Blog

  • Pilpres 2024, Defisitnya Politik Gagasan (?)

    Pilpres 2024, Defisitnya Politik Gagasan (?)

    Oleh Muharam Yamlean : (Mantan Ketua Umum Forum Pascasarjana UNJ)

    “Politik adalah seni lembut untuk mendapatkan suara orang miskin dan dana  kampanye dari orang kaya, dengan berjanji untuk melindungi satu sama lain.” – Oscar Ameringer (1870-1943), seorang penulis dari Jerman.

    Pemilu 2024 bukan tidak mungkin mulai ramai diperbincangkan di publik negeri ini pada hari-hari ini. Beberapa nama bahkan telah digadang-gadang sebagai bakal calon presiden (bacapres). Tentu saja tidak ujug-ujug dengan bermodalkan popularitas, mereka yang akan dicalonkan sebagai presiden Republik Indonesia tentu sudah harus memiliki reputasi dan gagasan tentang bagaimana membawa Indonesia menjadi negara maju, unggul dan sejahtera.

    Pemilihan presiden adalah momentum politik yang penting untuk menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia ini ke depan. Oleh sebab itu, publik harus mengetahui dengan cermat dan tepat apa gagasan utama mereka para calon presiden dan wakil presiden yang diusung nanti? Apa yang akan dan telah mereka lakukan sepanjang riwayat sepak terjang mereka di ruang publik untuk kemajuan serta perubahan-perubahan penting bagi masyarakat? Sehingga percakapan mengenai calon kepala negara itu tidak hanya berkisar pada lip service semata atau sekadar gimick politik. Akan tetapi, lebih jauh dari itu tentang bagaimana arena politik pemilu terutama pemilihan presiden justru lebih dipertebal dengan terus bergulirnya politik gagasan (politics of ideas).

    Pertunjukan demi pertunjukan sudah mulai dilakukan oleh para elite politik. Mulai dari bersafari demi mencari simpati publik, gaya berpakaian dan berbicara pun diatur sedemikian rupa untuk menampilkan diri mereka sebagai sosok yang merakyat, humble, humanis, dan lain sebagainya.

    Apakah model politik yang digunakan pada pemilu 2014 dan 2019 yakni politik pencitraan, apa masih bisa menjadi jualan di pemilu 2024? Terlepas dari laris ataupun tidak direspons dan diapresiasi oleh publik, semuanya adalah bagian yang sedang berkembang dan cukup sulit untuk dihindari. Sebab kesemuanya itu bersifat melekat, berbasis pada rancangan skenario yang sudah disusun dan terus digencarkan dalam rangka menaikkan elektabilitasnya masing-masing.

  • JATAM Dampingi Gerakan Save Bati Jabodetabek di KOMNAS HAM RI

    JATAM Dampingi Gerakan Save Bati Jabodetabek di KOMNAS HAM RI

    Melanesiatimes.com – Perjuangan masyarakat adat Alifuru Bati masih terus digaungkan kali ini melalui gerakan save alifuru bati masyarakat adat bati mendatangi komisi Nasional Hak Asazi Manusia dan didampingi langsung oleh Jaringan Avokasi Tambang Nasional (JATAM), Wiwiniarmy Andy L, guna melakukan audiensi terkait tindakan dugaan pelangaran HAM yang dilakukan oleh oleh PT Balam ldt dan oleh BGP Indonesia selaku vendor kontraktor, kepada masyarakat suku alifuru bati yang telah dilaporkan oleh gerakan save alifuru bati di kabupaten seram bagian timur, Provinsi Maluku. Atas tahu dan mau dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. (Selasa 15 November 2022).

    Adapun Komisioner yang hadir dalam pertemuan ini adalah Bapak Prabianto Mukti Wibowo, selaku Komisioner Mediasi, Bapak Hari Kurniawan selaku Komisioner Pengaduan dan Uli Parulian Sihombing KEPDSUB selaku Komisiner penegakan.

    Dalam pertemuan ini Gerakan Save Bati Yani Buofakar selaku Koordinator Gerakan Save Alifuru Bati menyampaikan “Bahwa eksitensi perusahaan ini telah melangar hal-hal prinsip Masyarakat Adat yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, UUD 1945 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 28 Negara Menjamin Hak Asasi Manusia Secarah Menyeluruh yang Mencakup Hak Hidup, Hak Membentuk Keluarga, Mendapat Perlindungan Dari Kekerasan Dan Diskriminasi, Mengembangkan Diri Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlakuan Yang sama di mata hukum,hak memeluk agama, dan berbadah menurut agamanya dan hak-hak lainnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28A Hak Hidup Serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan juga Pasal 28B Ayat (2) “Hak seorang anak atas kelansungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. dan seterusnya. Pada Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 juga secara tegas mengakui keberadaan dan Identitas Masyarakat Adat tersebut”.

    “Hal ini bukan tanpa alasan, menurutnya sejak perusahaan masuk diarea petuanan masyarakat Adat Bati tidak pernah ada komunikasi yang baik terhadap masyarakat karena sosialisasi yang dilakukan perusahaan hanya terjadi satu kali pada tanggal 13 Juni 2022 dengan kepala-kepala Dusun sekecamatan Kian Darat namun tidak termasuk didalam pertemuan sosialisasi ini yakni Kepala Dusun Bati Tabalian dan Kepala Dusun Bati Kelusi (Penjaga Negeri Pertama suku Alifuru Bati). Lebih mirisnya dalam pertemuan ini pihak perusahaan tidak menyampaikan secara komperehensip hal-hal prinsip yang dapat dipahami secara filosofis, yuridis dan sosiologis serta bagaimana dampak lingkungan kepada masyarakat terkait kehadiran PT. BALAM ENERGY LIMETED yang mengunakan vendor PT. BGP INDONESIA sebagai kerja-kerja kontraktor di Kecamatan Kian Darat”. Tutupnya.

    Dan lebih mencurigakan lagi pada tanggal yang sama juga (13 Juni 2022) pihak perusahaan secara langsung membicarakan rencana kontrak rumah untuk dijadikan sebagai beskem serta melakukan peninjauan-peninjauan fisik dan tindakan sesmik seperti pengeboran ditiga titik lokasi gunung Bati yang terkresan sangat terburu-buru tanpa memberikan waktu untuk masyarakat berdiskusi guna mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan perusahaan terlebih dahulu bersama tokoh-tokoh masyarakatnya yang menjadi perwakilan yang hadir dalam pertemuan pertama.

