Melanesia Times

Blog

  • UMP PBD Naik 4,2 Persen: Gubernur Elisa Kambu Resmi tetapkan UMP Papua Barat Daya Tahun 2026

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/266/12/2025 yang ditandatangani pada 19 Desember 2025.

    Penetapan UMP dan UMSP 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat Daya.

    Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., menetapkan UMP Papua Barat Daya Tahun 2026 sebesar Rp 3.766.000 atau naik 4,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini ditujukan untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus menjamin keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi daerah.

    “Penetapan upah minimum ini diharapkan dapat memberikan penghidupan yang layak bagi pekerja dan buruh tanpa mengabaikan keberlanjutan dunia usaha di Papua Barat Daya,” demikian bunyi pertimbangan dalam keputusan gubernur tersebut.

    Selain UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2026. Untuk sektor pertambangan minyak dan gas bumi ditetapkan sebesar Rp 5.549.000, sementara sektor pertambangan umum selain galian C sebesar Rp 3.837.000.

    Gubernur Elisa Kambu Resmi tetapkan UMP Papua Barat Daya 2026 Naik 4,2 Persen
    Daftar informasi Gaji Upah Minimum Provinsi (UMP)

    UMSP untuk sektor konstruksi khusus belanja pemerintah dan sektor perikanan masing-masing ditetapkan sebesar Rp 3.784.000. Sedangkan sektor kehutanan dan sektor perkebunan ditetapkan sebesar Rp 3.802.000.

    Dalam keputusan tersebut, pemerintah menegaskan larangan bagi perusahaan atau badan usaha untuk membayar upah di bawah ketentuan UMP dan UMSP yang telah ditetapkan. Kebijakan ini berlaku di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Papua Barat Daya.

    UMP dan UMSP Tahun 2026 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan wajib mengacu pada struktur dan skala upah yang disusun perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Penetapan UMP dan UMSP ini didahului Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat Daya yang digelar pada Jumat pagi, 19 Desember 2025, di Hotel Vega Prime Kota Sorong. Sidang dipimpin oleh Johny Way, S.Hut., M.M., selaku Ketua Dewan Pengupahan dan diikuti unsur pemerintah, akademisi, serikat pekerja, serta asosiasi pengusaha.

    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3/1302 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan UMP dan UMSP Tahun 2026. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Pj Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Drs. Yakob Karet, M.Si.

  • Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Pemprov PBD Hibahkan Alkes Rp 12,1 Miliar ke RSUD Sele Be Solu

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong Papua Barat Daya – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyerahkan hibah alat kesehatan (Alkes) senilai Rp 12,1 miliar dan dukungan tambahan daya listrik sebesar Rp 2,5 miliar kepada RSUD Sele Be Solu.

    Penyerahan ini dilakukan bersama Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB PBD, dr. Jan Pieter Kambu, serta Kepala BPKAD PBD, Dr. Halasson Frans Sinurat di ruang pertemuan RSUD Sele Be Solu pada Senin (22/12/2025).

    Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan di Papua Barat Daya.

    “Kurang lebih totalnya Rp. 12 miliar, peralatan yang kita sampaikan memang belum bisa memenuhi semua permintaan. Hari ini kita lakukan sesuai dengan kondisi keuangan yang kita miliki, dan ini yang bisa kita lakukan,” ujar Gubernur.

    Gubernur menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan agar RSUD Sele Be Solu tetap menjadi rumah sakit rujukan yang dapat melayani masyarakat secara optimal.

    “Kita semua berdoa supaya ke depan rumah sakit ini tetap hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Gubernur.

    Menurutnya, kunjungannya yang berulang kali ke RSUD Sele Be Solu adalah bukti nyata komitmen pemerintah. “Saya sudah beberapa kali hadir dan ini menunjukkan bahwa RSUD tidak berjalan sendirian. Kami ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik,” tegasnya.

    Setelah menyampaikan pernyataan Gubernur, Direktur RSUD Sele Be Solu, drg. Susi P. Djitmau, M.PH, turut memberikan penjelasan mengenai bantuan yang diterima rumah sakit tersebut.

    “Hari ini kunjungan Pak Gubernur untuk memberikan bantuan hibah alat kesehatan, di antaranya inkubator untuk bayi dan beberapa alat untuk anak. Kami juga mendapat dukungan alat kesehatan untuk peningkatan perawatan di ruangan KIA dan perinatologi,” ungkap drg. Susi.

