Melanesia Times

Blog

  • Wali Kota Sorong Ingatkan OPD Hati-hati Kelola Anggaran

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah dan memprioritaskan anggaran pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Penegasan itu disampaikan menyusul hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kota Sorong dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025.

    Peringatan tersebut disampaikan Wali Kota Sorong usai penyerahan DPA-SKPD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026 di Gedung Lambert Jitmau, Jumat (9/1/2026).

    Lobat menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus digunakan untuk kepentingan publik dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

    “Kita harus sangat hati-hati dalam mengelola keuangan daerah. Anggaran harus diarahkan pada program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan pada kegiatan yang tidak berdampak langsung,” tegas Septinus Lobat.

    Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran serta keterbatasan kemandirian fiskal daerah menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, pemerintah daerah tidak dapat sekaligus menjawab seluruh kebutuhan masyarakat dalam waktu bersamaan.

    “Dengan kondisi fiskal yang ada, kita harus menentukan skala prioritas. Pemerintah tidak mungkin menjawab semua kebutuhan sekaligus, sehingga program yang paling penting dan mendesak harus didahulukan,” ujarnya.

    Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Kota Sorong, tengah memperkuat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis digital. Program ini masuk dalam prioritas 100 hari kerja dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah.

    “Kami sedang mendorong penguatan PAD berbasis digital. Harapannya, ke depan ruang fiskal kita semakin kuat sehingga kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan juga meningkat,” jelasnya.

    Wali Kota juga memastikan bahwa program sekolah gratis tetap berjalan dan menjadi komitmen Pemerintah Kota Sorong. Program tersebut mendapat dukungan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    “Program sekolah gratis tetap berjalan. Ini komitmen kami. Bantuan dari provinsi sudah mendukung, sementara kendala teknis di sekolah akan kami benahi secara bertahap tanpa mengganggu pelaksanaan program,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Papua Barat Daya telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025 kepada Pemerintah Kota Sorong yang diwakili Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Vega Prime, Kamis 8 Januari 2026.

    Dalam laporan tersebut, BPK memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi agar pengelolaan belanja daerah semakin tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Hingga Semester II Tahun 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK oleh Pemerintah Kota Sorong tercatat sebesar 64,56 persen sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.

  • Wali Kota Sorong Serahkan DPA 2026, Tekankan Percepatan Program dan Pelayanan Publik

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026. Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, bersama Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, secara simbolis kepada perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di gedung Lambert Jitmau pada Jum’at (09/01/2026).

    Dalam kegiatan tersebut, DPA 2026 diserahkan kepada perwakilan Sekretariat Daerah (Setda), Dinas Cipta Karya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, serta Distrik Sorong Kepulauan. Selanjutnya, Badan Pengelola Keuangan Daerah akan mendistribusikan DPA kepada seluruh OPD lainnya.

    Dalam sambutannya Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan bahwa penyerahan DPA di awal tahun merupakan langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk mengawali seluruh tugas pemerintahan di tahun 2026.

    “Di Kota Sorong ini bukan acara seremonial biasa, tetapi ini adalah momen penting untuk mengawali tugas-tugas kita sebagai pelayan, sebagai abdi negara,” ujar Septinus dalam sambutannya.

    Ia mengawali sambutan dengan ungkapan syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya sehingga seluruh jajaran Pemerintah Kota Sorong dapat memasuki tahun 2026 dan memulai tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Ia juga mengapresiasi kinerja Sekretaris Daerah dan jajaran, khususnya Badan Keuangan Daerah, karena Kota Sorong dinilai menjadi salah satu daerah yang lebih awal menyerahkan DPA.

    “Barangkali kita yang pertama kali menyerahkan DPA. Ini prestasi. Bukan membalik telapak tangan, tapi ini sebuah prestasi,” ungkapnya.

    Menurut Wali Kota, penyerahan DPA di awal tahun mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk segera menjalankan program-program prioritas. Ia menyebut DPA sebagai dokumen awal sekaligus dokumen penting dalam menggerakkan seluruh agenda pembangunan Kota Sorong.

    “Program prioritas kita saya percaya sudah ada di dalam DPA kita masing-masing. Besar atau kecil, itulah kondisi yang kita hadapi, dan itu harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

    Pada kesempatan itu, Wali Kota juga mengingatkan seluruh OPD agar penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus dimaksimalkan untuk kepentingan publik.

