Melanesia Times

Blog

  • Pandangan Fraksi-fraksi Gabungan DPRK Raja, WTP Bukan Ukuran Clean Government

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Penutupan Paripurna Ketiga Masa Sidang Kedua Dalam Rangka Penetapan dan Pengesahan Perda LKPD Hasil Audit BPK RI Tahun Anggaran 2025. Jumat, (29/8/25).

    Ketua DPRK Muh Taufik Sarasa berkenan hadir dikarenakan sedang dalam agenda Bimbingan Teknis (BIMTEK) produk Hukum bersama Bupati Raja Ampat di Kota Kendari Provinsi Sulawesi tenggara.

    Dalam agenda penutupan LKPD itu DPRK beri Apresiasi atas Capaian Opini WTP 10 tahun berturut-turut, hal ini diumumkan dalam sidang paripurna yang berlangsung di Kantor DPRK Raja Ampat, Wakil Ketua I, Yehuda Manggarai memimpin berjalannya sidang.

    Pandangan akhir gabungan fraksi-fraksi DPRK Raja Ampat pada agenda penutupan LKPD yang dibacakan juru bicara yakni, Soleman Dimara itu, menyampaikan capain opini WTP ini sebagai bukti akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

    Meski demikian, Soleman Dimara atas nama fraksi-fraksi gabungan mengingatkan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini bukanlah satu-satunya aspek efisien atau kinerja Clean Government dari praktik-praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah daerah.

    “Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kinerja dan kebijakan benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Soleman Dimara.

    Disisi lain Ketua DPRK Muh Taufik Sarasa saat dikonfirmasi via WhatsApp menyampaikan beberapa poin penting yang perlu dijadikan atensi Pemerintah Daerah.

    • Rekomemdasi BPK di Beberapa OPD Untuk Dilaksanakan dan Menjadi Bahan Evaulasi di Tahun Berikutnya.
    • Temuan BPK di beberapa OPD untuk segera disetorkan kembali ke kas daerah (Kasda) sesuai dengan aturan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 60 hari semua temuan BPK wajib disetorkan.
    • Pencapaian PAD belum maksimal diharapkan OPD terkait untuk lebih tingkatkan monitoring dan evaulasi ke objek wajib pajak sehingga dapat memenuhi target.
    • Pemda harus menggali seluruh kekayaan alam tampa merusak lingkungan untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah (PAD).
    • Pemda harus mengintesifkan sosailisasi dan mencabut ijin usaha yang tdk membayar/menyetorkan pajak ke daerah.
    • Kegiatan pihak ke III (Silva) yang telah terealisasi dan sudah memenuhi tahapan pemeriksaan inspektorat dan mendapat rekomendasi untuk segera dibayarkan oleh Pemda Raja Ampat.

  • Tiga Langkah Badan Usaha Patuh JKN untuk Perlindungan Kesehatan Karyawan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam menyediakan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja. Dalam pelaksanaannya, perusahaan sebagai pemberi kerja memiliki tanggung jawab besar untuk mendaftarkan seluruh karyawan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Hal ini tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada tenaga kerjanya. Penegasan ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, Kamis (28/08).

    Pupung menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perusahaan wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya dalam program JKN.

    “Kewajiban ini berlaku untuk semua jenis pekerja, termasuk pekerja tetap, kontrak, tenaga lepas, hingga tenaga kerja asing yang telah bekerja minimal enam bulan di Indonesia. Perusahaan juga harus menyediakan data pekerja secara akurat, melakukan pemotongan iuran dari gaji karyawan, dan memastikan pembayaran iuran tepat waktu setiap bulan,” paparnya.

    Menurut Pupung, tiga langkah utama yang harus dilakukan badan usaha agar patuh pada regulasi JKN adalah: pertama, mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan; kedua, rutin melakukan pembayaran iuran sesuai ketentuan; dan ketiga, mengupdate data peserta, termasuk perubahan status atau penambahan anggota keluarga.

    “Ketiga langkah ini merupakan fondasi agar seluruh pekerja mendapat perlindungan kesehatan yang optimal dan kelancaran dalam penggunaan layanan BPJS Kesehatan,” jelas Pupung.

