Blog

  • Lima Keunikan Suku Tugotil yang Terpencil di Halmahera

    Archipelagotimes.com – Suku Tugotil, yang tinggal di daerah terpencil Halmahera, Maluku Utara, dikenal dengan keunikan budaya, adat, dan kehidupan sosialnya yang masih terjaga hingga saat ini. Suku ini memiliki tradisi yang berbeda dari suku lainnya di Indonesia, dengan ciri khas yang tak hanya menarik perhatian para peneliti tetapi juga wisatawan yang tertarik mengeksplorasi kekayaan budaya Indonesia. Berikut adalah lima hal yang membuat suku Tugotil begitu unik:

    1. Bahasa yang Mendalam dan Terlupakan Bahasa Tugotil adalah salah satu bahasa yang terancam punah di Indonesia. Dengan sedikitnya penutur asli, bahasa ini mengandung banyak kata-kata yang tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Bahasa ini menggambarkan kearifan lokal yang mendalam dalam berinteraksi dengan alam dan sesama.
    2. Adat Perkawinan yang Memikat Perkawinan di suku Tugotil tidak hanya sekedar upacara, melainkan sebuah perjalanan spiritual. Prosesi pernikahan mereka mencerminkan keharmonisan dengan alam dan leluhur, yang seringkali melibatkan ritual unik dan simbol-simbol kepercayaan.
    3. Sistem Kepercayaan yang Kuat Suku Tugotil memiliki sistem kepercayaan yang sangat terkait dengan alam dan roh leluhur. Mereka percaya bahwa kekuatan alam dan roh-roh tersebut memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal kesehatan, hasil pertanian, dan bahkan keputusan sosial.
    4. Keterampilan Kerajinan Tangan yang Mempesona Kerajinan tangan Tugotil, seperti anyaman dan pembuatan perhiasan, dibuat dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun. Hasil kerajinan ini tidak hanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upacara adat mereka.
    5. Kehidupan Sosial yang Harmonis Di tengah dunia yang semakin modern, suku Tugotil tetap menjaga pola hidup gotong royong yang kuat. Mereka mengutamakan kebersamaan dan saling membantu dalam setiap aspek kehidupan, dari bertani hingga membangun rumah bersama.

    Suku Tugotil merupakan contoh nyata bagaimana keberagaman budaya di Indonesia terus hidup dan berkembang meskipun tantangan zaman semakin besar. Keunikan-keunikan tersebut menjadikan mereka salah satu komunitas yang patut dilestarikan dan dipelajari, baik dari segi budaya maupun cara mereka beradaptasi dengan dunia modern.

  • Lima Suku di Maluku Utara yang Perlu Anda Ketahui

    Archipelagotimes.com – Maluku Utara, provinsi yang terletak di kawasan timur Indonesia, memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Terdiri dari berbagai suku bangsa, Maluku Utara menawarkan keragaman tradisi dan bahasa yang tak terhitung. Di antara banyak suku yang mendiami wilayah ini, berikut adalah lima suku yang memiliki peran penting dalam sejarah dan kehidupan sosial masyarakat setempat.

    1. Suku Ternate

    Suku Ternate adalah salah satu suku terbesar yang mendiami Pulau Ternate. Dengan sejarah panjang sebagai kerajaan maritim yang terhubung dengan perdagangan rempah-rempah, suku ini memiliki kekuatan budaya yang kental, termasuk adat istiadat yang berakar pada tradisi Islam dan animisme lokal.

    2. Suku Tidore

    Bersaing dengan Ternate dalam hal sejarah dan kekuasaan, suku Tidore juga terkenal dengan kerajaan yang pernah berjaya di wilayah ini. Masyarakat Tidore dikenal karena kecintaannya terhadap tradisi, kesenian, dan musik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi.

    3. Suku Bacan

    Bacan, yang berpusat di Pulau Bacan, merupakan suku dengan budaya yang unik. Masyarakat Bacan dikenal dengan kerajinan tangan seperti tenun dan perhiasan tradisional. Suku ini juga terkenal dengan upacara adat yang penuh makna, yang menggambarkan kedalaman spiritual dan kekayaan nilai-nilai leluhur.

    4. Suku Obi

    Masyarakat suku Obi yang berada di Pulau Obi memiliki karakteristik budaya yang khas. Suku ini memiliki adat istiadat yang kuat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam hal pertambangan dan pertanian. Tradisi gotong-royong mereka menjadi contoh penting dalam kehidupan sosial.