    Direktur menjelaskan bahwa total terdapat sekitar 18 unit alat kesehatan yang diberikan Pemprov Papua Barat Daya kepada RSUD Sele Be Solu. “Kami senang sekali karena alat-alat ini memang menjadi kebutuhan dan permintaan dari para dokter untuk menambah ‘senjata’ mereka bekerja,” tambahnya.

    Selain alat, drg. Susi menegaskan memang perlunya dukungan tambahan daya listrik yang juga diberikan pemerintah. “Tambahan daya listrik memang dibutuhkan karena beberapa alat canggih seperti CT Scan, mammography, dan Cath Lab membutuhkan daya besar. Ini juga menjadi persyaratan dari Kementerian Kesehatan untuk dapat memberikan bantuan hibah alat,” jelasnya.

    Terkait tanggapan terhadap komitmen Gubernur, drg. Susi menyampaikan bahwa dukungan tersebut sangat berarti bagi rumah sakit. “Pak Gubernur sangat senang dan ini menjadi prioritas beliau. Untuk membangun manusia, itu menjadi prioritas utama,” katanya.

    Dengan hibah Alkes dan dukungan daya listrik tersebut, pemerintah berharap RSUD Sele Be Solu semakin siap meningkatkan kualitas layanan dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Papua Barat Daya secara lebih optimal.

  • Seleksi Akhir Bintara Brimob Polri, 30 Putra Terbaik Papua Barat Daya Siap Pendidikan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, Papua Barat Daya – Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menggelar Sidang Penentuan Akhir (Pantukhir) Calon Siswa (Casis) Bintara Brimob Polri yang berlangsung di Aula Mapolda Papua Barat Daya, Selasa (23/12/2025).

    Sidang ini menjadi tahapan akhir dalam rangkaian seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2025.

    Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Gatot Haribowo. Kegiatan ini turut didampingi Wakapolda Papua Barat Daya dan Irwasda Polda Papua Barat Daya, serta dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Polda Papua Barat Daya.

    Selain unsur internal kepolisian, sidang juga disaksikan oleh perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya. Kehadiran MRP menjadi bagian dari pengawasan eksternal guna memastikan proses seleksi berjalan terbuka dan objektif.

    Sebanyak 30 Casis Bintara Brimob Polri dari enam Polres jajaran Polda Papua Barat Daya mengikuti sidang penentuan akhir tersebut. Setelah melalui pembahasan dan penilaian menyeluruh, seluruh Casis dinyatakan lulus terpilih.

    Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Gatot Haribowo menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses seleksi hingga tahap akhir.

    “Saya mengapresiasi seluruh panitia dan pihak terkait yang telah menjalankan tahapan seleksi ini secara profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya.

    Dalam arahannya kepada para Casis, Kapolda menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan sikap menjelang keberangkatan pendidikan.

    “Manfaatkan waktu yang ada dengan baik, jaga kondisi fisik, dan hindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, termasuk konsumsi minuman keras,” tegasnya.

    Kapolda juga mengingatkan agar para Casis mampu menjaga nama baik Polda Papua Barat Daya selama menjalani pendidikan. “Kalian membawa nama institusi dan daerah. Tunjukkan disiplin, loyalitas, dan semangat juang sebagai calon anggota Brimob Polri,” katanya.

    Sementara itu, para Casis yang dinyatakan lulus tampak antusias dan siap mengikuti tahapan pendidikan selanjutnya. Mereka dijadwalkan akan diberangkatkan ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Sulawesi Selatan pada 31 Desember 2025.

    Sidang Penentuan Akhir ini menegaskan komitmen Polri dalam melaksanakan rekrutmen yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus mencetak sumber daya manusia Polri yang profesional, berintegritas, dan siap menjaga keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

  • Tokoh Agama di Raja Ampat Apresiasi Bantuan Renovasi Rumah Pastori dari Presiden RI

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Agustinus Mutahang (Ketua Gembala Sidang Jemaat Kalvari GKPMI Kabupaten Raja Ampat) menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan renovasi Rumah Pastori yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaat. Selasa, (23/12/2025).

    Agustinus menjelaskan bahwa kondisi Rumah Pastori sebelumnya membutuhkan sentuhan perbaikan agar dapat menunjang aktivitas pelayanan secara optimal. Melalui program renovasi tersebut, Rumah Pastori kini dapat ditempati dengan lebih nyaman sehingga mendukung kegiatan pelayanan rohani maupun sosial.

    Selain itu, bantuan ini juga dinilai sebagai wujud nyata kehadiran Negara dalam memperhatikan kebutuhan umat beragama, khususnya di wilayah Papua yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan keagamaan.

