Melanesia Times

Blog

  • Pandangan Fraksi Gerakan Indonesia Karya DPRK Raja Ampat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Raja Ampat dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 digelar pada Jumat 28 November 2025.

    Rapat dipimpin Ketua DPRD Raja Ampat Moh Taufik Sarasa, didampingi Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II, Bupati, Wakil Bupati Raja Ampat, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, serta tokoh masyarakat hadir dalam rapat Paripurna.

    Pandangan Fraksi Gerakan Indonesia Karya (GIK) dibacakan oleh Anwar Kopong, selaku Ketua Komisi I DPRK Raja Ampat. Pada kesempatan itu, Fraksi GIK menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah dan seluruh hadirin.

    • Fraksi Gerakan Indonesia Karya merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar mengevaluasi seluruh dokuemn baik LKPJ, LKPD, APBD-Perubahan dan APBD agar selalu mentaati aturan yang berlaku sebelum Lembaga DPRK membuka sidang Paripurna dan menutup sidang Paripurna, Pemda lebih selektif terhadap waktu penyusunan dokumen sesuai perintah Undang-undang;
    • Fraksi Gerakan Indonesia Karya juga Merekomendasikan kepada Pemda Raja Ampay untuk memperhatikan tunjangan insentif dokter baik di Kota Waisai maupun Distrik hingga Kampung-kampung;
    • Fraksi Gerakan Indonesia Karya merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar kegiatan pembangunan rumah ibadah di Kampung-kampung.
    • Fraksi Gerakan Indonesi Karya merekomendasikan kepada pemerintah daerah mempercepat proses pelelangan kegiatan sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunan yang ada;
    • Fraksi Gerakan Indonesia Karya merekomendasikan kepada Pemda Raja Ampat, agar lebih disiplin waktu terkait dokumen APBD dan ini menjadi catatan penting agar kedepan lebih baik.
    • Fraksi Gerakan Indonesia Karya merekomendasikan kepada Pemda agar dapat menekankan kepada seluruh OPD, dalam penggunaan anggaran belanja modal dan harus tepat sasaran.
    • Fraksi Gerakan Indonesia Karya merekomendasikan kepada pemerintah daerah, agar di tahun anggaran APBD 2026, sesuai dengan agenda nasional dan program-program Presiden Republik Indonesia dapat bersinergi dengan pemerintah daerah.
    • Fraksi Gerakan Indonesi Karya merekomendasikan kepada pemerintah daerah, agar lebih memperhatikan penyerapan anggarang yang lebih baik pada APBD 2026.
    • Fraksi Gerakan Indonesia Karya, merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2026.
    • Fraksi Gerakan Indonesia Karya memberikan apresiasi atas kinerja PLT Kepala Badan Keuangan dan merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar segera didefenitifkan.

    Diakhir pandangan Fraksi GIK yang bacakan Oleh Ketua Komisi I DPRK menyampaikan kepada Bupati Raja Ampat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga memperhatikan para pegawai ASN, PPPK di 24 Distrik.

    Ketua Komisi I DPRK Raja Ampat juga menegaskan bahwa ASN, PPPK di Raja Ampat tergolong banyak maka inventaris kursi dan meja yang disediakan tidak memadai sehingga hal ini penting dilihat pemerintah daerah serta pembangunan barak pegawai jangan hanya berfokus di kota waisai tetapi tersebar di ibu kota distrik agar para Medis dan Guru selalu berada di tempat tugas saat dibutuhkan masyarakat.

    Menurutnya tenaga guru dan nakes merupakan objek vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tanpa peran keduanya warga bukanlah apa-apa.

    Ketua Komisi I itu juga mengingatkan kepada Dinas Kesehatan agar terus melakukan kontrol terhadap ketersediaan obat obatan di pustu dan puskesmas yang berada di distrik-distrik,

    “Alokasi Anggaran kita untuk Pembiayaan Pegawai ASN dan PPPK cukup besar maka di butuhkan kinerja dari Pegawai ASN dan PPPK yang baik serta optimal agar berimbang dengan besarnya biaya yg di keluarkan oleh Daerah,” ujarnya.