    5. Suku Sula

    Pulau Sula adalah rumah bagi suku Sula, yang memiliki pola hidup yang erat kaitannya dengan laut. Sebagai nelayan dan petani, mereka memiliki tradisi yang mengedepankan kebersamaan dalam menjaga sumber daya alam dan budaya yang berkembang melalui pengaruh agama Islam.

    Dengan kebudayaan yang kaya dan keragaman adat istiadat yang kuat, Maluku Utara menjadi contoh betapa pentingnya melestarikan warisan budaya dan membangun kesadaran terhadap keberagaman. Setiap suku di wilayah ini memegang peran vital dalam menjaga harmoni sosial serta kekayaan budaya Indonesia yang patut dipertahankan.

  • 10 Poin Penting yang Disetujui dalam Penutupan Rapat Paripurna ke IV, DPRP Provinsi Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Dalam Rapat Paripurna ke IV ini, penyampaian akhir fraksi-fraksi permintaan persetujuan dan penetapan Raperda ABPD Provinsi Papua Barat Daya. Acara berlangsung di Aston Hotel pada Jumat (20/12/2024).

    Dalam rapat paripurna ke IV, ada 10 poin penting yang disetujui, di antaranya:

    1. Kemandirian Fiskal Daerah: Dukung penuh pemerintah daerah untuk optimalisasi pendapatan asli daerah.
    2. Belanja Operasional vs Modal: Fokus ke pembangunan infrastruktur dasar, jangan terlalu gondok sama belanja sosial yang jangka pendek.
    3. Kebijakan Prioritas Pembangunan: Prioritaskan program yang melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan.
    4. Penanganan Banjir & Konektivitas: Tim lintas sektor perlu dibentuk untuk penanganan banjir dan konektivitas.
    5. Optimalisasi PAD: Audit aset daerah dan dukung pariwisata lokal untuk nambah PAD.
    6. Perda Afirmasi: Percepat pembentukan Perda untuk pemberdayaan Orang Asli Papua.
    7. Pengentasan Stunting & Kemiskinan: Gunakan teknologi buat integrasi data demi akurasi.
    8. Penataan Kelembagan: Perbaiki manajemen kelembagaan untuk pelayanan publik yang lebih baik.
    9. Infrastruktur Pendidikan & Kesehatan: Percepat pengadaan fasilitas kesehatan, training tenaga medis juga harus jalan.
    10. Dukungan Program Nasional: Bentuk tim koordinasi untuk sinkronisasi program daerah dengan nasional.

    Usai pembacaan 10 poin yang dibacakan oleh Yongky Fonataba dari fraksi Demokrat tersebut, Pimpinan sidang bertanya kepada pimpinan fraksi-fraksi gabungan, terkait pesertujuan, kemudian semua pimpinan fraksi menemui dan pimpinan sidang mengetuk palu sebagai tanda diterimanya sepuluh point penting yang telah diajukan.

    Rapat ditutup dengan harapan semua poin ini bisa segera diimplementasikan demi kemajuan daerah.

  • Presiden Prabowo Subianto Usulkan Pengampunan Koruptor, Asal Kembalikan Uang Negara

    Archipelagotimes.com – Presiden Prabowo Subianto kembali mencuri perhatian dengan wacana kontroversialnya. Dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, ia mengusulkan pengampunan bagi koruptor yang bersedia mengembalikan hasil korupsinya kepada negara.

    “Para koruptor, kalau kalian mengembalikan uang yang dicuri dari rakyat, mungkin kita bisa maafkan. Tapi kembalikan dulu uangnya,” ujar Prabowo tegas dalam kesempatan tersebut, Rabu (18/12) waktu setempat.

    Langkah ini, menurut Prabowo, bertujuan memberikan ruang bagi para pelaku untuk bertobat tanpa harus menjalani proses hukum yang panjang. Namun, usulan ini memicu gelombang penolakan dan kritik, baik di dalam negeri maupun internasional.

    Amnesti dan Pemulihan Aset: Strategi Baru Pemberantasan Korupsi

    Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa ide ini berkaitan dengan wacana pemberian amnesti kepada narapidana dari berbagai kasus, termasuk korupsi, narkoba, hingga pelanggaran UU ITE.

    “Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti atau abolisi demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Yusril melalui siaran pers, Kamis (19/12).

