Blog

  • Presiden Prabowo Resmikan Proyek Ketenagalistrikan Nasional di PLTA Jatigede, Sumedang

    Melanesiatimes.com – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Senin, 20 Januari 2025. Dalam kunjungan ini, Presiden meresmikan sejumlah proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang mencakup 18 provinsi di seluruh Indonesia.

    Kedatangan Presiden bersama rombongan terbatas menggunakan helikopter Caracal disambut langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, serta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus. Setelah mendarat di helipad kawasan PLTA Jatigede, Presiden berjalan kaki menuju lokasi peresmian sembari menyapa masyarakat dan pelajar yang telah menanti kehadirannya.

    PLTA Jatigede memiliki nilai historis tersendiri karena proyek ini pertama kali diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963. Pembangunan fisik kemudian dimulai pada tahun 2015 dan kini telah beroperasi sebagai salah satu tulang punggung ketenagalistrikan nasional. “Proyek ini menjadi simbol keberlanjutan pembangunan yang melibatkan visi dari berbagai era kepemimpinan,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    Proyek ketenagalistrikan yang diresmikan mencakup pembangkit listrik dan infrastruktur penunjang yang dirancang untuk memperkuat pasokan energi di seluruh Nusantara. Dengan adanya PLTA Jatigede, pemerintah berharap dapat mendukung agenda transisi energi menuju penggunaan sumber daya yang lebih ramah lingkungan.

  • Om Jo: Pemantik Api Republik dari Timur Nusantara

    Melanesiatimes.com – Riuh di beranda medsos perihal ‘Tete Momo’ belakangan ini di negeri Christina Martha Tiahahu itu, hemat saya, justru menjadi pecutan kecil bagi kita semua agar supaya lebih sering memulangkan ingatan kolektif kita pada cita-cita mendasar perjuangan kemerdekaan republik ini. Jakarta (20/01/2024).

    Tersebab perihal itu berkenaan dengan salah satu anak bangsa yang notabene merupakan putera asli negeri tersebut, yang turut serta dalam proses perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ia adalah mendiang Om Jo, sebuah nama kecil yang kerap disebutkan oleh para karibnya kepada dr. Johannes Leimena.

    Ketika berbicara tentang pahlawan nasional Indonesia, nama Johannes Leimena (1905-1977) sering kali tidak muncul dalam deretan terdepan. Tentu, selain Leimena, ada pula tokoh pejuang pada masa pra kemerdekaan dari Maluku sebagai pendahulu Leimena seperti ‘Jago Toea’ A.M. Sangadji. Keduanya merupakan dua putera asal Maluku yang ikut menyukseskan terselenggaranya Kongres Pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 silam. Sayangnya, posisi keduanya dalam gelar kepahlawanan nasional berbeda. Leimena sudah lebih duluan diakui statusnya oleh negara, sementara A.M. Sangadji–yang sepantaran eranya dengan HOS. Tjokroaminoto dan H. Agoes Salim itu–hingga saat ini belum.

    Khusus tentang Leimena, peran tokoh asal Maluku ini dalam perjalanan bangsa sangatlah signifikan. Sebagai seorang dokter, politisi, dan negarawan, Leimena menjadi simbol perjuangan dan dedikasi tanpa pamrih untuk Indonesia yang merdeka dan bersatu.

    Lahir di Ambon pada era pra kemerdekaan (6 Maret 1905), Leimena tumbuh di tengah masyarakat yang sarat akan nilai-nilai kebersamaan (kolektivitas). Pendidikan kedokterannya di STOVIA yang dilanjutkan di de Geneeskunde, Batavia, tidak hanya membentuknya sebagai seorang profesional medis, tetapi juga membuka matanya terhadap ketidakadilan kolonial yang menggerogoti rakyat pribumi. Kepeduliannya terhadap rakyat kecil membuatnya aktif di bidang sosial dan politik.

    Leimena dikenal sebagai tokoh yang menjembatani dua aspek penting: kesehatan dan politik. Sebagai dokter, ia memprakarsai banyak inisiatif untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin.

    Salah satu kontribusinya yang paling dikenal adalah gagasan besarnya tentang pendirian Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menjadi simbol perhatiannya terhadap kesehatan rakyat.

