Blog

Melanesiatimes.com – Terkait klitih di Gedongkuning, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa tindakan pidana tersebut harus tetap diproses secara hukum sekalipun pelaku masih di bawah umur.

Diketahui, pada akhir Desember 2021 lalu, ketika warga Jogja lagi-lagi diresahkan dengan klitih, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyempatkan diri sowan atau bertemu dengan Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Kini Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH Anshor) DIY angkat bicara terkait dengah kasus kriminalitas tersebut yang semakin tinggi di Yogyakarta. Berikut pernyataan lengkap LBH Anshor DIY. Yogyakarta terbuat dari rindu, pulang dan angkringan, begitulah kira-kira penggalan sajak dari Joko pinurbo yang menggambarkan betapa indah, nyaman, tentram, damai, dan syahdunya kota Yogyakarta.

Sepekan terakhir ini, warga Jogja kembali diselimuti rasa was-was dengan maraknya aksi klitih di beberapa wilayah Jogja. Berita yang menghebohkan publik Jogja akhir-akhir ini adalah aksi klitih di Jalan Gedongkuning daerah Kotagede yang menewaskan anak anggota DPRD Kebumen, sehari kemudian disusul peristiwa klitih di jalan godean Sleman dan jalan pandak Bantul.

Pelaku klitih biasannya terdiri lebih dari satu orang menggunakan senjata tajan seperti pedang, golok, dan juga gir sepeda motor yang telah dimodifikasi danaksi klitih kebanyakan dilakukan oleh para pelaku pada malam hari. Yang membuat resah, target pelaku klitih ini tidak pandang bulu dan sangat acak. Bahkan kebanyakan mereka menyerang orang yang tidak dikenalnya. Sasaran empuknya adalah ruas jalan yang sepi hingga tempat nongkrong, seperti warung bubur kacang ijo atau warung kopi.

Sedangkan untuk motifnya, klitih seakan-akan memang sengaja dilanggengkan menjadi sebuah tradisi demi eksistensi geng pelajar dan pencarian jati diri pelajar. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan aksi klitih, salah satu motif terbesar adalah sebagai ajang pembuktian eksistensi diri di antara teman-teman satu gengnya.

Fenomena klitih dirasa ironis mengingat jogja menyandang predikat sebagai Kota Pelajar. Masyarakat yang telah lama diresahkan oleh tindak kriminalitas remaja ini berharap agar ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta upaya-upaya preventif lain untuk mencegah aksi tersebut di masa mendatang. Jogja berhati nyaman nyatanya hanya sekedar slogan, dalam menyikapi tingginya tingkat kriminalisasi (KLITIH) di Daerah Istimewa Yogyakarta, LBH ANSOR PW D.I. Yogyakarta menyatakan sikap secara tegas sebagai berikut :

1. Mengecam Pelaku klitih dan kriminalitas lain yang banyak meresahkan masyarakat Yogyakarta.

2. Menuntut dan meminta kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera melakukan koordinasi dengan semua pihak dan stakehoder yang ada di Yogyakarta untuk berkolaborasi dan melakukan penindakan yang tegas terhadap pelaku klitih.

3. Menuntut dan meminta kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dengan nyata memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat Yogyakarta terutama sterelisasi keamanan pada titik-titik rawan klitih dan tindak kriminal lain agar terjamin keamanan dan kenyamanan warga Yogyakarta.

4. Meminta kepada jajaran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selalu mengadakan patrolidan kontrol jalan-jalan pada waktu-waktu yang dianggap rawan akan pelaku klitih.

5. Meminta kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam waktu yang cepat untuk segera berkoordinasi dan berkolaborasi dengan segenap organisasi keagaman dan kepemudaan dalam penyadaraan dan penanggulan rawan klitih dan tindak kriminal di Yogyakarta.

Demikian pernyatan dan sikap tegas dari LBH PW Ansor DIO Yogyakarta ini sebagai bagian dari tanggungjawab sosial demi mewujudkan ketertiban, keramahan dan kenyamanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita cintai.

Mengetahui,

M. Ulinnuha, S.H.I., M.H., CM., SHEL. (Ketua Umum LBH ANSOR DIY)

Teguh RM, S.H., M.H. (Sekretaris LBH ANSOR DIY)

Melanesiatimes.com – Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev sepakat untuk mulai mengerjakan perjanjian damai selama pertemuan puncak trilateral yang diselenggarakan oleh Presiden Dewan Eropa Charles Michel di Brussels pada 6 April.