    Ia menambahkan bahwa langkah ini menitikberatkan pada pemulihan aset negara yang telah dirampas, sejalan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006.

    “Seharusnya sejak ratifikasi itu, kita menyesuaikan UU Tipikor dengan konvensi tersebut. Namun, implementasi itu baru diwacanakan sekarang,” imbuhnya.

    Langkah Koordinasi dengan DPR dan Teknis Pelaksanaan

    Dalam keterangan pers Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, pemerintah sedang menyusun syarat dan mekanisme pemberian amnesti untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

    “Beberapa poin penting yang sedang dibahas, termasuk penghitungan kerugian negara yang harus dikembalikan, serta pengaturan teknis pemberian amnesti dan abolisi. Ini memerlukan koordinasi yang serius dengan DPR,” jelas Yusril.

    Wacana ini menambah daftar gebrakan Presiden Prabowo di awal masa pemerintahannya. Namun, apakah kebijakan ini akan diterima publik atau justru memicu perlawanan? Semua mata kini tertuju pada langkah lanjutan yang akan diambil pemerintah.

  • Koarmada III Gelar Upacara Peringati Hari Bela Negara Ke-76

    Melanesiatimes.com – Koarmada III menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara ke-76. Upacara yang bertema “Gelorakan Bela Negara Untuk Indonesia Maju” ini berlangsung dengan sangat khidmat. Para prajurit dan ASN Koarmada III turut serta dalam acara penting ini, yang digelar di lapangan apel Mako Armada III, Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Kamis (19/12/2024).

    Kolonel Laut (P) Rahadian Rachmadi S.E.,M.Tr.Hanla.,M.M, Asisten Personel Pangkoarmada III, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kegiatan ini menandai komitmen Koarmada III dalam merayakan hari bersejarah ini dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab.

    Dalam upacara tersebut, Aspers Pangkoarmada III membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam amanatnya, Presiden menekankan pentingnya semangat bela negara sebagai fondasi untuk menjaga keutuhan bangsa dan mendorong pembangunan menuju Indonesia yang lebih maju.

    “Upacara ini bukan sekadar momen peringatan, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai patriotisme, disiplin, dan tanggung jawab kepada seluruh peserta,” jelas Kolonel Rahadian.

    Harapannya, dengan semangat yang menggelora, semua jajaran Koarmada III bisa terus mendukung terciptanya Indonesia yang lebih sejahtera.

    Lanjutnya, “Pertahanan negara adalah tujuan nasional yang harus kita pegang. Tugas kita adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia serta segala kekayaan dan masa depan bangsa.” tandasnya.

    Penekanan ini menunjukkan komitmen Koarmada III dalam menjaga keamanan dan integritas negara.

    Tema “Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju” mengandung makna yang dalam. Ini adalah ajakan kepada seluruh warga negara untuk berkontribusi secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan.

    Kontribusi ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bersama dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik dan maju. Dengan semangat yang menyala-nyala, semua elemen masyarakat diajak untuk aktif dalam bela negara.

    Melalui peringatan ini, Koarmada III juga mengingatkan kita bahwa keberhasilan sebuah bangsa bergantung pada peran aktif setiap individu. Bersama, kita bisa berbuat lebih untuk negara yang kita cintai.

    Dengan rasa cinta tanah air yang tinggi, mari kita semua gelorakan semangat bela negara demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

  • Gelar Reses di Sepa, Nafis Amahoru Pertegas Komitmen Kawal Aspirasi Masyarakat

    Melanesiatimes.com – Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Muhammad Nafis Amahoru, SH., M.AP., gelar reses masa persidangan III di negeri Sepa, kamis, (19/12/2024).

    Berlokasi di RT 07 Komber negeri Sepa kecamatan Amahai, kegiatan tersebut berlangsung sejak pukul 10.00 WIT hingga siang hari jelang waktu dhuhur.

    Haji Nafis yang muncul di tengah-tengah ratusan konstituennya terlihat didampingi Ketua DPC PKS Kecamatan Amahai Husein Soloto, sejumlah tim pemenangan beliau kala bertarung di pileg februari lalu, serta beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama di negeri sepa.

    Dalam sambutannya, Amahoru menyampaikan jika reses yang diselenggarakan oleh dirinya merupakan bentuk nyata komitmen anggota DPRD dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat.

    “saya ingin memulai reses ini dengan bersyukur dan menyampaikan terimakasih kepada bapak ibu saudara sekalian atas dukungannya yang sudah diberikan kepada saya sehingga menjadi wakil rakyat di parlemen,” kata Amahoru.

