Blog

  • Sinergitas Asosiasi Serikat Buruh Bersama Pemerintah PBD: Hadir Dalam Kebersamaan Demi Kesejahteraan Masyarakat 

    Melanesiatimes.com,  Sorong – Peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2025, kali ini diwarnai dengan kolaborasi yang erat antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pejuang Lintas Khatulistiwa (Pelikha). giat ini diadakan untuk merayakan pencapaian dan perjuangan buruh di Papua Barat Daya.

    Acara ini mengangkat tema “Merajut Kebersamaan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja dan produktivitas Nasional”, dimulai dengan pemotongan tumpeng oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di gedung J.A. Jumame pada Senin, 5 Mei 2025. Tumpeng yang dipotong Gubernur melambangkan rasa syukur dan harapan akan kemajuan yang lebih baik bagi buruh di Papua Barat Daya.

    Dalam sambutannya, Elisa Kambu menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan serikat buruh. “Kami percaya bahwa sinergi antara pemerintah dan pekerja sangat penting untuk membangun Papua Barat Daya yang lebih baik. Setiap suara buruh harus didengar dan diperjuangkan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Kambu menjelaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan memperkuat perekonomian daerah. “Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    Denis Faruan, selaku Ketua DPD Pelikha Papua Barat Daya, juga memberikan penekanan atas pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi serikat buruh. “Hari Buruh adalah momen penting untuk kita semua, dan kami merasa bangga berkolaborasi dengan pemerintah guna memperjuangkan hak-hak pekerja,” ujarnya.

    Faruan berharap bahwa dengan kerja sama yang baik, kesenjangan antara pekerja dan pengusaha dapat diminimalkan. “Semangat kebersamaan akan membawa kita menuju kemajuan yang lebih baik, di mana semua pihak dapat merasakan manfaatnya,” sebutnya.

    Acara tersebut juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, forkopimda termasuk buruh dari berbagai sektor. Mereka merayakan pencapaian yang telah diraih serta menyampaikan aspirasi dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah bagi dunia kerja di Papua Barat Daya.

    Melalui momentum Hari Buruh Internasional, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan DPD Pelikha berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh buruh. “Kita akan terus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak buruh terlindungi dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” pungkas Kambu di akhir acara.

    Dalam acara ini ada point tuntutan juga yang diberikan oleh asosiasi serikat buruh kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam mewujudkan demokrasi yang adil, jujur dan sejahtera kepada kaum buruh.

    Dengan semangat bersama dan kolaborasi yang kuat, diharapkan Papua Barat Daya mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi semua.

  • Mahasiswa FISIP Unamin Dapat Apresiasi dari Ketua DPW PKB: Penelitian Politik yang Mendorong Kesadaran Publik

    Melanesiatimes.com, Sorong – Dalam suasana penuh antusiasme, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Papua Barat Daya, Abdullah Gazam, memberikan apresiasi kepada mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin) pada Minggu (04/05/2025).

    Apresiasi ini disampaikan saat para mahasiswa mengadakan pertemuan dengan Ketua DPW PKB terkait tugas penelitian analisis partai politik yang mereka lakukan.

    Abdullah Gazam menjelaskan bahwa Unamin merupakan kampus pertama di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang mengambil inisiatif dalam menggali ilmu pengetahuan tentang politik. Dalam wawancara tersebut, dia menekankan pentingnya pemahaman tentang partai politik bagi mahasiswa, terutama yang berada di jalur pendidikan Ilmu Pemerintahan. “Mahasiswa harus mampu memahami berbagai aspek politik untuk menjadi agen perubahan di masyarakat,” tuturnya.

    Selain memberikan apresiasi, Gazam juga membagikan wawasan mengenai analisis profil Partai Kebangkitan Bangsa. Menurutnya, PKB merupakan salah satu partai yang lahir pada era Reformasi untuk merepresentasikan kepentingan rakyat. “PKB hadir untuk memberikan suara bagi masyarakat dan berkomitmen dalam memperjuangkan hak-hak mereka di Indonesia,” tambahnya.