Michel mencatat keinginan Pashinyan dan Aliyev “menyatakan keinginan untuk bergerak cepat menuju perjanjian damai” dalam sebuah pernyataan yang dirilis setelah pertemuan 4,5 jam. Masing-masing pemimpin akan menginstruksikan Menteri Luar Negeri negara masing-masing untuk “bekerja pada persiapan perjanjian damai di masa depan, yang akan membahas semua masalah yang diperlukan.” Pernyataan itu tidak menentukan apa yang termasuk dalam masalah tersebut.

Pashinyan dan Aliyev juga sepakat untuk meluncurkan Komisi Perbatasan Bersama untuk “membatasi perbatasan bilateral antara Armenia dan Azerbaijan” dan “memastikan situasi keamanan yang stabil di sepanjang, dan di sekitar, perbatasan.” Komisi gabungan diperkirakan akan diadakan pada akhir April.

Michel “menekankan bahwa memastikan jarak pasukan yang tepat adalah elemen penting dari pencegahan insiden dan pengurangan ketegangan.”

Para pemimpin juga membahas pemulihan hubungan komunikasi dan transportasi antara Armenia dan Azerbaijan. Michel “menyambut baik langkah-langkah menuju pemulihan jalur kereta api” dan mendorong negara-negara untuk “menemukan solusi yang efektif untuk pemulihan jaringan jalan.”

Michel juga menyatakan “perlunya resolusi penuh dan cepat dari semua masalah kemanusiaan yang beredar, termasuk pembebasan tahanan yang tersisa dan secara komprehensif menangani masalah orang hilang.”

“Uni Eropa juga akan terus mendukung langkah-langkah membangun kepercayaan antara Azerbaijan dan Armenia serta upaya ranjau kemanusiaan, termasuk dengan terus memberikan saran ahli dan meningkatkan bantuan keuangan, dan bantuan untuk populasi yang terkena dampak konflik, rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata pernyataan itu.

“Saya tidak meremehkan tantangan, kesulitan di kedua sisi, tetapi saya merasa ada keinginan bersama untuk membuat kemajuan. Ada keinginan bersama untuk bekerja sama. Ada kemauan bersama untuk mengidentifikasi apa prioritas dan apa langkah konkret yang akan dapat kita buat bersama,” kata Michel kepada wartawan setelah pertemuan.

Michel sebelumnya menjadi tuan rumah Pashinyan dan Aliyev di Brussels pada 14 Desember 2021 menyusul eskalasi pertempuran sebelumnya di sepanjang perbatasan Armenia-Azerbaijan pada musim gugur. Para pemimpin telah sepakat untuk “mengurangi ketegangan di lapangan untuk memastikan lingkungan yang kondusif” untuk negosiasi demarkasi dan pembatasan dan “melanjutkan dengan pemulihan jalur kereta api.” Aliyev telah berulang kali menyerukan pembentukan “koridor” yang menghubungkan Azerbaijan dan Nakhichevan melalui Armenia, yang menurut para pejabat Armenia telah menghambat kemajuan dalam membuka blokir jaringan ekonomi dan transportasi regional.

Bulan lalu pada 24 Maret, pasukan Azeri melintasi garis kontak yang memisahkan tentara Armenia dan Azerbaijan di Artsakh dan merebut desa Parukh di wilayah Askeran. Tiga tentara Armenia tewas dan setidaknya 15 lainnya terluka dalam pertempuran intensif yang berlangsung selama dua hari. Pada tanggal 27 Maret, Tentara Pertahanan Artsakh mengumumkan bahwa Parukh telah ditempatkan di bawah kendali kontingen penjaga perdamaian Rusia, namun tentara Azeri mempertahankan pos yang dibentengi di ketinggian Karaglukh yang strategis di dekat Parukh.

Serangan itu merupakan yang terbaru dalam serangkaian eskalasi oleh militer Azerbaijan dalam sebulan terakhir. Video telah beredar secara online yang menggambarkan tentara Azeri memerintahkan warga sipil Armenia untuk mengungsi dari rumah mereka di Artsakh dengan pengeras suara. Pada awal Maret, pasukan Azeri menembaki desa Khramort dan Nakhichanik di Askeran dan Khnushinak dan Karmir Shuka di Martuni.

Selama pertemuan kabinet pada 31 Maret, Pashinyan mengatakan bahwa Armenia siap untuk menandatangani perjanjian damai dengan Azerbaijan. Dia mengatakan bahwa Azerbaijan secara salah menuduh Armenia menolak untuk melanjutkan negosiasi perjanjian damai untuk membenarkan agresi militer.