    “Kita harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan OPD, bukan kebutuhan pimpinan. Sekecil apa pun rupiah yang kita anggarkan hari ini, harus benar-benar dimaksimalkan dalam 12 bulan ke depan,” katanya.

    Selain itu, ia meminta seluruh OPD, khususnya OPD teknis, agar segera bergerak setelah menerima DPA. Hal ini penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan, terutama proyek fisik, di akhir tahun anggaran.

    “Jangan sampai kita start di awal, tapi di akhir masih banyak pekerjaan fisik yang belum terlaksana. Begitu terima DPA, langsung bergerak,” pesannya.

    Wali Kota juga menyinggung hasil evaluasi nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri pada November lalu dan dihadiri ratusan kepala daerah. Evaluasi tersebut menyoroti pelaksanaan DPA serta tingkat penyerapan anggaran di seluruh Indonesia. Ia mengungkapkan, banyak daerah yang ditampilkan dengan capaian rendah bahkan masuk kategori merah, namun Kota Sorong tidak termasuk di dalamnya.

    “Puji Tuhan, Kota Sorong tidak merah. Karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Sekda dan kita semua,” tuturnya.

    Melalui penyerahan DPA di awal tahun ini, Pemerintah Kota Sorong menargetkan seluruh program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan tepat waktu, efektif, serta benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

  • FORHATI PBD: Eksepsi Terdakwa Tak Menggugurkan Dakwaan Kasus Kekerasan Seksual Anak

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sidang ketiga perkara dugaan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak angkat di bawah umur kembali digelar di Pengadilan Negeri Sorong, pada Kamis, (08/01/2026).

    Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum terdakwa mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Sidang ini menjadi bagian penting dalam rangkaian proses hukum atas kasus yang diduga dilakukan terdakwa terhadap putri angkatnya sendiri.

    Eksepsi sejatinya dijadwalkan pada sidang kedua, 18 Desember 2025 lalu. Namun, karena tim kuasa hukum terdakwa belum menyatakan kesiapan, agenda tersebut ditunda hingga persidangan hari ini.

    Sekretaris Umum Forum HMI Wati (FORHATI) Papua Barat Daya, Rizkia Rumadaul, menilai eksepsi yang disampaikan tidak memiliki dasar argumentasi hukum yang kuat. Ia menyebut tidak ada dalil baru yang mampu menggugurkan substansi dakwaan maupun fakta-fakta yang telah diuraikan jaksa penuntut umum dalam persidangan sebelumnya.

    “Eksepsi yang disampaikan tidak menunjukkan argumentasi hukum yang jelas dan kuat. Tidak ada hal baru yang dapat menggugurkan substansi dakwaan jaksa,” ujar Rizkia kepada wartawan usai persidangan.

    Meski demikian, Rizkia menilai langkah kuasa hukum terdakwa tersebut merupakan bentuk pembelaan normatif yang lazim dilakukan. Namun, ia menegaskan hal itu tidak boleh mengaburkan esensi perkara, yakni dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan kejahatan serius dan pelanggaran hak asasi manusia.

    “Ini memang bagian dari hak terdakwa untuk membela diri, tetapi jangan sampai mengaburkan pokok perkara. Yang sedang kita hadapi adalah dugaan kejahatan seksual terhadap anak, dan ini merupakan kejahatan serius,” tegasnya.

    Rizkia juga berharap jaksa penuntut umum tetap konsisten dengan tuntutan pidana sebagaimana yang telah disampaikan dalam dakwaan awal, yakni 18 tahun penjara. Menurutnya, tuntutan tersebut sejalan dengan rasa keadilan masyarakat serta mencerminkan keberpihakan negara terhadap perlindungan anak.

    “Kami berharap JPU tetap berpegang pada tuntutan 18 tahun penjara. Ini penting sebagai wujud keadilan bagi korban dan sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap perlindungan anak,” katanya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi pembelajaran penting bahwa negara hadir untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku, terlebih jika dilakukan oleh orang terdekat yang memiliki hubungan pengasuhan.

