Blog

MELANESIATIMES.COM – Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan “Aksi Damai Masyarakat Malang Dukung NKRI” menggelar demonstrasi dan orasi terbuka pada Selasa, (13/4/2021), di Pelataran Stadion Gajayana Kota Malang.

Mereka menggelar orasi terbuka dengan titik awal di Stadion Gajayana pada pukul 11.00 Wib. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian atas beredarnya isu gerakan separatis di Kota Malang.

Kordinator aksi Masyarakat Malang Mendukung NKRI, Satria Tauhid menyampaikan bahwa sengaja ia serta puluhan pemuda lain berkumpul untuk menyuarakan keresahan terhadap kondisi kota malang saat ini. Ia menuding, ada beberapa oknum yang ingin memecah belah negara kesatuan Indonesia.

Pada hari ini kami pemuda dan masyarakan Malang sering melihat maraknya terjadi gerakan-gerakan separatis yang terjadi di Kota Malang. Dalam kondisi ini sudah pasti masih adanya oknum-oknum yang masih menginginkan untuk memecah belah NKRI,” tegasnya.

Oleh karena itu kami selaku pemuda dan masyarakat Kota Malang, lanjut Satria, menghimbau agar masyarakat Indonesia khususnya di Kota Malang untuk sama-sama saling menjaga ketertiban dan keamanan di kota tercinta ini.

Lebih lanjut, hal itu merupakan wujud kecintaan terhadap Kota Malang. Satria mengingatkan, bahwa perjuangan para pahlawan kita begitu besar untuk bangsa ini, jangan sampai ternoda oleh oknum yang ingin memecah belah bangsa.

“Telah banyak harta, benda dan nyawa yang dikorbankan oleh para pendahulu kita untuk mempertahankan bangsa ini,” imbuhnya.

Terakhir, dari kami Masyarakat Malang, mendukung untuk saling bergandengan tangan menjaga keutuhan NKRI demi menjaga kesatuan bangsa ini dari para kaum yang ingin hendak memecah belah bangsa ini.

“Karena kekuatan suatu bangsa itu terukur ketika saling menjaga kesatuanya, Mari jaga NKRI,” tutup mahasisw salah satu kampus seasta terkemuka di Malang ini.

Penting diketahui, Aksi Damai Masyarakat Malang Dukung NKRI ini diikuti puluhan pemuda yang berasal dari beragam kalangan. Mereka meresahkan kondisi Kota Malang yang akhir akhir ini sering diramaikan dengan pemberitaan penangkapan beberapa anggota kelompok radikal berhaluan teroris. (mti)

Melanesiatimes.com – Puluhan pemuda yang tergabung dalam wadah Forum Solidaritas Mahasiswa Papua Maju menggelar aksi damai di Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, Senin (12/4/2021).

Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan beberapa tuntuntan mengenai dana otonomi khusus (otsus).

Poin-poin yang tercantum dalam tuntutan yakni, mendesak Gubernur Papua dan Papua Barat agar dana otsus bisa turut menyejahterakan mahasiswa, mendesak pemerintah daerah mempublikasikan penggunaan dana otsus, mendesak penegak hukum memeriksa seluruh penggunaan anggaran otsus, serta menuntut keterbukaan terkait mekanisme beasiswa.

Koordinator aksi, Jack Stanly mengatakan, sejatinya Forum Solidaritas Mahasiswa Papua Maju mendukung kelanjutan otsus seperti diwacanakan pemerintah.

Hanya saja, ia dan rekan-rekan sesama mahasiswa memberi catatan bahwa alokasinya wajib menyasar sektor pendididkan juga.

“Ya, kami mendukung otsus jilid dua dilanjutkan. Tapi, ada poin-poin yang harus disepakati. Seperti otsus untuk dana mahasiswa. Kami berharap, anggaran itu benar-benar disalurkan, sekaligus tepat sasaran,” tandas Jack.

Selain membentangkan banner besar berisi poin tuntutan, kumpulan mahasiswa tersebut juga membawa selentingan-selentingan kecil bertuliskan ‘otusus buat pendidikan bro’, atau ‘otsus untuk masyarakat Papua, bukan pejabat’.