    Dalam blantika politik nasional, Leimena adalah sosok moderat yang mampu merangkul berbagai kelompok. Sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian sebagai menteri dalam beberapa periode pemerintahan kabinet, ia memegang peranan penting dalam meletakkan dasar negara yang inklusif. Bahkan, ia pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, menunjukkan kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya.

    Sebagai seorang Kristen yang aktif, Leimena juga menunjukkan bahwa agama tidak menjadi penghalang untuk menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Ia percaya bahwa keberagaman Indonesia (diversity of Indonesia) adalah kekuatan, bukan kelemahan. Pendiriannya ini menjadi penanda bahwa semangat persatuan dan toleransi adalah nilai-nilai yang selalu ia perjuangkan.

    Namun, kontribusi besar Leimena sering kali terlupakan. Hal ini mungkin karena ia tidak mencari sorotan atau menciptakan narasi heroik seperti tokoh-tokoh lain. Baginya, pengabdian kepada negara adalah kewajiban moral, bukan sarana untuk mencari popularitas.

    Om Jo adalah pemantik api Republik dari Timur Nusantara, yang mengajarkan kita bahwa kontribusi besar tidak selalu hadir dengan sorotan terang. Sebagai bangsa, kita memiliki kewajiban untuk mengenang dan meneladani sosoknya–seorang tokoh yang tidak hanya berjuang demi kemerdekaan, tetapi juga demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    Di abad tik tok yang semakin menggejala ini, ditandai dengan krisis literasi terutama tentang sejarah bangsa kita sendiri, maka dampak yang paling mungkin muncul ke permukaan ruang publik kita ialah ucapan ‘Tete Momo’ seperti disebutkan si ‘nona baju kuning’ itu kepada patung mendiang Om Jo.

    Kondisi tersebut bukan tidak mungkin adalah rentetan dari beberapa kejadian sebelumnya, antara lain bakulai (baca: perkelahian fisik) antar kelompok masyarakat yang belum lama ini viral di sana. Atau persoalan kesewenangan oknum-oknum aparat keamanan yang merasa paling powerfull atau kebal hukum sehingga dengan mudahnya main hakim sendiri kepada masyarakat setempat.

    Kesemuanya itu, boleh jadi, ialah efek dari sikap acuh tak acuh atau masa bodoh kita terhadap identitas kita sendiri sebagai bangsa yang majemuk serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi bagi terwujudnya kehidupan bersama (living together). Sebuah keteladanan hidup yang telah diwariskan oleh Om Jo kepada kita itu.

    Dus, dalam perjalanan Indonesia sebagai negara yang majemuk, semangat Leimena menjadi inspirasi untuk terus membangun persatuan, memperjuangkan keadilan, dan merawat nilai-nilai kebangsaan. Ia adalah pengingat bahwa Indonesia dibangun oleh berbagai tangan, dari berbagai suku, agama, dan wilayah, termasuk dari Timur Nusantara.

    Oleh: Muhar Syahdi Difinubun

    Direktur Eksekutif  Sera Institute

  • Rakib Sahubawa: BAZNAS Maluku Tengah Ikut Mendukung Program Pembangunan Daerah

    Rakib Sahubawa: BAZNAS Maluku Tengah Ikut Mendukung Program Pembangunan Daerah

    Melanesiatimes.com – Dihari ulang tahun yang ke 24, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tetap menunjukkan komitmennya dalam mendukung program-program pembangunan daerah.

    Paling tidak itulah yang disampaikan asisten 1 setda Malteng Silviana Mattemmu pada acara HUT BAZNAS ke 24 di kota Masohi, sabtu (18/01/2025).

    “BAZNAS Kabupaten Maluku Tengah telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mendukung program-program pembangunan daerah, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan terhadap kaum dhuafa,” jelas Sahubawa sebagaimana disampaikan Silviana.

    Beliau juga menyampaikan jika, “momentum hari ulang tahun ini menjadi kesempatan istimewa untuk merefleksikan perjalanan panjang BAZNAS dalam mewujudkan amanah besar sebagai lembaga pengelola zakat yang terpercaya dan berdampak luas,” lanjut Sahubawa menambahkan.

    Kegiatan HUT BAZNAS ke 24 yang dihadiri forkopimda Malteng, perwakilan TNI POLRI serta penghulu masjid se kota Masohi itu berjalan lancar sejak pagi dengan mengusung tema Cahaya Zakat : Keajaiban Bagi Muzakki dan Mustahik.