    Untuk mempermudah badan usaha dalam proses administrasi, BPJS Kesehatan menyediakan layanan pendaftaran dan pembaruan data secara online melalui Aplikasi e-DABU. Dengan aplikasi ini, perusahaan dapat dengan mudah mendaftarkan karyawan baru, memperbarui data peserta, maupun menambahkan anggota keluarga tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.

    “BPJS Kesehatan terus mengembangkan kemudahan akses ini agar badan usaha semakin disiplin dan akurat dalam mengelola data peserta JKN,” tambah Pupung.

    Terkait besaran iuran, Pupung menerangkan bahwa untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), iuran sebesar 5% dari gaji bulanan, yang terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan seperti tunjangan keluarga, jabatan, dan lain-lain. Dari total iuran tersebut, 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja melalui pemotongan gaji.

    “Pembayaran iuran dilakukan maksimal tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran tepat waktu penting agar peserta tidak mengalami kendala saat membutuhkan layanan kesehatan. Keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan status kepesertaan nonaktif sehingga layanan kesehatan tidak dapat diakses,” jelas Pupung.

    Lebih jauh, Pupung menekankan bahwa kepatuhan badan usaha terhadap regulasi BPJS Kesehatan bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral perusahaan. Mematuhi kewajiban JKN berarti memberikan hak pekerja secara utuh. Pemerintah juga telah menetapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang lalai, mulai dari teguran tertulis hingga pembatasan akses layanan publik tertentu. Oleh sebab itu, badan usaha sangat dianjurkan menjalankan kewajibannya dengan baik demi keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi pekerja.

    “Dengan menjalankan tiga langkah sederhana tersebut, kami berharap badan usaha dapat berkontribusi aktif menjaga keberlangsungan Program JKN demi memastikan seluruh pekerja dan keluarganya terlindungi secara menyeluruh,” tutup Pupung.

    Dalam kesempatan yang terpisah, Ariyan Wira, penanggung jawab administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan di sebuah perusahaan logistik di Kota Sorong, mengungkapkan pentingnya keaktifan BPJS Kesehatan bagi dirinya dan seluruh karyawan di tempatnya bekerja.

    Menurutnya, kepesertaan JKN yang aktif memberikan rasa aman bagi para pekerja saat menghadapi kebutuhan layanan kesehatan, baik dalam kondisi darurat maupun saat menjalani pemeriksaan rutin.

    “Kami ingin seluruh karyawan terlindungi. Kalau status BPJS mereka aktif, mereka tidak perlu khawatir ketika butuh pengobatan. Ini bukan hanya soal iuran, tapi soal ketenangan dan kepastian bahwa mereka bisa langsung mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Ariyan.

    Ariyan menambahkan bahwa sebagai penanggung jawab administrasi, ia sangat terbantu dengan adanya layanan aplikasi e-DABU. Ia mengaku kini tidak lagi perlu mengurus perubahan data secara manual ataupun datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan, karena semua proses bisa dilakukan dengan cepat melalui sistem daring.

    “Saya biasanya melakukan update data seperti penambahan anggota keluarga atau mutasi karyawan secara online lewat e-DABU. Prosesnya sangat simpel dan respons sistemnya juga cepat,” cerita Ariyan.

    Tak hanya itu, Ariyan juga mengatakan bahwa ketepatan pembayaran iuran tiap bulan menjadi prioritas utama dalam pengelolaan kepesertaan BPJS Kesehatan di perusahaannya. Ia menyebutkan bahwa tanggal 10 setiap bulan menjadi pengingat penting untuk memastikan semua iuran sudah disetorkan agar tidak ada kendala bagi karyawan saat akan menggunakan layanan kesehatan.

    “Kalau iuran telat, dampaknya langsung terasa oleh karyawan. Kami selalu pastikan pembayaran sebelum tanggal 10, karena kami tahu betapa pentingnya layanan kesehatan ini bagi mereka,” tambah Ariyan.

  • Ketua Fopera: Komnas HAM, Aktivis Kemanusiaan, dan MPR for Papua Diminta Desak Presiden Berikan Abolisi kepada 4 Tapol NRFPB

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Forum Peduli Rakyat (Fopera) menegaskan bahwa demi meredakan situasi keamanan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, serta mengantisipasi dampak gejolak di seluruh Tanah Papua, diperlukan langkah kebijakan kemanusiaan yang nyata. Menurutnya, penyelesaian yang konkret adalah dengan memberikan abolisi kepada empat tahanan politik (Tapol) NRFPB.