“Prinsip saling pengakuan atas integritas teritorial dan tidak dapat diganggu gudakan perbatasan dapat diterima oleh Armenia,” kata Pashinyan dalam pertemuan kabinet pada 31 Maret.

Kementerian Luar Negeri Azerbaijan mempublikasikan daftar lima prinsip pada 14 Maret yang telah diserahkan kepada mitra armenianya beberapa hari sebelumnya. Prinsip-prinsip tersebut termasuk saling mengakui kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing, penegasan timbal balik atas tidak adanya klaim teritorial satu sama lain dan kewajiban yang mengikat secara hukum untuk tidak membuat klaim semacam itu di masa depan, menahan diri dari mengancam keamanan, pembatasan dan demarkasi perbatasan satu sama lain dan membuka blokir komunikasi dan jaringan transportasi.

Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri Armenia mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan permohonan kepada ketua bersama OSCE Minsk Group untuk “mengatur negosiasi tentang penandatanganan perjanjian damai” antara kedua negara.

Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mirzoyan juga mengatakan kepada wartawan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak mengatasi semua masalah yang ada di wilayah tersebut, yaitu status Artsakh dan hak-hak serta keamanan penduduk Armenia.

Menurut Pashinyan, Azerbaijan berharap untuk “menutup” masalah status dan keamanan Artsakh. “Azerbaijan berusaha memusnahkan semua orang Armenia dari Nagorno-Karabakh, sehingga mempertimbangkan masalah ini ditutup,” katanya dalam pidatonya pada 31 Maret.

“Jika kita salah, maka biarkan Azerbaijan menunjukkan minat konkret dalam membahas hak dan jaminan keamanan orang-orang Armenia di Nagorno-Karabakh – sebuah masalah diangkat tidak hanya oleh Armenia tetapi juga oleh seluruh komunitas internasional,” lanjutnya.

Menjelang pembicaraan yang dijadwalkan antara Pashinyan dan Aliyev, partai-partai oposisi Armenia mengadakan rapat umum di Yerevan yang dihadiri oleh ribuan orang untuk memperingatkan Pashinyan agar tidak menyerahkan Artsakh ke Azerbaijan.

Aliansi Armenia dan Aliansi I Have Honor menyelenggarakan pawai “Pertahankan Armenia dengan Membela Artsakh” dari Madenataran ke France Square. Peserta memegang poster bertuliskan, “Artsakh tidak akan pernah menjadi bagian dari Azerbaijan,” “Turki adalah musuh saya,” “Armenia bukan koridor Turki” dan “Nikol tidak mewakili kepentingan Armenia.”

Wakil presiden Majelis Nasional dan ketua Badan Tertinggi ARF Armenia Ishkhan Saghatelyan menyatakan “awal perjuangan baru” selama pidatonya di Freedom Square.

“Hari ini dengan kehadiran dan tekad Anda, Anda mengumumkan bahwa para pemimpin ini tidak memiliki mandat rakyat untuk membuat konsesi baru di bawah janji-janji perdamaian palsu,” katanya.

Saghatelyan menuduh pemerintah “menakut-nakuti orang-orang dengan prospek perang” untuk “mempersiapkan mereka untuk konsesi baru” dengan menghadirkan perang atau hilangnya wilayah sebagai satu-satunya pilihan yang layak.

“Kami tidak ingin perang. Perjuangan kami adalah untuk perdamaian yang bermartabat demi Artsakh dan Armenia. Tetapi [pemerintah] mencoba untuk menyajikan situasi seolah-olah itu tidak mungkin,” lanjutnya.

Mantan Presiden dan kepala Aliansi I Have Honor Serzh Sargsyan juga hadir dalam rapat umum tersebut.

“Konflik seperti itu tidak mudah diselesaikan bahkan dalam 40 hingga 50 tahun. Bukan salah kami bahwa orang-orang naik ke tampuk kekuasaan yang mengatakan bahwa ‘bukan urusan Anda apa yang kami negosiasikan; kami akan menegosiasikan apa pun yang kami inginkan, “dan membawa kami ke titik ini. Saya tidak pernah bernegosiasi tentang konsesi. Saya telah bernegosiasi tentang apa yang bisa kami terima,” kata Sargsyan kepada wartawan di demonstrasi.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengadakan panggilan telepon terpisah dengan Pashinyan dan Aliyev sehari sebelum pertemuan trilateral di Brussels. Departemen Luar Negeri merilis dua pernyataan yang hampir identik setelah pembicaraan, yang menyatakan bahwa Blinken telah “menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat siap membantu dengan terlibat secara bilateral dan dengan mitra yang berpikiran sama, termasuk melalui peran kami sebagai Co-Chair OSCE Minsk Group.” Pernyataan yang dikeluarkan mengenai panggilan dengan Aliyev menambahkan garis bahwa Blinken telah “menyerukan pengekangan, de-eskalasi, dan diplomasi baru.”