    “Sarajudin Rumadedey juga memberikan keterangan kegiatan pengeboran itu di line 115 ini berada dekat dengan masjid dan kurang lebih 6 meter dekat dengan gunung batu keramat serta situs-situs sejarah tempat kampung pertama atau tempat kejadian semua masyarakat Adat Bati berasal dan lebih mirisnya dekat dengan beberapa pusaran leluhur masyrakat adat Bati dan juga dekat dengan pemukiman masyrakat sehingga ada dugaan bahwa perusahaan dengan sengaja melakukan upaya genosida dengan cara menyigkirkan masyarakat dari tempat tinggalnya”

    “Gunung batu ini juga merupakan tempat tinggal leluhur orang Bati yang kaya akan nilai-nilai adat dan sejarah peradaban orang Bati yang dikhwatirkan kegiatan sesmik ini dengan mengunakan dua dimensi dengan teknik pengeboran kurang lebih 28 meter dalam perut bumi yang bentuknya seperti bom atau granat yang terdapat kandungan zat kimia beracun dapat membuat struktur tanah berubah sehingga berdampak terhadap kesuburan tanaman yang sekaligus juga berdampak pada eksitensi gunung Bati yang sangat dijunjung tinggi kesakralannya dan juga sudah barang tentu jika perusahaan tersebut melakukan eksploitasi maka dengan jarak radius 6 meter masyarakat harus di singkirkan dari lokasi tempat tinggalnya serta perusahaan akan mengkapling wilayah-wilayah kerja sehingga sudah pasti masyarakat ada Bati akan disingkirkan dari hutan dan tanah petuananya yang telah ada sejak dahulu yang mana hutan tersebut tempat mata pencaharian masyarakat adat dan di hutan itu juga hidup binatang-binatang endemik seperti burung kaka tua dan lain-lain.” Tambahnya.

    Disamapaikan juga dalam sisi yang lebih vital oleh “Raicard Armando Pentury” dihutan Bati ini terdapat sungai besar yang menjadi sumber air bersih untuk dikomsumsi oleh Masyarakat Adat Bati yang bukan saja hidup diwilayah pegunungan tetapi juga alirannya dikomsumsi oleh masyarakat adat Bati yang yang berada di wilayah adat pesisisir Bati yang sudah barang tentu operasi minyak bumi mentah ini akan mencemari sungai tersebut.

    Operasi semik pun melewati wilayah perkebunan masyarakat setempat yang didalamnya terdapat tanaman tahunan yang setiap tahunnya memenuhi kebutuhan ekonomi mereka berupa Cengkih, Pala, Kopi, Kakao, dan tanaman lain nya yang suatu saat dapat merusak kesuburan dan berujung pada mortalitas tanaman tersebut. Karena Operasi sudah terlanjur melewati beberapa lokasi perkebunan masyarakat setempat dan ada pengurusakan tanaman Masyarakat adat seperti Pala Hutan, Cengkeh raja dll.

    Pada tanggal 26 Juli 2022 masyarakat bersepakat melakukan sasi adat berupa tanda palang dan dilingkari kain berang yang didampingi langsung oleh kuasa hukum tetapi lebih biadabnya sasi adat yang dilakukan oleh msyarakat adat bati justru dibongkar secara brutal dengan cara palangnya dipotong dan berangnya dibuang ketanah sebanyak 5 kali , padahal bagi orang Maluku tak terkecuali Suku Alifuru Bati, sasi merupakan tanda larangan secara adat yang sangat dijujung tinggi nilai kesakralannya dan dipercayai oleh masyarakat adat Bati sampai sekarang. Sasi Adat ini guna melarang perusahaan untuk beroperasi di hutan adat Bati dan meminta perusahaan angkat kaki tanpa terkecuali dari Tanah Bati.

    Meskipun sampai hari ini perusahaan telah menghentikan aktifitas untuk sementara waktu, akan tetapi kondisi Masyarakat Adat saat ini sedang hidup ditengah ketidakpastian hukum dan juga merasa terancam akibat alat peledak (Dinamik) yang sampai saat ini masih aktif didalam tanah yang siap diledakkan yang areanya adalah tempat aktivitas masyarakat untuk berkebun, bertani dan berburu. Mereka juga merasa terintimidasi akibat belum ada kepastian hukum berupa surat keputusan pencabutan izin oleh pihak yang berwenang.

    Almuhasyir A. Idrus Selaku Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB-FORMMALUT) menambahkan “Bawa narasi kesejateraan adalah bentuk klise perusahaan yang sering digunakan oleh perusahaan di Maluku Utara sehingga dampaknya adalah kerusakan lingkungan yang parah padahal Maluku Utara masih menyumbang provinsi miskin yang menurutnya hal ini harus dikaji dan dipertegas agar kasus-kasus kerusakan lingkungan akibat perusahaan tambang di Maluku Utara ini juga tidak terjadi di Bati”. Pungkasnya

    Sementara disatu sisi Yefta Gaiteborbir selaku ketua Ikatan Mahasiswa Jargaria Kabupaten Aru (IMAJAR) juga menyingung persoalan pengalaman buruk terkait dua perusahaan minyak yang beroperasi di SBT tapi tidak membawa dampak nyata bagi masyarakat.

    “Sudah hampir dua abad Perusahaan minyak bumi PT. Citik dan PT. Calres beroperasi di Bula semenjak Ratu Welhemina sampai pada saat ini tetapi kemudian tidak mempunyai dampak nyata bagi kesejateraan dimasyarakat Maluku terkhusunya di Kabupaten Seram Bagian Timur. Lapangan minyak Bula di pulau Seram Maluku memiliki sejarah yang cukup panjang seperti lapangan minyak lain di Kalimantan dan Sumatera tetapi faktanya tidak membawa dampak signifikan bagi masyarakat setempat”.

    “Jadi jika dievaluasi dari eksistensi blok migas yang selama ini beroperasi di Seram terkhusunya di SBT selama ini tidak mempunyai kontribusi bagi pembangunan daerah. Ini terbukti karena SBT termasuk dalam Penetapan daerah 3T. Tertinggal menurut peraturan Presiden no 64 tahun 2020 Tentang Penetapan daerah Tertinggal tahun 2020-2024, dan lebih mirisnya menyumbang kemiskinan ekstrim dan stanting terbesar untuk Maluku. Menurut data statistic Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2020-2021 Kabupaten Seram Bagian Timur berjumlah 23,04 di tahun 2020 dan 23,25 di tahun 2021” tutupnya.

    Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan sebagaimana disampaikan, maka dinilai oleh Jaringan Afokasi Tambang Nasional melalui Wiwiniarmy Andy L Bahwa menduga adanya dugaan pelanggaran HAM sebagai berikut:

    1. Adanya temuan fakta bahwa adalah jelas merupakan pelanggaran Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Konstitusi UUD NRI 1945 pada Pasal 28D ayat (1) Menyatakan:

    “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)”

    2. Bahkan, jika ditelisik lebih dalam terlah terjadi pelanggaran atas hak atas informasi atau kejahatan informasi Pasal 28F menyatakan:

    “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolahdan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.** )

    3. Bahwa fakta di atas juga menunjukan telah terjadinya dugaan pelanggaran terhadap Hak dan perlakuan tidak hormat pada kesatuan masyrakat adat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Konstitusi UUD NRI 1945 pada Pasal 18 B ayat (2) Menyatakan:

    “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang”.

    4. Bahwa fakta di atas juga menunjukan telah terjadinya dugaan pelanggaran terhadap Hak atas agama, pekerjaan dan tempat tinggal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Konstitusi UUD NRI 1945 pada Pasal 28 E ayat (1) Menyatakan:

    “(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

    5. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, jelas tindakan Perusahaan PT. BALAM ENERGI dan PT. BUREAU GEOPHYSICAL PROSPEKTING (BGP) melanggar ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

    Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, kami yang tergabung dalam Gerakan Asve Bati Se- Jabodetabek meminta agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat menyempatkan diri untuk dapat melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut ini:

    1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa laporan tersebut di atas;

    2. Memanggil para pihak, baik pihak pengadu atau korban maupun pihak serta pihak terkait untuk dimintai dan didengar keterangannya.