    “tema pada HUT BAZNAS kali ini memiliki makna yang sangat mendalam,” singgung Sahubawa.

    Rakib Sahubawa : BAZNAS Maluku Tengah Ikut Mendukung Program Pembangunan Daerah
    Pemberian Insentif bagi penghulu Masjid di Kota Masohi

    Menurutnya “hal ini menegaskan kepada kita semua jika zakat bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan juga sebagai sarana yang membawa berkah baik bagi pemberi (muzakki) maupun penerima (mustahak),” ujarnya.

    Diketahui lewat acara ini pula, pemda Malteng lewat pj Bupati Dr. Rakib Sahubawa yang diwakili Silviana Mattemmu dan jajaran forkopimda berkesempatan memberikan insentif bagi para penghulu masjid yang ada di kota Masohi.

    Dikatakan Sahubawa “semoga insentif yang kami berikan ini menjadi bentuk dukungan nyata dari pemerintah daerah dan BAZNAS untuk terus memotivasi bapak-bapak dalam menjalankan tugas mulia ini,” kata Sahubawa.

    Sebab bapak-bapak sekalian (penghulu masjid) lanjut Sahubawa menegaskan “merupakan garda terdepan dalam membimbing ummat, menjaga nilai-nilai keagamaan dan menciptakan harmoni di tengah masyarakat,” sahutnya.

    Sahubawa berharap BAZNAS Maluku Tengah terus melakukan inovasi dalam program-program kedepan serta memperluas jangkauan layanan.

    “Mari kita pastikan bahwa setiap rupiah-rupiah yang dikelola dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemberi dan penerimanya,” harapnya.

    Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus mendukung penuh BAZNAS dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.

    “Olehnya itu, mari kita jadikan peringatan HUT ke 24 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam membangun Maluku Tengah yang lebih maju, berdaya saing dan bermartabat. Semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap langkah kita,” tutup Sahubawa. (HUAT)

  • AMMAL Serukan Pengawalan Kepemimpinan Pascapilkada Demi Indonesia Emas 2045

    Melanesiatimes.com – Pilkada serentak 2024 bukan hanya sekadar ajang pemilihan kepala daerah, melainkan juga tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dalam konteks mempersiapkan Indonesia Emas 2045, Pemilu Kepala Daerah kali ini menjadi kunci untuk memastikan terwujudnya kepemimpinan yang berintegritas, pembangunan berkelanjutan, dan kesiapan menghadapi tantangan nasional.

    Aliansi Masyarakat Maluku (AMMAL) menekankan pentingnya sikap bijak dari seluruh elemen masyarakat terhadap hasil Pilkada 2024. Menurut AMMAL, pilkada kali ini harus dilihat sebagai bagian dari estafet kepemimpinan yang harus dihormati demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas.

    “Kami, Aliansi Masyarakat Maluku (AMMAL), berkomitmen untuk menjaga kondusivitas pasca-Pilkada, mendukung pelantikan Gubernur, Walikota, dan Bupati terpilih, sebagai langkah penting menuju Indonesia Emas,” ujar juru bicara AMMAL.*Jakarta, (19/01/2025).

    Dalam pernyataannya, AMMAL mengajak masyarakat luas, termasuk berbagai organisasi sosial dan elemen lainnya, untuk mengambil peran aktif dalam mengawal kepemimpinan yang terpilih. AMMAL menekankan bahwa partisipasi aktif adalah kunci agar visi Indonesia Emas dapat diwujudkan, dan agar pemerintah daerah yang baru dilantik dapat bekerja dengan baik demi kemajuan bangsa.

    AMMAL juga mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi oleh suara-suara negatif yang berusaha merusak hasil Pilkada. Meskipun perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi, AMMAL mengingatkan untuk tidak membiarkan hal tersebut mengganggu kelancaran pembangunan yang sudah menjadi prioritas nasional.

    Sebagai penutup, AMMAL berharap agar ajakan ini menjadi inspirasi bagi lebih banyak organisasi dan masyarakat untuk lebih proaktif dalam proses demokrasi. Dengan semangat kebersamaan, mereka yakin bahwa pesta demokrasi yang berkelanjutan akan membawa Indonesia menuju era baru, lebih kuat, dan berdaya saing tinggi, baik dalam ranah demokrasi maupun ekonomi.