    Fopera meminta seluruh aktivis kemanusiaan di Papua bersama Komnas HAM menelaah konstruksi hukum terhadap empat Tapol tersebut, sekaligus mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan abolisi. Langkah ini dinilai penting guna memulihkan trauma berkepanjangan akibat konflik kemanusiaan di Tanah Papua.

    Selain itu, Fopera juga mengajak MPR for Papua untuk memainkan peran strategis sebagai corong aspirasi daerah di tingkat pusat, khususnya di Senayan, agar memperjuangkan hak-hak empat Tapol NRFPB mendapatkan abolisi dari Presiden.

    “Ini juga menjadi bentuk komitmen NKRI dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati prinsip demokrasi, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat,” tegas Ketua Fopera. Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah menunjukkan konsistensi dalam hal HAM, salah satunya dengan membentuk kementerian khusus yang menangani hak-hak warga negara sesuai amanat Undang-Undang.

    Fopera menilai bahwa empat Tapol NRFPB tersebut bukanlah bagian dari kelompok kombatan bersenjata, melainkan lebih sebagai pejuang HAM yang mengedepankan dialog dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Karena itu, menurutnya, pemberian abolisi adalah langkah yang tepat.

    Sebagai catatan, abolisi merupakan tindakan hukum yang dilakukan Presiden untuk menghentikan proses penuntutan pidana terhadap seseorang atau kelompok sebelum adanya putusan pengadilan. Dengan abolisi, proses hukum dihentikan sehingga yang bersangkutan bebas dari tuntutan pidana lebih lanjut.

    Menanggapi situasi kericuhan yang belakangan terjadi, Fopera menilai hal itu merupakan kelalaian aparat karena tidak memitigasi risiko pemindahan empat Tapol sesuai prosedur pengamanan. Padahal, pemindahan tempat sidang tahanan politik bukan pertama kali dilakukan di Papua dan sebelumnya berjalan aman tanpa konflik.

    “Papua Barat Daya adalah rumah besar kita bersama. Mari kita semua menjaga keamanan, mengendalikan emosi, serta mengutamakan keselamatan. Waspadai adanya pihak lain yang bisa memanfaatkan situasi untuk memperkeruh keadaan. Mari berjuang dengan cara yang elegan, santun, dan selalu mengedepankan kemanusiaan,” tutup Ketua Fopera.

  • Wakil Wali Kota Sorong Hadiri FGD ICP-CD di Jakarta

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) dengan agenda Seminar Nasional (Conference) Integrated City Planning – Concept Design (ICP-CD) for Selected Areas in 10 Strategic Cities.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari program National Urban Development Project (NUDP) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bertempat di Hotel Grand Mahakam Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Kehadiran Wakil Wali Kota Sorong pada forum tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam mendorong perencanaan kota yang lebih terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.

    FGD ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk bertukar gagasan, pengalaman, serta strategi pembangunan dengan berbagai pihak terkait, khususnya dalam merancang konsep perencanaan kota strategis di Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Sorong menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian PUPR dan penyelenggara forum atas inisiatif yang memberikan ruang bagi daerah untuk merancang masa depan perkotaan secara lebih terarah. Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Sorong siap berkolaborasi dan belajar dari berbagai pengalaman kota lain demi memperkuat perencanaan pembangunan wilayahnya.

    “Forum FGD ini sangat penting karena tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga peluang bagi kami untuk memastikan bahwa rencana pembangunan Kota Sorong benar-benar terintegrasi dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Anshar Karim dalam pernyataannya.

    Ia menambahkan, Pemerintah Kota Sorong berharap hasil pembahasan pada forum tersebut tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk implementasi nyata di lapangan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Sorong.

    Lebih jauh, Wakil Wali Kota menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus sejalan dengan prinsip keterpaduan infrastruktur, lingkungan, dan pelayanan publik. Hal ini diharapkan mampu menjadikan Kota Sorong sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru yang mampu menjawab tantangan perkotaan di masa depan.

