Blog

Melanesiatimes.com – Koordinator Jaringan Dewan Pemuda Reformis (Jaringan DPR) angkat bicara, terkait dengan pernyataan Effendi Simbolon.

Koordinator Jaringan DPR, Saleman Joy mengatakan bahwa apa yang disampaikan Wakil rakyat harusnya membantu memperkuat alutsista TNI bukan malah bilang TNI kayak Gerombolan.

Effendi bukannya membahas anggaran, malah bicara urusan lain diluar tuproksinya sebagai wakil rakyat. Apa yang disampaikan Effendi sama halnya memecah belah TNI, pernyataannya sangat provokatif dan kacau, wakil rakyat kok gitu. Ujar, Saleman Joy, Rabu, (07/09/2022).

Lebih lanjut, kata Joy, apalagi soal kenaikan BBM, harusnya sebagai wakil rakyat, Effendi berbicara untuk mengatasi kesulitan – kesulitan rakyat seperti kenaikan BBM.

Kalau kita lihat dengan kacamata positif, tanpa tendensi politik, panglima TNI dan KASAD tidak ada masalah, semua baik baik saja. Harusnya dengan banyaknya persoalan di negara ini, seharusnya semua elemen saling memperkuat dan bergotong royong untuk melepaskan bangsa dari ancaman krisis global. Bukannya malah memberikan pernyataan yang kontroversi yang didengar publik. Ujarnya

Joy, pun menegaskan bahwa, Effendi Simbolon, patut kita berikan dia (EF) predikat sebagai provokator ulung di senayan. Dan saya sarankan Effendi Simbolon Baca lagi Tugas dan Wewenang DPR.

Sebelumnya, komentar Effendi Simbolon, itupun ditanggapi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman menilai selalu ada pihak tertentu yang ingin memecah belah kesatuan dan persatuan di tubuh TNI . Sehingga, ia menegaskan jajarannya agar terus waspada. Dudung mengatakan dirinya ingin TNI terus menjadi garda terdepan yang selalu dicintai oleh masyarakat. Namun, kata Dudung, yang terpenting tetaplah harus mencintai masyarakat terlebih dahulu.

“Saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat kalian harus dicintai oleh rakyat, tetapi kalian harus lebih penting TNI Angkatan Darat harus mencintai rakyat,” ujar Dudung dalam acara Bincang-bincang Kebangsaan di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).

Kendati demikian, Dudung menuturkan jajaran TNI perlu mewaspadai pihak-pihak yang ingin mengobrak-abrik persatuan di tubuh TNI. Hal itu, kata Dudung, tercermin dalam tubuh Polri yang tengah mengalami polemik pada saat ini.

“Waspada, saya sampaikan, pihak-pihak tertentu yang mencoba mengganggu, membelah persatuan dan kesatuan di internal TNI. Di saat saudara kita polisi dalam kondisi seperti ini, ada yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan solidaritas TNI,” tuturnya.

Selain KSAD, Letnan Jenderal TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo yang mantan Kasum TNI meminta TNI untuk waspada terhadap politisi dengan kepentingan politik yang ingin memecah belah kesatuan Negara.

Hal itu dikatakan dalam unggahan media sosial Instagram miliknya @Suryoprabowo2011, usai Effendi Simbolon anggota DPR RI fraksi PDIP mengkritik pedas soal isu Disharmonisasi di tubuh TNI.

Isu yang dilempar Effendi Simbolon mengingatkanya dengan kejadian serupa pada tahun 65 yang lalu.”Maklumi saja lah ya, dia pikir kita nggak tahu culasnya dia anggota DPR RI bukan atasannya Panglima TNI dan bukan juga atasannya Kasad,” tulis Suryo Prabowo menanggapi komentar warganet di Instagram miliknya.

Unggahan Instagram itu, dibanjiri ratusan komentar warganet. Bahkan salah satu akun mengatakan, marwah TNI harus dijaga.

Komentar tegas Letnan Jenderal TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo serta warganet ini menanggapi viralnya isu Disharmonisasi di Tubuh TNI yang dilempar politisi partai PDIP Effendi Simbolon di dalam rapat Komisi I DPR, Senin (5/9/) kemarin.

Dalam rapat itu, Effendi mengatakan ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman sudah jadi rahasia umum.

Melanesiatimes.com – Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB FORMMALUT) menggelar aksi di depan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) jalan Medan Merdeka Medan Selatan, Jumat, (02/0/2022).