    Dalam kesempatan ini, Abdullah Gazam juga berbicara mengenai visi dan misi PKB yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dia berharap mahasiswa dapat mendalami lebih dalam tentang strategi-strategi politik yang diterapkan partai dalam mencapai visi tersebut. “Ilmu yang kalian pelajari akan sangat berguna untuk memahami dinamika politik terkini,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Gazam menghargai upaya mahasiswa dalam melakukan penelitian yang mendalam tentang partai politik. “Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Sorong. Tugas penelitian ini merupakan langkah positif untuk membangun kesadaran politik di kalangan generasi muda,” katanya dengan antusias.

    Mahasiswa diharapkan tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga aktif terlibat dalam realitas politik di lingkungan mereka. Abdullah Gazam menekankan bahwa partisipasi mahasiswa dalam politik akan sangat berkontribusi terhadap pembangunan daerah. “Kalian memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perubahan di Papua Barat Daya,” ucapnya.

    Melalui kegiatan penelitian ini, mahasiswa diharapkan dapat memperluas pemahaman mereka mengenai karakteristik partai-partai politik di Indonesia. Pengetahuan yang diperoleh akan dijadikan modal untuk menyuarakan aspirasi masyarakat ke depannya. “Jadilah jembatan antara rakyat dan pemerintah,” pesan Gazam kepada mahasiswa.

    Sebagai penutup, Ketua DPW PKB mengingatkan pentingnya integritas dan komitmen dalam dunia politik. “Integritas merupakan kunci dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Jadilah agen yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak untuk kebaikan bersama,” tegasnya.

    Dengan spirit ini, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong bertekad untuk mengaplikasikan ilmu yang mereka pelajari di lapangan. Mereka siap menjawab tantangan zaman dengan berkontribusi positif untuk masyarakat, demi kemajuan bangsa dan daerah mereka tercinta.

  • Menggali Potensi Perempuan Papua: Perguruan Tinggi Sebagai Mitra Memajukan Pertanian Lokal

    Melanesiatimes.com,  Kab. Sorong – Keterlibatan perempuan dalam dunia pertanian di Papua semakin mendapat sorotan, terutama dalam program ketahanan pangan yang melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra.

    Dalam kegiatan penanam padi yang berlangsung di SP-3 Kelurahan Makbusun Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, para akademisi dan kelompok tani melakukan penanam padi dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, pada Minggu (04/05/2025).

    Nurlela SE., M.Si, seorang dosen STIE Bukit Zaitun Sorong, menekankan bahwa wanita tani memiliki potensi besar untuk memengaruhi pendapatan usaha tani, terutama dalam penanaman padi. “Saya sekarang sadar bahwa peran wanita tani sangat penting dalam membantu pasangan mereka, khususnya yang mengolah lahan pertanian padi sawah,” ujarnya.

    Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi ini bukan hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga bagian dari tridharma perguruan tinggi yang mencakup pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan perempuan Papua dapat lebih unjuk gigi dalam peran mereka di sektor pertanian.

    “Dengan keterlibatan aktif wanita tani, kita bisa melihat peningkatan hasil produksi dan pendapatan usaha tani keluarga. Ini jelas berkontribusi pada ekonomi pembangunan,” ujar Nurlela.

    Tinar Buko dan Triyono, selaku ketua kelompok tani, sangat mengapresiasi upaya kerjasama antara kelompok tani dan perguruan tinggi. “Kegiatan ini memberikan motivasi bagi kami untuk lebih aktif dan terlibat dalam upaya memajukan pertanian,” kata Tinar.

    Dari berbagai tahapan produksi padi, mulai dari penyiapan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga panen dan pasca panen, aktivitas wanita tani memberikan kontribusi yang signifikan. Tidak hanya sebagai penyedia tenaga kerja, mereka juga membantu dalam pengelolaan sumber daya, pengetahuan tradisional, dan pengambilan keputusan dalam praktik pertanian.

    Ajang Maruapey, sebagai dosen pembimbing juga memberikan pandangan bahwa dukungan dan pengakuan terhadap peran wanita tani sangat penting terkhusus Mama Papua “Kita perlu menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif gender untuk memberdayakan wanita dalam pertanian khususnya Mama Papua,” ujar Ajang.