    Melalui partisipasi aktif di forum nasional ini, Pemerintah Kota Sorong optimistis dapat memperkuat arah pembangunan yang inklusif dan adaptif. “Semoga hasil diskusi hari ini menjadi langkah awal menuju implementasi bersama demi kemajuan Kota Sorong,” tutupnya

  • Bentrok Warga dan Aparat Kembali Pecah di Sorong, Dipicu Pemindahan Tahanan ke Makassar

    Melanesiatimes.com – Kota Sorong kembali diwarnai bentrokan antara aparat keamanan dengan warga yang terjadi di kawasan belakang Yohan. Insiden tersebut dipicu oleh kekecewaan warga yang belum menerima pemindahan empat tahanan ke Kota Makassar. Situasi yang awalnya tegang berubah menjadi aksi massa hingga berujung pada bentrokan. Kamis (28/08/2025).

    Aksi warga dimulai dengan memblokade jalan utama di samping RRI Kota Sorong. Mereka membakar kayu dan ban bekas sebagai bentuk protes. Kepulan asap hitam membuat kondisi jalan tidak bisa dilalui kendaraan dan menimbulkan kepanikan di sekitar lokasi.

    Tidak berhenti di sana, massa kemudian merembes hingga ke depan Yohan dan Ramayana Mall Kota Sorong. Titik kericuhan semakin meluas, membuat aktivitas warga dan pengendara di sekitar kawasan itu terganggu. Sejumlah toko dan pusat perbelanjaan memilih menutup lebih awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

    Menyikapi situasi tersebut, ratusan aparat gabungan dari Polres Sorong Kota dan Polda Papua Barat Daya langsung diturunkan. Kehadiran aparat bertujuan untuk mengendalikan keadaan serta memastikan keamanan masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian.

    Namun, bukannya mereda, situasi semakin memanas. Warga melakukan perlawanan ketika aparat berusaha membuka akses jalan. Lemparan batu dari massa dibalas aparat dengan tindakan pengendalian situasi. Bentrokan pun tak terhindarkan hingga larut malam.

    Aparat keamanan terus berusaha menenangkan massa dengan imbauan agar tidak melakukan tindakan anarkis. Namun, sebagian warga tetap bertahan di lokasi sambil menyalakan api dari ban bekas. Kondisi ini memaksa aparat memperketat penjagaan di beberapa titik rawan.

    Bentrokan berlangsung hingga dini hari sekitar pukul 00.35 WIT. Saling lempar antara aparat dan warga membuat suasana semakin mencekam. Sejumlah ruas jalan utama di Sorong pun sempat lumpuh total akibat aksi blokade massa.

    Meski aparat berhasil mengurai sebagian kerumunan, situasi di lapangan masih terlihat tegang. Petugas kepolisian menegaskan bahwa tindakan hukum akan diambil terhadap siapa pun yang terbukti melakukan provokasi maupun perusakan fasilitas umum.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi terkait korban maupun kerugian material akibat bentrokan tersebut. Aparat masih melakukan pengamanan di sejumlah titik untuk mencegah terulangnya kembali aksi massa serupa.

  • Wali Kota Sorong Didampingi Kadis Kesehatan Jenguk Korban Bentrok Maikel Welerubun di RS. Sele Be Solu

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.PA., didampingi Ketua TP-PKK Kota Sorong, Ny. Jemima Elisabet Windesi, S.K.M., M.A.P., bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjenguk salah satu korban bentrok bernama Maikel Welerubun di Rumah Sakit Sele Be Solu, Kamis (28/08/2025).

    Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Sorong terhadap masyarakat yang menjadi korban dalam peristiwa bentrokan yang terjadi sehari sebelumnya, Rabu 27 Agustus 2025.

    Maikel diketahui sedang menjalani perawatan intensif akibat terkena tembakan dalam insiden tersebut.

    Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sorong memberikan dukungan moril kepada keluarga korban agar tetap kuat menghadapi ujian yang menimpa. Ia juga menyerahkan bantuan untuk meringankan biaya perawatan yang tengah dijalani Maikel di rumah sakit.