    Rizkia mewakili aktivis dan pemerhati perempuan serta anak menyampaikan apresiasi kepada Polresta Sorong, khususnya Unit PPA, serta Kejaksaan Negeri Sorong yang telah mengawal kasus ini hingga ke ranah pengadilan.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Polresta Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong yang telah memberikan atensi serius sehingga kasus ini bisa sampai ke pengadilan. Harapan besar kami kepada Pengadilan Negeri Sorong agar menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa,” tutup Rizkia.

  • BPJS Kesehatan Dorong Skrining Dini bagi Ibu Hamil dan Pasca Persalinan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini dirasakan langsung oleh peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya ibu hamil dan pasca persalinan. Melalui layanan Skrining Riwayat Kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan, peserta dapat mengetahui kondisi kesehatan serta potensi risiko penyakit yang dimiliki sebelum menimbulkan dampak yang lebih serius. Layanan ini menjadi bagian dari upaya preventif untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Kamis (09/01/2026).

    Hal tersebut dirasakan oleh seorang peserta JKN yang ditemui saat menjalani perawatan menjelang proses persalinan di rumah sakit, Dina Aronggear (21) yang merupakan peserta JKN Segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia diarahkan oleh petugas kesehatan untuk melakukan skrining riwayat kesehatan sebagai bagian dari persiapan pelayanan kesehatan yang akan diterimanya.

    “Saya diminta untuk mengecek skrining riwayat kesehatan sebelum persalinan. Setelah mengisinya, saya jadi tahu kondisi kesehatan saya dan potensi penyakit yang bisa muncul di kemudian hari, terutama setelah melahirkan,” ungkap Dina.

    Ia mengaku skrining riwayat kesehatan memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya mengetahui riwayat dan faktor risiko penyakit. Informasi yang diperoleh dari hasil skrining membuatnya lebih waspada dalam menjaga kesehatan, khususnya pada masa pasca persalinan yang rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan.

    “Skrining ini membuat saya lebih sadar bahwa menjaga kesehatan tidak hanya saat hamil, tetapi juga setelah melahirkan. Kita jadi tahu apa saja yang perlu diwaspadai ke depannya,” lanjutnya.

    Peserta tersebut juga menilai proses skrining riwayat kesehatan sangat mudah dilakukan karena dapat diakses secara mandiri melalui telepon genggam melalui laman khusus skrining riwayat kesehatan.

    “Saya mengaksesnya lewat HP, cukup menjawab pertanyaan yang ada. Prosesnya cepat dan tidak ribet,” tuturnya.

    Menanggapi hal tersebut, BPJS Kesehatan menjeleaskan bahwa Skrining Riwayat Kesehatan merupakan salah satu layanan promotif dan preventif dalam Program JKN yang dilaksanakan secara rutin satu kali dalam satu tahun. Pelaksanaan berkala ini bertujuan agar kondisi kesehatan peserta dapat terus dipantau secara berkelanjutan.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama menjelaskan bahwa Skrining Riwayat Kesehatan dilakukan melalui proses pengumpulan informasi kesehatan peserta dengan mengisi pertanyaan yang telah disusun secara sistematis.

    “Skrining Riwayat Kesehatan dilakukan setahun sekali dengan mengisi pertanyaan terkait kondisi dan riwayat kesehatan peserta. Dari proses ini, potensi risiko penyakit dapat diketahui lebih awal sehingga dapat mencegah komplikasi, khususnya pada ibu hamil dan pasca persalinan,” ujar Pupung.

    Ia menambahkan bahwa pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan telah diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan/Skrining Kesehatan Tertentu, dan Peningkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis sebagai bagian dari penyelenggaraan Program JKN.

    Melalui skrining riwayat kesehatan, terdapat 14 jenis penyakit yang dapat dideteksi, yaitu Diabetes Melitus, Hipertensi, Stroke, Ischemic Heart Disease, Thalassemia, Kanker Payudara, Kanker Serviks, Kanker Usus, Kanker Paru, Tuberkulosis, PPOK, Hepatitis B dan C, serta Anemia. Skrining ini terdiri dari 49 pertanyaan yang ditampilkan sesuai kelompok penyakit untuk memberikan gambaran risiko kesehatan peserta secara lebih komprehensif.

    Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta JKN melalui Aplikasi Mobile JKN, website BPJS Kesehatan di http://webskrining.bpjs-kesehatan.go.id, maupun melalui layanan Pandawa. BPJS Kesehatan mengimbau peserta JKN untuk rutin melakukan skrining setiap tahun sebagai langkah awal menjaga kesehatan secara berkelanjutan.