    Kegiatan tanam padi yang dilakukan kelompok tani ini bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga membawa tantangan tersendiri. Salah satu kendala yang dihadapi dalam budidaya padi adalah kesulitan mendapatkan pupuk berkualitas. Selain itu, masalah hama dan penyakit tanaman menjadi isu yang perlu diatasi. “Kami perlu solusi yang komprehensif dan terintegrasi dari semua pihak, terutama pemerintah daerah,” ungkap Ajang Maruapey.

    Ajang berharap ada lebih banyak program yang fokus pada pelatihan dan edukasi untuk wanita tani. Dengan itu, mereka dapat lebih mandiri dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar pertanian. “Salah satunya adalah peningkatan penggunaan teknologi mekanisasi yang masih minim di daerah ini,” imbuhnya.

    Kegiatan tanam padi ini tidak hanya menjadi peluang untuk berbagi ilmu dan pengalaman, tetapi juga sebagai ajang untuk membangun jaringan antara petani lokal dan akademisi. Dengan sinergi ini, program ketahanan pangan bisa lebih efektif dan berkelanjutan.

    Ke depan, penting untuk terus mempromosikan keterlibatan wanita terutama Mama Papua dalam semua aspek pertanian. Hal ini akan berdampak positif terhadap perkembangan sektor pertanian lokal yang lebih inklusif. “Perempuan adalah pilar penting dalam pembangunan pertanian, dan mereka perlu didukung penuh,” tutup Ajang Maruapey

    Dengan kerjasama yang erat antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat (kelompok tani), harapannya potensi wanita tani di Papua dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang signifikan bagi keberlanjutan ekonomi lokal.

    Upaya untuk menggali potensi perempuan Papua ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk meningkatkan partisipasi wanita khususnya Mama Papua dalam sektor pertanian.

    Kesulitan pupuk, serangan hama, hingga pengembangan teknologi akan menjadi kunci untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik ke depannya, sehingga peran aktif pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/kota dapat membantu kelompok tani dalam kendala yang di hadapinya untuk mewujudkan ekonomi lokal dan melaksanakan program pemerintah pusat dalam penyediaan ketahanan pangan.

  • Kunjungan Kakanwil Ditjenpas Maluku di Rutan Kelas IIB Masohi Maluku Tengah

    Melanesiatimes.com, Masohi – Suasana penuh kebersamaan berlangsung di Rutan Kelas IIB Masohi, setelah seluruh staf dan warga binaan menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Ricky Dwi Biantoro Pada Sabtu (03/05/2025).

    Bersamaan dengan kehadiran beliau, hadir pula Ketua Klasis Kota Masohi Pdt. Ny. Adriana Lohy, S.Th, Pdt. M.M. Picarima, Pdt. Ari Nahuwae dan Pendeta J. Souisa.

    Dalam sambutannya, Ricky menyampaikan terimakasih atas respon yang baik dari Rutan Masohi. Menurutnya keharmonisan dan keberagaman harus tetap dijaga dengan baik.

    “saya sangat bersyukur dapat hadir di tengah-tengah bapak ibu sekalian,” kata Ricky di awal penyampaian sambutannya.

    Dengan mencontohkan kehidupan pribadinya, Kakanwil Maluku ini menyebut jika keberagaman merupakan hal yang indah dan harus disyukuri.

    “saya Muslim, tapi keluarga besar saya Nasrani. Kami bersyukur dapat menikmati keberagaman ini,” ujarnya.

    Diketahui bahwa kehadiran Ricky dan beberapa pendeta ke Rutan Masohi sekaligus bersama-sama melakukan klarifikasi atas kabar miring yang beredar di masyarakat terkait larangan beribadah yang terbukti tidak benar (ada kesalahpahaman/mis komunikasi dan mis koordinasi).

    “syukurlah kesalahpahaman ini sudah diselesaikan oleh pihak Rutan dengan berkoordinasi dengan ibu pendeta Ketua Klasis Masohi dan bapak ibu pendeta lainnya. Sehingga hari ini kami berkesempatan menjelaskan kembali kesalahpahaman ini kepada bapak ibu warga binaan semua,” kata Ricky.