    Selain memberikan bantuan, Wali Kota juga menanyakan secara langsung kondisi kesehatan Maikel kepada tim medis. Ia meminta pihak rumah sakit untuk memberikan perawatan terbaik agar korban dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala.

    “Pemerintah hadir untuk memberikan dukungan kepada masyarakat. Kami berharap Maikel bisa segera sembuh dan keluarga tetap diberi kekuatan,” ujar Septinus.

    Sementara itu, keluarga korban menyambut baik kedatangan rombongan Pemerintah Kota Sorong. Mereka mengaku sangat terharu atas perhatian dan kepedulian yang diberikan secara langsung oleh Wali Kota Sorong dan jajaran.

    Keluarga juga menyampaikan ucapan terima kasih disampaikan secara khusus kepada Pemerintah Kota Sorong yang dinilai responsif dalam memberi dukungan.

    Kunjungan ini menjadi komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam hal memberikan perhatian terhadap masyarakat, sekaligus dapat memperkuat semangat solidaritas di tengah masyarakat Kota Sorong.

  • Tingkat Kepuasa Publik Tinggi Dalam Survei Satu DPRD Provinsi Banten

    TINGKAT KEPUASAN PUBLIK TINGGI DALAM SURVEY SATU TAHUN DPRD PROPINSI BANTEN

    Melanesiatimes.com – Lingkar Survey Mahasiswa Indonesia (LSMI) bekerjasama dengan ETOS Indonesia Institute pada tanggal 27 Agustus 2025 merilis hasil survey nasional tentang Kepuasan Publik terhadap Kinerja Satu Tahun DPRD Propinsi Banten.
    Survey yang diselenggarakan sejak tanggal 12 hingga 20 Agustus 2025 tersebut mengambil sampel 1.000 responden yang tersebar di delapan kabupaten kota ya g ada di propinsi Banten. Tingkat kepercayaan survey mencapai angka 92%.

    Survey mencakup alasan responden memilih anggota DPRD Propinsi Banten terpilih yang didominasi oleh alasan karena mampu bekerja (23%) dan aspiratif dekat dengan rakyat mencapai 21%.

    Dalam pertanyaan tahap I, sebesar 77% responden berpandangan bahwa hubungan kerja antara DPRD Propinsi Banten dengan pihak Pemerintah Propinsi Banten cukup bagus. Kualitas menjalankan fungsi dewan juga bagus (71%) dan hubungan kerja dengan perangkat lain ditingkat propinsi juga dipandang bagus oleh responden (73%). Dalam fungsi sebagai penyambung aspirasi rakyat, sebesar 83% responden menyatakan bagus. Sedangkan dalam konsolidasi internal DPRD (76%) dan penyelesaian permasalahan internal sebesar 81% menyatakan bagus.

    Sektor ketahanan pangan dan pendidikan kesehatan mendapat penilaian responden sebesar 24% dan 22% dalam kinerja DPRD Propinsi Banten. Walaupun begitu, 22% responden menginginkan adanya peningkatan dalam respon cepat terhadap pengaduan masyarakat.

    “Secara umum dan keseluruhan dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja DPRD Propinsi Banten. Hal itu tidak dapat terlepas dari faktor kepemimpinan didalam tubuh DPRD Propinsi Banten”, ujar Lucky Nasution dari ETOS Indonesia Institute.

    Sedangkan Abdullah Rey dari Lingkar Survey Mahasiswa Indonesia (LSMI) menyatakan bahwa sikap kepemimpinan dewan di DPRD Propinsi Banten yang diketuai oleh Fahmi Hakim menjadi faktor penentu kinerja dewan secara keseluruhan.
    “Ketua DPRD Propinsi Banten, tetap menjadi faktor penentu konsolidasi kinerja dewan secara kelembagaan. Menjadi menarik, mengingat di tingkat pusat kepercayaan publik justru sedang merosot sangat signifikan”, tutup Rey

  • Gelar Pangan Murah, Kepala Dinperpa Raja Ampat : ASN dan PPPK Tidak Diperbolehkan Membeli

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pemkab Raja Ampat melalui Dinas Pertanian dan Pangan berkolaborasi dengan Bulog Kantor Cabang Waisai dan pedagang pasar Snonbukor Gelar Pangan Murah (GPM).

