suara perihal kebijakan pemerintah pusat yang kembali menerapkan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau sering disebut PPKM hingga 2 Agustus mendatang.

    Abdullah Kelrey menyatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait Pandemi COVID-19 seringkali diabaikan oleh pemerintah daerah baik di tingkat pemerintah provinsi hinggta kabupaten/kota.

    Hingga kini menjadi persoalan krusial adalah presiden yang selalu menjadi kambing hitam dalam kebijakan tersebut. Akhirnya, masyarakat yang kena dampak baik di provinsi dan kabupaten/kota Presiden Jokowi yang selalu menjadi sasaran netizen. Padahal kata dia, anggaran sudah dikucurkan lewat Kementerian Keuangan dan kementerian terkait di seluruh Indonesia.

    “Kalau begini kan kasihan pak presien Jokowi, kok semua di bebankan ke beliau, lantas dimana kinerja pembantu presiden (Menteri). Bebalkan kepala daerah dan netizen yang tidak mengerti itu bukan salah presiden, tapi salah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Johnny Gerard Plate) dan Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri)”kata Koordinator FBI, Abdullah Kelrey dalam rilis yang diterima media, Senin, (26/07/2021) siang.

    Bung Rey (sapaan akrabnya) menjelaskan bahwa adanya Netizen yang tidak paham, dikarenakan kurangnya edukasi informasi lewat media sosial yang disampaikan oleh Kementrian Infokom RI.

    “Iya kan harusnya Menteri Infokom menyampaikan dengan jelas lewat media elektronik yang ada terkait dengan tugas dan tanggung jawab kepala daerah dan distribusi anggaran yang sudah dikucurkan dari pusat. Hal ini agar masyarakat bisa mengerti, terutama Netizen Buram (gagal paham) itu..!!,”tegas Kelrey

    Selain itu, lebih tegas lagi ia mengatakan bahwa dilihat dari berbagai platform media, kepala daerah seolah-olah cuci tangan. Padahal, lanjut dia, banyak rakyatnya yang kena dampak. “Ketika sudah begitu, yang disalahkan kok Presiden Jokowi. Aneh Bin Ajaib..!!,”ungkapnya

    Terakhir ia menegaskan bahwa, kalau kepala daerah seperti disampaikan diatas, yang disalahkan bukan Jokowi, akan tetapi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Karena menurutnya, semua kepala daerah dibawah koordinasi Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian).

    “Pak Tito harusnya tegur dong kepala daerah yang bebal dan seolah tidak berdosa. Jadi tugas Tito Karnavian harus tertibkan kepala daerah yang bebal dan dan seolah cuci tangan itu. Kalau pak Tito tidak bisa tegur, maka kami sarankan Pak Jokowi tertibkan saja Mendagri (Tito Karnavian) atau lebih-lebih lagi yaa di cocpot..!!,”tutup dia

  • Bantu Pemerintah Tekan Laju Penyebaran COVID-19, Mahasiswa UIC Jakarta Gelar Vaksin Gratis

    Melanesiatimes.com – Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun (UIC) hari ini melakukan Gerakan Vaksinasi secara gratis kepada masyarakat di area kampus UIC Rawamangun Jakarta Timur.

    Panitia Pelaksana, Ibrahim Yusuf Fatsey menjelaskan adanya vaksinasi gratis yang dilakukan merupakan hal yang penting agar membantu pemerintah dan negara dalam menekan angka COVID-19 di Indonesia serta untuk mewujudkan Indonesia Sehat dan Indonesia Maju.

    “Program vaksin ini kami lakukan di Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta secara gratis agar bisa membantu pemerintah dan negara dalam menanggulangi pandemi yang hari ini semakin meningkat. Dengan vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintah agar supaya bangsa kita bisa keluar dari krisis ini, maka ayo mari sama-sama kita wujudkan Indonesia sehat untuk Indonesia Maju,” ujar Ibrahim Yusuf Fatsey kepada wartawan, Sabtu, (24/07/2021)

    Selain itu, ia juga ikut mengingatkan masyarakat agar tidak takut untuk divaksin. Bahkan ia ikut mengingatkan masyarakat agar tidak secara mentah-mentah menerima informasi yang beredar di sosial media terkait vaksin.

    “Ya banyak ya beredar dimedia sosial bahwa vaksin itu tidak baik dan lain sebagainya, tanpa melihat fakta dan kondisi negara kita hari ini. Harapannya, kita bisa keluar dari masa krisis ini sehingga aktivitas kita kembali normal. Namun, jika masyarakat masih takut untuk di vaksin, mau sampai kapan negeri kita akan seperti ini ? Selalu dihantui rasa takut akibat Pandemi COVID-19 ini ?,” ungkapnya

    Fatsey juga menjelaskan bahwa masyarakat yang ikut bervaksin disekitar kampus UIC Jakarta berjumlah 200 orang lebih. Karena menurutnya, hampir 90% masyarakat disekitar area Kampus UIC Rawamangun Jakarta Timur sudah melakukan vaksin. Bahkan kata Fatsey, selain diberikan vaksin gratis, masyarakat juga diberikan bantuan sembako.