    Yang jelas, lanjut Ricky menambahkan “tidak ada satu pun kebijakan yang melarang ataupun menghentikan ibadah. Dan itu jelas!,” tegas Kakanwil Maluku ini menyampaikan.

    Atas kesalahpahaman ini, Kepala Rutan Masohi juga telah menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh warga binaan yang beragama Kristen serta pihak gereja di Masohi.

    Menanggapi situasi tersebut, sebuah pencerahan muncul dari Ketua Klasis Masohi “umat Kristiani punya iman yang kokoh, saling memaafkan, dan kami yakin bahwa menjaga hubungan baik itu adalah bagian dari kesempurnaan iman,” ucap Pdt. Adriana Lohy kepada semua orang di aula pertemuan.

    Senada dengan yang disampaikan Ketua Klasis, salah seorang warga binaan yang dipersilahkan berbicara mewakili yang lainnya mengatakan jika “atas kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya, sungguh kami semua telah memaafkan Karutan hari itu juga,” kata Pak Okto.

    Sebelum berpamitan, Kakanwil Maluku, Ketua Klasis Masohi dan para pendeta kemudian diajak Kepala Rutan Masohi untuk melihat langsung kemajuan pertanian yang dikelola oleh warga binaan dengan mengelola lahan kosong di belakang Rutan sekaligus melakukan penanaman cabai bersama. (HUAT)

  • Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Tinjau Mentoring Spesialis THT Pada Dokter Layanan Primer di Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Aimas Sorong – Hingga saat ini jumlah peserta JKN telah mencapai sekitar 277,5 jiwa atau 98,25% dari total penduduk Indonesia, sehingga sinergi dan kolaborasi dengan instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk dengan para mitra fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan demi optimalnya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta JKN. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof. dr. Abdul Kadir, pada kegiatan Mentoring Spesialis Kepada Dokter Layanan Primer di Wilayah Kota dan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia (PERHATI-KL), Rabu (30/04/2025).

    Abdul Kadir mengungkapkan, saat ini masih banyak presepsi keliru yang terbentuk dimasyarakat akibat konten hoax di media sosial, salah satunya terkait daftar 144 penyakit yang tidak dapat dirujuk ke rumah sakit. Dia mengatakan keputusan untuk merujuk atau tidak nya pasien ke rumah sakit merupakan personal justmen Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mempertimbangkan indikasi medis maupun kelengkapan sarana pendukung yang ada di FKTP.

    Dia mencontohkan, walapun kondisi pasien hanya mengalami serumen obturan (kotoran telinga menumpuk/menyumbat liang telinga menyebabkan gangguan pendengaran/rasa tertekan di telinga) atau corpus alienum (benda yang tidak seharusnya berada di telinga, tetapi masuk dan terperangkap di dalam telinga) dan di Puskesmas tersebut tidak ada peralatan serta pasiennya anak kecil, maka pasien dapat dirujuk ke rumah sakit dan dapat ditanggung BPJS Kesehatan.

    “Jadi terkait indikasi medis yang memutuskan adalah personal justmen dari dokter. Namun jangan juga disalah artikan, jika sakitnya hanya gatal-gatal atau penyakit ringan lainnya maka dapat langsung ditangani di Puskesmas,” ungkapnya.

    Dia menerangkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan berusaha membuka layanan kesehatan di seluruh Provinsi maupun Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, dengan mendistribusikan berbagai fasilitas canggih seperti Cath Lab maupun CT scan atau Computed Tomography Scan termasuk pada RSUD di Kota dan Kabupaten Sorong. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kematian akibat penyakit jantung maupun kanker karena dapat segera ditangani di Sorong tanpa harus dirujuk ke luar daerah.

    Tantangan terbesar saat ini adalah ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM) maupun dokter spesialis, karena walaupun telah tersedia rumah sakit dan alat yang canggih namun tidak ada SDM nya, maka semua tidak akan berjalan. Termasuk ketersediaan dokter spesialis THT yang saat ini hanya berjumlah tiga orang untuk melayani se Sorong Raya.