  • Aktivis Perempuan Sorong Tegaskan Komitmen Kawal Kasus Kekerasan Anak hingga Korban Dapat Keadilan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Fatayat NU Kota Sorong, Wiwik Sugiarti, menegaskan komitmen para aktivis perempuan dan pemerhati anak untuk terus mengawal kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sorong.

    Pernyataan tersebut disampaikannya usai sidang eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa, yang digelar di Pengadilan Negeri Sorong pada Kamis (08/01/2025).

    Wiwik menyatakan, eksepsi yang disampaikan pihak terdakwa tidak sedikit pun menyurutkan semangat para aktivis untuk tetap berdiri bersama korban hingga memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.

    “Sejak awal hingga hari ini, kami bersama rekan-rekan pemerhati perempuan dan anak tetap yakin dan percaya bahwa eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa tidak akan menyurutkan semangat kami untuk terus mengawal kasus ini sampai korban benar-benar mendapatkan keadilan,” ujar Wiwik.

    Menurutnya, prinsip utama yang terus diperjuangkan adalah agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal sebagaimana layaknya anak-anak seusianya.

    “Pada prinsipnya, kami hanya ingin anak tersebut bisa hidup normal sebagaimana layaknya anak-anak pada masanya,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Wiwik juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang dinilainya konsisten mengawal proses hukum kasus tersebut hingga masuk ke tahap persidangan.

    “Kami mengucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak Polresta Sorong dan Kejaksaan Kota Sorong yang tetap konsisten mengawal kasus ini sampai pada tahap sidang di pengadilan,” ungkapnya.

    Ia berharap Pengadilan Negeri Sorong dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi para pelaku kekerasan terhadap anak.

    “Besar harapan kami kepada Pengadilan Negeri Sorong agar dapat memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan terdakwa. Ini penting agar menjadi efek jera bagi semua pelaku kekerasan terhadap anak,” tegas Wiwik.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penegakan keadilan dalam kasus ini akan berdampak luas bagi upaya perlindungan anak di masa depan.

    “Jika keadilan bisa ditegakkan, maka para pelaku di luar sana akan berpikir seribu kali untuk melakukan tindakan asusila. Secara otomatis, kita bisa menyelamatkan satu generasi anak bangsa,” ucapnya.

    Wiwik juga menegaskan pihaknya tetap menaruh kepercayaan penuh kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut.

    “Kami bersama tim aktivis perempuan dan anak tetap menaruh hormat dan kepercayaan penuh kepada Bapak JPU selaku pencari keadilan bagi korban yang ditugaskan oleh negara. Insyaallah akan tetap istiqamah berpihak kepada kebenaran,” katanya.

    Dalam akhir pernyataannya Wiwik menyampaikan pesan moral tentang pentingnya keberpihakan terhadap korban dan perlindungan perempuan serta anak.

    “Kita semua dilahirkan dari rahim seorang perempuan, kita memiliki anak perempuan dan saudara perempuan. Insyaallah, kebenaran akan menunjukkan jalannya,” tutup Wiwik.

  • BPK Ungkap Sejumlah Masalah Serius Terkait Pengelolaan Aset dan Layanan Publik di Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua Barat Daya menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pemerintah daerah se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, pafa Kamis (8/1/2026).

    Hadir dalam giat tersebut Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Papua Barat Daya, OPD dan pihak-pihak terkait.

    Kepala BPK Perwakilan Papua Barat Daya, Rahmadi, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas digitalisasi penatausahaan, pengamanan, dan penataan Barang Milik Daerah (BMD). Dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan mendasar dalam pengelolaan aset daerah.

    “Digitalisasi penatausahaan belum efektif mendukung pengelolaan aset, antara lain karena inventarisasi BMD belum dihasilkan secara memadai, fitur pemutakhiran pada aplikasi e-BMD belum optimal, serta aplikasi penatausahaan aset belum terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital,” ujar Rahmadi.

    Ia juga mengungkapkan bahwa aspek pengamanan BMD masih lemah, baik secara fisik maupun administrasi. Pengamanan dokumen kepemilikan dinilai belum memadai, sementara pengamanan hukum belum sepenuhnya menjamin keamanan aset daerah.