    “Bantuan renovasi Rumah Pastori ini sangat kami syukuri. Ini menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian serius kepada tokoh agama dan pelayanan gereja di Tanah Papua,” ujar Agustinus.

    Ia pun berharap agar program bantuan renovasi rumah ibadah dan fasilitas pendukung keagamaan dapat terus berlanjut serta menjangkau gereja-gereja di wilayah terpencil. Menurutnya, dukungan dari Pemerintah Pusat menjadi motivasi bagi jemaat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi antarumat beragama, serta berperan aktif dalam mendukung pembangunan dan menjaga kedamaian di Tanah Papua.

  • Momen Pelantikan Pengurus 2025-2029, DPC BMP-RI Raja Ampat Gelar Baksos

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia (DPC BMP-RI) Kabupaten Raja Ampat yang berlangsung di Aula Gedung Wanita Kota Waisa pada Sabtu 20 Desember 2025.

    Pengukuhan pengurus DPC BMP-RI Kabupaten Raja Ampat dilakukan oleh Koordinator Wilayah DPD BMP-RI Provinsi Papua Barat Daya, Franky Umpain, atas nama Ketua Umum DPD BMP-RI Provinsi Papua Barat. Agenda tersebut merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi organisasi BMP-RI di seluruh wilayah Tanah Papua.

    Ada pun susunan Pengurus DPC BMP-RI Kabupaten Raja Ampat periode 2025-2029 sebagai berikut:

    • Ketua: Herman Dimara
    • Wakil Ketua I: Kundrat Kaisiepo
    • Wakil Ketua II: Stiles Numberi
    • Sekretaris: Steven Manggaprouw
    • Wakil Sekretaris I: Lukius Mambraku
    • Wakil Sekretaris II: Jackobus Umpes
    • Bendahara: Rhina Burdam
    • Wakil Bendahara: Bongkis Burdam

    Dalam keterangannya, Koorwil DPD BMP RI Papua Barat Daya Franky Umpain menegaskan bahwa pengukuhan ini merupakan agenda resmi organisasi Barisan Merah Putih Republik Indonesia di Tanah Papua. Ia menyebutkan, tahun 2025 menjadi momentum penting bagi BMP untuk menuntaskan konsolidasi organisasi di seluruh wilayah Papua.

    Koorwil BMP-RI PBD, Franky Umpain

    Selain itu Ketua DPC BMP RI Kabupaten Raja Ampat, Herman Dimara juga menyampaikan pengukuhan hari ini untuk mengawal seluruh program pemerintah pusat.

    Ketua DPC BMP-RI Kabupaten Raja Ampat 2025-2029 Saat Memberi Sambutan

    Kata Dimara, yang terpenting dari tugas besar organisasi ini dapat mengawal konsensus bangsa yakni Pancasila, UUD, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

    ”Dalam tugas- tugas itu, sebagai mitra strategis dari pemerintah kami juga akan bermitra dan terus mengawal program pemerintah baik ditingkat kabupaten maupun provinsi Papua Barat Daya dalam segala Aspek,” ujar Dimara pada Sabtu 20 Desember 2025 di Gedung Wanita Kota Waisai.

    Agenda tersebut diakhiri dengan DPC BMP RI Kabupaten Raja Ampat membagikan 50 paket sembako kepada warga kota waisai yakni Janda, Lansia, dan Keluarga Tunggal Lanjut Usia.

  • Bantuan Usaha untuk Tokoh Agama di Raja Ampat Sebagai Upaya mendorong Kemandirian Ekonomi

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pemerintah Pusat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran Bantuan Usaha bagi Tokoh Agama di Kabupaten Raja Ampat. Program ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat peran tokoh agama sebagai pilar pembangunan sosial di tengah masyarakat. Selasa, (23/12/2025).

    Tokoh agama dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan, stabilitas sosial, serta menjadi teladan bagi masyarakat. Melalui bantuan usaha ini, Pemerintah Pusat berharap para tokoh dapat mengembangkan usaha produktif yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi keluarga maupun komunitas di sekitarnya.

    Alfaris Mambraku (Tokoh Agama Khatolik) salah satu penerima bantuan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat. Menurutnya, bantuan usaha tersebut sangat membantu dalam menunjang kegiatan ekonomi sekaligus mendukung tugas pelayanan sosial dan keagamaan yang selama ini dijalankan.

    Program bantuan ini bukan hanya bersifat konsumtif, melainkan mendorong keberlanjutan usaha agar para penerima mampu mandiri secara ekonomi. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mendukung Pembangunan Daerah.