    “Strateginya adalah RSUD agar dapat melakukan mapping kebutuhan dokter spesialis dan merekomendasikan beasiswa kepada para dokter umum yang ada di Sorong. Saya siap bantu memfasilitasi, namun dengan syarat sedapat mumgkin merupakan anak daerah, sehingga memiliki pertimbangan yang kuat, jika telah selesai pendidikan spesialis wajib kembali melakukan praktik di daerah Sorong. Dukungan pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan dalam ketersedian dokter,” terangnya.

    Lebih lanjut Abdul Kadir mengatakan, kegiatan Mentoring Spesialis Kepada Dokter Layanan Primer ini merupakan wujud nyata dari komitmen BPJS Kesehatan bersama PERHATI-KL untuk meningkatkan kompetensi dokter di FKTP dalam penanganan kasus THT. Pelatihan ini diharapkan dapat menambah wawasan para peserta, sehingga penanganan kasus yang sederhana, dapat langsung di layanani pada tingkat primer demi pelayanan yang lebih cepat dan tepat kepada para pasien.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo menyampaikan, akses layanan di Provinisi Papua belum merata. Pada wilayah Indonesia timur, sering kali dihadapkan dengan tantangan besar dalam hal keterjangkauan layanan kesehatan spesialis.

    Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infrastruktur yang terbatas, jumlah tenaga medis yang belum tercukupi, minimnya fasilitas kesehatan dan ketersediaan dokter spesialis. Salah satu bidang kesehatan yang masih membutuhkan perhatian khusus adalah telinga, hidung, tenggorokan, kepala dan leher.

    “Penyakit di bidang ini sering diabaikan atau tidak didiagnosis dengan baik terutama di daerah pinggiran atau daerah pedalaman. Akibatnya masyarakat tidak mendapatkan penanganan yang tepat sehingga dapat berpotensi menurunkan kualitas hidup,” ucapnya.

    Ahmad melanjutkan, Kabupaten Sorong sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Papua Barat Daya memiliki potensi untuk menjadi pusat pelayanan kesehatan yang lebih baik, namun tantangan berupa kurangnya akses layanan spesialis THT masih menjadi kendala utama. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan di daerah THT juga turut menjadi tantangan. Hal ini menuntut adanya langkah nyata untuk memberikan edukasi pelayanan dan dukungan kepada masyarakat serta tenaga kesehatan khususnya di Kabupaten sorong.

    “Atas nama pemerintah daerah saya mengucapkan terima kasih kepada PERHATI dan BPJS Kesehatan yang telah melaksanakan kegiatan ini. Semoga edukasi dan pelatihan bagi tenaga medis ini dapat memberikan dampak bagi pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat di Papua Barat Daya khususnya di Kabupaten Sorong,” pungkasnya.

  • Yanto Ijie: Pendidikan Tanpa Pungut Biaya untuk OAP itu Mulai dari PAUD Hingga Perguruan Tinggi Sesuai PP 106

    Melanesiatimes.com, Sorong PBD – Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya, Yanto Ijie, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, terdapat poin (d) yang menyatakan bahwa penyediaan pembiayaan pendidikan harus diprioritaskan untuk memastikan setiap Orang Asli Papua (OAP) mendapatkan akses pendidikan tanpa biaya.

    PP 106 menjadi landasan yang kuat bagi OAP untuk menempuh pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi tanpa harus khawatir akan pembiayaan. Ini merupakan langkah maju dalam menciptakan kesetaraan dan aksesibilitas pendidikan untuk masyarakat Papua.

    Lebih lanjut, Yanto menjelaskan bahwa langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga membangun kualitas sumber daya manusia di Papua. Hal ini di ungkap pada momentum hari pendidikan nasional di Aston Hotel, jumat (02/05/2025).

    Menurut Yanto Pentingnya pendidikan gratis ini juga sejalan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) nomor 2 tahun 2021. Dalam penjelasannya, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor, termasuk bidang pendidikan.

    Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Yanto Ijie menekankan bahwa penerapan undang-undang pendidikan gratis harus dibedakan dari konsep tanpa dipungut biaya. Ia menegaskan, “Kalau Pendidikan gartis itu masih ada biaya-biaya lainnya, tapi kalau pendidikan tanpa dipungut biaya otomatis tidak ada biaya yang dibayarkan ketika sudah diberlakukan Otsus, siapapun dia, entah itu kaya atau miskin, OAP pasti mendapatkan pendidikan tanpa dipungut biaya.” terangnya.