    Fraksi Gerindra-Golkar juga mengajak Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dari Kampung ke kota dengan Pertimbangannya adalah geografis mengingat Raja Ampat merupakan wilayah kepulauan.

    Para Kepala Distrik diminta agar selalu lakukan monitoring terhadap kinerja Para Kades dalam pengelolaan Dana Kampung hingga program dari para Kades harus sesuai kebutuhan masyarakat bukan keinginan Kepala Desa,

    “Bila perlu ditindak tegas sesuai hukum yg berlaku sehingga para kades tidak lagi menyalahgunakan anggaran desa untuk kepentingan pribadi,” tegasnya

    Pikiran-pikiran itu dituangkan dalam pandangan fraksi menurutnya sebagai wujud dukungan terhadap Pemerintah Daerah dengan Visi “RAJA AMPAT BANGKIT, PRODUKTIF UNTUK MASYARAKAT SEJAHTERA”.

  • DPRK Bersama Dinas Perikanan Kota Sorong Klarifikasi Soal Dana 5 Miliar

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Komisi II DPR Kota Sorong, Muhammad Rum Rumoni, meluruskan informasi yang beredar di salah satu media online mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran di Dinas Perikanan Kota Sorong.

    Rumoni menegaskan bahwa pemberitaan terkait dana 5 miliar yang disebut diterima dan disalahgunakan oleh dinas tersebut keliru, hal ini disampaikan langsung dari ruang kerjanya Kantor DPR Kota Sorong pada Sabtu (29/11/2025).

    Menurut Rumoni, DPR Kota Sorong memang menyiapkan pagu anggaran sebesar 5 miliar rupiah untuk Dinas Perikanan. Namun, dana yang benar-benar dikucurkan oleh Pemerintah Kota Sorong melalui keuangan daerah hanya sebesar 1,8 miliar rupiah.

    Ia menegaskan bahwa informasi mengenai adanya penyalahgunaan 3,2 miliar rupiah tidak itu keliru. Rumoni menjelaskan bahwa “Dinas Perikanan tidak pernah menerima dana 5 miliar seperti yang sempat diberitakan. Bahkan, dana 1,8 miliar yang disetujui itu pun belum sepenuhnya diterima oleh dinas terkait,” ungkap Rumoni.

    Rumoni menyampaikan bahwa klarifikasi ini penting agar publik tidak salah menafsirkan dan menuduh Kepala Dinas Perikanan menggelapkan selisih anggaran tersebut. Ia menuturkan bahwa “berdasarkan konfirmasi valid dari Kepala Dinas Perikanan, dana yang masuk ke rekening dinas sejauh ini hanyalah 1,8 miliar rupiah,” tegasnya.

    Karena itu, DPR meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan menyimpulkan seolah-olah Kadis Perikanan menerima 5 miliar rupiah dan gagal mempertanggungjawabkannya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong, Haji Sahabuddin, juga memberikan penjelasan terkait infoasi tersebut. Ia mengaku terkejut ketika mendengar dan membaca pemberitaan yang menyebutkan adanya penyalahgunaan dana miliaran rupiah di instansinya.

    Sahabuddin menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan DPR sebelumnya, pembahasan tidak menyentuh rincian anggaran secara langsung, melainkan fokus pada program-program kerja untuk tahun 2026. Ia menyatakan bahwa dana yang disetujui dan dicairkan hanya 1,8 miliar rupiah, sesuai keputusan keuangan Pemerintah Kota Sorong.

    Dana tersebut, lanjutnya, saat ini dialokasikan untuk beberapa kegiatan yang masih berjalan. Ia memastikan anggaran itu masih utuh karena belum digunakan sepenuhnya.

    “Pada saat berita tersebut dinaikkan, belum ada konfirmasi ke saya selaku kepala Dinas Perikanan Kota Sorong sehingga saya kaget, seharusnya hal-hal seperti itu ada konfirmasi ke saya agar media tersebut mendapatkan informasi yang valid dan sebenarnya sesuai fakta,” jelasnya.