Mereka mendesak Menteri ESDM melalui Dirjen terkait dan Mabes Polri untuk melakukan investigasi dan penyelidikan atas indikasi Tambang Rakyat tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) milik PT. NHM di Gosowong Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara.

Sebagai salah satu Perusahaan Emas terbesar di Indonesia, PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang beroperasi di Gosowong, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, terdapat indikasi Tambang Rakyat yang berada dalam konsesi PT. NHM.

Koordinator Lapangan, Betran Sulani, menyebut ada indikasi kuat tambang rakyat yang berada dalam konsesi PT. NHM, tidak memiliki izin usaha pertambanhn rakyat sebagaimana yang diperintahkan dalam Ketentuan Perundangan Minerba.

Betran menyampaikan, Dalam ketentuan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, mengenai kawasan pertambangan rakyat terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan, dua diantaranya (i) tidak tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN); dan (ii) merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

“Namun, tambang rakyat yang ada di Gosowonong ini berada dalam konsesi Wilayah Usaha Pertambangan Milik PT. NHM”. Diduga kuat PT. NHM melakukan perbuatan melawan hukum yang dibungkus dengan kebaikan kepada masyarakat lingkar tambang dengan ketersediaan pekerjaan”

Lanjut Betran, Padahal sejatinya, PT. NHM harusnya membantu masyarakat untuk memiliki akses legal dengan melepaskan kawasan tambang rakyat yang berada dalam WUP miliknya secara mandiri diajukan oleh rakyat sebagai pemohon dan dibantu oleh pemerintah untuk mendapatkan IPR.

“PT. NHM silahkan perlihatkan IPR tambang rakyat dalam penguasanya. Ini dugaan illegal Mining dari suatu korporasi besar atas nama kebaikan dan kesejahteraan” tegasnya

Kegiatan pertambangan di Indonesia dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi. Akan tetapi tidak jarang juga ditemukan perusahaan tambang yang tidak memiliki izin resmi dan juga masyarakat sekitar yang melakukan kegiatan penambangan.

Hal ini jelas memiliki dampak terutama pada aspek lingkungan dan keselamatan kerja yang diakibatkan oleh tidak diperhatikannya aspek-aspek penting, sehingga akibat yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan tersebut.

Sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin atas benda di tanah, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin, pada ayat 2 menyatakan untuk mengarahkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk kegiatan usaha pertambangan secara benar dan legal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila diperlukan melakukan tindakan represif secara hukum.

“Jangan sampai masyarakat jadi korban karena indikasi tambang rakyat tanpa IPR milik PT. NHM Ini”

Lebih lanjut, betran menyebut Pertambangan, ada resiko Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin. Kegiatan penambangan dimana pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Pertambangan yang berbunyi :

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

“Oleh karena itu, kaki mendesak kepada Kementrian ESDM dan Mabes Polri segera mengusut tuntas indikasi tambang rakyat PT. NHM tanpa IPR” Tegas Betran

Selain itu, Kami menilai PT. NHM ini termasuk salah satu perusahan yang cukup buruk dalam kepatuhan. Misalnya menggap remeh DPRD Provinsi Maluku Utara dan Pemda Halut mengenai tanggung jawab memberikan laporan kegiatan usahanya, laporan penjualan hasil tambang, tanggung jawab pajak ke daerah.

Untuk diketahui, aksi tersebut berlangsung dari jam 14.00.15.30 WIB di Kementrian ESDM bubar dengan damai.

Melanesiatimes.com – Gerakan penolakan terhadap PT. Balam Energi Limited dan PT. BGP Indonesia yang melalukan aktivitas pengeboran di dataran Wilayah Hutan Adat gunung Bati Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku kini semakin menguat.

Hal tersebut ditandai dengan adanya Gerakan Aksi Demonstrasi yang di lakukan Oleh Masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa di daerah dan juga di Ibu Kota Jakarta Oleh Gerakan Save Bati, serta juga Gerakan Pemalangan atau Penutupan wilayah Len Operasi PT. Balam Energi Limited dan PT. BGP Indonesia oleh masyarakat adat Bati pada Sabtu, 27 Agustus 2022.

Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Seram Bagian Timur (PP SBT) Jakarta Irfandi Fesanlau pun ikut angkat bicara, Irfandi katakan bahwa, gerakan yang dilakukan rakyat, pemuda dan mahasiswa baik di SBT maupun Jabodetabek, merupakan bentuk Upaya mempertahankan serta melindungi Hutan yang merupakan Wilayah Hutan adat.