    3. Memanggil saksi-saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, serta kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.

    4. Melakukan peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.

    5. Menerbitkan rekomendasi atas kasus pelanggaran ham yang kami laporkan ini, kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.

    Hal ini kemudian ditangapi oleh Komisioner Ham. Pihak nya mengatakan bhawa akan ditindaklanjuti permasalahaan ini.

    “Kami akan menindak lanjuti permasalah teman-teman, memang kasus pelangaran HAM Kepada Masyrakat Adat akhir-akhir ini terus naik, untuk itu bukti dan lampiran dokumen kebutuhan lainya segera dikirim agar bisa dipelajari”. Pungkas Bapak Hari Kurniawan selaku Komisioner Pengaduan dalam pertemuan tersebut.

    Temukan kami di Google News

  • Jurnalis, Content Creator, dan Aktivis Bangun JCC Network

    Jurnalis, Content Creator, dan Aktivis Bangun JCC Network

    Melanesiatimes.com – Kelompok jurnalis, content creator, dan aktivis berkumpul membentuk komunitas Jurnalis Content Creator Community (JCC) Network.

    Koordinator JCC Network Willibrodus Nafie, mengatakan komunitas ini bakal konsen terhadap kajian dan diskusi kontinyu soal politik, humanisme, hingga ekonomi di tengah ruang media sosial yang memberikan kemudahan akses bagi para penggunanya.

    Jadi, kelompok jurnalis, content creator, dan aktivis perlu berkolaborasi agar bisa memberi warna positif terhadap dunia media sosial di repubulik ini.

    Mengingat di era seperti saat ini, medsos tak sedikit membuat penggunanya kebablasan. Imbasnya mengarah pada tipis sopan santun bahkan lambat laun menggerus budaya asli Indonesia.

    “Kawan-kawan JCC Network ingin ikut menjaga budaya Indonesia di tengah masa peradaban digital dalam bentuk diskusi kontinyu lewat program Teras JCC,” kata Willi Nafie, di Jakarta, Minggu (13/11/2022).

    Sementara itu, Sekretaris Repdem DKI Jakarta, Sukma Bambang Susilo mengapresiasi dan berharap JCC Network hadir mengisi ruang bagi aktivis agar tidak hanya berbicara di jalanan namun aktif berbicara di ruang digital.

    “Semoga JCC Network menjadi wadah untuk menyampaikan gagasan dan mampu memberikan informasi bermanfaat bagi masyarakat,” kata Sukma.

    Sementara itu, pemerhati sosial  Irwan Suhanto, mendorong para awak media dalam proses menyajikan berita kedepankan verifikasi dan investigasi sehingga masyarakat dapat pemberitaan valid dan akurat.

    “Terlalu banyak orang ngomong tentang sesuatu yang mereka enggak paham. Hari ini teman-teman JCC Network bisa meluruskan kembali. Layak ngomong, memang harus ngomong, enggak layak ngomong ya enggak usah diajak ngomong,” tandasnya.

  • Elat, Negeri Para Datuk

    Elat, Negeri Para Datuk

    Penulis : Moehar Sjahdi

    Sebuah kota pelabuhan di jantung Pulau Kei Besar, Kepulauan Kei, Maluku. Boleh jadi jalur ini juga yang pernah dilewati seorang naturalis bernama Alfred Russel Wallace (1823-1913) untuk beberapa penemuan pentingnya tentang species makhluk hidup (flora dan fauna). Sebelum akhirnya bertolak ke Aru dan Ternate (Halmahera).

    Sebuah tempat berjumpanya beragam suku/etnis, agama, bahasa yang berinteraksi sebagai entitas masyarakat sudah sejak lama. Sebuah kota peradaban yang kosmopolitan. Orang mungkin tak banyak mendengar tentang sebuah kota mungil di Kepulauan Maluku ini, jika dibandingkan dengan Banda, Ambon atau Ternate. Padahal, justru melalu kota ini, perlintasan sejarah bangsa ini pernah terjadi. Lalu Elat hanyalah saksi bisu di antara dinamika kesejarahan yang kian mewaktu.

    Di kemudian waktu, hari-hari ini, ia kerap digerogoti oleh kabar tak sedap tentang beberapa kelompok orang yang terus sibuk berseteru. Seolah persoalan konsesual yang bersifat primordial di basis masyarakat itu tidak pernah selesai. Ini mestinya tidak tepat!

    Sebagai sebuah wilayah administratif di Kepulauan Maluku yang sunyi dari sentuhan-sentuhan pembangunan (manusia maupun non manusia) -nya, mestinya peristiwa aksidentil yang terjadi belakangan dapat dicerna sebagai bentuk reaktif dari kelompok masyarakat yang mendiami kota ini kepada para pemangku kebijakan pembangunan itu sendiri.

    Sebab, terkadang, untuk mencapai titik damai dalam konteks pembangunan, maka sudah barang tentu persoalan keadilan yang distributif dan terkonsolidir dengan baik dan bertanggung jawab itu harus diperhatikan kembali.

    Membangun Elat yang damai adalah memenuhi rasa keadilan di basis masyarakatnya: kelompok orang-orang kecil yang telah mendiami kota ini jauh sebelum Portugis dan Spanyol menyepakati Tordesilas lalu “berwisata” ke Maluku.

    Pada sebuah catatan kecil ini, saya pun hendak menyelipkan kesunyataan sejarah perihal para patriotis dari Kepulauan Kei kepunyaan bangsa ini. Di Maluku, bukan hanya Pattimura, Christina Martha Tiahahu, Leimena atau Latuharihari, termasuk sang ‘jago toea’ A.M. Sangadji (yang hingga kini belum berstatus sebagai pahlawan nasional tersebut). Ada pula sederet nama seperti Komarudin ‘Janur Kuning’ (Eliyakim Teniwut), Karel Sadsuitubun hingga Bonaventura Setitit (Bon Setitit) yang ketiganya merupakan para putera terbaik dari Kepulauan Kei. Dua di antaranya (Komarudin dan Bon Setitit) masih bernasib seperti mendiang ‘Jago Toea’ hingga saat ini.

    Menyebut Elat, kota kecil kosmopolitan di Kepulauan Kei, Maluku itu, tepat menandai ketiga patriotis tersebut.

    Semoga lekas ‘sembuh’, negeriku, Elat kami. Negeri para datuk yang damai. []

  • Dianggap Fitnah Plt Bupati Mimika, GMPM Desak Polri Usut Otak Dibalik Aksi Tersebut

    Dianggap Fitnah Plt Bupati Mimika, GMPM Desak Polri Usut Otak Dibalik Aksi Tersebut

    Melanesiatimes.com – Mahasiswa Mimika tergabung dalam Elemen Mahasiswa Pemerhati Mimika, menegaskan para pendemo yang menuduh dugaan korupsi kasus pengadaan helikopter dan pesawat terhadap ke PLT Johanes Rettob, adalah bentuk operasi senyap kelompok yang diduga berafiliasi dengan mantan Bupati, Eltinus Omaleng.