“Itu merupakan saran kami kepada pemerintah darerah di Papua, supaya pemanfaatan otsus itu bisa dirasakan sampai masyarakat kecil yang di bawah,” tegas Jack.

MELANESIATIMES.COM – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Indraprasta PGRI Jakarta menyelenggarakan Training Legislative Pada 9, 10, 11 April 2021. Dalam rangka menciptakan legislator mahasiswa yang profesional, aspiratif dan Demokratis.

Pada jum’at 9 april 2021 di laksanakan pembukaan secara daring, sambutan diberikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Dr. H Aziz Syamsudin dan Rektor Universitas Indraprasta PGRI yang diwakilkan oleh Wakil Rektor I Bidang Adminstrasi Akademik Irwan Agus S.E., MMSI.

Traning Legislative ini bertujuan untuk melatih mahasiswa mengetahui fungsi dan peran badan legislatif di Indonesia.

Sebanyak 37 Peserta hadir untuk mengikuti Training selama 3 hari. Training ini dilkasanakn secara online bertempat di platform online zoom yaitu pada tanggal 9 april dan offline yaitu 10, 11 april 2021 bertempat di gardena hotel, megamendung puncak bogor.

Nasrul sebagai Ketua Panitia mengakatakan kegiatan training legislative ini sanagat penting bagi mahasiswa untuk belajar bagaimana peran legialatif dalam pemerintahan karena negara kita adalah negara hukum.

Peserta juga diajaarkan cara pembuatan produk hukum dan uji kelayakan produk hukum karena pada dasarnya merancang sebuah undang-undang berdasarkan naskah akademik.

Adapun Training Legislasi ini menghadirkan narasumber yang berpengalam di bidangnya masing – masing yaitu H. Anhar Nasution S.H., M.H. Anggota DPR RI 2004-2009, Indra S.H., M.H. tenaga ahli pimpinan MPR RI, Suhanto S.H. Ahli Hukum Tata Negara, Stefanus Asat, Gusma Koordinator Bidang Sospol Komisi HAAK KAJ, Ibrahim Z Fahmi Badoh. Koordinator. Divisi politik Indonesia Corruprion Watch, M. Nur Latuconsian Direktur Hukum Ketatanegaraan Bakornas LKBHMI PB HMI.

Peran pemuda khususnya mahasiswa sangat penting di bangsa ini. sebagai agen of changes, control sosial, dan iron stoke dalam pemerintahan khususnya parlemen.

Kami sebagai panitia penyelenggara sangat berharap peserta yang sudah mengikuti kegiatan training legislative terus menimbah ilmu pengatahuan serta mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sebagai bekal diri nantinya di dunia nyata dalam menghadapai tantangan zaman khusunya di parlemen.

MELANESIATIMES.COM – Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey Nasional, Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah, menyatakan konvensi partai Golongan Karya (Golkar) yang akan dilakukan dengan segera oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menjadi harapan semua orang. Menurutnya, hal tersebut jika dilakukan oleh Airlangga Hartarto akan memicu dinamika yang dinamis di tubuh Partai Golkar.

“Apabila Ketum Golkar, pak Airlangga Hartarto berani melakukan Konvensi partainya, maka dinamika yang terjadi di tubuh Partai Golkar akan lebih dinamis”kata Iskandarsyah kepada wartawan, Sabtu, (10/04/2021) petang.

Pasalnya, lanjut dia, hal tersebut merupakan proses dan/atau tradisi yang selalu dijalankan oleh ketua-ketua umum Golkar sebelumnya guna menyaring kadernya yang benar-benar potensial untuk didorong pada Pilpres yang akan datang.

Namun demikian juga, ia menyoroti elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang dinilainya bakal dijagokan pada perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, akan sangat berat bagi Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto jika tak mampu melakukan penjaringan yang meluas untuk menaikan elektabilitasnya yang diketahui hanya menyentuh pada internal partainya saja.