    Pernyataan ini merupakan harapan dan aspirasi masyarakat Papua untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan terjangkau. Keinginan ini adalah bagian dari keinginan kolektif untuk membangun masa depan generasi muda Papua yang cerah.

    Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan pihak terkait, diharapkan semua OAP dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk menggugah semangat belajar dan menciptakan generasi yang lebih cerdas dan mandiri.

    Fopera berharap agar pemerintah lebih aktif dalam sosialisasi terkait peraturan ini, agar masyarakat Papua tidak terhambat oleh kurangnya informasi mengenai hak mereka dalam mendapatkan pendidikan tanpa dipungut biaya.

    Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi di Papua. Dengan menghapuskan biaya pendidikan, harapannya akan ada peningkatan jumlah OAP yang melanjutkan pendidikan mereka hingga tingkat yang lebih tinggi.

    Ia percaya bahwa dengan kerjasama semua pihak dan komitmen pemerintah, cita-cita untuk menjadikan pendidikan gratis bagi OAP dapat terwujud, membawa perubahan positif bagi masyarakat Papua.

    Kini saatnya Papua menuju transformasi melalui pendidikan, sebagai pondasi untuk pembangunan yang lebih baik di masa depan. Semoga cita-cita ini dapat terwujud demi kesejahteraan dan kemajuan seluruh masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua (OAP).

  • 633 Peserta Dari Quota 641 Ikuti Seleksi PPPK Tahap II Kab Raja Ampat Tahun Anggaran 2024

    Melanesiantimes.com, Waisai – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Raja Ampat gelar seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun 2024.

    Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Assessment Center BKPSDM Kabupaten Raja Ampat, Jum’at, (2/5/2025) turut hadir Analis SDM Aparatur Ahli Madya Kanreg XIV Manokwari Bernedektus Rumbiak,S.IP.

    Sambutan Bupati Raja Ampat yang dibacakan Kepala BKPSDM Nyoman Sari Buana pelaksanaan seleksi PPPK merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, untuk memperkuat kapasitas aparatur dengan talenta-talenta terbaik, yang akan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

    Nyoman Sari Buana menjelaskan PPPK adalah salah satu alternatif pengadaan pegawai ASN selain melalui jalur CPNS. Pengadaan PPPK ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan aparatur yang berkualitas.

    Seleksi PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024 juga merupakan kesempatan emas bagi putra-putri terbaik, untuk bergabung dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

    Kepala BKPSDM Raja Ampat menyampaikan seleksi PPPK diselenggarakan dengan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi nilai-nilai kompetitif, adil, objektif, transparan, dan tidak diskriminatif.

    “Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa hasil seleksi akan menghasilkan talenta-talenta terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Raja Ampat,” ucap Nyoman Sari Buana.

    Kepada para peserta, Kepala BKPSDM Raja Ampat mewakili Bupati menyampaikan beberapa poin-poin penting agar jadi pedoman bagi peserta dalam mengikuti seleksi PPPK Tahap II Tahun 20244 diantaranya :

    1. Persiapkan diri Anda dengan baik. Seleksi ini akan menguji kemampuan teknis, kompetensi, dan integritas Anda. Milikilah keyakinan bahwa Anda mampu menunjukkan yang terbaik.

    2. Patuhi seluruh aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia. Transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap prosedur, merupakan nilai-nilai penting yang menjadi dasar dalam proses seleksi ini.

    3. Jadikan proses seleksi ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan komitmen Anda dalam memberikan kontribusi pada pembangunan Kabupaten Raja Ampat.

    Lanjut kata Kepala BKPSDM Raja Ampat menambahkan bahwa proses seleksi ini dapat dipastikan berjalan dengan adil dan transparan.

    “Saya telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran panitia, untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Tidak ada toleransi bagi praktik-praktik yang mencederai nilai-nilai tersebut,” pungkasnya.

    Sebelum mengakhiri sambutan, Nyoman Sari Buana juga menyampaikan pesan Bupati Raja Ampat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses seleksi ini, untuk senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan seleksi.