Majelis Nasional Artsakh juga merilis pernyataan menjelang pembicaraan yang menyerukan “persatuan nasional mengenai isu-isu yang berkaitan dengan nasib Artsakh.”

“Kami yakin bahwa dengan dukungan penuh dari komunitas Diaspora Armenia, republik Armenia dan Artsakh dapat menahan tantangan regional dalam membela kepentingan nasional kami,” kata pernyataan itu.

Sumber : armenianweekly.com

Melanesiatimes.com – Ketika Anda berpuasa, bukan hal yang aneh bagi Anda untuk merasakan sedikit ‘hangry’ yang paling samar (lapar dan marah); membuat Anda menjadi mudah tersinggung dan tajam?. Bahkan, itu cukup normal karena otak Anda membutuhkan bahan bakar untuk mengatur emosi dan dari semua emosi yang Anda miliki, kemarahan adalah yang paling sulit dikendalikan.

Yang sedang berkata, Ramadhan adalah kesempatan besar bagi Anda untuk berlatih lebih banyak kesadaran Tuhan, yang dapat mengarah pada pengendalian diri yang lebih baik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi pernah berkata,

“Cepat adalah perisai; ketika salah satu dari kalian berpuasa, dia seharusnya tidak berperilaku cabul atau bodoh. Jika seorang pria melawan atau melecehkannya, dia harus berkata : Saya berpuasa, saya berpuasa.” (Sunan Abi Dawud 2363).

Jadi, setiap kali Anda berada dalam situasi stres yang biasanya akan membuat Anda marah atau kesal, cukup gunakan kesempatan ini untuk menenangkan diri dan bernapas. Mundur selangkah dan latih beberapa pengekangan. Yakinlah, bahwa hadiah untuk mengelola kemarahan Anda alih-alih menyerang akan jauh lebih besar dan lebih memuaskan dalam kehidupan ini dan yang berikutnya.

Melanesiatimes.com – Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan seluruh pihak dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme. Pencegahan paham radikal terorisme salah satunya dapat dilakukan dengan penguatan prinsip moderasi beragama.

Konsep penguatan moderasi beragama membutuhkan dukungan berbagai pihak, salah satunya dengan dukungan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

“Kerjasama yang baik dengan PP Muhammadiyah sangat penting dalam rangka penguatan moderasi beragama,” ungkap Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., saat bertemu dengan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. H Haedar Nashir, M.Si di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada Jumat (1/4).

Dalam rangka mencegah paham radikal terorisme, BNPT sangat terbuka dan menerima masukan dari berbagai pihak terutama dari Muhammadiyah.

“Tokoh-tokoh agama Muhammadiyah bisa memberikan masukan kepada kami,” jelasnya.

Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. H Haedar Nashir, M.Si melihat langkah BNPT yang menggelorakan konsep moderasi beragama sudah tepat. Menurutnya, moderasi beragama adalah model yang sangat cocok dalam menangkal narasi radikal terorisme.

“Dari iklim saja Indonesia sudah moderat. Dari segi sejarah dimana agama-agama masuk ke Indonesia juga ada bermacam-macam agama dan tidak ada perang. Pendidikan moderasi itu hasilnya long-term. BNPT tidak berjalan sendirian dalam menguatkan moderasi beragama,” katanya.

Ketua PP Muhammadiyah menambahkan anak muda yang menjadi target propaganda radikal terorisme harus dilindungi. Pemikiran radikal yang ingin mengganti haluan negera dengan sistem agama adalah kekeliruan yang fatal. Konsep NKRI dengan Pancasila-nya adalah Darul Ahdi Wa Syahadaah, berarti negara kesepakatan dan persaksian.

“Indonesia negara Pancasila itu sejalan dengan Islam. Hasil Ijtihad dari pemuka agama dan para ulama. Maka tidak perlu lagi mencari bentuk negara lain,” jelasnya.