“Persoalannya Presiden dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia dan rakyat Indonesia tidak semuanya partai Golkar, jadi saya analisa berat sekali” ucapnya

“Elektabilitas para ketum-ketum partai hari ini terjun bebas, alasannya beragam kata Iskandar, Bukankah pak Aerlangga Hartato seorang anak menteri di jaman ORBA?. Tidak pengaruh sedikitpun ke arah itu, lagian orang tua beliau saat jadi menteri di era-nya pak Harto bukanlah menteri yang menonjol dan dikenal publik” sambungnya lagi

Selain itu, ia meyakini konvensi partai digelar dan kekuatan transasksional bisa diredam akan sangat menentukan partai Golkar memunculkan nama personal yang dianggap layak untuk didorong pada Pilpres 2024 mendatang.

“Apabila konvensi partai digelar dan kekuatan transasksional bisa diredam, saya yakin partai Golkar akan memunculkan nama personal yang layak didorong di pilpres mendatang”ujarnya

Lebih jauh, Iskandarsyah menyoal kader partai yang dinilainya memiliki elektabilitas yang cukup mumpuni berdasarkan beberapa hasil survey yang menonjolkan Bambang Soesatyo yang dinilianya memiliki tingkat elektabilitas tinggi dari pada kader-kader partai Golkar lainnya, termasuk sang ketum Partai GokarAirlangga Hartarto

“Analisa saya memang cuma beliau kader partai Golkar yang mempunyai tingkat elektabilitas tinggi dari pada kader-kader partai Golkar lainnya, termasuk sang ketum nya” jelas Iskandarsyah mengakhiri wawancaranya.

Melanesiatimes – Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Se-Jakarta hari ini menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan Jakarta Selatan.

Pengunjuk rasa mulai berdatangan pukul (14.12 WIB) dan mulai melakukan orasi terbuka tuntut KPK memanggil dan memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan korupsi dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar 126 triliun rupiah.

Koordinator aksi Kader HMI Se-Jakarta, Ahmad F dalam tuntutannya juga mendesak KPK agar tegas menegakan hukum dengan memanggil dan memeriksa Lukas Enembe terkait dugaan Korupsi Dana Otsus Papua tanpa pandang bulu.

“Kami mendesak KPK segera periksa terduga Lukas Enembe (Gubernur Papua) terindikasi terlibat dana otsus papua dan papua barat sebesar 126 triliun rupiah” tegas Ahmad F diselah orasinya di depan kantor anti rasuah tersebut Kamis, (08/04/2021) sore.

Untuk diketahui sebelumnya, Tagar ‘Penjarakan Lukas Enembe’ sempat tranding di Media Sosial (Medsos) Twitter pada Jumat, 2 April 2021 lalu usai beredar kabar perjalanan Gubernur Papua, Lukas Enembe ke Papua Nugini secara ilegal. Oleh karena itu, pihaknya dalam orasinya juga menuntut Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk bersikap tegas terkait perjalanan Lukas Enembe yang dinilainya telah melanggar undang-undang keimigrasian.

“Karenanya kami mendesak pemerintah (Mendagri) bersikap serius atas terduga Lukas Enembe yang telah melanggar undang-undang keimigrasian (visa/passport) perjalanan ke luar negeri dan/atau negara lain” jelasnya

Lebih lanjut, Ahmad kepada Bataviatimes.com menjelaskan adanya informasi yang beredar perihal status dirinya sebagai kader HMI. Ia menjelaskan bahwa dirinya merupakan kader sekaligus pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Pusat-Utara sekaligus sebagai pengurus Cabang.

“Saya ini kader HMi aktif, boleh di cek kembali baik di tingkat cabang dan PB HMI. Saya saat ini juga aktif sebagai pengurus HMI ditingkat cabang. Jadi, teman-teman HMI Jayapura menuding saya bukanlah kader HMI hanya bentuk ketakutan mereka untuk melindungi diri dalam kepentingan kekuasaan di Papua. Sederhananya melindungi diri dibalik Lukas Enembe” terang Fadel saat ditemui di kediaman sekretariat bersama HMI Jakarta Jalan Cilosari 17 Cikini Menteng Jakarta Pusat

Selain itu, ia meminta ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk segera memecat Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai kader Partai Demokrat. Sebab dirinya diduga terindikasi terlibat dana otsus papua dan papua barat sebesar 126 triliun rupiah.