    Dengan adanya klarifikasi dari DPR dan Dinas Perikanan, pemerintah berharap masyarakat mendapatkan pemahaman yang tepat dan tidak terjebak pada informasi yang belum tervalidasi.

  • Bersih Sampah Di Laut Banda Menjadi Pelengkap Keseruan Banda Heritage Festival 2025

    Melanesiatimes.com, Banda Naira – Di sela-sela pelaksanaan Banda Heritage Festival, gerakan membersihkan sampah di laut muncul sebagai upaya menjaga kelestarian dan keindahan Laut Banda.

    Giat bersih sampah laut ini berlangsung di sekitar wilayah perairan Kepulauan Banda pada Jumat, (28/11/2025).

    Adalah Betty Epsilon Idroos, Istri Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir yang menjadi inisiator terselenggaranya kegiatan bersih-bersih sampah di Laut.

    Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi sampah plastik di laut dan menjaga kelestarian serta habitat kehidupan laut.

    Selain Istri Bupati Malteng, turut berpartisipasi yakni Direktur The Asia Foundation Hana Satryo beserta kru Yayasan Cahaya Samudera Indonesia.

    Melalui protokoler Humas Pemda Malteng, Betty Idroos mengatakan Pulau Banda terkenal karena sejarah dan keindahan gugusan pulau termasuk keindahan lauthya.

    Kata dia “menjaga dan merawat lingkungan laut dari sampah terutama sampah plastik adalah kewajiban semua elemen masyarakan,” ucap Komisioner KPU RI ini sambil sesekali memungut sampah satu per satu yang kemudian dimasukkan ke dalam perahu nelayan yang ditumpanginya.

    Pribadi yang juga merupakan Alumnus Institut Pertanian Bogor ini menambahkan “sampah plastik adalah jenis sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang dan membutuhkan ratusan tahun untuk terurai dan pecah menjadi mikroplastik yang mudah tertelan oleh organisme laut,” ungkap Betty.

    Selain itu, sambung ia menjelaskan “sampah plastik juga dapat merusak habitat laut seperti terumbu karang, mengurangi keanekaragaman hayati dan juga merusak ekosistem laut,” jelasnya.

    Betty berharap agar masyarakat bisa mengedukasi diri sendiri dan orang lain sehingga tidak membuang sampah di laut.

    Menurutnya “laut bukanlah tempat sampah, sudah saatnya kita berhenti mencemari laut dengan plastik demi masa depan Banda dan Indonesia yang lebih bersih dan lestari,” ajak Betty.

    Senada dengan Betty Idroos, Direktur The Asia Foundation Hana Satryo yang ikut bergabung dalam aksi bersih sampah laut tersebut juga menyampaikan perlu ada langkah dan solusi untuk menghentikan masuknya sampah plastik ke dalam lingkungan laut.

    Hana menghimbau agar masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya dan ikut serta dalam menjaga laut.

    Ia mengatakan “laut adalah rumah bagi jutaan makhluk dimana menjaga keseimbangan alam, menjaga biota laut berarti juga secara langsung kita menjaga kehidupan di bumi,” ungkapnya.

    Ia menambahkan “mari kita sayangi Banda,” singkatnya mengakhiri pembicaraan. (HUAT).

  • Dugaan TPKS Hingga Tak Bertugas, Kuasa Hukum Korban : Pelanggaran UU Aparatur Sipil Negara

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Kuasa Hukum Korban Yance Dasnarebo, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang diduga melibatkan oknum pejabat daerah Kabupaten Raja Ampat serta ketidakhadiran yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Fakta ketidakhadiran tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan disiplin ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

    1. Dugaan TPKS dan Ketidakhadiran Dalam Bertugas

    Oknum Pejabat Daerah yang sedang dalam proses penyidikan atas dugaan TPKS terhadap seorang perempuan Papua dilaporkan tidak hadir bertugas selama beberapa hari. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan aturan disiplin ASN serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

    Sebagai pejabat tinggi pratama, wajib menjaga integritas, etika jabatan, serta hadir melaksanakan tugas pemerintahan tanpa alasan yang sah. Ketidakhadiran ini semakin menambah buruk citra pemerintah daerah di mata publik.