    Untuk itu, sesuai konsekuensi logis dimensi perkembangan situasi politik di daerah Mimika, maka Mahasiswa Mimika yang ada di Ibu Kota memastikan gerakan politik mengatasnakan mahasiswa guna menyerang personal PLT Johanes Rettob, adalah gerakan liar dan bukan untuk kepentingan rakyat.

    “Kami mahasiswa Mimika tidak bertanggung jawab dengan demo yang menyerang personal Bupati Mimika. Itu gerakan liar tujuan politik bukan untuk kepentingan rakyat,” kata Felix Magai, Mahasiswa Mimika tergabung dalam Elemen Mahasiswa Pemerhati Mimika, saat konferensi pers di Jakarta, Senin (7/11/2022).

    Sementara itu, Betran Bolbotan mahasiswa yang sama menegaskan, pihaknya mendorong Polri menindak tegas para pelaku yang telah memfitnah PLT Johanes Rettob. Pasalnya tak hanya fitnah yang ditebar, namun gerakan liar itu tampak ingin memprovokasi warga untuk menguncang kepemimpinan Johanes Rettob.

    Apabila terus dibiarkan, lanjutnya, bisa berpotensi membahayakan kerukunan warga Mimika. Untuk itu dalam waktu dekat jika para pemfitnah tidak segera ditangkap, maka mahasiswa Mimika bakal menggelar aksi demo besar-besaran di depan Mabes Polri hingga tuntutan mereka terpenuhi.

    “Kami mendesak Kapolri untuk segera perintahkan jajarannya untuk menangkap pelaku firnah terhadap PLT Johanes Rettob,” tegasnya.

    Pada kesempatan itu Elemen Mahasiswa Pemerhati Mimika juga menyampaikan tuntutan mereka di antaranya:

    1. Desak kejaksaan Negeri Mimika, Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Agung profesional melakukan pemerikasaan dan tidak ikut serta dalam politik praktis kelompok tertentu yang ingin berkuasa di Mimika.

    2. Desak Kapolres Mimika, Kapolda Papua, dan Kapolri untuk mengusut tuntas oknum-oknum di balik demo dan memproses oknum demo yang telah memfitnah dan mencemarkan nama baik LT Bupati Mimika, Johannes Rettob.

  • Alami KDRT dan Anak Dicabuli Suami Oknum Propam Polda Papua, Seorang Istri Malah Jadi Tersangka!

    Alami KDRT dan Anak Dicabuli Suami Oknum Propam Polda Papua, Seorang Istri Malah Jadi Tersangka!

    Melanesiatimes.com – Maksud hati membangun rumah tangga lebih baik untuk kedua kalinya, seorang wanita berinisial S justru mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

    Bahkan anaknya ikut menjadi korban pencabulan, diduga dilakukan oleh suami keduanya seorang oknum Polisi berisial MSH.

    Jadi bukan luka fisik dan batin saja dialami S, namun aneh bin ajaib S malah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Manokwari atas dugaan tindak KDRT. Padahal S adalah korban kebringasan sang suami.

    Melkianus Indouw, SH, salah satu kuasa hukum korban, mengatakan MSH dan S adalah sepasang suami istri yang sama menjalani pernikahan kedua, dengan anak bawaan masing-masing.

    Berjalannya waktu MSH diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak dari S sejak masih berusia 12 tahun. Tidak terima, S lantas mempolisikan MSH yang juga anggota kepolisian berdinas di Propam Polda Papua Barat tersebut.

    “Jadi MSH ini diduga melakukan pencabulan terhadap anak tirinya yang berinisial NK sejak tahun 2018, waktu itu korban NK masih berumur 12 tahun, dan baru kemarin bulan Juli 2022 korban NK melaporkan perbuatan itu ke ibunya. Saat itu pula Ibunya bersama mantan suaminya (ayah kandung korban NK) melaporkan pelaku MSH ke Polda Papua Barat,” kata Melkianus.

    Setelah tahu dipolisikan atas kasus dugaan pencabulan, lanjut Melkianus, MSH langsung menganiaya S hingga babak belur.

    Saat posisi sedang teraniaya, korban berusaha membela diri dengan melemparkan helm ke arah MSH, namun meleset dan mengenai anak kandung pelaku.

    Atas dasar itu pihak MSH kembali membuat laporan balik, lalu Polres Manokwari menetapkan S menjadi tersangka.

    “Penetapan korban sebagai tersangka, kami duga sebagai upaya intimidasi terhadap korban S oleh pelaku MSH. Karena kejadiannya itu pada saat korban sedang dianiaya pelaku dan babak belur, ia refleks melempar pelaku dengan helm, dan tidak sengaja mengenai anak kandung dari pelaku. Tentu saja ini tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada Mens Rea-nya. Ini bentuk bela diri korban S, tapi yang aneh menurut korban, luka yang dialami oleh anak dari MSH itu sangat kecil,” tutupnya.

  • Sangadji adalah Leimena

    Sangadji adalah Leimena

    Melanesiatimes.com – Seorang guru besar, pada sekali waktu, meminta saya menyiapkan catatan singkat mengenai profil sang ‘Jago Tua’, sesaat setelah saya layangkan sebuah undangan diskusi perihal status kepahlawanan nasional yang hingga mendekati seabad kemerdekaan bangsa ini tak kunjung dianugerahkan kepada mendiang (Abdul Muthalib Sangadji/AM. Sagadji).

    Saya hanya menduga, tentu dengan kadar keawaman saya, bahwa beliau butuh lebih dari sekadar sumber-sumber yang sudah ada yang lazimnya diakses banyak kalangan mengenai posisi kepeloporan Jago Tua bagi perjuangan mendirikan bangsa dan negara ini.

    Saya lantas menanggapi permintaan beliau dengan sebuah tanggapan yang, setidaknya menurut saya, cukup elementer dan bisa saya pertanggungjawabkan. Jika yang dibutuhkan adalah otentisitas perjuangan Jago Tua bagi bangsa ini. Di samping saya sadari benar jika secara administratif, proses pengusulan nama seorang tokoh bangsa agar bisa dianugerahkan gelar sebagai seorang pahlawan nasional itu tidaklah seserimonial mendiskusikannya pada setiap menjelang hari pahlawan nasional. Apalagi mengenai hal-hal politis mulai dari level daerah hingga pusat yang menyertainya. Tak mudah memang!

    Saya hanya mempersoalkan tentang apa bedanya mendiang dr. Johannes Leimena dengan AM. Sangadji? Ketika keduanya adalah dua di antara para saksi dan pelaku sejarah Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 itu. Ataukah apa bedanya mendiang HOS. Tjokroaminoto atau KH. Agoes Salim, para sokoguru bangsa itu, dengan AM. Sangadji? Ketika ketiganya bahkan disebut sebagai “tiga serangkai” dalam Sarekat Islam (SI) kala itu.

    Saya juga sempat bertanya: “Apa syarat paling politis yang harus dipunyai oleh seorang tokoh bangsa–sebutlah seperti Jago Tua–untuk sekadar dianugerahi gelar pahlawan nasional, jikalau kriteria paling mendasarnya ialah memiliki andil atau disebut berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini?”

    Toh, Jago Tua bukan sekadar telah memperjuangkan, ia bahkan sekaligus menjadi salah satu pelopor perjuangan kemerdekaan tersebut!