    “olehnya itu lewat kegiatan ini, mari bapak ibu semua sampaikan saran, masukan, kritikan, agar bisa kita kawal sama-sama selama saya menjadi wakil rakyat,” tambahnya.

    Lewat kegiatan ini juga, Amahoru berkesempatan menyampaikan secara terbuka bahwa reses yang dilakukan oleh dirinya merupakan hak masyarakat yang harus diberikan termasuk anggran yang dititipkan.

    Dikatakan Amahoru “reses ini memang diperuntukkan kepada bapak ibu saudara semua termasuk anggaran 30 jutanya yang harus dibagikan kepada semua yang hadir,” jelasnya.

    Jadi, lanjut Amahoru “haram hukumnya anggaran ini dipakai oleh saya atau pihak lain sebab ini merupakan hak bapak ibu,” ujarnya.

    Beberapa poin penting hasil tanya jawab Nafis Amahoru dan masyarakat negeri sepa berhasil diperoleh.

    Mulai dari perbaikan jalan, pengadaan selokan/got, usulan sumur bor/bak air bagi warga yang berada di sepanjang jalur belakang pemukiman penduduk, perumahan layak huni bagi masyarakat kurang mampu (janda, anak yatim, dan sebagainya), hingga masalah pemerintahan seperti dugaan distorsi sejarah negeri sepa di perayaan HUT Kota Masohi serta gagasan bisakah sepa menjadi kecamatan baru.

    Menanggapi persoalan tersebut, Amahoru menjelaskan bahwa “semua upaya kita dalam mensejahterakan masyarakat lewat program-program kerja yang digagas di DPRD, tentu akan bersinergi dengan aspirasi yang disampaikan oleh bapak ibu,” jawab Amahoru menanggapi.

    Jadi, “InsyaAllah hasil reses hari ini akan dikawal oleh saya di DPR,” tegas Amahoru.

    Sebelum mengakhiri reses, Haji Nafis kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada beberapa masyarakat secara simbolik dan selanjutnya diikuti oleh semua orang yang hadir.

    “setelah ini saya akan membagikan hak bapak ibu secara simbolik untuk beberapa orang saja. Nanti sisanya mengisi daftar hadir dan mengambil langsung di panitia,” kata Amahoru sembari mengucapkan salam penutup. (HUAT)

  • Pemprov Papua Barat Daya Ajukan RAPBD 2025 Sebesar Rp1,69 Triliun

    Melanesiatimes.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) baru saja mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran mencapai Rp1.693.424.915.206. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan yang lebih baik di tahun mendatang.

    Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad, menyampaikan rencana ini dalam rapat paripurna DPR Provinsi Papua Barat Daya yang digelar di ruang Raja Ampat, digelar di Aston Hotel kota Sorong pada Rabu (18/12/2024)

    Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua Sementara DPR PBD, Henry Andrew George Wairara, bersama Wakil Ketua Anneke Lieke Makatuuk. Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur merinci dengan jelas semua komponen yang ada dalam RAPBD 2025.

    Dari total pendapatan sebesar Rp1.693.424.915.206, terurai bahwa pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp179.828.712.361. Sementara itu, transfer pusat berkontribusi besar dengan angka Rp1.508.019.827.000,00, menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Papua Barat Daya.

    Belanja daerah juga telah direncanakan secara rinci. Total belanja daerah masih sama dengan pendapatan, yakni Rp1.693.424.915.206. Belanja ini terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga.

    Dalam anggaran ini, terdapat pos pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, sebesar Rp5.576.375.845. Pengelolaan anggaran ini diharapkan dapat mendukung program-program strategis daerah.

    Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad mengajak kepada anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan kajian mendalam atas rancangan APBD ini.

    “Kebijakan rancangan APBD induk Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2025 disampaikan kepada yang terhormat DPR PBD untuk meneliti, mengkaji dan menelaah dalam rangka pengambilan keputusan,” tegasnya.

    Usai menyampaikan nota keuangan, dokumen RAPBD induk diserahkan oleh Pj  kepada pimpinan DPR PBD untuk dipelajari lebih lanjut. Langkah ini merupakan bagian dari proses formal dalam penyusunan anggaran yang melibatkan banyak aspek.

    Henry selaku pimpinan rapat paripurna mengetuk palu sebagai tanda diskors nya rapat tersebut hingga Kamis (19/12/2024).