    2. Pelanggaran Disiplin ASN

    Berdasarkan PP 94 Tahun 2021, ketidakhadiran tanpa keterangan dapat dikenakan sanksi disiplin sedang hingga berat. Bahkan untuk pejabat setingkat Sekda, pelanggaran semacam ini dapat berimplikasi pada penjatuhan sanksi pemberhentian dari jabatan ataupun pemberhentian sebagai ASN.

    “Ketidakhadiran oknum tersebut bukan hanya persoalan administrasi, tetapi bentuk pelanggaran terhadap disiplin ASN yang seharusnya dijalankan secara konsisten. Pemerintah daerah tidak boleh menutup mata,” tegas Kuasa Hukum Korban, Yance Dasnarebo.

    3. Kuasa Hukum Mendesak Penegakan Aturan

    Kuasa Hukum korban mendesak:

    •  Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Kepegawaian untuk segera memproses pelanggaran disiplin sesuai UU ASN.
    • Penyidik Polri untuk mempercepat penanganan perkara TPKS dan memberi kepastian hukum bagi korban.
    • LPSK untuk memperkuat perlindungan bagi korban agar bebas dari tekanan, intimidasi, maupun ancaman dari pihak mana pun.
    • Pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk segera memberikan status administratif terhadap posisi Sekda agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

    4. Komitmen Pembelaan Terhadap Korban

    Sebagai kuasa hukum, kami menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan transparan, independen, dan akuntabel. Tidak ada jabatan atau kekuasaan yang boleh menghalangi tegaknya keadilan bagi korban.

    “Sebagai pengacara, saya berdiri untuk membela hak-hak hukum klien saya yang menjadi korban. Negara wajib hadir untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan, bukan justru membiarkan pelaku yang menjabat bebas dari kewajiban hukumnya,” tambah Yance Dasnarebo.

  • Listrik Padam, Pengesahan APBD Raja Ampat Tahun 2026 Seperti Dalam Goa

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – DPRK Raja Ampat gelar sidang penetapan APBD 2026 dalam kegelapan kurang lebih Pukul 23:00 WIT, lampu padam diwilayah Waisai.

    Pantauan Melanesiatimes.com Pamadaman listrik ini terjadi di seluruh kota waisai bukan hanya masyarakat yang terkena imbasnya, kali ini puluhan Anggota DPRK Raja Ampat dan seluruh Forkopimda harus beraktivitas dalam kegelapan.

    Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRK Raja Ampat, Moh Taufik Sarasa, meskipun ruangan tampak seperti di dalam Goa. Namun, Rapat Paripurna Penetapan ABPD 2026 tetap dilanjutkan dengan mengandalkan penerangan dari telepon seluler.

    Bahkan, Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, harus menyalakan senter dari telepon seluler untuk menerangi naskah bacaan, serta meninggikan suara agar seluruh peserta sidang dapat mendengarnya.

    Sidang paripurna ditutup dengan penandatanganan pengesahan APBD Raja Ampat tahun 2026, dalam kondisi gelap gulita yang selanjutnya dibawa ke Pemerintah.

  • Dinkes Papua Barat Daya Gelar Workshop Peningkatan Kompetensi Pelayanan Kontrasepsi 

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong Papua Barat Daya – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya menggelar Workshop Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi di wilayah Papua Barat Daya.

    Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter E.A.Kambu yang berlangsung di Mariat Hotel Kota Sorong pada 28 hingga 30 November 2025.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter E. A. Kambu, Sp.OG, Subsp. FER, mengatakan bahwa “tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi alasan utama terselenggaranya kegiatan ini. Berdasarkan data BPS tahun 2023, AKI di Papua Barat tercatat 343 per 100.000 kelahiran hidup, masih sangat tinggi jika dibandingkan standar nasional” pungkasnya.

    Data nasional juga menunjukkan tantangan yang sama. Melalui SUPAS 2020, Indonesia mencatat AKI sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup, menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi di kawasan ASEAN. Bahkan, jumlah kematian ibu pada 2023 meningkat menjadi 4.129 kasus.