    “Pengamanan fisik barang milik daerah dan dokumen kepemilikan belum dilakukan secara optimal, dan pengamanan hukum BMD juga belum sepenuhnya mendukung perlindungan aset,” katanya.

    Selain itu, dari sisi pemanfaatan aset, BPK menilai pengelolaan BMD belum efektif. Hal ini terlihat dari belum adanya kebijakan pemanfaatan yang jelas, pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak didukung perjanjian memadai, serta aset provinsi yang belum memberikan hasil optimal.

    Pemeriksaan juga menyoroti sektor pelayanan jaminan kesehatan. BPK menemukan bahwa sumber daya dan kondisi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    “Masih terdapat keterbatasan sarana, prasarana, dan alat kesehatan, pemeliharaan bangunan belum maksimal, serta kalibrasi alat kesehatan yang belum memadai,” ungkap Rahmadi.

    Tak hanya itu, pengelolaan obat dan bahan medis pakai juga dinilai belum optimal, sehingga masih ditemukan pasien JKN yang tidak memperoleh obat sesuai resep dan harus menanggung biaya sendiri.

    Dalam bidang pendidikan, pemeriksaan atas Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa pengumpulan, pemutakhiran, serta verifikasi dan validasi data belum dilakukan secara optimal. Kondisi ini berisiko menimbulkan ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil di lapangan.

    “Padahal, data Dapodik sangat penting sebagai dasar perencanaan dan penganggaran di bidang pendidikan,” tegasnya.

    Sementara itu, pemeriksaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah mengungkap masih adanya peraturan pelaksanaan yang belum ditetapkan atau belum selaras, termasuk terkait PBB-P2, pajak reklame, dan pajak air tanah.

    BPK juga menemukan pemungutan retribusi yang belum sesuai ketentuan, penggunaan langsung penerimaan retribusi, serta ketidaktertiban sejumlah perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan.

    Pemeriksaan belanja daerah turut menemukan sejumlah permasalahan, seperti pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, kekurangan volume pekerjaan, hingga kelebihan pembayaran yang berdampak pada potensi kerugian daerah.

    Selain itu, BPK menegaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya di sejumlah entitas di Papua Barat Daya hingga semester II tahun 2025 masih perlu menjadi perhatian serius.

    Rahmadi mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat disiplin, pengendalian internal, budaya kerja, serta kapasitas sumber daya manusia.

    “Kami mendorong peningkatan koordinasi dan kerja sama antarperangkat daerah agar pengelolaan keuangan dan aset daerah ke depan semakin baik dan akuntabel,” ujarnya.

    Di waktu yang sama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan BPK. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan.

    “Atas nama pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK Perwakilan Papua Barat Daya atas perhatian dan pelaksanaan tugasnya dalam memastikan pengelolaan keuangan, aset, dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan,” kata Elisa Kambu.

    Ia mengakui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan masih terdapat berbagai keterbatasan. Namun, menurutnya, hasil pemeriksaan menjadi bahan penting untuk melakukan perbaikan.

    “Kami menyadari kami bukanlah malaikat. Dengan segala keterbatasan dan tuntutan yang tinggi, pembinaan dan pendampingan sangat kami perlukan. Rekomendasi dalam LHP ini akan kami perhatikan dengan sungguh-sungguh sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

    Elisa Kambu juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah menjadikan hasil pemeriksaan sebagai momentum memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

    “Saya mengajak kita semua, sebagai provinsi yang baru, untuk menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai dasar memperkuat tata kelola pemerintahan agar ke depan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Elisa Kambu.

  • Kuasa Hukum Harianto Bongkar Dugaan Kejanggalan Penyidikan dalam Sidang Praperadilan di PN Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pengadilan Negeri Sorong kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan oleh Harianto, tersangka dugaan penipuan dan penggelapan, melawan Polresta Sorong Kota sebagai pihak termohon. Sidang digelar di ruang sidang utama PN Sorong, pada Kamis (8/1/2026).

    Dengan agenda pemeriksaan dan penyampaian alat bukti dari masing-masing pihak di hadapan hakim tunggal.

    Dalam sidang tersebut, Kuasa Hukum pemohon, Rustam, menyampaikan keberatan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Reskrim Polresta Sorong Kota. Ia menilai, penanganan perkara kliennya banyak mengabaikan fakta-fakta penting yang seharusnya menjadi pertimbangan utama.