Mengakhiri kegiatan pertemuan ini, BNPT dan Muhammadiyah dijadwalkan akan melakukan perjanjian kerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Melanesiatimes.com – KSD gelar kegiatan vaksin Polri Presisi di Rusun Boing Kemayoran, kolaborasi Mahasiswa, BEM dan OKP serentak di 34 lokasi di Jabodetabeka-Banten.

Menurut Direktur Eksekutif Kajian Strategis Demokrasi (KSD), Ibrahim Mansyur atau Bram menyampaikan bahwa vaksinasi Polri Presisi tersebut merupakan bentuk perhatian Polri terhadap kesehatan masyarakat.

“Dalam kegiatan vaksinasi Polri Presisi ini, KSD dipercaya oleh Polri untuk sukseskan kegiatan vaksinasi tersebut. Kegiatan vaksinasi Polri Presisi ini merupakan bentuk perhatian dan kecintaan Polri terhadap kesehatan masyarakat,” ujar Bram.

Bram menjelaskan, penyelenggaraan kegiatan vaksinasi Polri Presisi tersebut di selenggarakan pihaknya di Rusun Boing, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada Selasa 29 Maret 2022.

“Tadi kami melaksanakan vaksinasi di Rusun Boing Kemayoran dan pelaksanaan vaksinasinya sukses dilaksanakan. Suksesnya acara itu karena antusiasme masyarakat sekitar sangat tinggi,” ucap Bram.

Selain itu, Bram menambahkan, kegiatan vaksinasi Polri Presisi itu juga dalam rangka membantu masyarakat yang ingin mudik lebaran karena pemerintah mewajibkan bagi semua orang yang ingin mudik diharuskan vaksin Booster.

“Berdasarkan kebijakan pemerintah, siapapun yang ingin mudik lebaran diharuskan vaksin Booster. Polri dalam hal ini membantu masyarakat agar bisa mudik lebaran tanpa ada hambatan dengan menyediakan vaksinasi Booster,” tuturnya.

Disisi lain, tim dari Haluannkri.com juga meminta tanggapan dari peserta vaksinasi mengenai keberadaan kegiatan tersebut. Menurut salah satu peserta yang kami wawancara yang bernama Parlan, dia mengatakan sangat terbantu dengan keberadaan kegiatan vaksinasi tersebut.

“Saya sangat senang dengan keberadaan kegiatan vaksinasi ini karena saya tidak perlu jauh-jauh mencari tempat vaksin, soalnya nanti saya mau balik kampung dan harus Booster,” ujar Parlan.

Kemudian Novita, dia menganggap bahwa kegiatan vaksinasi tersebut sangat membantu masyarakat yang ingin mudik lebaran nanti.

“Orang-orang yang tinggal di Jakarta kan gak semua orang asli Jakarta pak, kebanyakan orang di luar Jakarta, nah mereka pasti akan mudik nanti, melihat keluarganya di kampung. Kalau mau balik kampung kan harus Booster pak,” jelasnya.

Melanesiatimes.com – Ibu Iriana Joko Widodo turut mendampingi Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Papua Nugini (PNG) James Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, 31 Maret 2022. Ibu Iriana secara khusus mengikuti serangkaian kegiatan pendamping bersama istri PM Marape, Ibu Rachel Marape.

Ibu Iriana dan Ibu Rachel tampak turut serta menanam pohon bersama Presiden Jokowi dan PM Marape. Keduanya juga berbincang dengan hangat dan akrab di veranda, bersamaan dengan pertemuan tatap muka Presiden Jokowi dan PM Marape.

Selepas itu, Ibu Iriana mengajak Ibu Rachel untuk meninjau Kebun Raya Bogor dengan menaiki mobil golf. Sambil berkeliling, Ibu Iriana tampak menunjukkan keragaman berbagai spesies tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor kepada Ibu Rachel.

Usai berkeliling Kebun Raya Bogor, Ibu Iriana dan Ibu Rachel kembali ke Istana Bogor untuk kemudian mendampingi Presiden Jokowi dan PM Marape saat menyampaikan pernyataan pers bersama. Jamuan santap siang kenegaraan pun menjadi penutup rangkaian penyambutan resmi ini.

Pada kesempatan tersebut, Ibu Iriana menyerahkan selendang sutra sebagai kenang-kenangan untuk Ibu Rachel. Sementara itu, Ibu Rachel memberikan mangkuk eboni yang telah diukir dan keranjang tebu.

Turut mendampingi Ibu Iriana dalam rangkaian kegiatan pendamping yaitu istri Duta Besar RI untuk Papua Nugini, Ibu Ella Andriana Supandy.