    “Mari kita ciptakan suasana yang kondusif sehingga para peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya tanpa gangguan. Semoga seleksi PPPK Tahap II ini dapat menghasilkan pegawai-pegawai yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, integritas yang tinggi, dan dedikasi untuk melayani masyarakat Raja Ampat,” tutupnya.

  • Soroti Kerusakan Jembatan Kilometer 8 & Kilometer 10, MSR Harap Kolaborasi Pemprov dan Pemkot

    Melanesiatimes.com, Sorong, Papua Barat – Kondisi jalan dan jembatan di Kota Sorong memicu reaksi hangat di kalangan masyarakat. Terkait dengan tanggung jawab pengelolaan infrastruktur ini, Muhammad Sanusi Rahaningmas (MSR), mantan anggota DPR yang pernah menjabat selama 15 tahun, mengungkapkan pandangannya mengenai pengawasan dan perbaikan infrastruktur yang dinilai belum memadai.

    MSR menyatakan bahwa terdapat perbedaan kewenangan dalam pengelolaan jalan dan jembatan di Indonesia, di mana ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Namun, meski diatur dalam undang-undang, implementasi di lapangan seringkali tidak sesuai harapan. “Pengawasan dari Dinas PU sangat kurang ketat,” ujarnya kepada media ini Pada Kamis (01/05/2025).

    Dalam pengalaman MSR sebagai wakil rakyat di Manokwari, ia melihat banyak proyek pengaspalan jalan negara dikota Sorong yang terkesan boros anggaran. “Sering kali, kontraktor hanya melakukan perbaikan yang tidak memadai, seperti hanya menimbun dengan sertu tanpa melakukan perbaikan yang benar-benar,  akibatnya air yang tergenang membuat jalan yang seharusnya diperbaiki justru cepat rusak kembali,” imbuhnya.

    MSR juga menyoroti kondisi jembatan utama di kota Sorong, seperti Jembatan Kilo 8 dan Jembatan kilometer 10 yang berlubang hingga terlihat tembus ke bawah. “Jembatan itu berlubang hingga dapat melihat tembus ke bawah, olehnya itu perlu adanya tindakan cepat untuk mencegah musibah yang tidak diinginkan,” jelas MSR,

    Sebagai warga Kota Sorong, MSR berharap pemerintah provinsi harus lebih proaktif untuk membantu pemerintah kota dalam membenahi infrastruktur. “Kota Sorong adalah ikon bagi provinsi ini, jadi wajah kota harus diperbaiki agar tidak hanya dibebankan kepada APBD kota,” tegasnya.

    Kondisi infrastruktur yang memadai, dinilai penting untuk menciptakan persepsi positif di kalangan pengunjung. “Ketika orang datang dari luar sorong, mereka katakan masa kota sorong begini – begini saja, padahal sudah menjadi Ibukota Provinsi. Ibukota harus terkesan dengan keindahan Kota Sorong,” ujarnya,

    MSR berharap agar pemerintah provinsi memberikan dukungan lebih kepada pemerintah kota dalam hal perbaikan infrastruktur “Jika tidak, bagaimana mungkin kita bisa berharap ada perubahan nyata pada wajah kota Sorong dari tahun ke tahun yang sudah menjadi Ibukota  Provinsi,” serunya

    Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan harapannya bahwa pemerintah dapat berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang layak. “Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menghindar dari tanggung jawab bersama dalam membangun kota sorong ini,” tambahnya.

    Beliau berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk memastikan infrastruktur di Sorong dapat berfungsi dengan baik. “Setiap pemerintah harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama,” ujar MSR.

    Menutup pernyataannya, MSR menekankan pentingnya kesadaran bersama untuk memperbaiki wajah Kota Sorong. “Mari kita bersama-sama mendorong pemerintah yang baru ini untuk segera mengambil langkah konkrit dalam membenahi infrastruktur yang ada,” tutupnya.

  • Satkopaska Koarmada III Latihan Terjun Bebas di Sorong, Tingkatkan Kesiapan Tempur Prajurit Elit Laut

    Melanesiatimes.com, Sorong, Papua Barat Daya — Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Komando Armada III menggelar latihan terjun bebas (free fall) dalam rangka memelihara kemampuan tempur dan kesiapsiagaan prajurit pasukan elit laut.