  • Kunker Anggota DPR RI Faujia Helga Tampubolon ke PT Gag Nikel

    Melanesiatimes.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Faujia Helga Tampubolon, melakukan kunjungan kerja ke PT Gag Nikel pada Jumat (17/01/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta memantau aktivitas perusahaan yang bergerak di sektor nikel tersebut.

    Setibanya di lokasi, Helga disambut langsung oleh Manager Office PT Gag Nikel, Ruddy S Sumual. Dalam kesempatan ini, politisi dari Partai Demokrat ini menekankan pentingnya kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat lokal, khususnya kampung Gag.

    “Saya berharap PT Gag memprioritaskan masyarakat kampung Gag untuk bekerja di sini, kalau bisa 70%,” tegas Helga. Harapannya, perusahaan bisa memberikan kesempatan kerja yang lebih besar bagi warga setempat.

    Namun, Helga juga mengungkapkan adanya persoalan yang masih menjadi tantangan, yaitu pembagian hak ulayat yang hingga kini belum juga selesai. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai marga di kampung Gag yang saling mengklaim hak atas wilayah tersebut.

    Ruddy S Sumual, selaku Penanggungjawab di PT Gag Nikel, menjelaskan bahwa masalah hak ulayat ini telah diselesaikan, dan dilakukan pembayaran kompensasi tanam tumbuh yang dibuktikan dengan akta notaris yang telah di SK kan oleh Bupati Raja Ampat tahun 2016.

    “Kami sudah menyelesaikan persoalan terkait hak ulayat pada periode bapak Markus Wanma, kendati ada beberapa pihak yang masih mengklaim. Olehnya itu kami serahkan persoalan ini kepada pemerintah untuk melakukan mediasi demi menyelesaikan persoalan ini, tanpa mengganggu aktivitas kerja kami” ungkap Ruddy.

    Dalam dialog tersebut, Helga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah mengenai progres penyelesaian hak ulayat.

    Di samping itu, Helga juga mengumumkan rencana kunjungan mendatang. “Di bulan-bulan yang akan datang, entah entah maret atau april, kami akan mendatangkan seluruh anggota Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN, Erick Tohir,” jelas Helga.

    Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan PT Gag Nikel. Helga merasa penting untuk melakukan kunjungan perdana agar dapat memberikan laporan langsung tentang kondisi perusahaan kepada pemerintah pusat.

    Politisi asal Batak ini juga mendorong agar setiap persoalan atau kendala yang dihadapi oleh PT Gag Nikel dapat disampaikan kepada anggota DPR. “Kita akan sampaikan kepada pemerintah pusat karena PT Gag Nikel juga merupakan bagian dari BUMN,” tambahnya.

    Kehadiran anggota DPR dianggap penting dalam mendukung pertumbuhan industri dan memastikan keuntungan bagi masyarakat sekitar.

    Helga berharap, kunjungan tersebut bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kerjasama antara PT Gag Nikel dan masyarakat lokal.

    Dengan komunikasi yang baik, diharapkan produksi nikel dapat berdampak positif pada ekonomi daerah dan kebutuhan masyarakat.

    Kunjungan ini juga menggarisbawahi perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah mendasar yang dihadapi masyarakat di sekitar operasional perusahaan.

    Keberhasilan kolaborasi antara PT Gag Nikel dan masyarakat diharapkan dapat memberikan contoh positif bagi perusahaan lainnya di Indonesia.

  • KPK dan Kemenkopolkam Bahas Digitalisasi untuk Cegah Kebocoran Anggaran

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan strategis dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kebijakan pemerintah, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Pertemuan ini berlangsung pada Kamis (16/1) dan menyoroti pentingnya sinergi antara kedua lembaga.

    “Kegiatan ini adalah implementasi dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kami berharap kerja sama ini dapat membangun sinergi yang lebih solid antara Kemenkopolkam dan KPK,” ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

    Menurut Setyo, pemberantasan korupsi melalui pendekatan pencegahan maupun penindakan akan lebih optimal dengan adanya koordinasi yang erat.