    Dengan adanya bantuan usaha ini, diharapkan kesejahteraan tokoh agama di Raja Ampat dapat terus meningkat, sehingga mereka dapat semakin optimal dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya demi kemajuan Daerah dan persatuan Masyarakat.

  • Seleksi CPNS dan PPPK Kota Sorong Dibuka, Wali Kota Targetkan Pengangkatan ASN Lebih Cepat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.P.A., secara resmi membuka pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Kegiatan tersebut berlangsung di SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong, pada Senin (22/12/2025).

    Seleksi ini diikuti oleh 546 peserta, yang terdiri dari 507 peserta CPNS dan 39 peserta PPPK, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas sumber daya aparatur serta meningkatkan pelayanan publik.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., Kepala BKPSDM Kota Sorong, Robert Asmuruf, S.H., M.H., serta Kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari, Basuki Ari Wicaksono, S.H., M.M.

    Dalam arahannya, Basuki Ari Wicaksono menyampaikan bahwa seluruh peserta merupakan calon aparatur yang diharapkan dapat menunjukkan integritas dan kinerja terbaik.

    “Sebanyak 546 orang yang mengikuti seleksi CPNS dan PPPK ini diharapkan nantinya benar-benar menjadi ASN yang berkualitas, mampu meningkatkan kinerja, serta menjadi contoh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kesejahteraan akan mengikuti seiring dengan tanggung jawab yang diemban,” ujarnya.

    Sementara itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sorong untuk mempercepat proses seleksi hingga pengangkatan ASN.

    Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran di Kota Sorong yang saat ini berada di kisaran 7–9 persen.

    “Pemerintah Kota Sorong tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proses ini dengan cepat. Ini adalah salah satu langkah nyata untuk mengurangi pengangguran, sehingga pengangkatan CPNS dan PPPK harus segera dilakukan,” tegas Wali Kota.

    Ia juga menyampaikan bahwa hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 28, dan peserta yang dinyatakan lulus akan menerima Surat Keputusan (SK) pada bulan Januari, atau paling lambat Februari.

    “Intinya hari ini peserta harus mengikuti tes dengan baik, berkonsentrasi penuh agar memperoleh nilai yang maksimal. Jika lulus, hasil diumumkan tanggal 28, SK dibagikan Januari dan paling lama Februari,” tutup Wali Kota Sorong Septinus Lobat.

  • Pengambilan Sumpah/Janji Serta Penyerahan SK 711 ASN Oleh Wali Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong secara resmi menggelar acara pengambilan sumpah/janji serta penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di gedung Lambertus Jitmau pada Minggu (21/12/2025).

    giat ini dihadiri Wakil Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, Kepala BKPSD, Kepala BKN Regional XIV,  Forkopimda serta jajaran pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

    Sebanyak 711 orang PPPK menerima SK, yang di berikan oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat dan Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim. Penyerahan SK ini bertepatan dengan suasana perayaan Natal. Sehingga Wali Kota Sorong menyebut “pengangkatan PPPK ini sebagai “kado Natal” atau “hadiah Natal”, khususnya bagi peserta yang beragama Nasrani,” jelas Lobat.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Sorong menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh PPPK yang resmi diangkat. Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, doa, serta proses seleksi yang transparan dan kompetitif.

    “Pengangkatan ini bukanlah sesuatu yang instan, melainkan melalui proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan usaha. Karena itu, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara-saudari yang hari ini resmi menjadi PPPK,” ujar Septinus Lobat.

    Ia menekankan bahwa sumpah dan janji yang telah diucapkan bukan sekadar seremoni, melainkan merupakan komitmen moral, etika, dan hukum yang harus dipegang teguh dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.

    “Sumpah dan janji ini harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku kerja sehari-hari, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Sorong,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mengingatkan bahwa PPPK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, seluruh PPPK diminta untuk menjunjung tinggi disiplin, etika kerja, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Bekerjalah secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Integritas dan loyalitas harus menjadi landasan utama dalam menjalankan amanah ini,” katanya.

    Wali Kota Sorong juga memberikan apresiasi kepada Kepala BKPSD beserta seluruh staf yang telah bekerja keras menyelesaikan proses administrasi pengangkatan ratusan PPPK, meskipun dihadapkan pada keterbatasan kondisi keuangan daerah.

    “Di tengah kondisi keuangan yang lemah, kerja keras dan dedikasi BKPSD patut diapresiasi karena mampu menyelesaikan administrasi bagi ratusan orang,” ungkapnya.