    Latihan berlangsung sejak 30 April hingga 5 Mei 2025 di Kota Sorong dan dipimpin langsung oleh Komandan Satkopaska Koarmada III, Letkol Laut (P) Mukawat Kamarudin, S.E., M.Tr.Opsla.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Satkopaska untuk menjaga naluri tempur dan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam skenario operasi infiltrasi melalui udara.

    “Sasaran latihan kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis dan taktis prajurit Satkopaska sebagai pasukan katak dalam infiltrasi udara,” tegas Letkol Mukawat saat memberikan pengarahan kepada para peserta latihan.

    Latihan yang melibatkan penyampaian teori di kelas dan praktik lapangan ini mengusung materi utama Terjun Penyegaran (Free Fall).

    Para prajurit dilatih melakukan lompatan dari ketinggian menggunakan teknik free fall untuk mensimulasikan infiltrasi ke wilayah musuh secara cepat dan senyap.

    Tidak hanya kemampuan fisik dan teknik yang diasah, latihan ini juga menekankan pada kesiapan material dan peralatan pendukung agar setiap prajurit dapat melaksanakan tugas operasi secara optimal di berbagai medan. Latihan ini dilengkapi dengan berbagai skenario tempur untuk menguji respons cepat dan koordinasi tim dalam situasi kritis.

    Dansatkopaska menyampaikan bahwa latihan ini merupakan bentuk komitmen Pangkoarmada III Laksda TNI Hersan S.H., M.Si., dalam membina satuan elitnya agar senantiasa siap menghadapi dinamika ancaman keamanan laut di wilayah timur Indonesia.

    “Kami ingin memastikan bahwa prajurit Satkopaska selalu dalam kondisi siaga tempur, siap menjalankan tugas kapan pun dibutuhkan,” ujarnya.

    Dengan latihan berkelanjutan ini, Satkopaska Koarmada III diharapkan semakin tangguh, profesional, dan siap menjalankan operasi khusus demi menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

  • Butut Pembayaran TPP dan TPG Guru, Berujung Ancaman Mutasi Oleh Oknum Pejabat di Lingkungan Pemda Raja Ampat

    Melanesiatimes.com,Waisai – Sejumlah guru mengaku mendapat ancaman dari seorang oknum Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kab Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (01/05/2025).

    Ancaman tersebut diduga bermula dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara para guru, DPRK dan Dinas Pendidikan yang berlangsung di Kantor DPRK Kabupaten Raja Ampat.

    Menurut keterangan guru inisial EX, ia mengakui bahwa dirinya bersama beberapa teman seprofesi mendapat ancaman dari seorang pejabat pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

    Ancaman tersebut berupa mutasi atau dipindahkan, upaya mutasi ini disinyalir agar membungkam para guru untuk tidak terus menuntut hak mereka yang belum juga terealisasi.

    Merasa terus di ancam oleh oknum Pejabat Daerah tersebut, para guru kemudian mengadukan hal ini kepada Muamar Kadafi Anggota DPRK Komisi I yang juga membidangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat.

    Menanggapi ancaman oknum pejabat tersebut Kadafi menyampaikan bahwa memutasikan pegawai itu ada mekanisme dan tidak seenak jidat.

    “Jangan karena mereka (para guru-red) menuntut hak lalu kemudian mau diancam untuk dimutasikan. Pemerintahan ini ada aturan, bukan mengambil kebijakan seenak jidat,” tegas Muamar Kadafi dalam pesan chat WhatsApp nya pada Rabu 30 April 2025.

    Kadafi membenarkan bahwa aduan para guru itu memang ada bahkan nama oknum pejabat yang melakukan intimidasi dan pengancaman telah diketahui selanjutnya ia akan mengoordonasikan masalah ini kepada komisi dan memanggil oknum pejabat tersebut.

    “Saya akan lakukan koordinasi dengan komisi untuk memanggil oknum pejabat tersebut, kita mau tanya apa sebabnya sehingga oknum itu mengancam guru-guru,” tutup Muamar Kadafi.