    Diskusi ini juga membahas sejumlah langkah strategis, termasuk penerapan transparansi, pengawasan berbasis risiko untuk meminimalkan potensi kebocoran anggaran negara, serta edukasi dan kampanye antikorupsi. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi menjadi topik penting, mengingat perannya dalam meningkatkan konektivitas antara KPK, kementerian, dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan anggaran.

    Menko Polhukam Budi Gunawan (BG) menyampaikan apresiasinya terhadap peran aktif KPK dalam pemberantasan korupsi. Ia juga menekankan pentingnya penguatan desk pencegahan dan tata kelola pemerintahan yang melibatkan KPK secara langsung.

    “KPK ke depannya akan berkontribusi lebih besar, termasuk dalam menangani tindak pidana perdagangan orang dan kebakaran hutan. Dengan langkah-langkah terintegrasi ini, berbagai masalah strategis di Indonesia dapat ditangani lebih efektif,” ujar BG.

    Setyo dan BG sepakat bahwa memperkuat sinergi antara KPK dan Kemenkopolkam merupakan langkah penting untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Langkah ini diyakini akan memberikan dampak nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

  • Pantai Indah Kapuk 2 Bukan Proyek Strategis Nasional

    Melanesiatimes.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklarifikasi bahwa Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 tidak termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menegaskan, anggapan bahwa kawasan PIK 2 merupakan bagian dari PSN adalah keliru.

    Menurut Airlangga, proyek yang mendapat status PSN di wilayah tersebut adalah ekowisata Tropical Coastland yang dikelola oleh PT Agung Sedayu Group dan berdekatan dengan PIK 2. “PIK itu bukan PSN, yang PSN itu proyek ekowisatanya,” kata Airlangga di Jakarta pada Jumat, 17 Januari 2025.

    Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengevaluasi semua rencana proyek PSN, termasuk ekowisata di sekitar PIK 2. Evaluasi ini juga mencakup destinasi PSN lainnya, seperti Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Likupang (Sulawesi Utara), Tanjung Lesung (Banten), dan Lido (Jawa Barat). “Semua PSN akan kami kaji ulang secara komprehensif,” ujarnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan niat untuk meninjau ulang PSN yang diwariskan dari era pemerintahan Joko Widodo. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap PSN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Presiden Prabowo akan mengevaluasi proyek strategis nasional yang dinilai kurang relevan atau tidak berdampak langsung pada rakyat,” kata Dasco dalam sebuah seminar di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2024. Ia juga menyadari bahwa langkah ini mungkin memicu kontroversi, tetapi Prabowo berkomitmen menjalankan evaluasi tanpa kompromi.

    Penetapan status PSN terhadap properti PIK 2 pada Maret 2024 menjadi topik panas. Proyek yang dikembangkan oleh pengusaha Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, mendapat sorotan setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut adanya dugaan pelanggaran. Salah satunya adalah penggunaan lahan di kawasan hutan lindung untuk sebagian proyek PIK 2.

    Selain itu, pemberian status PSN pada proyek ini juga memicu dugaan adanya “imbal balik” karena keterlibatan Agung Sedayu Group dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Polemik seputar status PSN PIK 2 menjadi sorotan publik, baik dari sisi regulasi hingga dampak lingkungan. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengevaluasi proyek strategis demi memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

  • ICMI Kritik Proyek Strategis Nasional: PIK 2 Dinilai Langgar Hukum

    Melanesiatimes.com – Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) secara resmi mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 12 Tahun 2024. Gugatan ini fokus pada proyek strategis nasional (PSN) pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland yang dianggap bermasalah dari segi hukum dan pelaksanaannya.

    Ketua Umum MPP Pemuda ICMI, Ismail Rumadan, menyatakan bahwa pihaknya mengajukan uji formil dan materiil terhadap regulasi tersebut. “Kami melihat Permenko Nomor 12 Tahun 2024 tidak memiliki landasan hukum yang kokoh dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (18/1/2025).

    Ismail menyoroti bahwa peraturan tersebut tidak sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang terakhir direvisi melalui UU Nomor 13 Tahun 2022.

    Selain itu, Pemuda ICMI juga meminta pembatalan proyek PSN yang dianggap tidak transparan dan minim partisipasi publik, termasuk pengembangan PIK 2. “Banyak proyek strategis yang tidak mendengarkan suara rakyat, sehingga manfaatnya bagi masyarakat luas diragukan,” tegas Ismail.