    Lobat juga menyinggung terkait SK yang di telah diterima 711 ASN, “jangan sampai SK ini baru sampai langsung masuk ke Bank, karena biasanya banyak terjadi seperti itu termasuk saya juga dulu begitu,” serunya sambil tersenyum.

    Ia mengingatkan kepada para penerima SK bahwa pengangkatan sebagai PPPK merupakan amanah dan mandat dari Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu diharapkan tetap menjaga semangat pengabdian dan tidak lengah setelah resmi menerima SK.

    “Ini adalah amanah besar. Jangan sampai setelah menerima SK, semangat kerja justru menurun. Tunjukkan kinerja terbaik bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Sorong,” tutupnya.

  • Kepala BKN Regional XIV Ingatkan 711 ASN Baru: SK Adalah Amanah Jaga Etika dan Tingkatkan Kinerja

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XIV Manokwari, Basuki Ari Wicaksono, S.H., M.M., memberikan arahan tegas kepada para pegawai yang baru diambil sumpah dan menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan penyerahan SK yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau Kota Sorong pada Minggu (21/12/2025).

    Basuki menekankan bahwa SK pengangkatan merupakan anugerah sekaligus amanah besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan agar SK tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, khususnya dalam urusan keuangan.

    “SK itu kado yang baik, tetapi jangan langsung digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya, seperti mengajukan pinjaman atau digadaikan. Jaga SK itu baik-baik karena di dalamnya melekat tanggung jawab negara,” ujar Basuki.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penerimaan SK bukan sekadar simbol administratif, melainkan awal dari tanggung jawab besar sebagai aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat Kota Sorong menaruh harapan besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan dari para ASN yang baru diangkat.

    “Dengan diterimanya SK ini, maka beban pelayanan langsung kepada masyarakat ada di pundak saudara-saudara. Kinerja harus meningkat dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

    Kepala BKN Regional XIV Ingatkan 711 ASN Baru: SK Adalah Amanah Jaga Etika dan Tingkatkan Kinerja
    Foto bersama 711 ASN baru Kota Sorong

    Basuki juga mengingatkan para ASN agar senantiasa mematuhi aturan disiplin, norma, serta etika yang berlaku. Sebagai abdi negara, kebebasan pribadi memiliki batas karena setiap ASN membawa nama baik instansi, pemerintah daerah, hingga negara.

    “ASN itu terikat aturan, mulai dari disiplin, tata krama, sampai etika. Saudara-saudara sekarang menjadi sorotan publik dan membawa nama Pemerintah Kota Sorong serta negara,” katanya.

    Selain itu, Basuki secara khusus menyoroti penggunaan media sosial. Ia meminta para ASN agar bijak dalam menggunakan media digital dan tidak sembarangan menyukai, membagikan, atau mengomentari konten yang berpotensi menimbulkan perpecahan maupun mencoreng nama instansi.

    “Hati-hati dengan jempol. Jangan asal like, share, atau komentar yang bisa menjelek-jelekkan instansi atau memicu konflik. Jika ada kritik dan saran, sampaikan melalui jalur resmi dan berjenjang,” ujarnya mengingatkan.

    Ia juga menegaskan bahwa pengangkatan sebagai CPNS, PNS, maupun P3K bukanlah zona aman. Evaluasi kinerja akan terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga para pegawai dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme dan dedikasi.

    “Jangan merasa aman lalu kinerja menurun. Jadikan momentum ini sebagai tonggak untuk bekerja lebih baik, karena penilaian kinerja akan terus berjalan sampai masa pengabdian berakhir,” tutupnya.

  • Milad Ke-18 FJPI Bertepatan Hari Ibu: FJPI PBD Bagikan Sembako Kepada Mama – mama Papua

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Cabang Papua Barat Daya menggelar kegiatan bakti sosial berupa pembagian paket sembako dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 FJPI yang bertepatan dengan Hari Ibu. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap perempuan, khususnya janda kurang mampu dan pedagang mama-mama Papua, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT FJPI dan Hari Ibu tahun 2025.

    Ketua FJPI Papua Barat Daya, Fauzia Muhammad, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan agenda rutin FJPI setiap tahun yang selalu digelar bertepatan dengan momen Hari Ibu.