“Upaya yang dilakukan ini adalah bentuk mempertahan wilayah tanah adat masyarakat Bati”, ujarnya saat di konfirmasi oleh wartawan, Selasa, (30/.08/2022).

Tak hanya itu, Irfandi yang juga merupakan putra Seram Bagian Timur sangat menyayangkan sikap Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Darerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur yang seakan diam Seribu bahasa melihat persoalan tersebut.

Pria yang akrab disapa Fandi itu juga mengatakan bahwa Persoalan ini seharusnya Menjadi Tanggung Jawab dan perhatian penuh oleh para wakil Rakyat sebagai representasi masyarakat yang ada di Senayan Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Dirinya juga menduga bahwa jangan sampai Pemerintah Daerah seakan bermain mata dengan Para Pemilik Perusahaan Untuk mengeksploitasi Sumberdaya Alam yang Ada di Pulau Nusa Ina.

Sebab, Dampak dari mausuknya Perusahaan di Daerah adalah Pengrusakan terhadap Ekosistem Lingkungan, apalagi Wilayah Tamah Adat Bati merupakan Wilayah Hutan Adat yang Perlu dijaga dan dilestarikan.

Terakhir Dirinya juga menyampaikan bahwa Mahasiswa Kabupaten Seram Bagian Timur yang ada di Jakarta berkomitmen untuk tetap mengawal dan memperjuangkan serta mempertahankan tanah adat Bati sebagai wilayah adat dan Hutan Adat yang di jaga dan dilestarikan.

“Dalam Waktu Dekat kami akan melakukan konsolidasi dengan semua mahasiswa Maluku yang ada di jakarta untuk kembali melakukan Aksi Demonstrasi di Kementerian ESDM Mendesak agar Izin Operasi PT. Balam Energi Limited PT. BGP Indonesia di cabut dan berhenti melakukan Eksploitasi Sumber Daya Alam yang ada di Tanah Adat Bati”, Tutupnya.

Melanesiatimes.com – Sekretariat Jenderal DPR RI mengumumkan akan melaksanakan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama MPR/DPR/DPD RI dan Rapat Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2023 pada Selasa, 16 Agustus 2022. Kesempatan ini menjadi momentum yang baik untuk disahkannya sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memiliki urgensitas untuk segera menjadi Undang-Undang. Salah satu diantaranya adalah RUU Kepulauan dan RUU Masyarakat Adat yang telah masuk dalam daftar 40 RUU Program Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas), tanpa mengeyampingkan urgensitas RUU lainya.

Desakan ini disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB FORMMALUT), Hamdan Halil, kepada media ini mengatakan, “sudah saatnya Wakil Rakyat di Senayan menunjukan sikap kenegarawanannya di tengah ketidakpastian kebijakan nasional yang belum menunjukan keberpihakan keadilan pembangunan masyarakat daerah dan karasteristik wilayah kenusantaraan kita”

Lanjut Hamdan, sikap itu dapat ditunjukan pada 16 Agustus 2022 ini sebagai kado istimewa 77 tahun Dirgahayu Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. kita akan melihat adakah political will wakil rakyat kita di senayan memiliki kesamaan persepsi mengesahkan dua RUU ini yang sudah cukup lama usianya sejak diusulkan, namun tak kunjung disahkan meskipun RUU ini sangat ungen keberadaannya.

Hamdan menjelaskan urgensitas dua RUU ini sangat penting menjadi pertimbangan DPR dan Pemerintah. Urgensi RUU Kepulauan ini adalah memberikan akses legal kepada pemerintah dan masyarakat daerah yakni dalam aspek pengelolaan wilayah dan konsekuensi logis penganggaran secara memadai, yang selama ini masih terkesan tersentralisasi oleh pemerintah pusat sebagai tafsir tunggal kebutuhan masyarakat daerah.

“tentu sangat relevan didorong untuk menyongsong era ekonomi baru bangsa maritim di Kawasan pasifik, misalnya. Masyarakat daerah perlu mendapat penguatan melalui dukungan regulasi dan penganggaran yang memadai sebagai wujud afirmasi keadilan kebijakan nasional strategis dengan mengarus-utamakan masyarakat daerah sebagai pelaku pembangunan, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis maritim dan agrarian kepulauan” Ucap Hamdan.