“Kami juga tegaskan Ketua Umum DPP Partai Demokrat untuk memecat Lukas Enembe sebagai kader Partai Demokrat. Karena, dirinya diduga terindikasi terlibat dana otsus papua dan papua barat sebesar 126 triliun rupiah”pintanya

Pun ditegaskan Sudiono dalam orasi penutupnya menuturkan akan mendatangi Kantor Kemendagri dan Kantor DPP Partai Demokra dalam waktu dekat. Tidak secara persis disebutkan akan dilansungkan kapan.

“Kami akan datang lagi baik di KPK, DPP Partai Demokrat dan Kemendagri dalam waktu dekat. Insya Allah”Tegas Kader HMI Jakarta Akrabnya disapa Ono menutup aksinya

Melanesiatimes.com – Di tengah Pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan arena olahraga untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua yang telah diundur dari tahun 2020 ke tahun 2021. Tiga dari empat venue olahraga yang dibangun Kementerian PUPR secara fisik telah selesai lebih cepat dari jadwal akhir waktu kontrak, yakni arena aquatic di kawasan Olahraga Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur dan arena cricket maupun lapangan hoki (Indoor dan Outdoor) di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu.

“Ketiga venue tersebut saat ini tinggal menunggu sertifikasi/akreditasi dari masing-masing induk organisasi (Federasi Internasional) untuk mendapatkan sertifikat berstandar internasional yang belum dapat dihadirkan ke Papua karena kondisi PSBB di Papua” demikian disampaikan Iwan Suprijanto, Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar selaku penanggungjawab.

Untuk venue akuatik yang dilengkapi fasilitas pool berstandar internasional tengah menunggu sertifikasi dari Federation Internationale de Natation (FINA). Sementara arena Cricket dan lapangan hoki, baik indoor maupun outdoor sudah selesai 100%, termasuk lighting, timing system serta videotron skoring dan tinggal menunggu Tenaga Ahli dari Federasi untuk sertifikasi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penyelesaian pembangunan venue olahraga PON XX dilaksanakan dengan cermat, mulai dari tahap desain, pembangunan, dan pengawasannya dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan yang melibatkan pengawasan dari Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2). Diharapkan terselesaikannya venue PON tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan warga Papua saja, namun juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia serta dapat mendorong para anak muda, khususnya atlet-atlet Papua lebih semangat dan berprestasi menjadi juara, baik dikancah nasional maupun internasional.

Venue Akuatik Papua dibangun sesuai dengan Standar FINA dengan biaya APBN (MYC) tahun 2018-2020 sebesar Rp 401 miliar. Secara terinci per fasilitas, pembangunan arena akuatik progresnya telah mencapai 100% lebih cepat dari target semula selesai Juli 2020. Selanjutnya pembangunan arena Cricket dan lapangan Hoki juga lebih cepat dari rencana awal ditargetkan rampung pada Juni 2020. Total biaya pembangunan arena cricket dan lapangan hoki sebesar Rp 277 miliar oleh kontraktor PT Nindya Karya dan konsultan manajemen PT Bina Karya senilai Rp 4,9 miliar.

Selain venue akuatik, di kawasan Olahraga Kampung Harapan juga dibangun Istora Papua Bangkit dengan progres telah mencapai 88%. Venue ini dibangun dengan dana sebesar Rp 278,57 miliar oleh kontraktor PT PP (Persero) dan konsultan manajemen PT Virama Karya sebesar Rp 4,8 miliar.