    “Biasanya kami melaksanakan kegiatan bakti sosial pada tanggal 22 Desember dengan membagikan sembako kepada para janda kurang mampu dan pedagang mama-mama Papua. Namun, tahun ini pembagiannya kami majukan ke tanggal 20 Desember agar pelaksanaannya lebih optimal. Untuk acara puncaknya, kami akan menggelar syukuran pada 22 Desember, bertepatan dengan Hari Ibu dan HUT ke-18 FJPI,” ujar Fauzia.

    Pada kegiatan tahun ini, FJPI Papua Barat Daya menyalurkan sebanyak 100 paket sembako. Fauzia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi para penerima, khususnya mama-mama Papua yang berstatus janda dan para pedagang kecil.

    “Saya berharap sedikit bantuan ini bisa meringankan beban mereka. Alhamdulillah, tahun ini terjadi peningkatan jumlah paket sembako dari tahun sebelumnya yang hanya 50 paket, menjadi 100 paket di tahun ini,” katanya.

    Fauzia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota FJPI Papua Barat Daya yang telah bekerja sama dan saling bahu-membahu sehingga kegiatan bakti sosial tersebut dapat berjalan lancar dan sukses. Ia berharap kebersamaan dan semangat yang sama juga dapat terjaga hingga pelaksanaan acara puncak nanti.

    Lebih lanjut, Fauzia menegaskan bahwa FJPI hadir sebagai wadah jurnalis perempuan yang memiliki komitmen kuat dalam mengawal isu-isu perempuan dan anak. Selain kegiatan sosial, FJPI juga aktif melaksanakan program pemberdayaan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan.

    “Semoga ke depan perempuan dan anak-anak bisa semakin berdaya, lebih hebat, dan dijauhkan dari kekerasan. Kami juga berharap di tahun-tahun mendatang jumlah bantuan yang bisa kami salurkan terus meningkat,” tutupnya.

    Sebanyak 15 anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut sangat antusias berperan serta dalam kegiatan pembagian sembako kepada para penerima yang membutuhkan.

    Sementara itu, Pedagang Pinang, Anice berlokasi di Rufei mengucapkan terima kasih kepada Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Cabang Papua Barat Daya yang sudah memberikan bantuan.

    “Terima kasih buat anak-anakku yang sudah bantu mama, saya hanya bisa berterimakasih atas bantuannya,” kata Mama Anice tersenyum bahagia.

    Pedagang Pinang lainnya, Mama Maria yang berlokasi di HBM mengucap syukur karena sudah memberikan bantuan berupa sembako di penghujung tahun. Dirinya juga berharap apa yang diberikan berbagai pihak dapat menjadi berkah.

    “Puji Tuhan semoga anggota FJPI sehat selalu, diberkati dan terima kasih berkatnya. Amin”tutupnya.

    Salah satu Janda, Tania menyampaikan ucapan terima kasih kepada FJPI PBD.

    “Terima kasih atas bantuan. Semoga Kakak Wartawan Perempuan sehat dan diberkati Tuhan,” katanya.

    Hal senada dikatakan Mama pedagang Kelapa Muda, “Terima kasih ya anak sudah datang kasih mama bantuan sembako. Anak semoga Tuhan berkati selalu,” katanya.

    Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Papua Barat Daya (PBD) menyampaikan ucapan terima kasih kepada para sponsor sebagai berikut:

    1. PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (KPI) RU VII Kasim.
    2. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SORONG, JEMIMA ELISABETH LOBAT
    3. PT PERTAMINA PATRA NIAGA SALES AREA PAPUA BARAT
    4. KEPALA DINAS KOMINFO KOTA SORONG, JAMES BURUNG.
    5. KADIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SORONG, LINDA MOSSO
    6. KADIS KOMINFO PAPUA BARAT DAYA, IRMA SOELEMAN
    7. SYAFRUDDIN SABONNAMA
    8. DAREFAN HOTELS SORONG
    9. WAKIL WALI KOTA SORONG, Hi. ANSHAR KARIM
    10. MANAGER BANK MANDIRI, ORPHA JITMAU
    11. ANGGOTA DPR RI, ROBERT KARDINAL
    12. ANGGOTA DPD RI, HARTONO
    13. PERUM BULOG KANTOR CABANG SORONG
    14. PACE BRO DEDE
    15. KEPALA BPBD KOTA SORONG HERLIN SASABONE
    16. KADIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAMBRAUW, dr.LENNY HAE
    17. PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL PAPUA MALUKU
    18. ANGGOTA DPRK PAN IQBAAL ARSYAD ARFAN

    Fauzia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

    “Terima kasih untuk para sponsor yang telah mendukung kegiatan kami. Semoga dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.(***)