    Rapat Akan dilajutkan dengan agenda dengar pendapat antara komisi DPR PBD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Dengan langkah ini, diharapkan semua pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan di Papua Barat Daya untuk 5 tahun yang akan datang.

  • Kapal Patroli KRI Hampala-880 Diresmikan, TNI AL Tingkatkan Modernisasi Alutsista

    Melanesiatimes.com – Dalam acara yang berlangsung di Dermaga KBT Sunda Kelapa, Pangkoarmada III Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., menerima secara simbolis KRI Hampala-880 dari Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Acara delivery ceremony ini juga menandai peresmian dua unit kapal patroli, termasuk KRI Lumba-Lumba-881. Jakarta Utara (17/12/2024).

    Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Jalasenastri DJA III Ny. Dita Hersan dan Ketua Umum Jalasenastri Ny. Fera Muhammad Ali, menunjukkan dukungan dari keluarga besar TNI AL. Dalam rangka acara ini, juga dilakukan pengukuhan Komandan untuk kedua kapal. KRI Hampala-880 dipimpin oleh Mayor Laut (P) Hariz Sandy Wibowo, sedangkan KRI Lumba-Lumba-881 oleh Letkol Laut (P) Guntur Prastyawan.

    KRI Hampala-880, kapal patroli kelas PC 60, memiliki panjang 61,20 meter dan lebar 8,50 meter. Dengan kemampuan berlayar maksimum 24 knots dan kecepatan jelajah 17 knots, kapal ini dilengkapi oleh dua unit mesin MTU 20 V 4000 M 73 L, yang menjadikannya siap untuk berbagai misi operasi di laut.

    Dalam sambutannya, Kasal Laksamana Dr. Muhammad Ali menegaskan bahwa kedua kapal ini merupakan bagian dari program modernisasi Alutsista TNI AL. “KRI Hampala-880 dan KRI Lumba-Lumba-881 merupakan bukti nyata komitmen kita untuk memperkuat armada laut Indonesia,” ujarnya.

    Kapal Patroli KRI Hampala-880 Diresmikan, TNI AL Tingkatkan Modernisasi Alutsista
    Kapal Patroli KRI Hampala-880 Diresmikan, TNI AL Tingkatkan Modernisasi Alutsista

    Juga diterangkan bahwa pembangunan kapal ini mencerminkan kolaborasi yang baik antara TNI AL dan industri pertahanan nasional. Kasal berharap, galangan kapal dalam negeri terus berinovasi untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan memperkuat kemandirian bangsa di sektor pertahanan.

    KRI Hampala-880 akan ditempatkan di Satuan Kapal Patroli Lantamal XI Merauke, sedangkan KRI Lumba-Lumba-881 akan bertugas di Satuan Kapal Patroli Lantamal XIII Tarakan. Dengan penempatan ini, diharapkan kedua kapal dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia.

    Acara ini juga menjadi momentum bagi TNI AL dalam meningkatkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), guna mendukung pemerintah dalam perekonomian. Dengan demikian, TNI AL menunjukkan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan Alutsista dengan produk lokal, yang meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global.

    Acara diakhiri dengan harapan agar kedua kapal ini dapat beroperasi dengan baik dan menjalankan misi yang diberikan dengan sukses. Keberadaan KRI Hampala-880 dan KRI Lumba-Lumba-881 diharapkan dapat memperkuat kemampuan patroli dan keamanan maritim Indonesia.

  • Loka POM Kabupaten Sorong Temukan Dua Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Izin Edar

    Melanesiatimes.com – Loka Pom merupakan penyelenggara tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan, serta menedukasi komsumen agar cerdas dan memilih produk Obat dan Makanan yang aman bermutuh dan berkhasiat.

    Rizki Okprastowo selaku Kepala Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Kabupaten Sorong mengatakan, pihaknya telah menemukan dua Pelaku Usaha kosmetik tanpa izin edar di Kota Sorong.

    Penyampaian ini disampaikan usai diwawancarai sejumlah awak Media, yang berlangsung di Vega Prime Hotel kota Sorong pada Selasa (17/12/24).

    Ia mengatakan, pihaknya sudah memberikan teguran, peringatan serta pembinaan ber ulang kali kepada Pelaku Usaha tersebut, namun ternyata masih ditemukan edaran penjualan kosmetik yang tidak berizin, berarti ada indikasi unsur kesengajaan dari pihak terkait, sehingga tindakan yang diambil oleh Loka Pom adalah Penindakan.

    sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu fungsi yang melekat pada Loka POM yakni, fungsi Penindakan.