    Agenda tersebut, rencananya akan digelar di halaman Pantai Waisai Torang Cinta (WTC), Kabupaten Raja Ampat, pada Jumat, 29 Agustus 2025.

    Kegiatan gelar pangan murah ini, merupakan bentuk support Pemda Raja Ampat melalui OPD Teknis untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (PMBG), serta dikhususkan untuk masyarakat umum, sementara Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak diikutsertakan.

    Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya.

    “Yang berhak menerima dan berbelanja bahan pokok ini hanya masyarakat. ASN maupun PPPK tidak diperkenankan membeli, karena tujuan kegiatan ini memang untuk membantu masyarakat yang kondisi ekonominya menengah ke bawah,” ujar Waluyo B Hargo Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Raja Ampat. Kamis, (28/8/25).

    Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Raja Ampat juga menerangkan sejumlah bahan pokok yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat diantaranya :

    • Beras Premium 5 Ton.
    • Beras SPHP 1 Ton.
    • Gula 1000 Paket.
    • Minyak Goreng 1000 Liter.
    • Tepung Terigu 1000 Paket.
    • Telur 460 Ikat.
    • Bawang Merah 150 Kg.
    • Bawang Putih 150 Kg.
    • Tomat 130 Kg.
    • Ayam Potong 150 Ekor.
    • Cabe Kecil dan Besar 100 Kg.
    • Pelengkap (Sayur-sayuran) 300 Ikat.

    Selain itu Waluyo menerangkan bahwa dalam tahun 2025, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Raja Ampat akan gelar kegiatan yang sama di setiap kampung-kampung yang ada di Raja Ampat.

    “Dalam tahun ini kami memiliki 2 agenda yang sama selain digelar di kota waisai kegiatan serupa juga akan dilakukan di kampung-kampung sehingga masyarakat Raja Ampat bisa merasakan,” ujarnya.

    Waluyo menambahkan, syarat untuk mendapat pangan murah ini cukup mudah. Masyarakat hanya perlu membawa KTP Raja Ampat dan bisa langsung membeli bahan pokok sesuai kebutuhan masing-masing.

  • Gubernur Elisa Kambu: Aparat Tangkap dan Proses Hukum Pelaku Pengrusakan 

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Elisa Kambu, menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi massa yang terjadi di Kota Sorong pada Rabu (25/08/2025).

    Ia menilai tindakan tersebut bukanlah bentuk aspirasi, melainkan tindak kriminal murni yang harus segera ditangkap dan diproses hukum sesuai hukum yang berlaku.

    Menurut Elisa Kambu, negara tidak boleh memberi ruang terhadap tindakan anarkis yang merusak fasilitas maupun mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, ia meminta aparat keamanan bertindak cepat mengusut tuntas kejadian tersebut.

    “Saya pikir ini tidak boleh diberi ruang untuk ada. Kita minta aparat mengusut tuntas sekaligus memproses hukum pelaku agar memberikan efek jera kepada yang lain,” kata  Elisa.

    Aksi massa yang berlangsung ricuh itu diketahui melibatkan puluhan hingga ratusan orang. Mereka mendatangi kediaman pribadi Gubernur Elisa Kambu di Kota Sorong dan melakukan perusakan.

    Dalam insiden tersebut, massa merusak empat unit mobil serta memecahkan kaca rumah. Tidak hanya itu, pagar rumah gubernur juga dijebol hingga massa berhasil masuk ke area teras.

    Elisa mengungkapkan, saat kejadian ia berada di dalam rumah dan tengah bersiap menuju kantor. Namun tiba-tiba massa datang dan melakukan perusakan secara brutal.

    Tidak berhenti di kediaman gubernur, massa aksi juga mendatangi Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kantor Wali Kota Sorong, hingga Kejaksaan Tinggi. Di lokasi-lokasi tersebut, aksi pengrusakan juga dilakukan oleh kelompok massa.

    Informasi yang dihimpun menyebutkan, aksi tersebut dipicu oleh rencana pemindahan empat tersangka organisasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dari Sorong ke Makassar untuk menjalani proses hukum.

    Rencana itu diduga membuat massa tersulut emosi hingga melakukan aksi demonstrasi yang berujung pada perusakan. Namun, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa persoalan pemindahan tahanan bukanlah kewenangan pemerintah provinsi.