    Mendukung langkah tersebut, pakar hukum tata negara Teguh Setya Bakti mengingatkan pentingnya dasar hukum yang kuat dalam penetapan PSN. “Proyek strategis tanpa transparansi dan dasar hukum yang jelas dapat menimbulkan potensi pelanggaran. Keterlibatan masyarakat adalah elemen penting,” ungkap Teguh.

    Proyek PIK 2 dan Kontroversinya. Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, berlokasi di wilayah Tangerang, Banten, merupakan salah satu proyek besar yang dikerjakan oleh Agung Sedayu Group milik pengusaha Aguan. Proyek ini ditetapkan sebagai PSN pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, statusnya menuai sorotan karena dianggap mengabaikan asas transparansi dan partisipasi publik yang seharusnya menjadi prioritas dalam proyek berskala nasional.

    Langkah judicial review ini menunjukkan sikap tegas Pemuda ICMI untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas. Keputusan MA dalam perkara ini akan menjadi penentu masa depan proyek PIK 2 dan PSN lainnya di Indonesia.

  • FKP 2025: Mangrove Berperan Penting dalam Transisi Energi dan Iklim

    Melanesiatimes.com – Transisi energi berkaitan erat dengan pelestarian mangrove. Mangrove memainkan peran penting dalam menyerap dan menyimpan karbon dari atmosfer, membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Jumat (17/01/2024).

    Ekosistem mangrove yang sehat dapat mengurangi dampak kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem yang dapat mengancam infrastruktur energi, terutama di wilayah pesisir.

    Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Untuk mencapai target ini, transisi energi menjadi agenda penting yang harus dijalankan. Salah satu fokus utama dalam transisi energi Indonesia adalah mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batu bara dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.

    Sebuah diskusi bertajuk “Prospek Transisi Energi: Perspektif Nasional dan Regional di Indonesia” diselenggarakan oleh Forum Kajian Pembangunan (FKP) di Papua untuk menghadirkan pemahaman dan diskusi mengenai prospek transisi energi nasional. Acara yang diselenggarakan oleh Australian National University (ANU) Indonesia Project dan didukung oleh KONEKSI ini berlangsung pada 13-16 Januari 2025 di tiga lokasi berbeda Manokwari, Jayapura, dan Merauke.

    FKP 2025 menjadi wadah bagi para akademisi, pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi pembangunan untuk bertukar gagasan, mempresentasikan hasil penelitian, dan membahas topik-topik relevan dengan kebijakan, terutama terkait perubahan iklim di Papua dan Indonesia. Acara ini menghadirkan tiga mitra penelitian KONEKSI yang turut mempresentasikan hasil riset mereka, yaitu Universitas Papua (UNIPA), the World Resources Institute (WRI), dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI).

    Aplena Elen Siane Bless dari UNIPA pada forum ini menjelaskan bahwa mangrove adalah ekosistem pesisir paling produktif di planet ini, yang menyediakan jasa ekosistem berharga dan terkait dengan aktivitas sehari-hari masyarakat lokal dalam pelestariannya, perempuan sangat penting untuk dilibatkan.

    Aplena menyebutkan bahwa, “ekosistem mangrove sangat dihargai oleh perempuan asli Papua sebagai sumber mata pencaharian, pendapatan, kebutuhan sehari-hari, habitat fauna, pengobatan tradisional, dan memiliki makna budaya,” pungkas Aplena

    FKP 2025: Mangrove Berperan Penting dalam Transisi Energi dan Iklim
    FKP 2025: Mangrove Berperan Penting dalam Transisi Energi dan Iklim

    Ahmad Dhiaulhaq dari WRI menyampaikan hal senada terkait pentingnya menjaga keseluruhan ekosistem, dari hulu hingga hilir, termasuk ekosistem mangrove. Beliau memperkenalkan konsep “Ridge to Reef”, yaitu dari pegunungan hingga terumbu karang.

    Ahmad menyatakan bahwa, “Transisi energi berkaitan erat dengan pelestarian lingkungan secara menyeluruh,” ujarnya

    Transisi energi merupakan harapan kita bersama dan tidak terlepas dari upaya pelestarian lingkungan secara holistik. Dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, transisi energi yang dilakukan dengan baik dapat membantu menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem dari pegunungan hingga terumbu karang.