    Dikatakannya, tahun ini ada dua temuan kasus dari Loka Pom terkait dua pelaku usaha tanpa izin edar yang telah di proses hukum. Perkara pertama sudah sampai tahap persidangan, sementara perkara yang kedua masih dalam proses pelimpahan ke Kejaksaan. Pihaknya akan terus mengawal sampai pada persidangan.

    “Berdasarkan hasil uji coba laboratarium, terbukti kosmetik jualan nya itu mengandung Merkuri, dan informasi yang kami peroleh juga bahwa kosmetik ini di ekspor dari luar,” bebernya

    Rizki menyebut, perhari ini mafia kosmetik telah beredar dimana-mana, sehingga hal ini akan menjadi perhatian khusus Loka POM guna menertibakan proses penjualan dengan mengedepankan mekanisme yang berlaku, khusunya skincare.

    Ia mengimbau kepada seluruh masyrakat pengguna kosmetik atau penjual kosmetik maupun obat dan makanan harus cek dengan baik, apalagi kemasan, izin edar, label dan masa kadaluarsanya.

    Selain itu ia berpesan kepada pengguna kosmetik dengan sistem pembelian online harus memastikan terferivikasi Badan POM, sebab kosmetik dengan kandungan merkuri sudah memakan sekian banyaknya korban, yakni kerusakan pada kulit wajah

    “Jangan terlenah dengan proses perubahannya, akan tetapi pikirkan apakah kosmetik ini bisa menjamin perubahan yang permanen atau tidak,” tutup Rizki Okprastowo, Kepala Lako POM Kabupaten Sorong. (Sintia_Rahayaan)

  • Dinkes Kota Sorong Gelar Sosialisasi PKRT Bagi Pelaku Usaha

    Melanesiatimes.com – Dinas Kesehatan Kota Sorong menggelar Sosialisasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga(PKRT) bagi pelaku usaha yang berjumlah 25 orang peserta, kegiatan ini berlangsung di Vega Hotel Sorong pada selasa (17/12/2024).

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong Herman Kalasuat, mengatakan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan guna menjadi bahan edukasi kepada pelaku usaha PKRT, hal ini agar masyarakat bisa mengetahui produk-produk yang di pasarkan harus mendapatkan izin edar, serta teliti dalam memperhatikan masa kadaluarsanya.

    “Jika sudah punya izin edar, berarti sudah melalui uji mutu dari pemerintah bersama pihak mitra terkait,” ujar Herman

    Ia mengatakan, kesehatan menjadi hal yang sangat urgen untuk diperhatikan, pasalnya bila kesehatan diabaikan dapat mengancam secara perlahan-lahan pola hidup kita, oleh karena itu pemerintah khususnya dinas kesehatan merasa amat penting untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

    “Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat Kota Sorong kedepannya lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT),” ungkapnya.

    Dinas Kesehatan Kota Sorong menggelar Sosialisasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga(PKRT) bagi pelaku usaha yang berjumlah 25 orang peserta
    Dinas Kesehatan Kota Sorong menggelar Sosialisasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga(PKRT) bagi pelaku usaha yang berjumlah 25 orang peserta

    Dengan demikian, sosialisasi ini menjadi langkah strategis guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam usaha dan perdagangan, khususnya dibidang kesehatan seperti apotek, warung-warung dan tempat-tempat umum lainnya.

    “Terlepas dari kegiatan sosialisasi ini, pemerintah kota Sorong khususnya Dinas Kesehatan juga telah melakukan upaya-upaya kongret serta monitoring ke masyarakat guna memastikan segala jenis barang dagangannya terverifikasi serta dijamin kebersihannya,” tambahnya

    Herman berharap, usai dari kegiatan ini semua pelaku usaha yang ada di kota Sorong dapat memperhatikan aspek kebersihan, sebab hal ini bukan saja bermanfaat untuk pembelih, akan tetapi untuk dirinya sendiri.

    “Kami berharap kedepan pelatihan ini akan menjadi buah segar yang bisa di jual kepada masyarakat oleh para pelaku usaha terkait betapa pentingnya mengedepankan kebersihan dalam segala hal,” tutup Herman Kalasuat, kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong. (Sintia_Rahayaan)