    Tak lama kemudian, guru besar itu menanggapi ‘proposal’ singkat saya. Beliau bersedia hadir dalam forum diskusi yang kami helat. Akan tetapi, laiknya sebuah diskusi yang setiap kesudahannya menghadirkan poin-poin rekomendasi, tanpa ada upaya tindak-lanjut dan segala tetek bengeknya, tetap saja menjadi hambar. Meskipun itu termasuk sekecil-kecilnya tindakan yang kerap kami upayakan.

    Semoga akan datang di saat yang tepat, di mana AM. Sangadji adalah (juga pahlawan nasional sebagaimana) Leimena, atau kedua karibnya itu (‘Jang Oetama’/HOS. Tjokroaminoto dan ‘Cendekiawan Poliglot’/KH. Agoes Salim)!

    Oleh Moehar Sjahdi | Ceo Sera Institute

  • Mahasiswa Pemerhati Mimika Kembali Gelar Aksi di Mabes Polri

    Mahasiswa Pemerhati Mimika Kembali Gelar Aksi di Mabes Polri

    Melanesiatimes.com – Elemen Mahasiswa Pemerhati Mimika, kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk yang ketiga kalinya di depan Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu ( 2/11/2022).

    Kedatangan massa ini, untuk mendesak Polri segera menindak lanjuti aduan mereka terkait adanya dugaan fitnah dari sekolompok orang terhadap PLT Bupati Mimika, Johannes Rettob.

    Dalam aksi kali ini, Koordinator Mahasiswa Pemerhati Mimika, Felix menegaskan pihak berulang kali menggelar aksi unjuk rasa lantaran Polri terkesan lambat menangani kasus tersebut.

    “Kenapa terus kami kawal, karena lembaga Polri agak seperti dilematis menangani persoalan ini,” kata Felix di depan Gedung Mabes Polri, Rabu ( 2/11/2022).

    Elemen Mahasiswa Pemerhati Mimika, lanjut Felix, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera perintahkan Kapolda Papua dan Kapolres Mimika menindaklanjuti dugaan pencemaran nama baik terhadap Johannes Rettob.

    Karena kelompok yang diduga terlibat, sedang tersandera dugaan kasus korupsi dan sakit hati. Jadi mereka berupaya dengan segala cara untuk mengulingkan kekuasaan PLT Bupati Mimika Johannes Rettob.

    Dalam aksi ini elemen Mahasiswa Pemerhati Mimika, turut serta membawa poster-poster wajah-wajah para sosok yang diduga sedang berupaya menggulingkan PLT Bupati Mimika, Johannes Rettob.

    Di antaranya Jenny Usman (kepala dinas pendidikan Mimika), Ida Wahyuni (kepala dinas perhubungan Mimika), Jania Basir (kepala badan keuangan dan aset daerah), Johana Paliling (kepala badan perencanaan daerah) mathilda Toban, Diganti nama Nalio Jangkup dan Agus Tutupahar.

    Sebelum mengakhiri aksi, massa melayangkan tuntutan mereka sebagai berikut:

    1. Mendesak kejaksaan Negeri Mimika, Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Agung profesional melakukan pemerikasaan dan tidak ikut serta dalam politik praktis kelompok tertentu yang ingin berkuasa di Mimika.

    2. Mendesak Kapolres Mimika, Kapolda Papua, dan Kapolri untuk mengusut tuntas oknum-oknum di balik demo dan memproses oknum demo yang telah memfitnah dan mencemarkan nama baik PLT Bupati Mimika, Johannes Rettob.

    3. Mengusut tuntas kasus-kasus korupsi di kabupaten Mimika, yang diduga melibatkan oknum-oknum dibalik demo dan pencemaran nama baik yaitu: Jeny Usman, Ida Wahyuni, Jania Basir, Johana Paliling, Mathida Toban, istri mantan bupati Eltinus Omelang dan Agus Tutupahar.

    4. Mendesak KPK dan Kejaksaan Agung, mengusut tuntas Mathilda Toban Istri mantan Bupati Eltinus Omaleng yang diduga terlibat dalam pengaturan penjualan proyek dan jual beli jabatan

  • Konferensi Pers, GPMI; Kapolri Segera Berikan Teguran Kepada Kapolres Cimahi

    Konferensi Pers, GPMI; Kapolri Segera Berikan Teguran Kepada Kapolres Cimahi

    Melanesiatimes.com – Pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) gelar konferensi Pers terkait dengan dugaan pelanggaran hukum di wilayah hukum Polres Cimahi, Jawa Barat.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) Umar Wala, meminta Kapolri RI Jenderal Listyo Sigit Parbowo, segera memeriksa jajaran Polres Cimahi Jawa Barat, terkait calo berkedok sekolah mengemudi di wilayah Polres Cimahi.

    “Selain itu Umar wala mengatakan bahwa Polri harus menjadi ikon pemersatu bangsa dalam menegakan prosudural hukum di internal Polri”

    Konfrensi Pers di Sekertariat GPMI Jl. Puri Intan I Ciputat Timur, Selasa 1 November 2022, Ketua Umum GPMI dan seluruh pengurus Menyampaikan harus adanya evaluasi besar – besaran di tubuh Polres Cimahi Jawa Barat, terkait Kasus Narkoba dan Calo SIM Berkedok sekolah Mengemu diwilayah Polres Cimahi Jawa Barat.

    Dalam Konfrensi Pers tersebut, Umar yang juga aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengajak seluruh Mahasiswa mengeruduk Mabes polri untuk menyuarakan Adanya temuan oknum – oknum yang melakukan pelanggaran calo SIM berkedok sekolah mengemudi dan juga audit terbuka terhadap penagkapan di Sat Narkoba Polres Cimahi Jawa Barat.

    Terakhir, Umar berharap, Kapolri RI “Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, secepatnya memanggil dan memberikan kangsi keras kepada Kapolres Cimahi, Sat Narkoba, dan Sat Lantas Polres Cimahi, Terkait Problematika yang kami temui di Wilayah Polres Cimahi.

    Untuk diketahui, adapun tuntutan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (PP – GPMI) dalam konferensi pers tersebut sebagai berikut :

    1. Menuntut segera audit terbuka terhadap rekapan penangkapan sat narkoba polres Cimahi (berapa banyak penangkapan dalam periode januari 2022 – oktober 2022, berapa banyak di sidang, berapa banyak di rehap langsung dan apakah ada selisih di antaranya).

    2. Usut tuntas calo SIM berkedok sekolah mengemudi di wilayah Lingkungan polres Cimahi Jawa Barat.

    3. Apakah kapolres, kasat narkoba dan kasat lantas hadir dalam issue issue tersebut..?

  • Integrasi dan Manifesto Nilai HMI Dalam Arus Perkembangan Zaman

    Integrasi dan Manifesto Nilai HMI Dalam Arus Perkembangan Zaman

    Melanesiatimes.com  – Dalam evolusi sejarah peradaban manusia, perubahan merupakan sebuah keniscayaan, inilah karakter utama evolusi. Perubahan adalah ekspresi dari laku manusia, sebab manusia merupakan satu-satunya makhluk Tuhan yang diberikan kelebihan untuk berfikir atau memiliki potensi yang disebut dengan akal. Dengan akal, manusia mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Manusia adalah puncak ciptaan makhlukNya yang tertinggi. Sebagai makhluk yang tertinggi manusia dijadikan sebagai Khalifah atau wakil Tuhan di bumi. Demikian pula dengan potensi akal berfikirnya, manusia juga di sebut sebagai makhluk paradoks.