    “Iya 200 orang lebih yang bervaksin. Karena masyarakat yang kita sasar disekitar kampus dan hampir 90% sudah melakukan vaksin sekaligus kita beri bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang melakukan vaksin. Dengan demikian, kami tentu sangat bersyukur bisa melakukan yang terbaik guna membantu negara dan pemerintah kita agar menekan laju pertumbuhan COVID-19 agar bisa mewujudkan Indonesia sehat,” sambungnya lagi

    Diketahui sebelumnya, ditengah berjalan vaksinasi juga hadir Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Erwin Kurniawan dan sejumlah petinggi polri dari Mabes Polri untuk memantau jalannya vaksinasi yang dilakukan.

    Diakhir keterangannya ia berharap Indonesia bisa keluar dari pandemi ini dan kehidupan masyarakat bisa kembali normal seperti sediakala.

    “Kita berharap semoga Indonesia segera sembuh dari krisi kesehatan ini, dan bisa keluar secepatnya dari keterpurukan seperti saat ini, agar segala aktivitas kita semuanya (Rakyat Indonesia) bisa normal seperti sediakala. Amin,” tutup dia

  • Aksi Papua Merdeka di Depan Gedung DPR, Ini Sikap Tegas Pemuda NKRI

    MELANESIATIMES.COM – Aksi Mahasiswa Papua di depan gedung DPR RI Pukul 10:00 WIB pagi tadi mendapat kecaman dari Pemuda NKRI, pasalnya Aksi Mahasiswa Papua dengan tuntutan Tolak Otsus Papua namun justru sebalinya berteriak perihal papua merdeka.

    Hal tersebut lansung mendapat respon keras dari Ketua Pemuda NKRI, Liken. Menurutnya, aksi Mahasiswa Papua tersebut sedang menunjukan bentuk perlawanan mereka terhadap negara. Olehnya ia berharap negara tidak boleh lemah, dan harus bersikap tegas ditumpas siapapun yang melakukan aksi dengan menggunakan simbol-simbol papua merdeka termasuk juga mahasiswa Papua.

    “Tindakan mereka yang meneriaki adanya papua merdeka oleh siapapun, termasuk juga mahasiswa papua, maka harus di tumpas dengan tegas. Negara tidak boleh lemah dan takut akan tindakannya terhadap siapapun yang meneriakan papua merdeka,”ujar Liken kepada awak media di Jakarta, Kamis, (15/07/2021)

    Puluhan Masa Aksi Mahasiswa pun tiba di depan DPR RI menuntut referendum Papua yang menurutnya merupakan bentuk penghinatan terhadap negara.

    “Jadi kalau aksi tersebut pantas ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,”tambahnya

    Selain itu Ia pun berjanji akan mengarahkan Pemuda NKRI untuk mengejar masa pendemo dari mahasiswa Papua di Jabodetabek guna menghadang dan menghentikan aksi regerendum papua merdeka tersebut.

    “Demo mahasiswa Papua ini mengganggu kedaulatan negara dan pasti kami akan lawan, termasuk saat ini masih dalam kondisi darurat Covid 19″tegas Liken

    Liken mengklaim sudah menyiapkan masa berjumlah 60 orang dan sejumlah ormas lainnya, diantaranya perwakilan Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur untuk melakukan Perlawanan saat mendapatkan informasi aksi mahasiswa Papua di depan DPR RI sekitar pukul 10.00 WIB pagi tadi, ternyata aksi lebih cepat dari informasi yang didapatkan. Kami berjanji akan mengejar terus siapapun mahasiswa Papua yang melakukan aksi serupa.

    “Informasi yang kami dapatkan bahwa aksi Mahasiswa Papua di depan kantor DPR RI dimobilisasi dari Bandung dan Bogor, ini sangat berbahaya menciptakan klaster baru Covid 19. Intinya kami kecam aksi mahasiswa Papua hari ini” paparnya seraya menunjukan kemarahan

    Diakhir keterangannya ia mendesak pemerintah wajib mengambil langkah tegas untuk menindak aksi Mahasiswa Papua pada hari ini, karena aksi Mahasiswa Papua memiliki muatan kepentingan politik dan mencederai NKRI.

    “Olehnya, dengan tegas kami menyerukan kepada seluruh element bangsa ini bahwa NKRI adalah harga mati, maka siapapun yang sengaja mengganggu kedaulatan negara harus dibasmi, kami akan menjadi barisan terdepan untuk melakukan perlawanan dan membela harkat dan martabat bangsa ini dari aksi-aksi tak senonoh seperti teriakan papua merdeka. Pungkasnya