    “Saya tidak tahu soal pemindahan ke Makassar. Itu urusan aparat penegak hukum, bukan gubernur,” tegasnya.

    Elisa menyayangkan tindakan massa yang menjadikan kediamannya sebagai sasaran amarah. Menurutnya, seharusnya masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dengan cara yang bermartabat, bukan melalui tindakan kekerasan dan perusakan.

    Gubernur juga berharap peristiwa yang menimpa dirinya tidak terulang kembali, baik kepada dirinya maupun masyarakat lainnya. Ia menilai perbedaan pendapat atau kekecewaan tidak boleh disalurkan dengan cara anarkis.

    “Saya berharap situasi seperti ini tidak lagi terjadi kepada masyarakat lain. Kita harus belajar menyampaikan pendapat dengan tertib dan damai,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Elisa mengimbau warga Papua Barat Daya untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan daerah demi kepentingan bersama.

    “Kita semua ingin Papua Barat Daya tetap aman. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar. Mari kita jaga kedamaian di tanah ini,” tutup Gubernur Elisa Kambu.

  • Tambang Ilegal Berau: Ujian Nyali Kapolres Baru Hadapi Mafia Batu Bara

    Melanesiatimes.com – Tambang batu bara ilegal kembali jadi sorotan di Berau. Meski Polres Berau sudah beberapa kali melakukan penyegelan, aktivitas tambang liar tetap beroperasi. Bahkan jalur distribusi menuju jetty Letter S disebut jadi kunci pengiriman batu bara ilegal ke pasar.

    Kasus ini mengingatkan publik pada temuan Bareskrim Polri di kawasan Tahura Bukit Soeharto yang menimbulkan kerugian negara Rp5,7 triliun. Pola yang sama kini terlihat di Berau, hanya saja aktornya lebih kompleks.

    Ketua Padepokan Hukum Kaltim, Siswansyah, menegaskan kasus ini akan jadi ujian besar bagi Kapolres Berau yang baru.

    “Publik ingin tahu, apakah Kapolres berani menindak semua pihak yang terlibat, mulai dari pengusaha, broker, hingga oknum aparat. Tanpa keberanian, tambang ilegal akan terus menguras kekayaan daerah dan merusak lingkungan,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan praktisi hukum, Adv. Rabbana, S.H., yang menilai langkah kepolisian di daerah masih lemah.

    “Kerugian di Berau bisa mendekati triliunan rupiah jika dihitung total, termasuk dampak sosial dan lingkungan. Polda Kaltim lambat bergerak, Bareskrim harus turun tangan,” tegasnya.

    Mafia Batu Bara dan Pola Permainan

    Dari hasil investigasi lapangan, jaringan tambang ilegal ini tak berdiri sendiri. Ada pengusaha lokal sebagai pemodal, broker yang mengatur distribusi, hingga oknum aparat yang diduga ikut melindungi. Beberapa perusahaan juga disebut beroperasi tanpa izin resmi dengan modus “menumpang dokumen” milik perusahaan lain.

    Di lapangan, truk pengangkut batu bara masih lalu-lalang meski ada segel. Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada “permainan” besar di balik bisnis tambang ilegal.

    Dampak Lingkungan Kian Parah

    Dalam 10 tahun terakhir, kerusakan lingkungan di Berau kian parah akibat tambang ilegal. Data LSM lingkungan mencatat:

    • 2015–2020: sekitar 3.000 hektare hutan rusak

    • 2021–2024: meningkat menjadi 4.500 hektare

    • 2025: potensi kerugian lingkungan setara Rp1,5 triliun

    Kerusakan ini belum termasuk dampak ekonomi dan sosial yang ditanggung masyarakat.

    Publik Tunggu Langkah Kapolres Baru

    Kini, masyarakat Berau menunggu pembuktian. Apakah Kapolres baru berani menindak aktor besar di balik mafia tambang batu bara, atau hanya sekadar melakukan penutupan tambang kecil yang tak menyentuh akar masalah?

    “Semua mata tertuju ke Kapolres Berau. Ini soal nyali, apakah hukum benar-benar berpihak pada rakyat dan lingkungan, atau sekadar formalitas,” tegas Siswansyah.