    Dalam pengertian secara bahasa, manusia disebut Insan, dalam bahasa arabnya dikenal dengan kata Nasiya yang berarti lupa, dan jika dilihat dari kata dasarnya al-Uns yang berarti jinak. Kata insan dipakai untuk menyebut manusia, sifat lupa dan kata jinak dipakai karena mempunyai arti dimana manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Realitas menunjukkan bahwa manusia masih menjadi misteri yang sulit dimengerti secara kompleks, keinginan untuk mengetahui hakikatnya tidak pernah berhenti, manusia adalah sumber persoalan yang maha besar dan sangat penting untuk dipersoalkan. Sopocles menyatakan bahwa “banyak hal yang luhur dan agung di dunia ini, tetapi tidak ada yang lebih luhur dan agung dari pada manusia”.

    Namun disisi lain kelebihan manusia tersebut janganlah dijadikan sebagai cara pandang untuk membanggakan diri. Manusia sebaiknya sadar akan keterbatasannya sendiri. Manusia membutuhkan proses regenerasi dalam membangun perubahan yang lebih baik. Manusia dibatasi oleh umur dan kelak pada hari kemudian akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap apa yang sudah dilakukannya di muka bumi ini. Proses regenerasi inilah yang dapat disebut juga sebagai proses perkaderan. Seperti halnya HMI sebagai organisasi perkaderan memiliki tujuan yang berbunyi “Terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di Ridhoi Allah swt.” Proses perkaderan di HMI mengedepankan pada terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan paripurna.

    Selain sebagai organisasi kemahasiswaan, HMI hadir dengan semangat mempertemukan semangat ke-Indonesiaan dan semangat Ke-Islaman. Hal tersebut tercermin dalam tujuan awal berdirinya HMI yakni mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, menegakkan serta mengembangkan ajaran agama Islam. HMI mengintegrasikan diri dalam rangka menjawab kebutuhan bangsa dan Negara dengan berupaya melahirkan sosok kader yang mampu berfikir kritis, strategis, objektif, dan rasional serta mempunyai integritas kepribadian dalam rangka mencapai tujuan HMI menuju masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah swt. Dalam pencapaian kearah tersebut, diperlukan berbagai perangkat baik software yang berupa sumber daya manusia yang mumpuni maupun hardware yang berupa sarana dan prasarana agar inovasi serta kreatifitas dapat tersalurkan dengan baik.

    Dalam kerangka tubuh HMI, perkaderan adalah ujung tombak dalam organisasi, dengan adanya perkaderan yang baik, maka transaksi pengetahuan, pembaharuan dan perubahan akan lahir. Pemikiran yang kritis, dinamis, dan solutif sangat dibutuhkan dalam ruang-ruang perkaderan. HMI mesti hadir dalam menggunakan kapasitas nalar kritisnya dan selalu berusaha untuk membangun, mempengaruhi dan merawat keutuhan terhadap ekspektasi dalam keberlangsungan kehidupan bernegara. Kader HMI dituntut untuk selalu mempersiapkan diri membangun sistem perkaderan yang sesuai dengan semangat zaman yang mampu beradaptasi cepat dengan perkembangan, membaca arah perubahan ke depan yang bertumpu pada prinsip organisasi, sebab perkembangan sosial politik dan ekonomi yang berlangsung cepat dan dinamis mengharuskan seorang kader untuk selalu aktif dalam menjawab situasi dan kondisi yang ada. Mustahil ada keberlanjutan atau kesinambungan jika seorang kader gagal membuat inovasi dan regenerasi dalam organisasi. Tanpa inovasi dan regenerasi HMI hanya dihadapkan pada dua pilihan, stagnasi atau kemunduran.

    Tanggung jawab moral yang diemban HMI dalam mewujudkan masyarakat adil makmur dihadapkan dengan tantangan zaman yang terlampau cepat. Sebagaimana roh perjuangan HMI itu sendiri, securam dan sesukar apapun tantangan zaman menjadi keharusan untuk ditaklukkan. Lafran Pane sebagai penggagas terbentuknya organisasi ini tentu sudah memikirkan dan mencita- citakan bahwa organisasi ini akan menjadi platform pergerakan perubahan umat dan bangsa, guna membangun sebuah peradaban. Indonesia sedang krisis generasi intelektual yang berkualitas serta yang sadar akan hakikat penciptaannya sebagai Khalifah Allah di muka bumi dengan tujuan mengabdikan diri semata-mata kehadiratnya. Sehingga kader HMI mesti membangun formulasi perkaderan yang dapat membuatnya tetap eksis, kritis, inovatif serta mampu mengintegrasikan dengan perkembangan zaman serta tetap teguh pada nilai-nilai insan cita.

    Lalu kemudian, bagaimana kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melihat dinamika perubahan zaman yang begitu cepat? Formulasi gerakan seperti apa yang mesti dilakukan HMI dalam menghadapi gempuran zaman hari ini? Untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan ini, mari kita kupas satu-persatu soal “Integrasi dan Manifesto Nilai HMI dalam Menghadapi Gempuran Zaman”.

    Himpunan Mahasiswa Islam merupakan organisasi kemahasiswaan sekaligus oraganisasi kader yang memiliki tujuan dan cita-cita besar dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT. Tiap-tiap kader diharapkan mampu melatih diri menjadi insan yang berwawasan luas, kreatif, inovatif, berkarakter serta memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial yang tinggi kepada masyarakat atau dalam istilah HMI disebut dengan insan yang berkualitas insan cita.

    Muatan Nilai Dasar Perjuangan (NDP) amat revolusioner hal ini tergambar dalam Bab I NDP tentang dasar-dasar kepercayaan, dimana kepercayaan yang sifatnya membelenggu ataupun menghambat perubahan maka kepercayaan tersebut mesti ditinggalkan. Oleh karena itu, sebagai organisasi kader, fokus utama kader adalah melakukan inovasi dan pengembangan diri, berkreasi, melakukan aktivitas sosial, menjadi teladan karakter serta memiliki visi ke depan tentang masyarakat ideal yang ingin diwujudkan. Aktifitas yang sifatnya membelenggu mau tidak mau mesti ditinggalkan.

    Era disrupsi turut mendorong perubahan sosial yang signifikan. Secara perlahan-lahan orang mulai meninggalkan pemanfaatan teknologi analog ke teknologi digital namun bukan berarti meninggalakan nilai keIslam dan keindonesiaan sebagai fondasi perjuangan. Konsekuensi logis dari kondisi ini adalah cara hidup masyarakat dan industri, termasuk organisasi yang mengharuskan kader untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tetap menemukan relevansinya. Bukan perkara mudah untuk dapat beradaptasi dengan zaman yang dikenal dengan karakter kecepatan dan kekuatan inovasi. Bagi HMI yang berstatus organisasi kemahasiswaan dengan fungsinya dalam perkaderan, tentu tidak dapat mengelak dari perkembangan zaman. Untuk itu perbaikan sistem kaderisasi mesti dilakukan dalam rangka menjawab tantangan dan problem. Ini ditujukan untuk memantapkan peranan HMI di garis perjuangan. Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Tugas HMI sekarang adalah melewati tantangan dengan cara-cara unik, inovatif tanpa mesti menegasi yang prinsip.