Di samping empat venue tersebut, Kementerian PUPR juga mendapat tugas membangun Arena Sepatu Roda, Panahan, dan Dayung di Kota Jayapura senilai Rp 116,5 miliar progres fisik saat ini mencapai 12,24%. Pembangunannya terus dikerjakan agar dapat selesai tepat waktu, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, protokol kesehatan, dan menyesuaikan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Kemudian Kementerian PUPR juga melakukan Penataan Kawasan Kampung Harapan senilai Rp 134,7 miliar sebagai area Pendukung Venue Istora dan Akuatik yang pelaksanaannya baru dimulai pada akhir Januari 2020 dengan progres pembangunan fisik 20%. Selain itu juga Penataan Kawasan Doyo Baru senilai Rp 64,9 miliar sebagai area pendukung Arena Cricket, hoki Outdoor dan Indoor yang pelaksanaannya dimulai pada akhir Desember 2019 dimana saat ini progres fisik mencapai 34,43%.

Dalam kesempatan ini, Iwan juga menambahkan bahwa “PON XX Papua memang ditunda sampai dengan tahun depan, tapi semangat kami untuk menuntaskan fasilitas yang berkualitas tetap tinggi”. (Tri)

Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Melanesiatimes.com – Di tengah Pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tetap berkomitmen mendukung percepatan pemulihan kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Jayapura dan Wamena pasca aksi massa yang terjadi pada 29 Agustus 2019 lalu. Perbaikan fasilitas umum yang meliputi gedung pemerintahan, pasar serta fasilitas pendidikan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR.

“Selain menunjuk salah satu BUMN Karya, dalam pelaksanaan rehabilitasi ini Kementerian PUPR melibatkan kontraktor lokal di bawah Gapensi Jayawijaya dan masyarakat setempat, berupaya bersama-sama agar penanganannya berjalan cepat dan memiliki kualitas yang baik,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Lokasi pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditangani Kementerian PUPR di Jayapura meliputi Aula Majelis Rakyat Papua (MRP), Gedung BLK Kelas II Abepura dan Gedung KPU. Sementera di Wamena, Kabupaten Jayawijaya meliputi Pasar Wouma, rehabilitasi 403 unit ruko, STISIP Amal Ilmiah Yapis dan Gedung KUA Kabupaten Jayawijaya.

Progres pengerjaan Aula MRP Jayapura yang dilaksanakan pada 13 September 2019 – 8 April 2020 telah mencapai 100% dengan anggaran rehabilitasi aula sebesar Rp 7,075 miliar. Progres Gedung BLK Kelas II Abepura juga telah mencapai 100%. Gedung ini dikerjakan pada 13 September 2019 – 17 Maret 2020 dengan anggaran Rp 1,46 miliar. Sementara Gedung KPU Jayapura progresnya saat ini mencapai 65,42% dengan anggaran Rp 11,178 miliar.

Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Wouma di Wamena telah selesai 100% dengan anggaran Rp 2,181 miliar. Rehabilitasi Pasar Wouma dilaksanakan pada 28 Oktober 2019 – 11 November 2019, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk dapat selesai dalam waktu 2 minggu.

Rehabilitasi 403 unit ruko di Wamena telah selesai sebanyak 352 unit dan sisanya sebanyak 51 unit tengah dalam masa pengerjaan. Rehabilitasi STISIP Amal Ilmiah Yapis WAmena yang dilaksanakan sejak 13 Desember 2019 progresnya telah mencapai 89,63% dengan perkiraan biaya Rp 51,65 miliar. Sementara rehabilitasi Gedung KUA Kabupaten Jayawijaya yang juga dimulai pada 13 Desember 2019 baru saja diselesaikan pada 22 Mei 2020 dengan biaya Rp 1,139 miliar. Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum di Wamena, Kabupaten Jayapura tidak terdampak kebijakan refocusing anggaran.

Menteri Basuki berpesan agar jangan sampai ada pekerja konstruksi Kementerian PUPR yang sedang bertugas terpapar COVID-19. Untuk itu rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum di Jayapura dan Wamena dilaksanakan sesuai protokol pencegahan COVID-19, seperti menjaga jarak fisik, pembagian masker kepada pekerja, pengecekan suhu, penyemprotan desinfektan, penyediaan ruang isolasi, penyediaan hand sanitizer dan fasilitas cuci tangan serta Inmen PUPR No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi ini dilaksanakan sebagai bagian upaya pemulihan pasca kerusuhan sekaligus upaya mendukung situasi kondusif menjelang PON XX Papua,” kata Iwan Suprijanto, Kepala Pusat Pengembangan Sarpras Pendidikan, Olahraga dan Pasar selaku penanggung jawab kegiatan (Mes)

Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Melanesiatimes.com – Puluhan Pemuda yang tergabung dalam Gerakan Muda Peduli Nusantara (GMPN) siang tadi, Rabu, (07/04/2021) sambangin Kantor Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Dalam aksi tersebut mereka mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera tetapkan status Hukum YANDRI SUSANTO selaku Ketua Komisi VIII DPR RI Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Jabodetabek Tahun 2020.