    “Salah satu penyebab tingginya AKI adalah tingginya jumlah kehamilan berisiko, termasuk kehamilan tidak diinginkan dan kehamilan kategori empat terlalu. Program Keluarga Berencana dinilai menjadi salah satu pilar penting untuk menekan persoalan ini,” tambahnya.

    Dinkes Papua Barat Daya Gelar Workshop Peningkatan Kompetensi Pelayanan Kontrasepsi 
    Pembukaan oleh Kepala Dinas Kesehatan PBD dan Laporan Ketua Panitia Linda Margared Antaribaba.

    Program KB berbasis hak menekankan pelayanan yang aman, berkelanjutan, dan tidak diskriminatif. “Pendekatan ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih metode kontrasepsi sesuai kebutuhannya melalui informed choice yang bertanggung jawab,” tegas Jan Pieter.

    Dalam workshop ini, peserta dibekali sejumlah kompetensi seperti konseling KB, pelayanan kontrasepsi pada kondisi khusus, pencegahan infeksi, hingga mekanisme pencatatan dan pelaporan layanan. Semua materi diberikan untuk memastikan standar pelayanan KB dapat diterapkan secara merata di fasilitas kesehatan.

    Menurut data BKKBN tahun 2019, hampir setengah tenaga kesehatan di Indonesia belum memiliki kompetensi standar dalam memberikan pelayanan KB. Karena itu, peningkatan kapasitas melalui workshop seperti ini dinilai penting untuk memastikan tenaga kesehatan mampu memberikan layanan profesional.

    Sebanyak 20 peserta dari kabupaten dan kota se-Provinsi Papua Barat Daya ikut dalam workshop ini. Mereka terdiri dari dokter umum, pengelola program, dan tenaga kesehatan yang aktif memberikan layanan KB.

    Peserta berasal dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrauw, Raja Ampat, Maybrat, dan Sorong Selatan. Seluruh peserta dipilih berdasarkan kebutuhan penguatan layanan KB di masing-masing wilayah.

    Narasumber kegiatan berasal dari BKKBN Papua Barat, BKKBN Papua Barat Daya, dokter spesialis kandungan RSUD Raja Ampat, serta tim teknis Dinas Kesehatan Papua Barat Daya. Seluruh materi dipaparkan secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab.

    Dinkes Papua Barat Daya Gelar Workshop Peningkatan Kompetensi Pelayanan Kontrasepsi 
    Momen Foto bersama Dinas Kesehatan PBD bersama Peserta Workshop.

    Selain itu Ketua Panitia, Linda Margared Antaribaba, S.Km, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya fokus pada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, tetapi juga dalam upaya menekan jumlah kehamilan yang tidak produktif. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya merencanakan kehamilan agar tidak menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan,” ujarnya.

    Ia juga menekankan bahwa program KB dapat membantu keluarga merencanakan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan. “Semakin banyak anak, semakin besar pula kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Melalui pemahaman yang benar, keluarga bisa mengambil keputusan yang lebih bijak,” tambahnya.

    Linda menuturkan bahwa kegiatan ini juga menyediakan bantuan alat kontrasepsi. “Kami menyalurkan bantuan berupa implan, suntik, dan metode terbaru yaitu Audi agar pelayanan KB bisa menjangkau lebih banyak masyarakat,” jelasnya.

    Workshop ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan KB di fasilitas kesehatan dan menurunkan angka risiko kehamilan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

  • Silaturahmi Polda Papua Barat Daya di Maybrat Pererat Keamanan dan Kebersamaan

    Melanesiatimes.com, Maybrat – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya terus menjalin silaturahmi untuk mempererat hubungan baik dengan masyarakat.

    Kabupaten Maybrat menjadi salah satu sasaran yang dikunjungi tim Polda Papua Barat Daya untuk melakukan menjalin silaturahmi bersama masyarakat setempat.

    Silaturahmi dalam rangka mempererat hubungan Polri ini berlangsung di Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Kamis (27/11/2025).