    Rustam menjelaskan, perkara yang menjerat Harianto pada dasarnya merupakan hubungan perdata berupa utang-piutang antara kliennya dan pelapor bernama Rudi, dengan nilai utang sebesar Rp3 miliar. Dari jumlah itu, kata dia, Rp1 miliar telah dibayarkan sebagai panjar, serta disiapkan cek senilai Rp1 miliar untuk pembayaran lanjutan.

    “Yang perlu digarisbawahi, sebelum jatuh tempo, saudara Harianto sudah menyampaikan secara tegas agar cek tersebut tidak dicairkan terlebih dahulu karena dana belum masuk. Artinya, tidak ada niat jahat, dan pemberitahuan itu sudah disampaikan sebelum tanggal jatuh tempo, yakni sekitar 23 Juli,” ujar Rustam kepada awak media.

    Ia menyesalkan karena fakta tersebut, menurutnya, tidak dipertimbangkan secara utuh oleh penyidik. Rustam menilai, arah penyidikan justru digiring hanya pada dugaan cek kosong.

    “Karena dari bukti-bukti yang saya lihat, arah penyidikan justru digiring semata-mata pada dugaan cek kosong. Padahal, sejak awal hubungan para pihak adalah hubungan perdata, berbasis perjanjian utang-piutang, baik tertulis maupun lisan,” katanya.

    Lebih lanjut, Rustam mengungkapkan bahwa kliennya juga telah memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dengan nilai taksiran sekitar Rp3 hingga Rp4 miliar, lebih besar dari nilai utang. Selain itu, pembayaran bunga telah dilakukan secara rutin sebanyak 12 kali, dengan total sekitar Rp145 juta, ditambah pembayaran lain sebesar Rp45 juta.

    “Jika dikalkulasikan, jumlah pembayaran yang sudah keluar mencapai lebih dari Rp200 juta. Maka pertanyaannya sederhana, apakah masih ada utang yang tersisa? Atau justru nilainya sudah tertutupi oleh pembayaran dan jaminan? Inilah yang menjadi kejanggalan besar,” tegasnya.

    Rustam juga menyoroti sikap penyidik yang dinilainya tidak pernah menghadirkan Ahli Appraisal untuk menilai nilai ekonomis jaminan sertifikat tanah tersebut.

    “Padahal, untuk memenuhi unsur dua alat bukti, keberadaan jaminan yang bernilai jelas sangat relevan dan menentukan. Malah sebaliknya, penyidik langsung menggunakan ahli pidana, dengan dasar hasil penyelidikan yang belum lengkap. Kenapa penyidik tidak menghadirkan Ahli Appraisal, ada apa ini?” ujarnya.

    Selain itu, ia menyebut banyak bukti penting yang tidak disita, seperti bukti transfer ATM, dokumen pembayaran, bukti bunga, hingga sertifikat jaminan.

    “Yang dijadikan fokus hanya satu alat bukti, yakni cek yang ditolak oleh bank. Ini jelas mengarahkan perkara ke cek kosong dan penipuan, padahal akar perkaranya adalah perdata, bukan pidana,” katanya.

    Rustam juga menyinggung soal itikad baik kliennya dalam perkara ini.

    “Jika memang saudara Harianto tidak memiliki itikad baik, untuk apa ia menyerahkan sertifikat jaminan dan melakukan berbagai pembayaran?” ucapnya.

    Dari sisi kewenangan, Rustam menilai terdapat kejanggalan karena objek jaminan berada di wilayah Manokwari, sehingga secara hukum kewenangan relatif seharusnya berada di wilayah Papua Barat, bukan Polresta Sorong Kota. Ia juga mempertanyakan proses pelimpahan perkara dari Tambrauw ke Sorong.

    Tak hanya itu, Rustam mengkritik proses penahanan dan penangguhan penahanan yang menurutnya tidak sesuai dengan ketentuan.

    “Jawaban termohon tidak menyebutkan SOP Penyidikan sebagaimana diatur dalam Perkabareskrim Nomor 01 Tahun 2022. Mekanisme jaminan uang maupun jaminan orang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Format administrasi penangguhan penahanan tidak sesuai aturan, dan tidak ada penetapan nilai jaminan yang jelas,” ungkapnya.