Berikut alasan dan tuntutan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Rilis yang di terima Melanesiatimes.com.

“YANDRI SUSANTO DALAM PUSARAN KORUPSI BANSOS DAN JUAL BELI HAK PENGUSAHAAN HUTAN”

Menanggapipi tertangkapnya mantan menteri sosial oleh komisi pemberantas korupsi (KPK) Saudara JULIARI BATUBARA dalam kasus suap bantuan sosial,yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap sebesar 17Milyar dari Ardian Dan Hery selaku rekan kemensos dalam pengadaan paket sembako covid 19 untuk wilayah jabodetabek tahun 2020.

Selain lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka,kami menduga kuat Ada Keterlibatan Ketua Komisi VIII DPR RI Yakni YANDRI SUSANTO, Mengingat tupoksi Komisi VIII sebagai mitra kerja Kemensos RI.

Selain Itu, Dugaan adanya kuota paket bansos yang diberikan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial Adi Wahyono kepada YANDRI SUSANTO.

Dari informasi yang dihimpun, YANDRI SUSANTO diduga menerima jatah pengadaan bansos bahan pokok sebanyak empat kali Dengan jumlah 100rb paket melalui Perusahaan PT Total Abadi Solusindo. Ditaksir, setiap paket itu bernilai Rp300 ribu dan jika dijumlahkan menjadi Rp 27,1 Miliar.

Dugaan korupsi bansos di tengah wabah pandemi Covid-19 tidak hanya sekadar merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, ini sangat mengancam kehidupan
kelompok rentan dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program tersebut.
Setidaknya ada 1,3 juta keluarga penerima manfaat yang berpotensi dirugikan secara langsung akibat korupsi.

Selain itu GERAKAN MUDA PEDULI NUSANTARA Juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan periksa Yandri Susanto untuk membongkar kasus mafia hutan yang merugikan negara dan mencemaril lingkungan hidup hutan indonesia.

Dimana Diketahui Yandri Susanto Saat Itu Menjabat Sebagai Staf Khusus Zulkifli Hasan Di Kementerian Kehutanan, Yang Mengetahui Selak beluk kasus skandal jual beli Hak Pengusahaan Hutan.

Untuk itu Kami mendukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segerah menangkap Mafia hutan salah satunya munurut hasil kajian kami yakni Yandri Susanto.

Dalam rangka menyikapi virus korupsi ini maka kami Dari GERAKAN MUDA PEDULI NUSANTARA Mendesak KPK ;

1. Mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Segera Tetapkan Status Hukum YANDRI SUSANTO Selaku Ketua Komisi VIII DPR RI Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Jabodetabek Tahun 2020.

2. Mendesak KPK Segera Tangkap dan Penjarakan YANDRI SUSANTO Karena Diduga Adanya Kuota Paket Bansos Yang Di Berikan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Kepada YANDRI SUSANTO.

3. Usut Tuntas Kasus Korupsi Bansos Yang Merugikan Negara Sebesar Rp. 2,7 Triliun.

4. Mendesak KPK Segera Tangkap Yandri Susanto Karena Diduga Terlibat Dalam Kasus Jual Beli Hak Pengusahaan Hutan.

5. Meminta Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( Zulkifli Hasan ) Untuk Memberikan Sangsi PAW Dan Pecat YANDRI SUSANTO Dari Partai PAN.

Salam Hormat,
Utoyo Usman
(Koordinator GMPN)

#FiatJustitiaRuatCaelum.
#TangkapPejabatKorup.