    Nilai keislaman dan keindonesiaan merupakan hal prinsipil yang menjadi fondasi perjuangan HMI untuk menuju tujuan kolektif. Menempatkan Islam dan keindonesiaan sebagai fondasi perjuangan membawa konsekuensi, mendorong HMI menyandarkan setiap langkah perjuangan pada politik gagasan, emansipasi dan pembebasan yang diintegrasikan dalam bingkai multikulturalisme. Di titik ini, sebagai organisasi yang punya rekam jejak panjang dalam sejarah bangsa Indonesia, HMI harus bisa menerjemahkan lebih dalam mengenai kualitas insan cita HMI agar mampu mengitegrasikan dengan arus zaman yang tak kenal ampun.

    Pertumbuhan secara kuantitas tentunya mesti diimbangi dengan kualitas manajemen perkaderan agar nilai yang di cita-citakan dapat diwujudkan secara berkesinambungan. Masalah- masalah dalam lingkup perkaderan mesti dijadikan spirit dan tetap optimis memandang sebagai tantangan perkaderan. Baik itu tantangan yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Dalam kondisi demikian maka dibutuhkan kematangan mental dan fisik untuk menyelesaikan tantangan yang menggorogoti bahkan telah menjamur dalam tubuh himpunan.

    Kondisi Perkaderan

    Melihat perkembangan perkaderan pada level komisariat, saat ini perkaderan HMI juga mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah prematurnya perkaderan yang senantiasa mempertontongkan konflik dan pragmatisme dalam internal HMI yang tentunya hal tersebut akan berdapak pada pertumbuhan kader. Belum lagi kondisi dengan minat mahasiswa berHMI dari tahun ketahun yang mengalami penurunan.

    Mundur dan memudarnya identitas diri kader semata-mata terjadi karena pemahaman akan tujuan yang hendak dicapai masih belum dipahami sepenuhnya oleh diri kader. Ini terlihat ketika basic traininig calon anggota terlihat acuh pada saat berjalannya forum basic training tersebut. selain itu, ketika telah menjadi anggota pun kader disibukan dengan hal-hal yang mengesampingkan pendalaman akan materi-materi basic training. Sehingga mengakibatkan lahirnya kader yang cenderung “dipaksakan” karena tidak mengusai teori-teori secara universal. Sehingga ketika kader telah mencapai stambuk dalam kepengurusan kecenderunganya akan gagap menyelesaikan persoalan-persoalan.

    Dalam kondisi tersebut, perkaderan HMI mesti memberikan formulasi atau gagasan baru agar kader memiliki semangat dan antusias dalam tiap agenda-agenda perkaderan. Dalam pemahaman Freud, hal yang wajar ketika manusia (mahasiswa) melakukan segala hal untuk menghindari kecemasan, namun menjadi tidak wajar ketika mahasiswa (HMI) larut dan menghindari menghindari kecemasan yang sifatnya malah membelenggu. Dalam kacamata Gramsci, kaum terdidik (Mahasiswa) seharusnya didorong menjadi kaum intelektual organik. Kaum yang sadar akan posisinya di dalam struktur kemasyarakatan. Ia mesti memberikan kontribusi nyata dan energi positif dalam masyarakat. Kontribusi positif tidak selalu ditunjukkan dengan sikap resistensi terhadap pemerintah. Walaupun pada kenyataannya banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat.

    Perkaderan dalam HMI sebaiknya dapat menempatkan kader-kadernya untuk mengaktualisasikan potensi masing-masing dan meninggalkan benalu konflik dalam tubuh organisasi. Menurut Maslow salah satu tokoh psikolog asal amerika mengungkapkan bahwa kebutuhan akan aktualisasi diri menempati posisi teratas dalam kebutuhan manusia. Kebutuhan dicapai secara bertahap. Dimulai kebutuhan fisiologis sampai dengan kebutuhan akan harga diri. Salah satu kebutuhan akan tercapai jika kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Salah satu tantangan pada perkaderan saat ini adalah bagaimana kader mengaktualisasikan potensinya di HMI.

    Poin penting perkaderan dalam HMI adalah bagaimana seorang kader dapat melakukan perkaderan yang dimulai dari diri sendiri. Dibutuhkan kesadaran individu agar internalisasi nilai- nilai HMI dapat masuk meresap ke dalam jiwa tiap individu kader HMI. Dari hal inilah sebenarnya proses perkaderan dimulai. Perkaderan dimulai dari pribadi individu, kemudian baru menyebar ke orang lain dan masyarakat luas.

    Nilai Insan Cita HMI

    Di era revolusi industri 4.0 yang tengah mengarah ke revolusi industri 5.0 dewasa ini, pemaknaan tentang kualitas insan cita pun mengalami perubahan dan penyesuaian. Kualitas akademis bukan lagi hanya dinilai berdasarkan indikator gelar akademik (sarjana, magister, doktor) saja, namun lebih pada karya yang mampu diwujudkan sebagai bukti yang nyata. Misalnya karya ilmiah berupa buku, artikel jurnal, opini solutif, dan sebagainya. Begitu juga dengan kualitas cita lainnya. Problematika zaman sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan dan kecenderungan masyarakat dewasa ini mengharuskan kader HMI untuk adaptif. Kualitas insan cita yang dirumuskan HMI pada hakikatnya bertujuan untuk menjawab persoalan atau minimal memberikan tawaran solusi atas berbagai problematika yang dihadapi umat dan bangsa. Oleh karena itu, pemaknaan lima kualitas insan cita sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang dan masa yang akan datang merupakan suatu keharusan.

    Himpunan Mahasiswa Islam memiliki nilai-nilai yang tercantum dalam pasal 4 Anggaran Dasar HMI yakni, “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terbentuknya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT”.

    Integrasi nilai insan cita HMI sangatlah penting, nilai-nilai dasar perjuangan (NDP) menjadi tonggak atau landasan ideologi dalam berpijak dan melakukan usaha-usaha menciptakan nilai HMI dalam kehidupan, sehingga mampu membawa sebuah perubahan. Selanjutnya adalan semangat membangu kesadaran dan pemberdayaan. Maksudnya adalah seorang kader HMI harus memiliki tingkat kesadaran yang lebih dan rasa kepekaaan sosial yang tinggi terhadap realita kehidupan di masyarakat sesuai doktrin yang ada dalam insan cita itu sendiri. Misalnya jika komisariat berada di lingkungan masyarakat, kader HMI harus mengambil bagian terhadap perubahan lingkungan hidup di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan. Jika seorang kader HMI sudah memiliki kesadaran, maka ia akan mampu memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, pemaknaan secara mendalan mengenai kwalitas insan cita mesti menjadi nafas kader agar mampu memberikan formulasi dan inovasi baru terhadap perkembangan zaman.