    Hadir dalam acara silaturahmi tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat lainnya.

    Kepala kampung Afes Distrik Ayamaru Timur Yeheskiel Salosa turut hadir dalam pertemuan masyarakat bersama tim Polda Papua Barat Daya mengharapkan kepada pihak kepolisian sebagai pelindung dan pengayom dapat menciptakan kamtibmas yang kondusif.

    Yeheskiel bersedia menjadi mitra bersama pihak kepolisian menghadirkan kamtibmas yang kondusif serta rasa aman kepada masyarakat.

    Sementara Tokoh Masyarakat Ayamaru Timur Yakob Sraun memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di daerah Maybrat.

    Terutama menjelang perayaan hari raya Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 tepatnya di bulan Desember, kamtibmas daerah perbatasan yang berpotensi konflik harus kondusif.

    “Kami harapkan pihak kepolisian dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama dalam merayakan natal dan menyambut tahun baru 2026,” ujarnya.

    Dalam kegiatan silaturahmi ini diserahkan tali asih secara simbolis terhadap tokoh-tokoh dan warga masyarakat setempat.

  • Mendagri Tito Karnavian Buka Banda Heritage Festival: Dorong Banda Jadi Destinasi Wisata Internasional

    Melanesiatimes.com, Ambon – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian secara resmi membuka Festival Kebudayaan di Banda Neira Maluku Tengah pada Rabu, (26/11/2025).

    Kegiatan yang digagas dengan tema Banda Heritage Festival (BHF) Nafas Budaya, Jejak Sejarah dan Pesona Alam itu diketahui berlangsung di pelataran istana mini Banda Neira dan akan dilaksanakan selama 4 hari yakni sejak tanggal 26 hingga 29 November 2025.

    Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi dan rasa kagumnya terhadap keindahan alam Banda.

    “banda punya keindahan alam yang mempesona, disamping tradisi lokal yang beragam serta peninggalan sejarahnya yang patut dijaga dan dilestarikan,” kata Tito diawal penyampaian sambutan.

    Beliau juga menegaskan jika kebudayaan di Banda harus terus dikembangkan menjadi kawasan wisata bertaraf internasional.

    “ini jelas akan menjadikan Banda sebagai kawasan wisata berkelas hingga ke level internasional. Semua itu bisa terjadi sebab Banda memiliki kekayaan budaya, sejarah, serta panorama alam yang mempesona,” ujar Tito.

    Namun hal itu, lanjut ia menambahkan “perlu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,” tambahnya.

    Beberapa infrastruktur yang perlu dipersiapkan itu, sambung ia mengatakan “seperti jalan raya, pelabuhan, dan listrik,” ujarnya.

    “semua itu penting untuk mendukung Banda sebagai destinasi wisata yang terus berkembang,” kata Tito.

    Pada kesempatan tersebut, Mendagri ini juga mengingatkan seraya berpesan agar kiranya Festival Budaya di Banda tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan rutin tahunan saja.

    “melainkan harus punya target pariwisata yang jelas, terukur, dan berkembang serta mampu meningkatkan sektor pariwisata yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Banda,” tegasnya.

    Tito menyebut bahwa “festival ini harus menjadi momentum bersama untuk membuka diri, berbenah, dan terus meningkatkan daya tarik Banda di mata dunia internasional,” ajak Tito seraya menutup pembicaraan.

    Diketahui bahwa selain Mendagri Tito Karnavian yang datang bersama istri Tri Suswati, hadir pula Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan istri Maya Baby Rampen, Bupati Zulkarnain Awat Amir dan istri Bety Epsilon Idrus, Wakil Bupati Mario Lawalata dan Istri, Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, Jajaran TNI dan Polri.

    Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Bapak Bursah Zarnubi, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, tamu undangan dari kementerian pusat, insan pers dan masyarakat Banda. (HUAT)

  • Sambut NATARU Polda PBD Perkuat Sinergi dengan Tokoh Adat dan Organisasi Pemuda

    Melanesiatimes.com, Teminabuan, Sorong Selatan – Dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di wilayah hukumnya, Polda Papua Barat Daya terus melakukan penggalan di Kabupaten/ Kota.