    Ia menegaskan, apa yang dilakukan penyidik bukanlah kesalahan kecil.

    “Ini jelas-jelas cacat formil, dan penyidikannya amburadul. Jika penyidik bersikap netral dan profesional, dengan menghadirkan Ahli Appraisal dan menilai seluruh alat bukti secara utuh, maka kesimpulan hukumnya akan jelas bahwa ini adalah sengketa perdata, bukan tindak pidana,” tegas Rustam.

    Rustam juga mengaku pihaknya telah mengirimkan surat resmi terkait perkara ini kepada sejumlah lembaga dan pejabat, di antaranya Komisi III DPR RI, Kapolri, Jaksa Agung RI, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, Kapolda Papua Barat Daya, serta Kajati Papua Barat.

  • Pemkot Sorong Rayakan Ulang Tahun ke-53 Wakil Wali Kota Hi. Anshar Karim

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai peringatan Ulang Tahun ke-53 Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A. Md yang berlangsung di Lobi Kantor Wali Kota Sorong. Kamis, (08/01/2026).

    Dalam suasana penuh kekeluargaan, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S. H., MPA menyampaikan ucapan syukur dan doa atas bertambahnya usia Wakil Wali Kota Sorong. Ia mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Sorong untuk mensyukuri anugerah Tuhan atas perjalanan hidup dan pengabdian Wakil Wali Kota Sorong bagi daerah.

    “Kita semua bersyukur kepada Tuhan karena bersama keluarga, Bapak Wakil Wali Kota diberikan penambahan usia satu tahun. Dengan bertambahnya usia ini, semangat kebersamaan dalam pemerintahan harus terus kita jaga, dan Bapak Wakil Wali Kota kiranya dapat terus menjadi panutan bagi kita semua,” ujar Wali Kota.

    Atas nama pribadi dan keluarga, Wali Kota Sorong juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-53 kepada Wakil Wali Kota Sorong, disertai doa agar senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, serta kekuatan dalam menjalankan tugas dan pengabdian.

    “Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun ke-53. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, dan menjadikan Bapak sebagai orang tua bersama bagi Pemerintah Kota Sorong,” tambahnya.

    Sementara itu, Wakil Wali Kota Sorong dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian, doa, dan kebersamaan yang diberikan oleh Wali Kota Sorong beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Sorong.

    Ia berharap kebersamaan dan sinergi yang telah terbangun dapat terus dipelihara dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Sorong.

    Momen sederhana ini menjadi ajang silaturahmi keluarga besar Pemerintah Kota Sorong sekaligus ungkapan rasa syukur atas bertambahnya usia dan perjalanan pengabdian Wakil Wali Kota Sorong. (Diskominfo Kota Sorong).

  • Bupati Zulkarnain Lakukan Peletakan Batu Pertama Sekolah Rakyat di Kabupaten Maluku Tengah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah menyambut baik dan mendukung pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Maluku Tengah.

    Hal tersebut disampaikan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku Tengah di Kelurahan Holo Kecamatan Amahai pada Rabu, (7/01/2026).

    Zulkarnain menyampaikan “program ini bukan hanya sebuah pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan menjadi pondasi kemajuan bangsa,” ucapnya di awal penyampaian sambutan.

    Sebab, lanjut ia “pendidikan merupakan kunci untuk membentuk generasi unggul, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo, sektor pendidikan menjadi salah satu pilar pembangunan yang harus diperkuat, salah satunya melalui Sekolah Rakyat,” ungkapnya.

    Lebih jauh ia menjelaskan “sekolah Rakyat hadir sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah dalam upaya menyediakan ruang belajar yang inklusif, terjangkau dan berkualitas dimana pogram ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan berkualitas yang mampu melahirkan lulusan yang mandiri, berkarakter, dan berdaya saing,” jelas Zulkarnain.

    Bupati Maluku Tengah ini menyampaikan jika Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan mendukung sepenuhnya program pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Maluku Tengah.

    Salah satunya yakni dengan menyediakan lahan seluas 5,7 hektar untuk pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat, yang berlokasi di Kelurahan Hollo Kecamatan Amahai.

    Dikatakan Zulkarnain “kami berharap pembangunan gedung permanen sekolah rakyat ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses,” kata ia sesaat sebelum lakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah rakyat.