    Kader HMI tidak hanya dituntut untuk memiliki wawasan yang luas dan terampil, namun juga berdaya cipta atau kreatif dan inovatif. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dituntut untuk diberdayakan dalam rangka mengungkap hal baru, meningkatkan dan mengembangkan yang sudah ada agar menjadi semakin optimal. Dengan kata lain, kader HMI dituntut untuk selalu terlibat aktif dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gagasan solutif guna kemaslahatan umat dan bangsa.

    Integrasi, Inovasi dan Manifesto

    Integrasi Nilai dan Inovasi dalam tubuh HMI tentunya tidak boleh pudar, semangat tiap- tiap kadernya menjadi insan yang berwawasan luas, kreatif, inovatif, berkarakter serta memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial yang tinggi kepada masyarakat atau dalam istilah HMI disebut dengan insan cita mesti menjadi slogan utama. Tugas HMI adalah bagaimana mempersiapkan diri melalui revitalisasi sistem perkaderan yang sesuai dengan semangat zaman. kader HMI mesti menjadi sosok yang mudah beradaptasi cepat dengan perkembangan dan mampu membaca arah perubahan ke depan yang bertumpu pada prinsip organisasi. Perkembangan sosial politik dan ekonomi yang berlangsung cepat dan dinamis mengharuskan kader untuk selalu aktif dalam menjawab situasi dan kondisi yang ada.

    Perkembangan dunia bergeliat dengan cepat, berkelindan dan mencerabuti norma-norma kuno yang selama ini bertahan semenjak peradaban manusia dimulai. Dinamika ini adalah tonggak dari pesatnya dunia dalam paket modern yang diwarnai dengan digitalisasi semua sektor kehidupan. Fenomena ini terjadi di mana-mana. Di Indonesia bisa kita lihat dengan semakin meningkatnya penetrasi pengguna internet yang signifikan, berbanding lurus dengan polarisasi di masyarakat sebagai akibat dari runcingnya pertarungan politik di kanal virtual. Sementara itu, produk-produk digital, pekerjaan yang terdigitalisasi serta semua hal yang berbau ekosistem digital, statistik penggunaannya kian menjulang. Ekosistem ini bertranformasi menjadi tren yang mau tidak mau mengundang keterlibatan kita semua untuk berada di dalamnya.

    Tidak lupa, bahwa pemahaman kita ini ternyata tidak mengantar kita untuk keluar dari paradigma follower seperti yang selama ini melekat pada komunitas kita sebagai populasi konsumen. Ketertinggalan kita pada wialayah kader HMI setidak-tidaknya tergambar dari kesibukan kita pada persoalan internal organisasi yang selalu diwarnai dengan konflik kepentingan, yang berikutnya adalah ketertinggalan kita dalam membaca gerak laju perkembangan dunia. Kedua hal mendasar inilah yang membuat kita terdampar dalam peran sebagai konsumen, bukan inovator atau pemegang peran utama di era ini. Situasi ini harus diubah dengan segera, kita harus merebut peran yang jauh lebih krusial dari sekedar konsumen. Karena itulah, hal pertama yang harus kita ganti adalah pemahaman fundamental kita terhadap hakikat yang melekat pada era ini.

    Ketertinggalan kita kader HMI setidak-tidaknya tergambar dari kesibukan kita pada persoalan internal organisasi yang selalu diwarnai dengan konflik kepentingan, yang berikutnya adalah ketertinggalan kita dalam membaca gerak laju perkembangan dunia. Kedua hal mendasar inilah yang membuat kita terdampar dalam peran sebagai konsumen, bukan inovator atau pemegang peran utama di era ini. Situasi ini harus diubah dengan segera, kita harus merebut peran yang jauh lebih krusial dari sekedar konsumen. Karena itulah, hal pertama yang harus kita ganti adalah pemahaman fundamental kita terhadap hakikat yang melekat pada era ini.

    Integrasi dan pendalaman nilai HMI mesti menjadi semangat utama dalam membangun inovasi yang berkemajuan serta mampu menjawab berbagai tantangan zaman. Penguasaan akan teknologi dan informasi menjadi sangat penting untuk diwujudkan dalam diri setiap kader seningga akan memudahkan kader dalam mengambil keputusan-keputusan strategis berkenaan dengan masa depan organisasi. Hasrat untuk terus memahami, menggerakkan “pengikutnya”, mencari tahu segala sesuatu adalah cirinya. Ini senafas dengan prinsip responsivitas yang cenderung menitikberatkan pada dimensi praksis dari seorang kader.

    Menyimak segelumit persoalan tersebut, HMI harus tetap mengambil peran penting terhadap perubahan. HMI harus aktif mengambil peranya dan tidak menyibukkan diri pada konflik internal yang sifatnya tidak membangun. Tentunya, sebagai organisasi yang menfungsikan diri sebagai organisasi kader, maka setiap gerak langkah organisasi harus dilaksanakan dalam rangka memberdayakan para anggotanya yang secara maksimal menjadi bagian yang harus di kader. Untuk menegaskan pemahaman kader HMI, diperlukan pemahaman internal organisasi yang mendalam. Secara serentak organisasi bertanggung jawab terhadap pemahaman kepada para anggota dalam membangun nilai HMI dalam menyelami arus perkembangan zaman. Dengan demikian, secara fungsional organsisasi, orang yang dipercaya sebagai pengurus dalam level manapun (komisariat, korkom, cabang, badko, maupun pengurus besar) harus dapat memainkan peran ini.

    Masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Swt merupakan gambaran masyarakat ideal versi HMI yang harus diikhtiarkan oleh seluruh kader, bahkan para alumninya. Keinginan untuk mewujudkan kebaikan bagi umat dan bangsa harus menjadi motif bagi tiap-tiap kader HMI dalam membelajarkan diri, beraktivitas dan berkarya seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, tiap-tiap kader HMI harus memiliki gambaran jelas tentang suatu masyarakat ideal yang diharapkan dan ingin diwujudkan. Tanpa itu, maka proses kaderisasi dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan menjadi tanpa makna.

    Sebagai upaya merawat ruang-ruang kaderisasi dengan menyeimbangi perkembangan zaman, maka perlu adanya skema dan pola pembaharuan dalam ruang privat perkaderan HMI, sehingga upaya peningkatan kualitas perkaderan HMI melalui pendekatan perkaderan yang relevan dengan kebutuhan saat sekarang dengan kecenderungan perubahan psikologis yang cenderung mengikut dengan perubahan kondisi masyarakat.

    Hal yang perlu menjadi atensi khusus oleh seluruh penggerak HMI adalah pendekatan kualitas, bukan pendekatan kuantitas. Olehnya, penekanan dan prioritas atas pendekatan kualitas dalam perkaderan sudah saatnya menjadi kesadaran dan komitmen kolektif dari semua anggota dan pengurus HMI di seluruh Indonesia. Proses perkaderan yang berkualitas dibentuk oleh unsur-unsur utama pembentuk proses pembelajaran, yang mencakup tujuan, materi, metode, peserta, instruktur, manajemen pengelolaan, iklim, evaluasi, serta tahapan perkaderan pembentukan dan tahap pengembangan.

    Penulis : Syawal Madani

    Alumni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Ilmu politik dan Wakil Sekretaris umum bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota HMI Kom.Ushuluddin Filsafat dan Politik.