    Tim Polda Papua Barat Daya menggelar tatap muka dengan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan serta Organisasi Mahasiswa di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Kamis (27/11/2025).

    Kegiatan tatap muka yang berlangsung di Kantor Distrik Teminabuan itu. dalam rangka menyambut hari raya Natal tahun 2025 dan tahun baru 2026 (NATARU) mendatang.

    Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Distrik Teminabuan Jhors Salambau, Ketua KKST Sorsel H. Hajali, Ketua KKSS Muhammad Aris, Ketua IKEMAL Maluku Muhammad Akliat dan Perwakilan GMKI Cabang Sorong Selatan Ronal serta warga masyarakat.

    Sejumlah saran dan masukan terkait harapan kepada Pihak Kepolisian agar memperketat pengamanan di wilayah perbatasan antar Kabupaten.

    Salah satu hal yang menyita perhatian para tokoh dalam pertemuan itu terkait dengan peredaran minuman keras yang menjadi pemicu terjadi tindakan kriminal selama ini.

    Apalagi menyambut raya keagamaan nanti harus diantisipasi dengan menertibkan peredaran minuman keras sehingga perayaan NATARU tak ada konflik ditengah masyarakat.

    “Mencegah pendistribusian minuman keras (Miras) disertai dengan membuat surat edaran pemberhentian penjualan Miras karena memicu terjadinya masalah di lingkungan masyarakat,” tegas para tokoh masyarakat dapat pertemuan itu.

    Dalam acara tatap muka itu, GMKI cabang Sorong Selatan dan Masyarakat KKST serta Pemuda Maluku memberikan dukungan kepada Pihak Kepolisian dalam menjaga keamanan, bersedia bekerjasama untuk dilibatkan dalam Pengamanan Ibadah Natal dan Tahun Baru.

  • Pemkot Sorong Perkuat Stabilitas Harga Lewat Gerakan Pangan Murah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Gerakan Pangan Murah kembali digelar Pemerintah Kota Sorong sebagai langkah nyata menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

    Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Abdul Rahim Oeli, S.E., di Lapangan Landscape Kantor Wali Kota Sorong, Kamis (27/11/2025).

    Program tersebut merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Kota Sorong, dan Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, yang selama ini aktif mendukung pengendalian inflasi di tingkat daerah. Melalui sinergi ini, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan pokok selalu tersedia dan terjangkau.

    Gerakan Pangan Murah hadir sebagai intervensi strategis menghadapi dinamika harga pangan yang sering mengalami fluktuasi. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih stabil.

    Sejumlah komoditas ditawarkan kepada warga, seperti beras SPHP, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, bawang merah, dan bawang putih. Komoditas tersebut menjadi kebutuhan utama masyarakat sehingga stabilitas harganya sangat berpengaruh terhadap inflasi daerah.

    Ketersediaan barang dengan harga terjangkau ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan banyak keluarga. Pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan distribusi pangan agar tidak terjadi kelangkaan.

    Perum Bulog sebagai mitra utama dalam program ini memiliki peran krusial, khususnya dalam pendistribusian beras SPHP. Beras tersebut merupakan komoditas yang sering menjadi indikator utama stabilitas pangan nasional maupun daerah.

    Bulog memastikan stok beras SPHP di Kota Sorong dalam kondisi aman sehingga masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar. Langkah ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menekan laju inflasi.

    Abdul Rahim Oeli dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan melalui berbagai program yang melibatkan banyak pihak. Menurutnya, ketahanan pangan hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang kuat lintas sektor.

    “Beras SPHP yang kita distribusikan hari ini merupakan bukti komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pasokan dan harga pangan tetap terkendali. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama, dan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi serta sinergi yang kuat,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan bahwa Gerakan Pangan Murah bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Kehadiran program ini menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

    Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Pemerintah Kota Sorong berharap masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya dan terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini diharapkan terus berlangsung secara berkelanjutan demi menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di Kota Sorong.