Selain itu, menurut Hamdan Undang-Undang Kepulauan ini akan memberikan corak otonomi daerah yang dapat memberikan arah kebijakan pembangunan daerah yang tidak hanya berbasis pembangunan ekonomi eksraksi di darat, tetapi meneguhkan arah otonomi masa depan yang tidak sekadar semangat melimpahkan kewenangan kepada daerah, tetapi memberikan ruang yang adil dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karasteristik kewilayaan. Juga memberi batasan dan kewajaran kebijaksaan pembangunan nasional bahwa penghormatan masyarakat daerah perlu menjadi pertimbangan. Tidak selamanya daerah harus jadi ladang eksploitasi sumber daya alam dan upeti kekayan bagi elit-elit nasional.

Senada dengan itu, dalam kerangka penghormatan dan pemberdayaan kepada masyarakat daerah, salah satu RUU yang penting keberadaanya adalah RUU Masyarakat Adat. RUU Masyarakat Adat akan menjebatani ruang dialogis antara masyarakat adat dan pemerintah di tengah masifnya pengelolaan sumber daya alam, terutama wilayah adat yang masih dianggap tanah tak bertuan secara sepihak. Pengklaiman ini kerap membuat masyarakat adat tidak berdaya dihadapan kebijakan investasi akibat kekosongan hukum yang memberi akses legal pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Nusantara.

Ketidakpastian hak inilah berkonstribusi terhadap meningkatnya konflik sumber daya alam yang dari waktu ke waktu tak tertangani, malahan semakin meningkat. Sampai kapan masyarakat akan bertarung mempertahankan wilayah adat dan sumber-sumber penghidupannya bila negara masih melihat sebelah mata eksistensi masyarakat adat. Masyarakat Adat dan Wilayah Adat-lah basis pertahanan dan ketahanan Indonesia di masa mendatang.

Dua RUU ini secara konstitusional dimaksudakan untuk memperkuat otonomi daerah. Hak menguasai oleh masyarakat sebagaimana dalam Pasal 18 B ayat (2) dan otonomi daerah dalam Pasal 18 ini harus dimaknai sudah saatnya masyarakat adat dan pemerintah daerah berdaulat dan berdaya diatas pengelolaan sumber daya alam yang berdimensi keadilan sosial. Termasuk dalam keadilan kebijakan dana bagi hasil, yakni ada perlakuan politik anggran yang proposional dan bermartabat.

“RUU Masyarakat Adat dan RUU Kepulauan adalah cerminan dan pertaruhan politik legislasi kenegarawanan Pemerintah, DPR dan DPD. Bila tidak disahkan, maka matinya kenegarawanan memang nyata dihadapan mata, menambah kedaruratan deretan produk hukum lain yang minim keberpihakan kepada rakyat serupa UU Cipta Kerja dan Peraturan perundangan kontroversial lainya”

“PB FORMMALUT dua tahun kedepan akan mengikhtiarkan kolaborasi progresif mahasiswa untuk keadilan pembangunan Maluku Utara pada khususnya dan masyarakat daerah seluruh Indonesia. Salah satunya mendorong keberpihakan kebijakan melalui produk hukum, dua diantararanya RUU Kepulauan dan RUU Masyarakat Adat menjadi Undang-Undang” tutup Hamdan.

Temukan kami di Google News

Melanesiatimes.com – Pemerhati Lembaga Negara, Arius Sapulete, angkat bicara terkait dengan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal perlawanan terhadap kejahatan judi online di Indonesia.

Sapulete mengatakan, dirinya mengapresiasi kebijakan tersebut. “Saya sangat apresiasi kebijakan Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.”

Selain itu, tokoh asal Maluku ini juga, mengingatkan Polri, “jangan hanya judi online saja,” Ia (Sapulete) minta agar Kapolri memprioritaskan juga agenda bersih-bersih lembaga Polri dari oknum dan Kelompok yang diduga selama ini memanfaatkan nama Institusi Polri dalam melakukan praktik Kejahatan dibalik layar dengan cara langsung maupun tidak langsung,” kata Sapulete, kepada Wartawan di Jakarta, Selasa, (13/08/2022).

“Kalau di bereskan, kedepan nama Institusi Polri, tidak akan rusak, sebab sudah ada pembersihan terhadap oknum atau kelompok – kelompok tersebut.”

Terakhir Sapulete, mengingatkan publik terkait dengan Moto Polri, yaitu : “Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun sejak kepemimpinan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Korps Bhayangkara merilis slogan “Presisi” yang merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas dan transparansi serta berkeadilan. Tutup Sapulete

Temukan kami di Google News