    “kami juga mengingatkan kepada pelaksana proyek untuk bekerja secara profesional dan memastikan kualitas bangunan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” tambah Zulkarnain berpesan.

    Tak lupa para kesempatan tersebut, Zulkarnain juga menyampaikan harapannya ketika gedung sekolah berdiri nanti, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencetak generasi penerus yang unggul, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi bagi kemajuan daerah kita.

    Turut hadir para pimpinan OPD dan unsur Forkopimcam lingkup Kabupaten Maluku Tengah, Dandim 1502 Masohi, pelaksana proyek, insan pers dan perwakilan dari masyarakat setempat. (HUAT)

     

  • Gratis untuk Anak Papua, SD Kristen Kairos Kembangkan Sekolah Lewat Pembangunan Kelas

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – SD Kristen Kairos terus berupaya meningkatkan fasilitas pendidikan bagi para siswanya melalui pembangunan tiga ruang kelas baru. Kepala Sekolah SD Kristen Kairos, Dessy Efelina Mayary, menyampaikan bahwa pembangunan tersebut sangat membantu aktivitas belajar mengajar di sekolah yang selama ini melayani anak-anak Papua, khususnya dari keluarga kurang mampu.

    “Pembangunan gedung ini ada tiga ruangan yang sebenarnya berfungsi sebagai ruang kelas. Satu tahun setelah itu, karena kami belum memiliki kantor, akhirnya satu ruangan kami jadikan kantor, dan dua ruangan lainnya dipakai untuk kegiatan belajar,” ujar Dessy saat ditemui di lingkungan sekolah pada Kamis (08/01/2025).

    Ia menjelaskan, sejak awal pendirian, pihak sekolah secara bertahap terus melakukan pembangunan. Awalnya, bangunan yang ada diperuntukkan bagi tingkat TK, namun seiring bertambahnya jumlah siswa, ruangan tersebut kemudian dimanfaatkan juga untuk SD.

    “Setiap tahun ada pembangunan. Tapi gedung baru yang beton itu dari yayasan, bukan dari pemerintah,” katanya.

    Dessy menambahkan, gedung baru yang dibangun pada tahun lalu kini sudah mulai dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, termasuk untuk siswa kelas III. Ke depan, pihak yayasan juga telah merencanakan penambahan empat ruang kelas baru.

    “Ke depan ada rencana penambahan ruangan. Rencananya empat ruangan nanti akan dibangun, dan itu anggarannya dari yayasan juga,” jelasnya.

    Gratis untuk Anak Papua, SD Kristen Kairos Kembangkan Sekolah Lewat Pembangunan Kelas
    Gedung 3 Ruangan Bantuan Pemerintah Kota Sorong Tahun 2023

    Terkait bantuan pemerintah, Dessy mengungkapkan bahwa pihak sekolah pernah mengajukan proposal pembangunan sejak tahun 2022, dan mulai ditindaklanjuti pada 2023. Ia bersyukur sekolah tetap mendapat perhatian.

    “Harapan saya ke depan, saya mengucap syukur kepada pemerintah yang sudah bantu kami di sini. Kami tahu kami di sini melayani anak-anak Papua, khususnya anak-anak yang tidak mampu sama sekali,” ungkapnya.

    Menurut Dessy, seluruh siswa di SD Kristen Kairos dibebaskan dari biaya pendidikan. Bahkan kebutuhan seperti seragam dan perlengkapan sekolah sebagian besar masih ditanggung oleh yayasan.

    “Di sini uang sekolah gratis, tidak ada pungutan sama sekali. Seragam sampai kebutuhan lain masih dilayani oleh yayasan. Puji Tuhan, kami juga masih diperhatikan oleh pemerintah, dikasih anggaran untuk membangun kelas dan beberapa bantuan lainnya,” tuturnya.

    Selain itu, ia juga menyebut bahwa sekolah direncanakan akan menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada tahun ini. Yayasan Kairos Tanah Papua sendiri diketahui bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk komunitas dan gereja-gereja di luar negeri.

    “Banyak anak-anak Tuhan yang punya hati untuk membantu anak-anak Papua. Mereka bekerja sama, termasuk dengan gereja-gereja di Amerika, untuk mendukung pelayanan pendidikan di sini,” pungkas Dessy.