    Namun di sisi lain, transisi energi juga menyisakan persoalan lain yang masih harus didiskusikan. Milda Irhamni, peneliti dari LPEM UI, meneliti bahwa transisi energi yang cepat dapat menyebabkan kenaikan harga, yang pada gilirannya memperlambat penurunan tingkat kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Kelompok rentan, terutama rumah tangga dengan anggota disabilitas dan rumah tangga yang dikepalai perempuan, akan lebih terdampak.

    Selaras dengan tujuan utamanya, FKP menjadi wadah yang diharapkan dapat mendorong kolaborasi dan dialog antara akademisi dan pembuat kebijakan regional. Hal ini sejalan dengan fokus kerja KONEKSI dalam mendiseminasikan pengetahuan dan membangun jejaring. KONEKSI mendukung platform kolaborasi dan berbagi pengetahuan seperti FKP.

    Diskusi yang saling melengkapi akan memperkaya khasanah pengetahuan yang mendukung kolaborasi. Seperti yang disampaikan Budy P. Resosudarmo dari ANU Indonesia Project, “Seorang peneliti tidak dapat berkembang sendiri. Penting untuk membangun relasi dengan peneliti lain, baik di tingkat nasional maupun internasional.”

    KONEKSI adalah inisiatif kolaboratif di sektor pengetahuan dan inovasi yang mendukung kemitraan antara organisasi Australia dan Indonesia untuk kebijakan dan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia.

    Program ini mempromosikan kemitraan pengetahuan yang adil dan memanfaatkan pengetahuan lokal untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi. KONEKSI bertindak sebagai kendaraan untuk solusi multidisiplin dengan melibatkan beragam pemangku kepentingan dari akademisi, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

  • Biaya Hidup Naik Sektor Ekonomi Melemah Begini Kondisi Warga Lenmalas Raya Saat Tak Ada Transportasi Laut

    Melanesiatimes.com – Minimnya transportasi laut yang melintasi beberapa Distrik di Kabupaten Raja Ampat terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat, usai ditanggapi oleh Tokoh Pemuda Kampung Waigama, kini direspon oleh salah satu warga Kampung Lenmalas, Distrik Misool Timur.

    Iwan Leunufna, saat ditemui di kantin Bappeda Kabupaten Raja Ampat Jumat, 17/01/2025, menyampaikan bahwa tidak adanya angkutan laut ini bukan hanya Warga Misool Utara yang merasakan namun dampaknya juga dirasakan Warga Lenmalas Raya yakni kampung Limalas Timur, Limalas Barat dan Audam.

    Dikatakan awalnya masyarakat di Distrik Misool Timur memiliki transportasi yang sama dengan warga misool utara yaitu kapal Terubuk milik PT ASDP Ferry Indonesia.

    Namun Kapal tersebut tidak lagi melayani trayek Lenmalas Raya dan Misool Utara, berdasarkan rute baru yang ditetapkan oleh PT ASDP Ferry Indonesia, hal ini jelas berdampak lemah dari sisi ekonomi dan pembangunan desa pada masyarakat yang hidup di perbatasan.

    “Kesulitan memang saat melakukan penjualan hasil alam baik darat maupun laut hal ini disebabkan karena tidak adanya transportasi laut yang melintasi lenmalas raya, bukan hanya itu bahkan harga barang nyaris membumbung tinggi di kampung akibat transportasi yang minim dan biaya hidup pun jadi naik,” ujarnya

    Pria kelahiran Kampung lenmalas itu juga berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dishub Kabupaten Raja Ampat agar melihat permasalahan ini sebagai susatu yang penting. Ia juga menambahkan dengan kondisi ini menyebabkan banyak pembangunan desa yang tersendat akibat tidak adanya tranportasi laut.

    “Sebagai masyarakat Raja Ampat, Distrik Misool Timur, Kampung Lenmalas, tentu sangat berharap kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat agar melihat hal ini sebagai sesuatu yang penting untuk ditindaklanjuti, pasalnya banyak bahan material pembangunan desa yang tidak bisa ke kampung sehingga program desa jadi macet dan melemahnya sektor ekonomi di Lenmalas Raya Distrik Misool Timur,” tutupnya